Mulai Besok Hingga 23 Mei Kota Bogor Akan Berlakukan Karantina Wilayah Parsial


Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor tidak akan melakukan lockdown atau isolasi total, melainkan akan menerapkan Karantina Wilayah Parsial (KWP) dan membentuk Rukun Warga (RW) Siaga Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Bogor Dedie Rachim usai berdialog dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui saluran video conference di Crisis Center Covid-19 Kota Bogor, Jalan Pajajaran.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut dalam pertemuan bersama unsur Forkopimda dirumah Dinas Walikota, Dedie mengatakan pembatasan sosial skala besar ini, diprediksi akan berlangsung hingga 23 Mei 2020 mendatang. Dengan demikian, dia memohon bantuan dan kerja sama dari para aparatur di wilayah beserta seluruh masyarakat untuk dapat proaktif serta disiplin dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Menurut Dedie, dalam hasil rapat terbatas Presiden dengan para Gubernur, disebutkan bahwa pemerintah daerah ditingkat kota/kabupaten hanya diperbolehkan untuk menerapkan Karantina Wilayah Parsial misalnya untuk tingkat komplek perumahan, kelurahan atau kecamatan yang memiliki risiko tinggi penyebaran virusnya.

Kunci dari penyelesaian masalah Covid-19 ini adalah social distancing. Oleh karena itu apabila masih ada pergerakan masyarakat atau mobilisasi massa yang terlalu besar akan mengakibatkan resiko yang tinggi. Oleh Karena itu kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah pembatasan yang diarahkan lebih kepada area tertentu yang lebih tinggi penyebaran Covid-19 atau disebut Karantina Wilayah Parsial. Misalnya karantina wilayah di tingkat komplek perumahan, kelurahan, kecamatan yang lebih tinggi penyebarannya berdasarkan data yang ada,” ungkap Dedie.

Untuk menerapkan arahan tersebut, lanjut Dedie, Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor akan segera menyusun langkah-langkah teknisnya.

RW Siaga ini harus ada persiapan, bagaimana personilnya, bagaimana relawannya, bagaimana teknis pelaksanaan implementasi di lapangan. Itu akan kita bicarakan sekarang dan besok akan kita instruksikan langsung kepada lurah camat dan RT/RW di masing-masing wilayah,” ujar Dedie bersama unsur Forkopimda saat memberikan arahan kepada para Lurah di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Selasa (31/03/2020) pagi.

Dedie juga mengatakan, bahwa logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat medis hingga yang terkait dengan produksi pertanian tidak boleh terhambat.

Ini yang harus kita amankan. Yang di luar kegiatan pokok, misalnya kegiatan pengumpulan massa yang tidak ada kaitan dengan pencegahan Covid itu kita tekan semaksimal mungkin. Kita akan coba lebih detailkan lagi. Tetapi intinya tidak boleh dilakukan penutupan-penutupan yang tujuannya menghambat produksi pertanian, distribusi bbm, lalu lintas bahan pokok masyarakat, itu yang dilarang oleh presiden,” bebernya.

Dalam video conference dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut, Dedie Rachim juga meminta bantuan gubernur untuk mendorong laboratorium IPB dijadikan sebagai laboratorium penanganan Covid 19.

Masalah di Bogor adalah terkait dengan kecepatan penanganan laboratorium baik di Litbangkes Kemenkes maupun Labkesda Jabar. Jadi kita sudah menyampaikan permohonan dari Dinkes Jabar kepada menteri untuk mengizinkan laboratorium IPB dipakai sebagai laboratorium penanganan Covid-19. Mohon bantuannya Pak Gubernur untuk mendukung dan mempercepat proses ini dengan membantu komunikasi dengan Pak Menteri,” kata Dedie.

Dedie berharap, kondisi seperti ini segera berakhir agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian bisa berjalan normal kembali. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak.

Kalau kita memakai ukuran target, targetnya adalah bulan puasa ataupun paling tidak Lebaran, kita bisa Sholat Ied. Itu saja dulu. Sehingga dari titik sekarang sampai Sholat Ied itu harus ada langkah-langkah yang komprehensif dan drastis yang bisa menurunkan tingkat penyebaran. Jadi target kita adalah, kita bisa sholat ied di hari kemenangan. Itu saja,” pungkasnya.  (boy)

__Posted on
April 1, 2020