TENAGA KESEHATAN TELADAN KOTA BOGOR TAHUN 2018

Oleh :
Eriati, MKM
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusi  Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Bogor

Kota Bogor – Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dimana pasal 13 menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik jumlah, jenis, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pasal 14 juga menyebutkan bahwa perencanaan tenaga kesehatan disusun berjenjang (dimulai fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daetah provinsi sampai pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan juga berperan besar dalam menentukan pembangunan kesehatan. Di Indonesia, terdapat ribuan tenaga kesehatan di Puskesmas yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya. Mereka adalah pahlawan bangsa yang menunaikan tugasnya untuk mencapai visi kita bersama, yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Tenaga di bidang kesehatan terbagi menjadi dua yakni tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai pendidikan minimal diploma tiga (D3) kesehatan. Selain itu tenaga kesehatan terdiri tenaga medis dan paramedis serta penunjang lainnya, diantaranya dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan, nutrisionis, sanitarian, promkes, kesehatan kerja dsb.

Sejalan dengan Nawa Cita Kabinet Kerja yang mengutamakan pembangunan dari pinggir ke tengah, maka Prioritas kebijakan Kementerian Kesehatan adalah untuk penguatan pelayanan primer. Banyak yang telah dicapai dalam Pembangunan Kesehatan, terutama dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu capaian dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan adalah tersedianya 9.740 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dilayani oleh para tenaga kesehatan dan dilengkapi dengan sarana-prasarana layanan kesehatan yang diperlukan.
Puskesmas adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Sejak diberlakukannya JKN pada 1 Januari 2014 hingga saat ini
Tenaga Kesehatan diharapkan mendukung dengan sungguh-sungguh suksesnya pelaksanaan JKN, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat. Langkah untuk mengutamakan upaya promotif-preventif hendaknya benar-benar mendapat perhatian khusus, termasuk langkah memperluas cakupan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, dengan pendekatan berbasis keluarga (PIS-PK). Tenaga kesehatan teladan juga memiliki prestasi yang membanggakan dan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan 3 fungsi Puskesmas, yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan strata pertama.

Dalam rangka pembinaan tenaga kesehatan agar tercipta motivasi dan kinerja yang terus meningkat, maka perlu penghargaan yang dianggap sebagai pemberi semangat. Oleh karena itu pemerintah dari mulai pusat dan daerah memberikan perhatian dengan melaksanakan pemilihan tenaga kesehatan teladan untuk tenaga kesehatan fungsional di Puskesmas yaitu tenaga dokter, dokter gigi, nutrisionis, sanitarian, apoteker, perawat, bidan dan tenaga promosi kesehatan.

Pada Tahun 2018, Kota Bogor memberikan kesempatan kepada 7 (tujuh) tenaga kesehatan fungsional yang bekerja di puskemas untuk mengikuti ajang kompetensi pemilihan tenaga kesehatan dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional, dimana biaya penyelenggaraan bersumber dana APBD Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Saat ini Kota Bogor memiliki tenaga  fungsional kesehatan dokter umum 91 orang, dokter gigi 44 orang, perawat 113 orang, bidan 106 orang, apoteker 10 orang, sanitarian 28 Orang, promosi kesehatan 28 orang, radiografer 5 orang, gizi 23 orang, dan pranata laboratorium 36 orang.
Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Bogor Tahun 2018  dilakksanakan pada bulan April 2018 melalui beberapa tahapan seleksi yaitu :

– Seleksi uji tulis
– Psikotes
– Wawancara

Seleksi uji tulis meliputi materi-materi lintas program seperti materi tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja dan lansia, gizi, PHBS, KTR, gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), penyakit menular dan tidak menular, PIS-PK, jaminan kesehatan, dll. Selain itu diberikan juga materi tentang keprofesian. Psikotes dilakukan oleh seorang psikiater yang dimiliki Dinas Kesehatan Kata Bogor sedangkan wawancara dilakukan oleh para Kepala Bidang dan programer terkait tenaga kesehatan teladan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Tenaga Kesehatan Teladan Terbaik 1 Tingkat Kota Bogor di masing-masing jenis tenaga yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bogor dan mereka  berhak untuk mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2018 dan Tenaga Kesehatan Teladan Terbaik 1 untuk masing-masing jenis tenaga di Tingkat Provinsi akan mewakili Jawa Barat dan hadir dalam Acara Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2018.

Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk tenaga kesehatan teladan akan terus dilaksanakan setiap tahan karena pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi tenaga kesehatan fungsional lainnya untuk melaksanakan pekerjaan lebih profesional guna meningkatkan derajat kehidupan kesehatan masyarakat Kota Bogor yang lebih baik. Kota Bogor pasti bisa!!!

Oleh :
Eriati, MKM
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusi  Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Bogor

Ada Perbaikan Pipa HDPE, Aliran PDAM Zona 3 Terganggu

PEMBERITAHUAN
Pelanggan PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR yang kami hormati.
Sehubungan dengan adanya perbaikan kebocoran pipa HDPE diameter 10”di Jalan Sedane pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.00 s.d Rabu 23 Mei 2018 pukul 03.00 (+ 6 jam), bersama ini kami sampaikan lokasi zona 3 yang akan terdampak perbaikan tersebut sebagai berikut:
– Bubulak dsk,
– Perum Griya Melati,
– Perum Taman Firdaus,
– Perum Ziara Valley,
– Balumbang Jaya dsk,
– Situ Gede dsk,
– Marga Jaya dsk,
– Sindang Barang dsk,
– Perum Sinbad Green Resudence,
– Loji dsk,
– Gunungbatu dsk,
– Pagentongan dsk,
– Hegarmanah dsk.

Kami mengimbau pelanggan dapat menampung dan menghemat air pada saat sedang mengalir untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Apabila para pelanggan membutuhkan pasokan air melalui mobil tangki dapat menghubungi PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR di nomor (0251) 8324111 dan Whastapp 08111182123.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatian serta pengertian Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 21 Mei 2018
a.n DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Ttd
RINDA LILIANTI

PDAM Kuras Pipa dan Pasang TAHU

Kota Bogor – Gangguan pasokan air bersih PDAM Kota Bogor tiba-tiba terjadi di awal-awal Ramadan 1439 H. Debit air baku dari Intake Ciherang Pondok tidak stabil sehigga level Reservoir Pajajaran dan Cipaku turun tidak dalam posisi optimal. Akibatnya pelanggan yang tinggal di daerah tinggi dan ujung tidak mendapat pasokan normal.

Menyikapi hal ini, Sekretaris PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti menjelaskan gangguan pengaliran di sejumlah wilayah zona 3 dan 4 disebabkan penurunan debit air baku di Intake Ciherang Pondok yang akan diolah di IPA Dekeng.

“Hasil pengamatan kami di intake Ciherang Pondok menunjukan ada kecenderungan debit air baku yang masuk ke intake tidak berkurang. Kita menduga ada pendangkalan di dam Sungai Cisadane, bak prasedimentasi Intake Ciherang Pondok atau di (jalur) pipa (transmisi),” ujar Rinda, Jumat (18/5/2018).

Direksi, ujar Rinda, lantas memerintahkan jajaran di Sub Bagian Sumber untuk mengeruk material di bak prasedimentasi Intake Ciherang Pondok. Bukan hanya itu, jalur pipa transmisi air baku dari Intake Ciherang Pondok ke IPA Dekeng pun dibersihkan oleh petugas Sub Bagian Pengaliran dan Jaringan.

“Pembersihkan bak prasedimentasi dan pipa transmisi ini dilakukan untuk meningkatkan debit air baku yang akan diolah di IPA Dekeng dan IPA Cipaku. Harapannya, kapasitas Reservoir Pajajaran, Merdeka dan Cipaku kembali pada kondisi semestinya,” ujar mantan Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Bogor itu.

Sepanjang Jumat, petugas menguras (wash out/WO) pipa transmisi air baku dari Intake Ciherang Pondok ke IPA Dekeng sepanjang 6 kilometer. Pembersihan pipa HDPE dan steel diameter 1000 mm tersebut dilakukan di WO Jembatan Cikereteg, Pesantren Ciomas dan Stasiun Ciomas.

