PRESIDEN NYALAKAN LISTRIK GRATIS UNTUK KELUARGA TIDAK MAMPU DI BOGOR

Bogor – Dalam kunjungan kerjanya pagi ini, Presiden Joko Widodo meninjau program ‘BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu’ di Bogor. Lokasi pemasangan tepatnya berada di pemukiman warga Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden menuju lokasi dengan bersepeda. Sepanjang perjalanan, Kepala Negara menyapa warga yang tengah berolahraga pagi dan beraktifitas di area _car free day_ (CFD).

Presiden kemudian menuju rumah-rumah warga dengan berjalan menyusuri gang. Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut dengan menekan tombol _miniature circuit breaker_ (MCB).

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini terdapat 235.756 keluarga prasejahtera di Jawa Barat yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung.

“Ingin saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya,” ujar Presiden pada Minggu, 2 Desember 2018.

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari, ratusan ribu rumah tersebut melakukan penyambungan listrik ke instalasi tetangga sekitar yang telah memiliki sambungan listrik.

“Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri,” kata Presiden.

Pada umumnya, mereka mengeluarkan dana kurang lebih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per bulan untuk mendapatkan sambungan listrik dari tetangga.

“Sekarang kita sambung secara mandiri. Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. Setelah sendiri seperti ini bayar kurang lebih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” kata Presiden.

Perlu diakui bahwa selama ini banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan penyambungan listrik mandiri secara resmi melalui PLN. Biaya penyambungan standar merupakan kendala utama yang mereka hadapi.

Melihat kondisi tersebut, 34 BUMN sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik secara gratis bagi masyarakat prasejahtera.

Di Jawa Barat sendiri, mengutip Siaran Pers Kementerian BUMN, hingga 30 November 2018, sinergi BUMN telah membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat telah menjangkau 60.798 ribu KK. Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik ditargetkan mencapai 100 ribu KK.

“Artinya di Provinsi Jawa Barat saja masih sebegitu banyaknya sehingga di provinsi yang lain ini akan kita lihat. Memang biaya sambungan ini tidak murah dan itu sudah menjadi standarnya PLN kurang lebih Rp900-an ribu,” Presiden menjelaskan.

Lebih jauh, program ini juga diharapkan untuk dapat menyasar rumah tangga lainnya di seluruh provinsi yang ada. Presiden mengatakan, pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik tetap yang layak.

“Hitungan kita 1,2 juta (keluarga) di seluruh provinsi. Ini akan terus kita sisir satu per satu,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Bogor, 2 Desember 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
Foto: Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden.

DPRD KOTA BOGOR GIATKAN SOSIALISASI PERDA KAITAN CSR

Kesadaran Pengusaha Dalam Penyaluran Dana CSR Dinilai Minim

Kota Bogor – Kesadaran pengusaha di Kota Bogor untuk menyalurkan dana dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan  (TJSlP) atau  dikenal dengan subutan Corporate Social Responsbility (CSR),  dinilai masih minim.

Menurut data, dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kota Bogor,  baru sekitar 14 perusahaan saja yang peduli dan memberikan kontribusi melalui CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota ini.

Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menyalurkan dana CSR perusahaan  merupakan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan semua perusahaan wajib menyisihkan labanya, sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya.

DPRD Kota Bogor  resmi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2016 lalu. Melalui Perda ini,  seluruh perusahaan yang ada di Kota Bogor, baik BUMN, BUMD maupun swasta harus memberikan program bantuan kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perda ini  diterbitkan merupakan inisiatif DPRD Kota Bogor untuk mengatur mekanisme TJSLP atau CSR dari perusahaan  di Kota Bogor. Program TJSLP yang ada harus sinergis dengan perencaaan dan pembangunan yang sudah berjalan di Kota Bogor. Setiap perusahaan yang berada di wilayah Kota Bogor harus menyerahkan perencanaan pengadaan dan pemanfaatan TJSLP kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor .

Demikian antara lain diutarakan Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor,  Rusmiati Ningsih, SH. ketika memberikan paparan pada acara Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dihadapan 200 orang peserta utusan dari Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu 31 Oktober 2018.

Maksud Perda ini dibentuk, sambung Rusmiati Ningsih, SH. untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSLP di daerah. Selain itu, untuk memberikan arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional. Adapun tujuan dibentuknya Perda ini, untuk memberikan batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaan.
“Juga yang terpenting tujuan dibentunya Perda ini, adalah untuk melindungi perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang,” tandas Ketua Bapemperda Rusmiati Ningsih, SH.

Selain itu, sambungnya, untuk mewujudkan rencana Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberikan penghargaan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Diterbitkannya Perda ini juga bertujuan untuk menciptakan  hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, untuk mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di daerah, ungkap Rusmiati Ningsih, SH.

Ketua Bapemperda, Rusmiati Ningsih, SH, juga menyebutkan bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat Kota Bogor pada umumnya. Sebab, pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah daerah sepenuhnya, untuk itu diperlukan partisipasi pihak-pihak lain diluar pemerintah Kota Bogor untuk juga berperan dalam pembangunan tersebut, paparnya.

Adapun ruang lingkup TJSLP tersebut, kata Ketua Bapemperda Rusmiati Ningsih, SH. meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
Menurut Rusmiati Ningsih, SH.

Program TJSLP dalam Perda ini meliputi Bina lingkungan dan sosial, Kemitraan UMK, Program langsung kepada masyarakat dan program pembangunan lainnya dan disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Program TJSLP ini direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha bagi para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Kota ini banyak perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD yang telah banyak mendapat manfaat ekonomi dan pada saat yang bersamaan telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat  dan membutuhkan bantuan.  Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan, ada beberapa  perusahaan di Kota Bogor yang telah mengimplementasikan TJSLP di beberapa lokasi di Kota Bogor. (adv dprd)

DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PELAYANAN KESEHATAN

Banyaknya Peraturan Baru Bidang Kesehatan Perlu Diakomodi

Kota Bogor – Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian  dan status gizi masyarakat.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga hal yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki kehidupan yang layak. Umur panjang dan sehat  direpresentasikan dengan indikator angka harapan hidup ; pendidikan direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf; serta kehidupan yang layak direpresentasikan dengan indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga indikator pembangunan manusia  terangkum dalam suatu nilai  tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

Memang, melaksanakan penanganan bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat menjadi tantangan serius, sekaligus memberikan konsekuensi besarnya kebutuhan kesehatan, dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas layanan, baik dari aspek layanan administrasi, layanan medis, kelengkapan sarana prasarana, maupun tuntutan kemudahan memperoleh layanan rujukan yang lebih dekat. Begitu juga adanya kecenderungan tersentralisasinya rujukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memberikan dampak pada ketidaknyamanan pasien dalam memperoleh layanan kesehatan karena overload.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu disusun ulang. Oleh karenanya, DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat akan menerbitkan Perda dimaksud, menusul rampungnya Rancangan Perda tersebut. Sebab, Perda tentang penyelenggaraan kesehatan ini dipandang perlu, karena banyaknya peraturan baru bidang kesehatan yang perlu diakomodir dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Memang, ada banyak ketentuan yang tercantum di dalam Perda sebelumnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang berlangsung di tengah masyarakat, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan baru yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Memang, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, maka akan terakomodir ketentuan-ketentuan untuk mendorong penguatan peran dan fungsi Puskesmas dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut yang kini masih digodog di DPRD Kota Bogor  terdiri dari  15 Bab dan 136 Pasal.  Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari 1 Pasal, Bab III tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran terdiri dari 3 Pasal. Bab IV  tentang Hak dan Kewajiban terdiri dari 2 Pasal.  Bab V tentang Tanggung Jawab terdiri dari 1 Pasal. Bab VI tentang Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari 97 Pasal, Bab VII tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari 16 Pasal. Bab  VIII tentang Pelaporan terdiri dari 1 Pasal. Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 4 Pasal. Bab X tentang Peran  Serta Masyarakat terdiri dari 1 Pasal, Bab XI tentang Sanksi Administrasi terdiri dari 4 Pasal.

