Yuk, Nobar Seru Final Piala Dunia di PDAM Kota Bogor

Nobar final Piala Dunia di PDAM Kota Bogor Menghadirkan Mantan Kapten Timnas

BOGOR – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor bersama RRI Bogor menggelar Pesta Bola untuk memeriahkan nonton bareng final Piala Dunia 2018 yang halaman parkir PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Jalan Siliwangi 121 Sukasari, Minggu sore (15/7/2018).

Meski laga yang mempertemukan Perancis dan Kroasia kick off pukul 22.00 WIB, namun kemeriahan acara di kantor perusahaan air bersih milik Pemerintah Kota Bogor itu akan dimulai pukul 16.00 WIB. Panitia telah menyiapkan rangkaian games dengan hadiah-hadiah menarik, dari pendukung acara.

Tak hanya itu, panitia telah menyiapkan doorprize heboh untuk pengunjung yang diundi setelah laga usai. Hadiah yang disiapkan antara lain sepeda, televisi, smartphone, jam tangan, tas olahraga, helm dan voucher hotel.

Ketua Panitia Pesta Bola Piala Dunia 2018 Helfianty mengatakan, Pesta Bola di PDAM Kota Bogor juga akan menghadirkan legenda sepakbola nasional yang dijamin akan menambah kemeriahan acara. Namun dia enggan menyebutkan siapa bintang tamu tersebut, namun beberapa petunjuk dia paparkan.

“Dia mantan kapten timnas di era 2000an, pernah main di Persija dan terkenal di Jawa Barat,” ujar Evi, sapaan akrabnya.

PDAM pun akan memanfaatkan moment ini untuk mensosialisasikan program-program peningkatan pelayanan air bersih. Direktur Utama PDAM Kota Bogor Deni Surya Senjaya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dikerjakan PDAM dihadapan para pengunjung, termasuk Walikota Bogor Bima Arya yang juga direncanakan hadir.

Panitia juga sudah menyiapkan layar lebar ukuran 3×4 meter serta penampilan band lokal untuk memeriahkan acara. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan kupon doorprice, dipersilahkan mem-follow akun Instagram PDAM Kota Bogor @pdamkotabogor dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan.

“Anda harus menginstal aplikasi cariaja.com di Play Store atau Appstore bagi pengguna Apple dan membuat akunnya. Lalu mengirim Direct Message ke IG @pdamkotabogor dengan format mengisi nama, alamat nomor telepon dan user name aplikasi cariaja.com itu. Pengiriman DM ditunggu hingga Minggu (15/7/2018) pukul 15.00 WIB,” beber Evi.

Panitia pun telah menyiapkan 400 cup kopi dan makanan ringan gratis. (humas dan sosial)

Walikota Sampaikan LPPAPBD Tahun Anggaran 2017

DPRD BERIKAN BEBERAPA CATATAN

Kota Bogor – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kinerja Pengelolaan Pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Demikian Pemandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD Kota Bogor, menyusul Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2017 disampaiakn Walikota Bogor,  Bima Arya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua DPRD,  Heri Cahyono, S.Hut. MM.  pada Senin 2 Juli 2018.

Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun Angaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor Bima Arya tersebut dalam bentuk laporan lengkap meliputi 7 dokumen, yakni Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2017, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Tahun2017, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan  Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 tersebut, berisi laporan yenga merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ringkasan Laporan trersebut antara lain realisasi Pendapatan Daerah   sebesar Rp 2, 289 trilyun lebih  dari target sebesar Rp 2,311 trilyun lebih. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,245 trilyun lebih dari target sebesar Rp 2,597 trilyun lebih.
Pada Pembiayaan Daerah terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 305,753 juta lebih. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar  Rp 19,234 juta lebih. Pada pengelolaan APBD tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 330,288 milyar lebih.
Pemandangan Umum Gabungan Fraksi setebal sepuluh halaman itu, dibacakan oleh Teguh Rihananto, S.AP. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), selanjutnya menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan penggunaan anggaran,  prinsip dasar yang harus dipegang adalah Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam mengelola keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD), sambung Teguh Rihananto, selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Walikota dan pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas public dalam semua tahapan baik pada saat perencanaan,pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas masyarakat.