Selain menguras pipa transmisi, petugas terus mencari pipa bocor atau tersebut pada pipa distribusi jalur Reservoir Cipaku hingga Bubulak. Hingga Jumat sore, titik kebocoran atau penyumbatan pada pipa tersebut belum ditemukan.

“Kita cari terus sampai ketemu. Memang butuh waktu, karena mencari titik bocor atau penyumbatan di jalur pipa yang ramai lalu lintas kendaraan tidak mudah,” kata Rinda.

Untuk mengakomodir kebutuhan air bersih warga Bubulak, PDAM sedang memasang dua unit Tangki Air Hidrant Umum (TAHU) di RT 2 RW 4 dan RW 3 dekat kantor Kelularan Bubulak. “(TAHU) Sudah terpasang. Dan dioperasikan hingga gangguan pengaliran di wilayah itu teratasi,” tutup Rinda. (humas dan sosial)

Ada Gangguan Pasokan Air, Petugas PDAM Kota Bogor Telusuri Jalur Cipaku – Bubulak

PDAM Telusuri Jalur Cipaku-Bubulak

Kota Bogor – Tim dari Bagian Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menelusuri jalur pipa Distribusi dari Reservoir Cipaku di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan hingga Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat sejauh 10-15 kilometer.

Petugas Sub Bagian Pengaliran dan Jaringan dibantu personil Sub Bagian Penanggulangan Kebocoran bahu membahu jalur pipa menuju wilayah zona III setelah mendapat informasi gangguan pengaliran di wilayah Bubulak.

Sekretaris PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti mengatakan, hingga Rabu siang (16/5/2018), petugas belum menemukan penyebab utama gangguan pasokan air bersih ke wilayah Bubulak dan sekitarnya.

“Hingga Rabu sore pukul 15:00 WIB, petugas gabungan masih menelusuri kemungkinan ada gangguan teknis pada jaringan pipa distribusi yang mengarah ke wilayah Bubulak. Mungkin ada pipa bocor atau tersebut, sehingga pasokan air bersih ke Bubulak tidak normal. Pipa bocor atau tersumbat bisa membuat tekanan air menjadi berkurang,” kata Rinda.

Sementara untuk menangani gangguan di wilayah Bubulak, Rinda menyebutkan PDAM sudah menyiapkan Tangki Air Hydrant Umum (TAHU). Petugas sudah berkoordinasi dengan Kelurahan Bubulak mencari titik pemasangan tangki portabel itu.

“Kalau tangki air sudah jalan dari beberapa hari lalu. Memang tidak mencakup keseluruhan warga yang membutuhkan. Untuk itu kami mohon maaf atas gangguan pelayanan ini,” tutup Rinda. (humas dan sosial)

Siaga Ramadhan, PDAM Tirta Pakuan Siapkan Layanan 24 Jam

KOTA BOGOR – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memprediksi bakal terjadi perubahan pola pemakaian air di tingkatan pelanggan selama bulan Ramadhan. Perubahan pola pemakaian ini mengikuti kegiatan yang dilakukan masyarakat, terutama saat Sahur dan berbuka hingga tarawih.

Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Deni Surya Senjaya menjelaskan pada bulan Ramadan, pelanggan yang terkonsentrasi di zona III dan IV serta mayoritas beragama Islam, berubah pola pemakaian airnya

“Biasanya (pada kondisi normal) puncak pemakaian air pelanggan pada pagi hari dari jam 05.00 WIB–08.00 WIB berubah menjadi jam 03.00 – 08.00 WIB. Dan pada sore hari jam 17.00 – 20.00 WIB berubah menjadi jam 15.00 WIB–20.00 WIB,” kata Deni saat cucurak bersama media di IPA Palasari, Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Selasa (15/5/2018).

Deni telah mengintruksikan jajaran dari Direktorat Teknik untuk mengantisipasi ganggulan pasokan pada jam-jam tersebut. “Kami minta teman-teman di Bagian Produksi serta Transmisi dan Distribusi lebih siaga untuk menjaga pasokan air kepada pelanggan tetap lancar selama bulan Ramadan 1439 H agar masyarakat dapat beribadah dengan lancar dan khusuk,” ujar mantan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik PDAM Kota Bogor itu.