Sedangkan Bab XII tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 1 Pasal, Bab XIII tentang Ketentuan Penyidikan terdiri dari 1 Pasal, Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 Pasal dan Bab XV tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal.

Sementara itu, susunan Panitia Khusus (pansus) Pembahas Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut terdiri dari H. Najamudin, M.PdI. ( Ketua), Jatirin (Wakil Ketua) dan 13 orang anggota yaitu, R. Laniasari, H.Murtadlo, S.Pdi, S.Sos, MSi., Eka Wardana, SE., Jenal Mutaqin, Drs. Mahpudi Ismail, Teguh Rihananto, S. Ap., Riana Puspitasari, Ardiansyah, H.Mulyadi, SH. Anita Primasari Mongan, SE. MSi, Faisal Alatas, S.Si., Apt, Didin Muchidin, Bc.Hk. (adv dprd)

AHLI WARIS HALIMAH RAIS TIDAK INGIN MEREBUT TANAH SARONGGE DARI PETANI

Cianjur – Keluarga Halimah Rais, sebagai pemegang surat tanah zaman Belanda untuk kawasan Sarongge – Cianjur Jawa Barat, meminta agar warga dan petani Sarongge tidak perlu khawatir harus meninggalkan tanah pertanian yang sudah berpuluh tahun didiami dan digarap.

Pernyataan itu disampaikan Ade Armando, cucu kandung Halimah Rais dalam konferensi pers di Saung Sarongge, Jumat (9/11).

Menurut Ade, dia sudah mendapat penjelasan dari Suci Mayang Sari (Caleg PSI), Tosca Santoso dan Hasoloan Sinaga mengenai keresahan petani di daerah tersebut. Segera setelah mendengar masukan tersebut, ahli waris Halimah Rais bersepakat untuk mengutus Ade menemui para petani.

Ade menegaskan, keluarga Halimah Rais tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut. ”BIla ada pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Halimah Rais atau pengembang yang menyatakan akan menjual tanah tersebut dan memanfaatkannya untuk keperluan bisnis, orang tersebut bukan wakil resmi dan tidak memperoleh izin dari keluarga Halimah Rais,”ujar Ade.

Menurut Ade, tanah Sarongge memang diketahui di masa lalu dimiliki Keluarga Halimah Rais. Namun statusnya sekarang masih harus dipelajari dan ditelusuri. “Namun kalaupun tanah ini masih dimiliki keluarga Halimah Rais, para ahli waris sudah bersepakat tidak akan mengambilalih apalagi mengusir para petani dari tanah ini,” ujar Ade menegaskan.

Tanah Sarongge menjadi pembicaraan publik karena dalam beberapa bulan terakhir, tersiar iklan melalui media sosial bahwa sebuah pengembang bernama Kota Langit sarongge menjual puluhan hektar tanah di wilayah tersebut dengan harga relative murah. Ini meresahkan warga-petani Sarongge, karena secara administratif, mereka telah secara resmi menggarap dan menempati tanah di sana. Sebagian sudah punya sertifikat dari program sertifikasi tanah 1982. Ada juga yang memegang sertifikat bola dunia bertajuk tahun 1973. Berpuluh tahun itu juga, petani membayar pajak.

Sejumlah pihak seperti LBH Cianjur, Green Initiative Foundation (GIF), dan Relawan Perjuangan Hukum dan Keadilan (REKLAIM) telah menyatakan diri akan membela hak warga-petani.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiana menyatakan, “Hingga saat ini keberadaan pengembang masih tidak begitu kuat secara perijinan. Bukti yang mereka berikan itu berupa kertas dari zaman Belanda. Seperti surat kuasa yang tidak begitu jelas. Maka LBH menilai masyarakat masih menjadi pemilik lahan yang sah”.