“Kita semua memahami, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan Rancangan Perda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma yang ada,” kata Teguh Rihananto.

Ada beberapa catatan yang disampaikan pada pemandangan umum Gabungan Fraksi terkait Raperda PPAPBD Tahun 2017, antara lain masih adanya beberapa permasalahan Kota Bogor pada tahun 2017 yang harus dibenahi. Secara yuridis normative Raperda tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini, sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Apabila melihat laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD tahun 2017, secara umum semua fraksi memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 99,02 persen.

Terkait besarnya SILPA dalam laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini seluruh Frakasi menganggap terserap dengan cukup baik. Namujn tingginya realisasai pendapatan belum diimbangi dengan realisdasi belanja yang optimal. Realisasi belanja Kota Bogor pada tahun 2017 baru mencapai angka 86,45 % yang berimplikasi pada munculnya SILPA yang sangat besar yaitu Rp 330,29 milyar. SILPA setinggi itu sudah terjadi berulang kali dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Dibandingkan dengan SILPA tahun sebelumnya, SILPA APBD Tahun 2017 meningkat sebesar 8,5 persen.
Pada kesempatan itu, pemandangan umum Gabungan Fraksi juga memberikan catatan penilaian antara lain ada tiga hal pokok yang paling mendesak untuk diselesaikan kedepan, yakni Penataan Ruang Kota, Pengembangan dan perbaikan jaringan infrastruktur dan transportasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kota belum sepenuhnya terealisasi. Belum optimalnya penataan transportasi di pusat kota, khususnya terkait penambahan trayek  perresmian program  baru pasca rerouting yang perlui untuk disikapi serius. Masih adanya aktifitas membangunan yang dilakukan di Kota Bogor dampak negative pada lingkungan. Maraknya tempat usaha baru seperti Mall, Apartemen dan hotel beresiko memperparah kerusakan lingkungan. Belum optimalnya kinerja Dinas PUPR Kota Bogor terkait dengan amndeknya pendistribusian ratusan proyek APBD yangb berkorelasi dengan masih minimnya serapan anggaran belanja langsung.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendorong Dinas PUPR untuk terus mengoptimalkan kinerja dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan PUPR.

Terkait SILPA yang dinilai masih cukup besar, Walikota Bima Arya menjelaskan bahwa, SILPA tahun ini terjadi karena beberapa hal antara lain adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang seperti revitalisasi SDN Cibeureum 2, pemasangan pagar seputar Kebun Raya dan kajian investasi daerah. Selain itu adanya efesiensi kegiatan seperti kegiatan alat peraga pendidikan SD/MI, pengadaan alat pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi penderita asap rokok serta pemasangan PJU di wilayah Kota Bogor. ***

Perda RTRW Kota Bogor Sudah Tidak Relevan

DPRD “GODOG” RAPERDA PERUBAHAN

Kota Bogor telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Seiring dengan itu, ada sejumlah tantangan dan persoalan serius yang juga muncul. Persoalan-persoalan tersebut  membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kota Bogor yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi

Oleh Karena itu, DPRD Kota Bogor akan  menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor  Tahun 2011 – 2031, menyusul disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut oleh pihak Pemerintah Kota Bogor  dan telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 tersebut, kini tengah “digodog” di DPRD Kota Bogor.

“Pembahasan Raperda tersebut harus  hati-hati,  karena menyangkut wujud Kota Bogor kedepan,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor,  HR. Oyok Sukardi, SE.MM.
Pansus Raperda Perubahan tentang  RTRW Kota Bogor, sambung Oyok Sukardi,  saat ini sedang  melakukan pembahasan  Raperda tersebut sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun.  Pembahasan Raperda ini sangat istimewa, karena disamping membahas secara aspek hukum juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa, pembahasan Raperda tersebut juga disesuaikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat. Namun yang terpenting, menurut Oyok Sukardi, Raperda yang sekarang dibahas itu tidak berbenturan dengan Tata Ruang Provinsi   yang juga kini tengah dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat, selain itu, Perda RTRW Kota Bogor ini,  juga tidak berbenturan dengan Tata Ruang Nasional, ungkap Politisi Partai Golkar ini.
“Semua terintegrasi dengan baik, artinya jangan sampai RTRW Kota Bogor  berbenturan dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional. Makanya harus hati-hati dalam  pembahasannya,” Kata Oyok Sukardi.

