Dosen Hukum Trisakti Duga Perda KTR Kota Bogor Cacat Hukum

Bogor – Beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor terus menyempurnakan Perda Kawasan tanpa rokok (KTR) dengan sejumlah revisi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor.

Bahkan pada 25 dan 26 September 2019 lalu, Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan AP-CAT Summit. (Asia Pacific CitiesAliance for Tobaco Control and Prevention on Noncommunicable Diseases Summit) yang digelar di Hotel Savero, Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara pemerintah kota-kota dan lembaga pemerintah di wilayah Asia Pasifik yang mendukung gerakan kontrol dan pembatasan terhadap konsumsi rokok.

Namun hal itu menjadi polemik dari sejumlah lembaga hingga komunitas tembakau. Pasalnya pasca ditetapkan perda tersebut hingga kini tidak disediakannya ruang khusus bagi perokok. Para pelanggar Perda KTR pun dihadapkan dengan sanksi berupa hukuman kurungan selama dua hari atau denda yang besarannya diputuskan hakim.

Terkait itu Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) menggelar Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor dengan tema ‘Ada Apa Dibalik AP-CAT, Perda Bukan Alat Menggalang Donasi Asing’ dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri dan Dosen IPB, Prima Gandhi, SP, MSi, Kamis (10/10/19).

Dalam pemaparannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H menegaskan bahwa secara teoritis sebuah konvensi internasional dapat kemudian diberlakukan ataupun diadopsi ke dalam regulasi di dalam peraturan perundang-undangan, itu setelah negara melakukan ratifikasi.

“Yang saya tahu Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) itu baru ada usulan naskah akademik untuk dilakukan ratifikasi oleh indonesia, pengusulnya Komnas HAM tapi sampai sekarang tidak ada follow up nya seperti apa belum meratifikasi. Maka kalau kemudian ada dropping langsung konvensi internasional ke dalam jenis peraturan pemerintah dan peraturan daerah itu sudah jelas menyalahi. Sudah bukan sesat lagi, entah apa namanya,” jelas Ali.

Ia pun mengakui sebagai orang hukum sendiri telah kehabisan teori untuk menyelesaikan problem yang demikian, karena teorinya harus diratifikasi dulu, kemudian lahir sebuah undang – undang yang menegaskan ratifikasi.

“Konteks Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) belum sampai pada ranah undang – undang tapi sudah di dropping ke dalamnya, bahkan sudah ada di peraturan daerah. Titik kesalahannya di situ. Nah kenapa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tidak begitu jelas mengatur persoalan kawasan KTR, tidak seperti peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan perda di daerah lainnya, karena negara sudah sadar posisi ini. Mereka belum meratifikasi,” bebernya seraya menyebut Perda KTR Kota Bogor itu cacat hukum karena bermasalah secara materil dan secara formil jika merunut payung hukum di atasnya.

Sehingga, sambung Ali Perda KTR di Kota Bogor berpotensi cacat hukum. Yang menjadi persoalan, dikatakannya, diranah eksekutif yang membentuk sebuah peraturan pemerintah itu, eksekutif tidak sadar tentang konteks ratifikasi itu harus dengan undang-undang dulu, tidak boleh langsung dropping kedalam PP.

“Perda pada prinsipnya itu kan harus mencirikan satu hal, yaitu aspek sosiologis yang itu erat kaitannya dengan kearifan lokal kalau kemudian isinya materi muatannya itu kok nafasnya adalah nafas internasional. Jadi sejatinya sebuah daerah yang hidup itu di ranah internasional atau dalam lokal, karenanya isi dari sebuah perda harus cerminan dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami menilai peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Kalau yang saya lihat dan saya dengar, Wali Kota Bogor Bima Arya ini kadang naif, selalu berbicara bahwa Kota Bogor bebas dari pendapatan yang sumbernya itu dari industri hasil tembakau padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di peraturan menteri keuangan dalam hal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) itu Kota Bogor mendapatkan dana sampai dengan empat miliar rupiah untuk 2019,” Ujar Azami.

Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar tiga miliar rupiah. Padahal sumber dari industri hasil tembakau lainnya sebenarnya didapat dari komponen sebatang rokok itu sendiri yang di dalamnya itu ada cukai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pajak pendapatan negara (PPN).