“Jangan sampai ketika akan makan sahur, tiba-tiba air mati. Saat akan salat Tarawih, di masjid tidak ada air. Kita upayakan tidak sampai begitu. Kami sudah siagakan armada tangki air gratis, jiga terjadi gangguan pengaliran akibat kendala teknis di lapangan, seperti ada pipa bocor,” tambah Deni.

Deni juga menginformasikan apabila ada pelanggan yang mengalami gangguan air dapat menghubungi layanan Call Center PDAM Kota Bogor di nomor 0251-8324111 agar segera dapat ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. (advetorial)

Jelang Puasa, Ribuan Pendukung Dadang – STS cucurak Bareng Dikampanye Akbar

Kota Bogor – Sebagai simbol kebersamaan,  ribuan pendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor nomor urut empat (4) Dadang – STS menyantap nasi liwet dalam kegiatan kampanye akbar yang digelar dilapangan semeru Kota Bogor,  Sabtu (12/04).

Calon Walikota Bogor nomor urut empat yang akrab disapa DID ini mengatakan, ngaliwet ini sesuai dengan motto paslon empat yakni Bogor bersama, jadi apapun itu kita akan selalu bersama dengan rakyat. “karena kita hadir untuk rakyat, seperti hal-nya ngeliwet ini, kita makan bersama di daun yang sama dan bersama-sama,” ujar Dadang saat menyantap liwet bersama dengan ribuan relawan dan juga pendukungnya dari unsur partai pengusung.

Senada dikatakan Wakil Dadang Danubarata, Sugeng Teguh Santoso. Menurut pria berpeci hitam itu, ngeliwet adalah simbol kebersamaan gotong royong, mulai dari belanja, masak dan makannya pun bersama.

“Ini pula yang akan kita terapkan nanti di masa kepemimpinan, yaitu selalu mengedepankan kebersamaan bersama-sama, karena kedua partai pengusung kami selalu mengedepankan gotong royong,” tegas pria berprofesi Advokat itu.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan paslon DID-STS, Rusmiati Ningsih mengatakan, gelaran ngaliwet akbar ini selain bertujuan mengedukasi warga untuk selalu bergotong royong, itupun dilakukan semata-mata untuk menggapai kemenangan haruslah di tunjukan dengan kerja keras yang oftimal.

“Sekuat-kuatnya kita gotong royong dan sekeras-kerasnya kita kerja itu untuk menggapai kemenangan pemimpin dalam kebersamaan,” pungkasnya. (ded)

Bersama NoTC, Dinkes Kota Bogor Konsisten Sosialisasikan Dan Tegakkan Perda No.1/2015

Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor sedang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Revisi dilakukan mengingat maraknya jenis rokok modern seperti rokok elektrik termasuk rokok herbal yang banyak beredar di warung-warung.

Plt. Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan Perda No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sedang dibahas di DPRD Kota Bogor untuk direvisi. Sejumlah poin yang akan dimasukan kedalam Perda KTR tersebut adalah jenis rokok elektrik dan rokok herbal termasuk isu pembelian rokok yang harus menggunakan KTP.

“Pemkot sejauh ini konsisten dalam menegakan Perda KTR, untuk lebih kuat dan luas lagi dalam mencegah dan menegakan KTR, Pemkot sedang mengajukan revisi Perda tentang KTR k DPRD untuk dibahas,” ungkap Usmar saat Konferensi Pers Hasil Survei Implementasi Perda No 12/2009 Tentang KTR di Ruang Paseban Narayana, Balaikota Bogor, Jum’at (4/5/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Rubaeah, MKM mengatakan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan No Tobacco Community (NoTC) memonitoring Implementasi larangan display rokok pada tempat-tempat penjualan di Kota Bogor.

“Dinkes terus melakukan sosialisasi Perda No 12/2009 Tentang KTR , termasuk menegakan Perda No 1/2015 Tetang Penyelenggaraan Reklame Rokok dan tidak ada lagi iklan rokok di jalan-jalan protokol,” ujarnya.

Banyaknya masukan dari kalangan pendidikan tentang rokok, kata Rubaeah, Dinkes menyambut baik usulan dari sekolah agar warung-warung minimal berjarak 500 meter dari sekolah harus steril dari penjualan rokok.