Salah seorang anggota Pansus lainnya, Teguh Rihananto, S.AP. menyebutkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan Raperda tersebut  sejak  Raperda ini disampaikan  ke DPRD pada awal Mei lalu, antara lain ekspose pihak pemerintah Kota Bogor  di hadapan Anggota DPRD, pertemuan dengan stakeholder  dari berbagai lapisan yang berkepentingan antara lain Tokoh masyarakat, Para pelaku usaha, utusan dari sejumlah perguruan tinggi, para ahli, para ketua RT serta RW  dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat.

Teguh Rihananto, mengatakan, Raperda RTRW ini sifatnya lebih pembahasan umum dan regulasi saja. Sedangkan untk pembahasan kawasan atau zonasi nanti akan dibahas di Raperda  tentang Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor.  “Kalau untuk pembahasan zonasi itu beda Perda, kalau zonasi secara detail itu nantinya kita bahas di RDTR setelah Raperda ini selesai dibahas  dan secara resmi diterbitkan,  baru kita bahas Raperda  RDTR,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Mengingat penting dan strategisnya Peraturan Daerah tentang RTRW ini diharapkan kita dapat bekerjasama untuk mendorong agar Raperda ini bisa segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang secara sah dapat menjadi dasar hukum atas setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Bogor sekarang serta di masa depan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan positif dari masyarakat  demi untuk kemajuan pembangunan Kota Bogor, pinta Teguh Rihananto.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi, menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah  Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor  11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang  dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali.  Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda  Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 sampai 2031.

Adapun tujuan dari  diusulkannya Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor ini,  yakni agar tersusunnya rencana penataan ruang dan wilayah Kota Bogor yang lebih spesifik sebagai Kota Jasa dan Pemukiman. Kendati begitu tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka Berwawasan Lingkungan. Selain itu, perubahan RTRW mengarah juga pada upaya memperkuat Pusat Kota sebagai wilayah pusaka sehingga perlu adanya aksi untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut dan pendayagunaannya sebagai potensi ekonomi daerah. ***

Gabung Di PSI, STS Siap Rebut Kursi Parlemen Di Kota Bogor

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan diri mantab bergabung untuk berjuang bersama Partai Solidaritas Indonesia PSI, Rabu (11/7).

STS begitu ia sering disapa, datang ke Markas PSI di Jakarta. Ia bertemu dengan Ketua Umum Grace Natalie dan Bendahara Umum Suci Mayang Sari. Dalam pertemuan STS menyatakan dirinya mantab bergabung dengan PSI, untuk memperbaiki politik di Bogor. Ia akan maju menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg PSI untuk Kotamadya Bogor.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyambut baik bergabungnya STS. “Sebagai salah seorang aktivis dan advokat senior, STS akan memperkuat deretan anggota parlemen PSI menjadi lebih berkualitas”.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kotamadya Bogor lalu, STS sebagai calon wakil walikota, berpasangan dengan Dadang Iskandar Danubrata berhasil meraih suara nomor tiga terbanyak dan membuat cukup banyak pengamat terkejut.

Sebagai pengacara STS dikenal aktif melakukan advokasi. “Saya merasa advokasi untuk membela rakyat akan lebih efektif jika saya masuk ke dalam sistem, dan saya ingin fokus mengawasi Kota Bogor” kata STS terkait majunya ia menjadi Caleg PSI.

Sementara Bendahara Umum, Suci Mayang Sari, yang juga merupakan Caleg PSI untuk DPR-RI di Jabar III yang meliputi Kabupaten Cianjur-Kotamadya Bogor menyatakan akan bekerjasama dengan STS untuk memenangkan PSI di Bogor. “Bogor memerlukan darah segar untuk mengatasi kemandekan. Saya dan STS siap maju untuk memperbarui politik Bogor,” kata Mayang yang dikenal sebagai salah seorang aktivis Trisaksi yang ikut berperan dalam Gerakan Reformasi ’98.

sts menyatakan siap menggebrak dan melakukan pembaruan politik untuk Kota Bogor.(boy)