“Dari cukai dan PDRD ini di transfer dari pusat, nanti akan dialokasikan ke daerah termasuk juga Kota Bogor. Karena Kota Bogor kan masih boleh menjual rokok masih ada produk hasil tembakaunya.
Dilokasi yang sama, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri mengatakan bahwa sebagai masyarakat tradisi ketika mendengar bako (tembakau) dilarang meski dikemas dengan kawasan tanpa rokok pihaknya menolak keras perda tersebut. Menurut dia rokok itu barang legal bukan kriminal sehingga tidak perlu disudutkan.

“Soal penyakit dan mati itu urusan Yang Maha Kuasa. Sekarang dibanding dengan knalpot kendaraan, artinya asapnya itu lebih berbahaya kenapa harus disalahkan tembakau. Tembakau itu warisan budaya, dan nilainilai dari leluhur kami,” tukasnya. (boy)

Didukung ’emak-emak’, Kang Azis Siap Membangun Cijeruk Manis..

Cijeruk – Dukungan warga dibeberapa kampung Desa Cijeruk untuk calon Kepala Desa Ismat Abdul Azis semakin menguat. Setelah Warga Kampung Cibadak dan Gegerbitung sepakat mendukung, kini warga kampung warungkupa juga ikut mendukung Ismat Abdul Azis untuk memimpin desa Cijeruk diperiode yang akan datang, Selasa (08/10).

Dedeh (40thn) seorang warga yang menjadi hak pilih mengatakan, kami khususnya emak-emak warga warung kupa siap mendukung Kang Azis untuk jadi kepala desa periode 2019-2026 mendatang.

“Alhamdulillah setelah kami berembuk dan berkumpul bersama warga lainnya, kami sepakat mendukung kang azis, ” tegasnya, Selasa (08/10).

Sementara warga lainnya Aden 45(thn) juga mengatakan hal yang sama, bahwa cijeruk butuh pemimpin yang baru untuk memberikan warna pembangunan yang lebih baik, ”

“kami bersama keluarga dan warga lainnya tak ragu mencoblos kang azis pada tanggal 3 November nanti di TPS,” ujarnya.

Sementara Ismat Abdul Azis yang akrab disapa Kang Azis  mengucapkan terimakasih atas dukungan warga warungkupa yang mendukungnya, dengan mengusung Visi Cijeruk Manis (maju, aman, nyaman dan islami) dirinya siap membangun Cijeruk.

“Alhamdulillah atas dukungan emak-emak warga warungkupa, dan semoga akan terus menguat bersama warga lainnya untuk cijeruk baru, cijeruk yang manis, “paparnya.

Seperti diketahui, gelaran Pilkades serentak akan digelar dikabupaten bogor pada tanggal 3 November mendatang, dan khsusus Desa Cijeruk akan ada 4(empat) orang Calon yang akan memperebutkan kursi panas sebagai Kepala Desa untuk 6 (enam) tahun mendatang. (boy)

Ini Susuan AKD DPRD Kota Bogor 2019 – 2024

Kota Bogor – Setelah merampungkan pelantikan untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, otak-atik komposisi Alat Ke­lengkapan Dewan (AKD) wakil rakyat pun telah ram­pung. Komposisi yang nanti­nya menentukan berbagai fungsi dewan dalam bebera­pa waktu ke depan.

Dari data Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Bogor, kom­posisi AKD mulai dari penen­tuan Komisi I hingga IV, Badan Pembentukan Peraturan Dae­rah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) hing­ga Badan Kehormatan (BK) sudah selesai.

Komisi I yang bertugas dalam bidang pemerintahan dan hukum akan diketuai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Safrudin Bima, di­dampingi Wakil Ketua Ade Askiah dari Fraksi Gerindra dengan Sekretaris Rusli Pri­hatevy dari Fraksi Partai Gol­kar.

Untuk Komisi II, pada bi­dang perekonomian dan keuangan, akan dipimpin M Restu Kusuma dari Fraksi Kebangkitan Bintang Resto­rasi, dengan Wakil Ketua dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Rizal Utami. Sedangkan posisi Sekretaris diemban M Zenal Abidin dari Fraksi Gerindra.

Sementara Komisi III, pada bidang pembangunan dan lingkungan, akan diketuai Politisi PKS Adityawarman Adil bersama Wakil Ketua Dodi Setiawan dari Fraksi Partai Demokrat dan sekre­taris Iwan Siswanto dari Fraksi PDI Perjuangan. Ter­akhir pada Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, ada nama Ence Se­tiawan dari Fraksi PDI Perju­angan sebagai ketua bersama Murtadlo dari Fraksi Partai Golkar menjadi wakil ketua. Nama Eny Indari dari Fraksi Partai Demokrat duduk se­bagai sekretaris.