Suci Mayang Sari, sebagai pihak yang mempertemukan warga Sarongge dengan pihak keluarga Halimah Rais, menyatakan bersyukur bahwa nampaknya ada titik terang dalam persoalan ini. “Menjadi jelas bahwa keluarga Besar Halimah Rais menyayangkan hal ini terjadi. Warga petani memiliki surat sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Petani juga rutin membayar pajak atas tanah. Jadi selama puluhan tahun para petani inilah yang merawat lahan itu. Lalu tiba-tiba kini mau diambil alih dengan modal surat zaman Belanda. Ini tentu tidak etis dan tidak bijak. Akan pergi kemana para petani bila tanah itu direnggut dari mereka?” kata Suci Mayang Sari sambil mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan menawarkan kapling tanah Sarongge.

Dalam konferensi pers, Ade menegaskan bahwa pihak keluarga ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. “Nenek saya, Halimah Rais, adalah pengusaha yang berjiwa sosial. Saya yakin, dia akan jauh lebih senang kalau tanah ini bisa membawa berkah bagi banyak orang”.

Sebelumnya Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan pernyataan bahwa Developer Kota Langit tidak pernah mendapat izin dari instansi pemerintah setempat. Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan surat yang pada intinya menolak proyek Kota Langit yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dan merugikan masyarakat.

Ade Armando, Cucu Kandung dari Halimah Rais : 0818179479

Erwin Rustiana, Ketua LBH Cianjur : 081563219909

Suci Mayang Sari, Caleg PSI : 081299421848

Jokowi, TKI Di China 80 Ribu Orang, Disini Pekerja China Hanya 24 Ribu Orang

Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membantah soal isu ’10 juta tenaga kerja asing (TKA) dari China bekerja di Indonesia’. Jokowi meminta masyarakat tak percaya dengan isu hoaks tersebut. Ia memastikan bahwa TKA yang bekerja di Tanah Air hanya berjumlah 80 ribu orang. Sementara pekerja asal China hanya berkisar 24 ribu pekerja.

“Sementara pekerja kita di sana (di China) 80 ribu TKI,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Dalam isu tersebut, Jokowi disebut sebagai antek-antek dari China. Jokowi lantas mengungkap bahwa TKI di China jauh lebih banyak ketimbang para pekerja Negeri Tirai Bambu di Indonesia.

“Kalau ngomongnya antek-antekan jangan seperti itu. Negara-negara lain juga menerima tenaga kerja asing dalam rangka memperbaiki SDM yang ada di negaranya,” kata Jokowi.

Kepala Negara memaparkan bahwa TKA di Indonesia tidak sampai 1%. Sementara Uni Emirat Arab memiliki pekerja asing mencapai 80%. Sementara Arab Saudi 33% dan Brunei Darussalam berkisar 32%.

“Indonesia 0,03 persen saja. Satu persen saja tidak kok diramein. Jutaan dari mana, ngitungnya kapan?” lanjutnya.

“Tanya imigrasi saja sudah kelihatan. Isu-isu (10 juta TKA) seperti itu kalau enggak dijawab nanti dipikir sebuah kebenaran,” tutup Jokowi. (boy)

Jokowi Ajak Warga Belanja Di Pasar Tradisional

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeli tempe saat blusukan ke Pasar Bogor, Jawa Barat. Ia juga ingin memastikan bahwa harga bahan pokok yang terbuat dari kacang kedelai itu tak naik.

“Ya dari dulu senengnya tempe, ini sambil ngecek tempe naik atau tidak,” kata Jokowi di Pasar Bogor, Jalan Roda, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (30/10) malam.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tak menemukan adanya tempe yang berukuran tipis di pasar tersebut.

“(Jadi) harganya tetap. Tadi ngelihat sendiri (tidak tipis). Ya tebel,” jelasnya.