Siapkan Program Pro Rakyat, DID Optimis Menangkan Pilwalkot Bogor

KOTA BOGOR – Hari pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikot Bogor hanya menghitung hari,  yakni pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Jika warga Kota Bogor menginginkan perubahan yang berpihak pada masyarakat kecil, tentu saat pencoblosan nanti sebagai pilihan yang tepat pastinya coblos nomor 4, hal itu dikatakan Calon Walikota (Cawalkot) Bogor, Dadang Iskandar Danubrata di Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Jalan Ahmad Yani II Nomor 4, Tanahsareal, Senin (18/6).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga calon kepala daerah nomor urut 4 ini ternyata sudah menyiapkan beragam program untuk merubah wajah kota hujan. Menurut Dadang, tentunya pembangunan yang menjadi prioritas bukan menekankan pada infrastruktur mempersolek taman kota. Namun, pemberdayaan sumber daya manusia serta sejahterakan masyarakat kecil yang selama ini terkesan haknya kerap “terlupakan”.

“Kesehatan gratis berbasis KTP, menjadi salah satu program saya. Dan, itu sering sosialisasikan pada warga saat blusukan,” kata Dadang membuka obrolan saat diwawancarai.

Dikatakan Dadang, jika dirinya dipercaya oleh masyarakat Kota Bogor nantinya, akan menyiapkan ambulans yang memiliki peralatan layaknya ICU untuk warga yang terkena serangan jantung. Hal itu disebutnya sebagai upaya dini penanganan medis terhadap penyakit jika terkendala macet di jalan.

“Penyediaan ambulans siaga di tiap kecamatan atau kelurahan tergagas dari masukan warga saat berkunjung menjenguk warga yang sakit beberapa waktu lalu. Terkait keterbatasan kamar kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kerap kali dikeluhkan masyarakat, program kami yakni membangun RSUD Tanpa Kelas. Tujuannya, agar masyarakat tak mampu segera bisa ditangani tanpa ada sebutan kelas VIP, kelas I, II dan III,” tuturnya.

Saat ditanya terkait menyejahterakan masyarakat Kota Bogor, Dadang kembali mengingatkan, dirinya dan pasangannya Sugeng Teguh Santoso sudah menyiapkan Program Setara atau Setahun 50 Juta Satu RT.

“Nantinya setiap RT akan diberikan dana untuk membangun wilayahnya sendiri. Setahun satu RT Rp 50 juta, 4000 RT jadi 200 miliar, verifikasi dan ada profosalnya, kita latih dulu bimtek, bimbingan teknis, Jadi memberi stimulan, pada konunitas terkecil ada pergerakan ekonomi,” katanya.

Dadang merinci, kucuran bantuan dalam bentuk uang tunai itu nantinya digunakan untuk 50 persen infrastruktur, serta sisanya pemberdayaan warga, hingga membantu keluarga pra sejahtera.

“Ya intinya mengentaskan kemiskinan satu diantara program utama kita, jadi dana itu bisa dipakai bangun MCK, fasilitas umum, sanitasi, RTLH dan lainnya,” pungkasnya. (boy)

KEMACETAN KOTA MENJADI TANTANGAN 

Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan

Kota Bogor – Hari Minggu, 3 Juni 2018,  Bogor tepat berusia 536 tahun, terhitung sejak penobatan Sri Baduga Maha Raja Pajajaran atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi sang penguasa Kerajaan Pajajaran. Pasang surut perkembangan kota telah dialami Bogor sepanjang perjalanan sejarahnya hingga berwujud seperti sekarang. Dijaman Kolonial dikenal sebagai Buitenzorg  (Kota Peristirahatan).

Selain itu, pemerintah Belanda menjadikan Bogor sebagai tempat riset pertanian tropis,  karena Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang penting untuk ekonomi Belanda serta Eropa, keberadaan Kebun Raya Bogor menjadi tempat koleksi tanaman bernilai ekonomi itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, hal yang tak terelakkan, Kota Bogor  di masa depan akan tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan. Kendati begitu, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Daerah  akan berupaya keras agar kota ini tetap menjadi sebuah kota yang berkepribadian, berkarakter, beridentitas, berjati diri sebagai Kota yang Bersih, Indah dan Nyaman (Beriman).