Sementara itu, Ketua No Tobacco Community(NoTC), Bambang Priyono mengungkapkan tujuan dilakukannya monitoring implementasi display rokok adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan, mengetahui opini pengelola retail mengenai pelarangan display rokok dan mengetahui efek display terhadap penjualan rokok di Kota Bogor.

“Hasil monitoring yang dilakukan NoTC terhadap tingkat kepatuhan larangan display pada tempat penjualan rokok di Kota Bogor sebesar 82,9 persen,” jelasnya. (boy)

Harapan Dinkes Kota Bogor menuju UHC (Universal Health Coverage)

Kota Bogor – Sehat merupakan hak setiap orang, baik orang kaya mupun orang miskin. Oleh karena itu pemerintah menggulirkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Nah, disini jelas  bahwa jaminan kesehatan itu “tidak gratis” artinya harus membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.  Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah disebut sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN  PBI).

Universal Health Coverage (UHC) menurut  WHO adalah Sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

UHC merupakan target yang tertuang dalam Peta Jalan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). UHC JKN diartikan bahwa seluruh masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Kepesertaan JKN yang dikelola oleh BPJS terdiri dari jenis kepesertaan :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari: fakir miskin dan orang tidak mampu
2. Bukan PBI yang terdiri dari:
– Pekerja Penerima Upah (PPU): PNS/TNI/POLRI dan karyawan
– Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): wiraswasta/memiliki usaha sendiri
– Bukan Pekerja: tidak memiliki pekerjaan dan dari kalangan sosial ekonomi yang mampu

Cakupan kepesertaan JKN Kota Bogor di akhir 2017 mencapai 770.331 jiwa (77%) dan diharapkan mencapai UHC di Januari 2019. Prosentase kepesertaan JKN di BPJD KCU Kota Bogor adalah peserta PBI 47% dan Bukan PBI 53%.

Melihat prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya prosentase kepesertaan Bukan PBI. Jumlah peserta JKN Mandiri Kota Bogor yang menunggak sejumlah 90.000 an jiwa yang tentunya menjadi beban bagi BPJS untuk membayar jasa pelayanan ke Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/dokter praktek swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Permasalahan tersebut merupakan tantangan yang besar bagi Pemerintah, Masyarakat Kota Bogor, dan BPJS untuk pencapaian target UHC JKN Kota Bogor.

Guna pengoptimalan program JKN maka pemerintah pusat telah membuat berbagai regulasi update di tahun 2017 dan 2018, yaitu diterbitkannya Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Walikota Bogor, Surat Edaran Walikota Bogor, dan MOU tentang UHC Pemerintah Kota Bogor dengan BPJS.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan Kota Bogor, dilakukan salah satu langkah dari sektor kesehatan yaitu melalui kepesertaan PBI JKN, baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun yang didanai oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah agar masyarakat miskn dan tidak mampu dapat mengakses layanan kesehatan. Saat ini masih dilakukan pendataan masyarakat miskin oleh kelurahan agar masyarakat tersebut dapat didaftarkan sebagai peserta PBI JKN.

Berikut ini adalah tantangan UHC Kota Bogor:

1. Kesiapan pemetaan dan pendataan penduduk yang belum terdaftar JKN
2. Kesiapan dukungan perangkat daerah
3. Kesiapan alokasi anggaran
4. Dukungan masyarakat dari kepesertaan mandiri/pekerja (Peserta Bukan PBI) sebagai subsidi bagi pembiayaan JKN

Adapun strategi pencapaian UHC Kota Bogor :

1. Segi Pendataan, berapa penduduk miskin-tidak mampu dan penduduk mampu
2. Segi Regulasi, aturan daerah, dibentuk Tim Komunikasi BPJS, Tim Percepatan UHC
3. Segi Anggaran, kemampuan daerah /APBD Murni, Bantuan Provinsi dan Bantuan Pusat
4. Memaksimalkan Peran Lintas Sektor
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan menyamakan persepsi masyarakat tentang JKN yaitu melalui sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya JKN sebagai Asuransi Kesehatan Sosial Nasional
Demi terwujudnya UHC perlu peran serta berbagai pihak, Pemda dengan jajarannya, dunia usaha / swasta, tokoh masyarakat   serta masyarakat sendiri.