Tak cuma merampungkan komisi-komisi, komposisi AKD juga mengesahkan berbagai nama di Bapemperda, Bang­gar, Banmus dan BK. Politisi PPP incumbent, Ahmad As­wandi, akan dibebankan tugas sebagai ketua Bapemperda didampingi Wakil Ketua Said Muhammad Mohan dari Fraksi Gerindra. Untuk kursi Badan Kehormatan, ada nama M Dody Hikmawan dari Fraksi PKS sebagai ketua bersama H Murtadlo sebagai wakil ketua. Sedangkan untuk banggar dan banmus dike­tuai Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama tiga wakil ketua dewan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, pengesahan AKD dan fraksi sudah dilakukan Kamis (26/9) sore setelah pelantikan pim­pinan. Setelah itu, kemarin pagi rapat Banmus dilakukan untuk jadwal satu bulan ke­depan. “Nah, Insya Allah Senin (30/9) kita paripurna pembentukan panitia khu­sus (pansus) dan tata tertib (tatib). Pansus untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pansus pembahasan APBD 2020,” tuntasnya.

Pro Kontra Wacana Propinisi Bogor Raya, Syahwat Elit atau Kepentingan Masyarakat..?

BOGOR – Wacana pembentukan daerah otonomi baru Propinsi Bogor Raya yang digulirkan Walikota Bogor Bima Arya terkesan kuat masih merupakan suara elit politik. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang menyatakan sikap atau aspirasi pentingnya daerah memisahkan diri dari Jawa Barat. Demikian disampaikan DR Amsori saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?” yang digelar Lembaga Pelita Pasundan di sekretariatnya , Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (9/9/2019).

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyatakan pendapatnya. Tapi, kalau menurut saya, pembentukan Propinsi Bogor Raya, perlu. Pembentukan propinsi baru, perlu ada persetujuan dari dewan daerah, kepala daerah dan gubernur serta, Mendagri,” tukas pria yang eks wakil ketua kordinator 212 yang juga Dosen PTS di Jakarta.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh aktivis 98, Eko Octa, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, pembentukan propinsi baru harus dicermati secara dalam.

“Undang-undang secara normatif memungkinkan dibentukanya propinsi baru. Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan propinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” tandas advokat yang akrab disapa STS.

Dia melanjutkan, publik juga harus mendalami apa yang menjadi motif digulirkannya wacana propinsi baru.
“Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji, apakah selama ini peran Jabar tidak optimal untuk masyarakat. Hal lain, Bogor salam ini dikenali sebagai daerah “merah” dalam intoleransi. Berkaitan dengan nama Propinisi Bogor Raya, juga harus didalami, apakah ada motif ideologi politik atau tidak,” tutur Sugeng.

Salah seorang anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi yang saat itu hadir juga ikut berbicara. Dia menyampaikan, sepakat jika harus digagas propinsi baru.
“Tapi, gagasan itu harus dari keinginan masyarakat. Bukan dari keinginan elit. Hal lain, sebutan kedaerahan Bogor Raya untuk pembentukan propinsi baru, dinilai kurang mengikat daerah lain. Seperti Depok, Bekasi dan Kerawang. Sebab, saat ini Bekasi sendiri melalui kepela daerahnya menyatakan lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta, dibanding Bogor. Artinya, jika gagasan membentuk propinsi baru perlu dimulai dari masyarakat dan tidak menggunakan nama kedaerahan. Tapi gunakan nama yang memiliki nilai sejarah yang bisa mengikat beberapa daerah yang akan diajak bergabung, seperti Depok, Kerawang, Bekasi, selain dari kota dan Kabupaten Bogor. Tapi, yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan pribadi ya, bukan atasnama dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana menyampaikan komentar senada.
“Jika usulan pembentukan wacana Propinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mari kita suarakan secara masif. Kalau perlu dengan alat peraga dan kita gerakan secara bersama-sama. Tapi, jika keinginan propinsi baru, merupakan syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap wakil rakyat yang juga mantan aktivis ini.