Seperti di utarakan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor H.Atmadja, SE. bahwa, apa yang telah terjadi di masa lalu sudah semestinya memberi spirit untuk membuat Kota Bogor  agar menjadi sebuah kota yang aman dan nyaman ditempati, serta mampu menyejahterakan warganya. Kota Bogor harus dijadikan sebagai kota berwawsan lingkungna dengan sistem pembangunan kota yang berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat pada saat ini dengan menciptakan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi, namun tidak mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan, sambungnya,  dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota sesuai dengan tekad bersama untuk membangun kota ini sesuai fungsinya, termasuk sosial dan budaya.

Beberapa program yang dirancang untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah pengembangan ruang publik untuk memberikan kesempatan masyarakat kota berinteraksi dan mengekspresikan karyanya baik seni maupun budaya, melestarikan lingkungan hidup, memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh kembang melalui program Kota Layak Anak (KLA), memberikan kebutuhan dasar masyarakat seperti lingkungan sehat, perumahan ( pemugaran rumah tak layak huni) dan air bersih serta memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, ungkap  Atmadja.

Sebagai landasan utama mencapai kota yang berwawasan lingkungan, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor dari waktu ke waktu terus membangun dan memperkuat kebersamaan antar elemen masyarakat, menjalin toleransi antar umat beragama, kerukunan antar etnis, berdialog intensif dengan kelompok-kelompok dari berbagai paham maupun ideologi politik. Semua dirangkul, diberi akses, diberi kesempatan dan ruang yang sama untuk berkontribusi memajukan Kota Bogor.

Dengan demikian tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap kota ini, sehingga tercapai harmoni kehidupan sosial yang menyejukkan. Situasi yang demikian merupakan syarat utama untuk membangun kota dan menggerakkan roda perekonomian kota. Sebab, bergeraknya ekonomi kota akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pencapaian kondisi keamanan yang kondusif, Kota Bogor  kini telah dikenal sebagai kota ramah investasi. Sektor bisnis yang diperkirakan akan menyumbang nilai investasi cukup besar di antaranya sektor jasa perhotelan dan perdagangan.

Untuk mewujudkan diri Bogor sebagai kota berwawasan lingkungan, menurut politisi Partai Golkar ini,  penyediaan transportasi yang baik kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Ketiadaan sistem transportasi publik yang layak akan membuat jalan-jalan di Kota Bogor penuh sesak dengan kendaraan  yang berujung pada kemacetan dan kesemerawutan, seperti kondisi saat ini, ungkapnya.

“Namun, mengapa penataan kota masih semrawut? “Untuk mewujudkan prioritas utama,  memang penataan transportasi menjadi sangat penting, Ini sulit karena pembenahan infrastruktur Kota Bogor selama lebih dari 20 tahun kebelakang  tersendat-sendat, “ katanya.

Memang harus diakui, setiap pengunjung Kota Bogor, selalu mengeluhkan kesemerawutan, terutama dengan banyaknya angkutan kota yang ngetem disembarang tempat. Oleh sebab itu, penataan transportasi dan infrastruktur di Bogor  saat ini sudah sangat mendesak, paparnya.

Mengurai masalah transportasi di Kota Bogor merupakan pekerjaan pelik. Terjadinya kemacetan lalu lintas ditengarai disebabkan oleh tingginya jumlah angkutan umum dan terkonsentrasinya kegiatan di pusat kota. Di samping itu banyaknya PKL yang memakan badan jalan, kurang disiplinnya pengguna jalan, terbatasnya sarana prasarana transportasi dan belum terpadu sistem managemen transportasi regional.

Berdasarkan kenyataan itu, seharusnya penanganan masalah transportasi dilakukan dengan menata angkutan umum dan pembangunan jalan. Memang langkah yang telah diakukan untuk menata angkutan umum antara lain, pengorasian Bus Trans Pakuan sebagai rintisan konversi dari jenis angkutan umum terbatas menjadi angkutan umum masal, namun belakangan pengoperasian Bus ini menghadapi tantang yang sangat serius.

Selain itu, menurut Atmadja,  DPRD sangat mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan Pemkot Bogor seperti mengoptimalkan sarana serta prasarana yang sudah tersedia, antara lain dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas serta peningkatan layanan angkutan umum.

