Diduga Ada Proses Yang Tidak Beres, Praktisi Hukum Bogor Desak Proyek RSUD di Lelang Ulang

Kota Bogor – Praktisi Hukum Dwi Arsywendo menegaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus melakukan lelang ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang proyek pembangunan RSUD kota Bogor yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Hal itu wajib dilakukan lantaran adanya sanggahan dari tiga perusahaan peserta lelang, yang menduga adanya ketidakberesan.

“Selain itu juga kan ada penurunan dari pagu Rp101 miliar menjadi Rp89 miliar lebih. Jadi harus dievaluasi jangan sampai terjadi pengakalan terhadap spesifikasi yang dapat berbuntut hukum,”  jelas Dwi kepada wartawan, Rabu (12/06).

Dwi menegaskan, bahwa pembangunan gedung baru RSUD adalah untuk hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas bangunan mesti dijaga.

“Jangan sampai kualitas bangunan tidak baik, karena rumah sakit itu objek vital,” tegasnya.

Dwi menambahkan, bahwa instansi terkait sebaiknya melakukan pengawasan penuh terhadap proses lelang yang terjadi ULP agar intervensi tak mudah dilakukan.

“Saran saya lebih baik ULP melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan lelang ulang. Jangan sampai terkesan bahwa lelang dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor Heni Nurliani menuturkan, sanggahan yang dilakukan pihak PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical, terhadap proyek berkode tender 3142163, secara umum sudah ditanggapi sesuai mekanisme. “Sanggahan sudah dijawab sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Masih kata Henny, kini proses proyek tersebut sedang ditindaklanjuti pihak RSUD dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) “Pihak RSUD juga bakal memproses ini semua dengan SPPBJ,” tuturnya.

Sperti diketahui lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3, pada RSUD Kota Bogor senilai Rp101 miliar, dimana pada proses lelangnya sudah dimenangkan oleh PT Trikencana Sakti Utama, yang menawar paket tersebut dengan harga penawaran Rp89.706.107.164,14. (admin)