Mengakhiri diskusi publik, Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menyampaikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru.
“Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung propinisi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan public dan mensejahterakan masyarakat,” tuntasnya. (admin)

34 Komponen Masyarakat Papua IKut Deklarasi Damai Bersama Panglima TNI dan Kapolri

Jayapura – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengikuti deklarasi penandatanganan Papua damai di Kota Jayapura, Kamis (6/9/2019). Acara penandatanganan tersebut didampingi Kapolri Jenderal Polisi H.M. Tito Karnavian, P.hD., Gubernur Papua Lukas Enembe dan 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Ketua DPR Papua.

Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa deklarasi atau kesepakatan bersama sebagai anak bangsa dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Indonesia adalah satu keluarga, sebangsa dan setanah air. “Sebuah negara besar yang di dalamnya berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa serta diikat menjadi satu kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan, Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan perbedaan satu sama lain untuk saling melengkapi menjadi satu kekuatan sehingga negeri yang tercinta Indonesia adalah sebuah karunia yang harus dijaga.

“Mari perkuat semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dalam merajut Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu kekuatan dan tidak hanya sebagai semboyan tetapi harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Adapun isi dari Deklarasi Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai yaitu, Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan 1 (satu) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, 2 (dua) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, 3 (tiga) sepakat dengan tidak terpengaruh isue-isue yang tidak benar dan 4 (empat) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua. (admin)

KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Kursi DPRD Terpilih, Gerindra Dan Golkar Raih Kursi Terbanyak

Sukabumi – Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi telah di laksanakan pada hari selasa, (14/08/2019) di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Dan Ini dia Partai Politik beserta jumlah kursi anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Partai Gerindra 6 Kursi
Partai Golkar 6 Kursi
Partai Demokrat 5 Kursi
PKS 5 Kursi
PDI Perjuangan 4 Kursi
Partai Nasdem 3 Kursi
PAN 3 Kursi
PPP 2 Kursi
Partai HANURA 1 Kursi

Menurut Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami. Bahwa partai yang mendapatkan kursi terbanyak adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar.

“Partai Gerindra mendapatkan 6 Kursi dan Partai Golkar juga 6 Kursi, itulah partai yang mendapatkan kursi terbanyak.” Jelasnya usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi

“Allhamdulillah dari semua rangkaian kegiatan pemilu ini semuanya berjalan lancer serta semuanya menerima tidak ada yang keberatan. Setelah ini adalah tahap memberikan berkas atau Surat Keputusan kepada masing – masing calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi. Dan hasil pleno ini akan segera di serahkan kepa Pemerintah Kota Sukabumi.” pungkasnya. ( JJ )

Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Perda

DPRD KOTA BOGOR TELAH MENERBITKAN PERDA

Bogor – DPRD Kota Bogor, sejak Agustus tahun lalu telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna, Kamis 16 Agustus 2018.

Keberadaan Perda ini telah menjadi payung hukum untuk memperkuat operasional pengelolaan air limbah domestik di Kota ini. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAl). Perda ini sebenarnya memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi operator pengelolaan air limbah domestik.

Keberadaan Perda ini diharapkan mampu mengendalikan pembuangan air limbah domestik di Kota ini. Selain itu, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Keberadaan Perda ini juga dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terhadap pembangunan perumahan baru sebagai screening dalam pengendalian pencemaran air, maka dalam dokumen ijin lingkungan harus dipersyaratkan rencana pengelolaan air limbah domestiknya.

Terhadap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya, wajib mendapatkan ijin dari Wail Kota. Sedangkan mekanisme perijinannya diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Dalam Perda ini dituangkan pula aturan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Sementara bagi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah. Dalam Perda ini juga diatur mengenai insentif dan disinsentif kepada lembaga serta badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik. Kriteria dan tata cara dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terdiri dari 17 Bab (42 Pasal). Bab I tentang Ketentuan Umum (2 Pasal). Bab II tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (17 Pasal), Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (2 Pasal), Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (4 Pasal), Bab V tentang Perijinan (1 Pasal), Bab VI tentang Larangan (1 Pasal), Bab VII tentang Pengawasan dan Pembinaan (2 Pasal), Bab VIII tentang Insentaif dan Disinsentif (2 Pasal), Bab IX tentang Retribusi dan Tarif (1 Pasal), Bab X tentang Peran serta Masyarakat (1 Pasal), Bab XI tentang Kerjasama (2 Pasal), Bab XII tentang Pembiayaan (1 Pasal), Bab XIII tentang Sanksi Administrasi (2 Pasal), Bab XIV tentang Penyidikan (1 Pasal), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (1 Pasal), Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan (1 Pasal) dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pentingnya Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik,. Pemkot Bogor telah menerima bantuan dari beberapa lembaga internasional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Bantuan tersebut, antara lain dari Islamic Development Bank (IDB), dan lembaga ini menjadi mitra Pemkot Bogor. Selain itu juga bantuan dari Agence Francaise de Developement (AFD) yang membantu penyelesaian kajian finansial perencanaan pembangunan di Kota Bogor. (adv)