Memang kondisi lalu lintas yang aman dan lancar memerlukan dukungan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan taat aturan. Oleh karena itu, setiap program sudah seharusnya mengikut sertakan warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa sampai dengan tokoh masyarakat  dalam upaya penyadaran  tertib berlalu lintas di Kota Bogor, pintanya.

Sudah suatu keharusan masyarakat diajak berpikir bersama untuk menentukan sarana transportasi apa yang layak digunakan, kemudian dimana saja lokasi yang tepat dan strategis untuk dibangun Halte. Kemudian dalam evaluasi kebijakan, masyarakat juga dilibatkan aktif untuk mengontrol perilaku sopir transportasi umum di jalanan. Hal ini dilakukan dengan sms, juga via email. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya adalah penguatan supremasi hukum menjadi kunci sistem transportasi di Kota Bogor, papar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, H.Atmadja, SE.*** (adv)

DPRD AJAK WARGA PARTISIPASI AKTIF PELIHARA KEBERSIHAN

Kota Bogor – Kota Bogor kini telah dihuni lebih dari 1 juta jiwa. Begitu banyaknya penduduk dengan berbagai kebutuhan dan mobilitasnya diseantero Kota yang hanya luasnya sekitar 11.850 hektar,  hal itu memicu munculnya berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan.

Setidaknya masalah sampah yang oleh Pemerintah Kota Bogor diprioritaskan penangananya sejak bebrapa tahun silam. Selain itu, masalah transportasi, pedagang kaki lima (PKL) dan kemiskinan. Hingga tahun ini, Pemkot Bogor terus menerus berusaha mengurai satu per satu permasalahan tersebut, agar seluruh warganya dapat lebih menikmati hidup nyaman di Kota Bogor.

Menghadapi setumpuk persoalan yang dihadapi sehari-hari, Kota Bogor memang membutuhkan antibodi yang didukung kreativitas dan inovasi warga dan pemerintah setempat dalam menata  kota, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga, mempresentasikan kreatifitas warga masyarakat.

Bogor adalah salah satu  daerah di Jawa Barat termasuk dalam katagori Kota Darurat Sampah. Jika saja  Kota Bogor tidak melakukan terobosan dalam menangani masalah sampah, khususnya masalah Tempat Pembuangan akhir  (TPA) yang hingga kini masih menjadi sebuah persoalan, dikhawatirkan lima tahun kedepan, masalah sampah akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi keberlangsungan kota ini, demikian diungkapkan Sekjen LSM Green Community, Cepy Al Hakim, SP. MSi.

Memang masalah sampah  telah menjadi suatu agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Bogor. Tingginya jumlah penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi telah meningkatkan jumlah sampah di wilayah kota ini. Keterbatasan kemampuan Dinas Kebersihan Kota Bogor (Kini Dinas Lingkungan Hidup) dalam menangani permasalahan tersebut menjadi tanda awal dari semakin menurunnya sistem penanganan permasalahan sampah. Hal itu,  semakin dipersulit dengan terbatasanya lahan TPA sampah, jumlah sarana pengangkutan, serta pengelolaan sampah di TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

Seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, bahwa fenomena masalah sampah dalam hal ini kebersihan kota,  tampaknya bukan hal yang sederhana, karena sepanjang ada kehidupan manusia permasalahan tersebut akan selalu timbul. Walaupun kebijakan persampahan telah tersedia, ditambah dengan bentuk kelembagaannya, serta indicator kinerja dan alokasi pendanannya baik yang bersumber dari APBD maupun sumberlainnya yang syah, tampaknya belum merupakan jaminan mantapnya pengelolaan sampah secara terpadu berkelanjutan, apabila kesadaran masyarakat tidak dibangun, ujar Jajat Sudrajat.

Menurut Jajat yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini,  bahwa keberhasilan penanganan sampah di sebuah Kota, sangat ditentukan oleh kebersamaan aparat dan masyarakat. “Oleh karena itu kami berharap partisipasi aktif dari semua lapisan warga untuk memelihara kebersihan Kota Bogor,” pinta Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat. 

Dalam kontek pentingnya penyadaran masyarakat terkait masalah kebersihan Kota, sambung Jajat,  bisa dilakukan melalui jalur formal, diberikan kepada generasi muda di sekolah mulai dari  tingakt Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP,  SLA hingga Perguruan tinggi.