Masyarakat yang tidak tercover dalam kepesertaan JKN PBI atau bekerja pada instansi atau perusahaan agar secara sukarela mendaftarkan diri dan disiplin dalam membayar premi serta mengikuti peraturan yang berlaku dalam pelayanan JKN/KIS. Mari kita sukseskan bersama program Universal Health Coverage di Kota Bogor, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

Oleh: dr. Tri Yuliani,MKM Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Inilah Wilayah Yang Terdampak Perbaikan IPA Palasari PDAM Kota Bogor

PEMBERITAHUAN

Pelanggan PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR yang kami hormati.
Sehubungan adanya pengerjaan pemeliharaan IPA Palasari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 08.00 s.d 13.00 (+ 5 jam), bersama ini kami sampaikan lokasi zona V yang akan terdampak perbaikan tersebut sebagai berikut:
– Rangga Mekar dsk,
– Pamoyanan dsk,
– Palasari dsk.
Kami menghimbau pelanggan dapat menampung dan menghemat air pada saat sedang mengalir untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Apabila pelanggan membutuhkan pasokan air melalui mobil tangki dapat menghubungi Call Center 24 Jam PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR di nomor (0251) 8324111 dan Whastapp 08111182123.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatian serta pengertian Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 23 April 2018
a.n DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Ttd
RINDA LILIANTI

Sambangi Balai Kota Bogor, Bima – Anies Komitmen Atasi Persoalan Banjir

Eng Ing Eng – Selain meninjau kolam retensi atau kolam resapan di Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya juga memantau situasi ketinggian air di Bendung Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Senin (12/02/18).

Wali Kota Bogor Bima Arya berharap Kota Bogor akan bekerja sama dengan Jakarta untuk semaksimal mungkin menahan dan mengelola air di Kota Bogor dengan membangun kolam resapan dalam menanggulangi bencana banjir.

“Hari ini saya tunjukkan titik kolam retensi di Cibuluh yang mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Kedepan kita akan ajukan proposal agar kolam-kolam tersebut dibangun di banyak titik di Kota Bogor. Jadi air itu diserap, dikelola dan diturunkan di Kota Bogor,” kata Bima saat mengunjungi Bendung Katulampa.

Menurutnya kedepan Kota Bogor membutuhkan banyak kolam resapan, khususnya di wilayah Tanah Sareal dan Cibuluh yang jumlahnya kurang lebih dibutuhkan 3 sampai 4 kolam dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Kita ajukan ke Pak Gubernur, tinggal nanti dilihat kelayakannya oleh Pak Gubernur,” kata Bima.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pada prinsipnya Pemerintah DKI Jakarta akan mengerjakan apapun dan siap menemui siapapun yang ada kaitannya untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir karena sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.

“Karena itu saya menyambut baik apa yang dilakukan Pak Wali Kota Bogor, kita akan dukung terus dan sesegera mungkin kita akan bertemu menyamakan rencana sehingga rencana di Jakarta, di Kota Bogor maupun wilayah penunjang ibu kota lainnya, khususnya yang dilewati aliran sungai itu sinkron,” jelas Anies.

Terkait anggaran dirinya menyampaikan ada banyak sumber pembiayaan yang bisa digunakan, seperti dari APBD Pemprov DKI Jakarta maupun dari Kementerian.

Selain itu penanganan persoalan yang dijalankan ini sebagai tanggung jawab dan amanat di wilayah masing-masing dalam rangka menjalankan amanat konstitusi.

Untuk warga yang wilayahnya dilewati aliran Ciliwung menurut Anies bukan hanya warga Bogor atau Depok tetapi juga warga Indonesia. Karenanya apa yang direncanakan pihak terkait akan dilaksanakan sesegera mungkin.

“Di Jakarta kita berinvestasi besar sekali untuk menangani persoalan sumber day air, jika kita bisa menangani dihilir Insya Allah kita akan bisa menangani di hulu juga,” tambahnya,

Pada intinya lanjut dia, dalam menyelesaikan banjir maka dirinya dan Walikota Bogor akan duduk bersama, untuk menentukan rencana agar sinkron dan akan kita eksekusi bersama-sama.