Menata Kota Bogor Butuh Dukungan Semua Lapisan

Bogor – Kota Bogor kini berusia 537 tahun, jika dihitung sejak penobatan Sribaduga Maharaja atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi pada 3 Juni 1482 silam, dalam usianya yang panjang, Bogor mengalami pasang surut dan kini mengalami virus-virus degradasi kualitas lingkungan yang cukup serius, akibat derasnya pembangunan di wilayah ini dan kesemrawutan serta kemacetan lalu lintas yang kian parah.

Menjadikan Kota Bogor lebih maju dan lebih modern merupakan cita-cita segenap masyarakat Bogor. Kota yang maju dan modern dalam pengertian seperti tampak pada kelebihan kota-kota besar dunia, tentu menjadi dambaan seluruh warga Kota Bogor.

Agar mimpi besar tersebut dapat terwujud maka diperlukan adanya persetujuan dan dukungan penuh dari rakyat yang berdaulat. Masyarakat sendirlah sebenarnya yang harus dibangkitkan untuk bekerja sama bahu membahu dan tolong menolong mewujudklan cita-cita bersama dengan berlandaskan falsafah Kota Bogor sendiri yakni “DINU KIWARI NGANCIK NU BIHARI, SEUJA AYUENA SAMPEUREUN JAGA” (Apa yang kita nikmati saat ini adalah buah karya para pendahulu, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk kehidupan hari esok).

Demikian ungkapan Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE. AK. ketika mengomentari kondisi kota ini yang kini berusia 537 tahun. Memang pada zaman Hindia Belanda, Buitenzorg (sebutan untuk Bogor kala itu), merupakan kota amtenaar yang statis, angkutan umum kala itu belum menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai Kota diselatan Batavia (sebutan untuk Kota Jakarta), Buitenzorg atau Kota Bogor, pada saat itu diproyeksikan hanya untuk 30.000 penduduk saja. Bisa dibayangkan, betapa nyaman serta tenteram Kota ini. Jalan-jalan lengang, dengan pohon kenari rimbun yang meneduhinya.

Sekali-sekali terdengar ketipak kuda ditingkahi kliningan delman. Jumlah kendaraan waktu itu, termasuk mobil, delman, serta sepeda diperkirakan jumlahnya hanya ratusan unit saja, ungakpnya.

Memang, tak seorang pun bisa menghentikan jalannya waktu. Dan dari waktu ke waktu Kota Bogor terus berkembang. Masa lampau Bogor, masa Buitenzorg yang sejuk dan nyaman sirna sudah, tidak bisa kembali lagi.

Perubahan tata ruang, pembangunan terminal baru, ring road dari Tol Sentul selatan, jalan layang di atas Jl Sholeh Iskandar, jalan layang lintasan Kereta Api jalan RE Martadinata (Bubulak) akan semakin mengubah wajah Kota Bogor.

Ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan yang sangat menyebalkan. Salah satu priorotas program Walikota Bogor, Bima Arya, adalah mengurai kemacetan dan menata pola transportasi kota.

Menyikapi setumpuk persoalan yang dihadapi Kota Bogor, menurut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa Bogor memang membutuhkan antibodi yang didukung kreativitas dan inovasi warga dan pemerintah daerah dalam menata Kota Bogor, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga, mempresentasikan karya seni sosial masyarakat, serta membangun kebudayaan yang humanis.
Harus diakui, kata Ketua DPRD Untung W Maryono, SE. AK, paradigma pembangunan Kota Bogor telah berubah, dari analisis dampak lingkungan (abad ke 20) ke analisis keberlanjutan (abad ke 21).