Implementasi kegiatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung tingkat pendidikan itu sendiri.  Selain itu penyadaran informal, diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya penanganan sampah berbasis kesehatan lingkungan, untuk itu perlunya penyadaran masyarakat, untuk menghargai terhadap alam lingkungannya, agar tidak lagi membuang  sampah  sembarangan.  Masyarakat hendaknya mulai sadar dan berkiprah untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, guna menghindari sumber-sumber penyakit menular, sebagai akibat dari sampah yang cepat membusuk.
Menurut data, produk sampah di Kota Bogor  tercatat 2.900 meter kubik atau setara dengan 600 ton per hari.  Dari jumlah tersebut Dinas terkait baru mampu mengangkut dan membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 70 persen. Sedangkan sisanya sebagian dikelola oleh 26 Tempat Pengelolaan Sampah  3 R (reduce, reuse, recycle).  ***  (adv)

AYO GENERASI MUDA KOTA BOGOR  SAATNYA YANG MUDA BERAKSI

Oleh :
Erny Yuniarti, SKM
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Bogor

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Tuberkulosis (TBC), dan Diare. Namun sejak 2010, penyakit tidak menular (PTM) seperti Stroke, Jantung, dan Kencing manis memiliki proposi lebih besar di pelayanan kesehatan .

Pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi) dalam 30 tahun terakhir ditengarai karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan negara.Sebuah pembelajaran berharga di era jaminan kesehatan nasional (JKN), anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik, yaitu: PJK, Gagal Ginjal Kronik, Kanker, dan Stroke. Selain itu, pelayanan kesehatan peserta JKN juga didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dibandingkan di tingkat dasar.

Fakta ini perlu ditindaklanjuti karena berpotensi menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan negara.

Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

Permasalahan kesehatan yang timbul saat ini merupakan akibat dari perilaku hidup yang tidak sehat ditambah sanitasi lingkungan serta ketersediaan air bersih yang masih kurang memadai di beberapa tempat. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah bila fokus upaya kesehatan diutamakan pada upaya preventif dan promotif dalam menumbuh-kembangkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

Seiring dengan kondisi kesehatan masyarakat Kota Bogor  dengan trend penyakit tidak menular yang semakin meningkat serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, maka pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan yang lebih implementatif melalui Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kota Bogor. Pelaksanaan Germas Kota Bogor adalah melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat yang pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen masyarakat baik perangkat daerah, dunia usaha, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa.

Komponen masyarakat yang terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat terdiri dari semua lapisan dan semua usia. Data dari BPS  (Kota Bogor dalam Angka Tahun 2017), Tahun 2016 jumlah penduk Kota Bogor sebesar  1.064.687, dengan jumlah usia muda (mengacu pada UU Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009  yaitu usia 16 tahun s/d 30 tahun)  sebesar 266.841 orang atau sebesar 25,1% dari total jumlah penduduk Kota Bogor.

Melihat data tersebut, dengan jumlah penduduk usia muda yang besar merupakan potensi  yang dapat  diberdayakan dalam membantu penanganan masalah kesehatan di Kota Bogor.

Generasi muda adalah sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan kesehatan.Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah membentuk jejaring kemitraan dengan anak muda Kota Bogor .

Pada tanggal 25 Februari 2018, Dinas Kesehatan membentuk komunitas sehat yang terdiri dari berbagai kelompok muda di Kota Bogor. Adapun komunitas yang tergabung dalam Komunitas Muda sehat yaitu : Paguyuban Duta Muda Sehat, Relawan Bogoh Ka Bogor, Pramuka Saka Bhakti Husada, Forum Anak Kota Bogor, PKPR Kota Bogor dan Turn On Your Life. Masing-masing kelompok atau organisasi muda ini sudah memiliki program kerja masing-masing khususnya bidang kesehatan.  Seperti Paguyuban Duta Muda Sehat memiliki program kampanye kesehatan dan charity kepada masyarakat luas, Saka Bhakti Husada memiliki program kerja membantu sosialisasi, kampanye kesehatan di masyarakat dan sekolah, Forum Anak Kota Bogor aktif dalam menyuarakan suara anak dalam mendorong terbentuknya kebijakan kesehatan, Turn On Your Life (TOYL)  aktif  bergerak dalam penanggulangan perilaku merokok di remaja serta kampanye untuk anak muda ,Relawan Bogor Ka Bogor aktif dalam kampanye dan sosialisasi PHBS serta pengobatan massal, dll