Jokowi mengaku kunjungannya ke Pasar Bogor pada malam hari agar tak berdesakan dengan para pembeli lainnya.

Ia juga mengajak seluruh warga agar berbelanja ke pasar tradisional lantaran harganya yang lebih murah ketimbang pasar modern.

“Kalau siang-siang (di sini) berdesakan dengan pembeli. Kalau malam yang beli hanya saya,” tandasnya. (boy)

Hoax,  Bikin Hitam Jadi Putih, Putih Jadi Hitam..

Kota Bogor – Pemerintah harus mengambil langkah strategis, guna menjaga tegaknya negara Indonesia dari upaya-upaya pelaku penyebaran kabar bohong yang bertujuan menciptakan instabilitas keamanan negara, hal ini dikatakan oleh Abdul Fatah, saat acara Ngobrassts, Rabu (24/10).

“Kasus ujaran kebencian dan hoax, perlu langkah strategis, jika tidak, maka hoax akan meluluhlantahkan perabadaban manusia,” kata Abdul Fatah.

Selain Abdul Fatah sebagai Pengamat Sosial, hadir dalam acara Ngobrassts (ngobrol bareng STS), Kapolsek Bogor Tengah Kompol Syaefudin Gayo dan juga Kabid Tekhnologi Informatika Kominfo Kota Bogor Hendra Nugroho.

Kompol Gayo yang mewakili Kapolresta Bogor Kota, mengatakan, ujaran kebencian telah menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kejadian ini tidak diperhitungkan 10 tahun sebelumnya.

“Medsos saat ini membawa kita ke sesuatu yang putih bisa jadi hitam. Dan Polisi termehek-mehek ikuti perkembangan medsos,” ungkap Kompol Syaefudin Gayo, Rabu (24/10).

Menurut Gayo beruntung saat ini Menkoinfo meminta semua pemegang HP harus registrasi. Ini membantu karena bisa pantau keberadaan pemegang HP yang menyebar hoax.

Kapolsek memberi contoh dampak negatif medsos salah satunya adalah kejahatan seksual. Berawal kenal di Fb. Lalu janjian ketemu dan selanjutnya kejadian terjadi.

“Kota Bogor beberapa waktu lalu dapat gelar kota ramah anak, namun seminggu lalu, ada dua siswi yang jual diri lewat medsos dan ditangkap Walikota disalah satu apartemen,” papar Kompol Gayo.

Ditambahkannya, saat ini ada empat
kategori pengguna sosmed. Pertama, ada yang baca tapi tidak komen. Kedua, sosmed pengembira (begitu dapat posting, langsung jempol walau belum dibaca isinya). Ketiga, langsung di share. Kelompok ini dikategorikan sebagai reporter. Mereka tidak di gaji dan tidak pikir panjang. Lalu yang terakhir yakni kelompok bipolar. Kelompok ini marah tentang berita hoax tapi masif juga menyebarkan hoax.

“Polisi tidak bangga penjarakan orang. Tapi atas nama hukum ya harus dijalankan,”tegasnya.

Sementara pengamat sosial Abdul Fatah kembali menambahkan sekelompok masyarakat Indonesia senang dengan berita hoax.

“Kenapa sekarang hoax merajalela. Karena masyarakat menyukai kebohongan. Kenapa masyarakat menyukai kebohongan, karena demi suatu kepentingan yang sama. Kalau kepentingannya sama, dan saat momentum yang sama dengan kepentingan yang sama, bohong pun dikonsumsi,” ujar Abdul disambut aplous peserta.

Bagi Abdul fatah yang biasa dipanggil bapak kumis beracun ini menegaskan bahwa dalam politik ada dua sisi. Dibelakang ekonomi di depan politik.

“Kebohongan itu tidak bisa dipungkiri. Ini perkembangan jaman. Bagi sekelompok orang, walau dihidangkan kebenaran tapi sudah ada bibit dan virus kebencian yang di doktrin oleh pihak yang satu sekutu, maka kebohonganpun dianggap benar dan benar dianggap salah,” tegas Abdul Fatah.