Pembangunan kota yang berkelanjutan jelas akan meningkatkan kualitas lingkungan kota dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Setidaknya ada beberapa strategi yang dikembangkan Kota Bogor selama ini menuju Kota yang berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015 – 2019. Salah satu strategi itu adalah menyediakan kemudahan akses ke kawasan perumahan, perkantoran, fasilitas sosial, dan rekreasi, yang didukung oleh sistem jaringan transportasi massal yang terintegrasi, jaringan infrastruktur jalan, serta keterhubungan antara stasiun kereta api dan terminal bus.

“Lalu lintas Kota Bogor semerawut,” ungkapan ini harus diakui. Telah banyak kiat yang dilakukan pihak Pemkot Bogor untuk mengurai kesemerawutan ini, namun faktanya tidak merubah keaadaan. Hal ini ditandai makin bertambahnya jumlah kendaraan.

Penambahan jumlah itu terlihat jelas, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal itu sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maupun warga sekitar yang datang ke Bogor untuk bekerja, bersekolah, berdagang atau sekedar rekreasi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, terutama roda dua hanya menambah keruwetan pada lalu lintas Kota Bogor, tapi juga sering mengancam keselamatan pengguna jalan. Tingginya populasi sepeda motor ini dipicu oleh keputusan mereka menghadapi kemacetan.

Mereka merasa kehabisan waktu jika harus menggunakan angkutan umum, sebab angkutan umum yang ada selain harus menunggu lama sampai ke tempat tujuan, juga tidak aman dan tidak nyaman. Sementara sepeda motor adalah alat transportasi yang paling murah untuk mengimbangi mobilitas kerja di Bogor. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, lima atau sepuluh tahun kedepan, kota Bogor akan menghadapi kenyataan pahit. Lalu lintas Kota Bogor dipastikan mengalami stagnasi (tak begerak sama sekali). Hal ini lebih disebabkan pertambahan jumlah kendaraan yang melonjak tajam, tidak sebanding dengan pembangunan ruas jalan, ungkapnya.

“Kalau tak secepatnya diambil tindakan, empat atau lima tahun ke depan, saya yakin lalu lintas Kota Bogor bisa lumpuh. Sekarang saja sudah lumayan sulit untuk bergerak,” tandas Ketua DPRD Kota Bogor H. Untung W Maryono, SE.AK.

Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada jalan lain untuk menata Kota Bogor aga lebih baik, diperlukan dukungan penuh semua lapisan. Merujuk pada permintaan masyarakat yang menghendaki Bogor menjadi Kota yang lebih baik, maka konsep yang benar dan tepat harus dipilih, agar implementasinya searah dengan targetnya. Target tersebut memang tidak mungkin bisa tercapai sekaligus, mengingat keterbatasan waktu, dana, sumber daya manusia dan sarana yang ada. Yang penting, sampai dimanapun hasilnya, usaha maksimal dengan tetap berada pada jalur yang benar harus terus dilakukan, demikian pinta Ketua DPRD Kota Bogor H. Untung W Maryono, SE. AK. (adv)

Agustus, Demokrat Kabupaten Sukabumi Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Sukabumi – Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mengakui belum menentukan arah dan masih menunggu langkah partai dalam perhelatan Pilbub yang akan digelar tahun depan,  hal ini dikatakan Hendar Darsono Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi saat di tanya perihal persiapan Partai Demokrat di Pilkada Tahun 2020.

“Ada mekanisme yang harus di tempuh, seperti yang sudah – sudah di Pilkada sebelumnya. Kami nanti akan membentuk seperti panitia atau tim yang akan menyeleksi atau menerima semua para calon yang akan mendaftar menggunakan partai Demokrat.” ujar Darsono, (15/07).

Bulan Agustus nanti, rencana kami akan membuka seleksi penerimaan bakal calon Bupati dan Wakil. Dan nanti aka ada panitia atau tim yang kami bentuk berasal dari unsur DPP, DPD dan DPC yang akan menyeleksinya. Jelas Hendar.

“ Siapapun boleh mendaftar dan harus mengikuti mekanisme yang sudah di tentukan partai.” ujarnya.

Seperti yang telah di beritakan sebelumnya, Marwan Hamami kembali diusung untuk maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 oleh Partai Golakar Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut terungkap dalam Rapimda Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang telah di laksanakan dari Hari Selasa (02/07/2019) sampai Rabu (03/07/2019) di salah satu hotel di kawasan Selabintana Kabupaten Sukabumi. ( JJ )