Tujuan dibentuknya komunitas muda sehat ini adalah memberikan wadah kepada kelompok muda kota Bogor untuk dapat bekerja bersama sama dan membangun kemitraan untuk pembangunan kesehatan melalui goverment-community partnership sehingga  membawa dampak yang lebih signifikan untuk mewujudkan masyarakat sehat  dan mandiri yang berkelanjutan. Selain itu dengan terbentuknya komunitas muda sehat ini, semua kelompok muda kota Bogor dapat memberikan dukungan, komitmen, dan peran-sertanya dalam bergotong royong meningkatkan kesadaran, kemauan, dan  kemampuan hidup sehat bagi setiap orang . Pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga harus berbasis bukti (evidence-based) dan pembelajaran (lesson-learned) sehingga para remaja tidak hanya mendapatkan pemahaman namun juga perubahan perilaku.

Selanjutnya dengan terbentuknya komunitas muda sehat Kota Bogor, maka semua unsur/ kelompok yang tergabung didalammya menyusun program kerja secara bersama-sam . Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan semua kelompok serta menyasar masyarakat yang lebih luas.Harapannya dengan melibatkan semakin banyak komponen maka kegiatan lebih memiliki daya ungkit dan daya guna bagi masyarakat.
Melibatkan semakin banyak generasi muda  berarti semakin banyak  perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi kesehatan kemasyarakat yang sifatnya promotif-preventif. Semakin banyaknya kelompok masyarakat yang bergerak di kesehatan akan membantu pemerintah kota Bogor  khususnya dinas kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat   serta  mendorong perubahan perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat sehingga menurunkan angka kesakitan dan kematian di masyarakat. Selain itu dengan banyaknya  anak-anak muda yang fokus pada kesehatan diharapkan mampu menginsipirasi anak muda lainnya di Kota Bogor .

Sudah saatnya generasi muda kota Bogor  mengambil peran dalam berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Di tangan generasi muda lah terletak masa depan kota Bogor menuju Kota Bogor Sehat dan Nyaman.

Generasi Muda Sehat Kota Bogor Pasti Bisa…..Ayo saatnya bergerak !!!

Jelang Puasa, Ribuan Pendukung Dadang – STS cucurak Bareng Dikampanye Akbar

Kota Bogor – Sebagai simbol kebersamaan,  ribuan pendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor nomor urut empat (4) Dadang – STS menyantap nasi liwet dalam kegiatan kampanye akbar yang digelar dilapangan semeru Kota Bogor,  Sabtu (12/04).

Calon Walikota Bogor nomor urut empat yang akrab disapa DID ini mengatakan, ngaliwet ini sesuai dengan motto paslon empat yakni Bogor bersama, jadi apapun itu kita akan selalu bersama dengan rakyat. “karena kita hadir untuk rakyat, seperti hal-nya ngeliwet ini, kita makan bersama di daun yang sama dan bersama-sama,” ujar Dadang saat menyantap liwet bersama dengan ribuan relawan dan juga pendukungnya dari unsur partai pengusung.

Senada dikatakan Wakil Dadang Danubarata, Sugeng Teguh Santoso. Menurut pria berpeci hitam itu, ngeliwet adalah simbol kebersamaan gotong royong, mulai dari belanja, masak dan makannya pun bersama.

“Ini pula yang akan kita terapkan nanti di masa kepemimpinan, yaitu selalu mengedepankan kebersamaan bersama-sama, karena kedua partai pengusung kami selalu mengedepankan gotong royong,” tegas pria berprofesi Advokat itu.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan paslon DID-STS, Rusmiati Ningsih mengatakan, gelaran ngaliwet akbar ini selain bertujuan mengedukasi warga untuk selalu bergotong royong, itupun dilakukan semata-mata untuk menggapai kemenangan haruslah di tunjukan dengan kerja keras yang oftimal.

“Sekuat-kuatnya kita gotong royong dan sekeras-kerasnya kita kerja itu untuk menggapai kemenangan pemimpin dalam kebersamaan,” pungkasnya. (ded)