Sementara Hendra Nugroho dari Dinas Kominfo Kota Bogor mengatakan, hasil riset, orang paling lama hidup tanpa ponsel hanya 7 menit.

“Manusia jaman sekarang, akses ponsel 8 jam sehari,” ujar Hendra.
Ia menegaskan di Indonesia saat ini ada 800 ribu situs. Dari jumlah ini, sudah  773 ribu situs di blokir.

“Tujuan diblokir, agar keamanan dan kesopanan terjaga. Kominfo Kota Bogor sekarang sudah melakukan edukasi. Ini supaya menghindari implikasi negatif. Kami dari Kominfo mengajak kita semua, agar menjadi pengguna internet yang sehat,”kata Hendra.

Praktisi Hukum Ujang Sujai menegaskan, ujaran kebencian dan hoax adalah kejahatan dan kuncinya adalah penegakan hukum. “Pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoax harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara ini, ” tegas Ujang Sujai.

Sementara host acara Ngobrassts Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa kegiatan Ngobrassts yang digelar di kafe buli-buli di Jalan Sanga Buana 18, Bogor Tengah, Kota Bogor ini digelar setiap hari Rabu pukul 15.30 dan akan selalu menghadirkan narasumber dan tema yang sedang trend.

“Ngobrassts kami lakukan setiap minggu, agar masyarakat sadar akan dampak hukum, sosial budaya dan politik dari kabar hoax yang disebar tanpa lakukan cros chek,” ungkap Sugeng, rabu (24/10).

DPRD Tetapkan Perubahan APBD 2018 Naik Rp 115 Miliar

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor  menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada hari  Jum’at 28 September  2018.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Kota Bogor H.Untung W Maryono. SE.AK. dihadiri anggota Muspida Kota Bogor, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Bogor serta para Lurah dan para Camat se Kota Bogor, pimpinan BUMD serta para undangan lainnya.

Sebelum Pimpinan Rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD, Rapat Paripurna diawali laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Menurut Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor menyebutkan, berdasarkan Rapat Kerja Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disepakati antara lain :

Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp 2,315 Triliun lebih dengan uraian : Pendapatan Asli Daerah disepakati sebesar Rp 892,096 Miliar lebih.  Dana Perimbangan disepakati sebesar Rp 1,087 triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disepakati sebesar Rp 335,983 Miliar.

Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 2,640 Triliun lebih dengan uraian Belanja Tidak Langsung  (BTL) disepakati sebesar Rp 1,145 Triliun lebih, Belanja Langsung (BL) disepakati sebesar Rp 1,494 Triliun lebih. Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiyaan dengan uraian Penerimaan Pembiayaan Daerah disepakati sebesar Rp 333,288 Miliar lebih, Pengeluaran Pembiayaan Daerah disepakati sebesar Rp 9 Miliar. Sedangkan Jumlah Pembiayaan Netto disepakati sebesar Rp 324,288 Miliar lebih.

Sementara Sisa lebih perhitungan tahun berkenan (SiLPA) sebesar Rp 0,-Dengan demikian secara resmi DPRD Kota Bogor menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,315 Triliun naik sekitar 115 Miliar. Sebelum perubahan, APBD Kota Bogor Tahun 2018 hanya sebesar Rp 2,261 Triliun. Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,640 Triliun dan sebelum perubahan hanya sebesar Rp 2,530 Triliun. Sementara itu, Jumlah Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp 324,288 Miliar, sebelum perubahan hanya sebesar Rp 269,698 Miliar.

Sementara itu, pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi di DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Selasa 25 September 2018 dengan Agenda penyampaian  Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 mengatakan bahwa Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 merupakan keniscayaan,  mengingat adanya asumsi yang berubah, yaitu terlampauinya target pendapatan asli daerah, penyesuaian terhadap target penerimaan dana perimbangan khususnya pada Dana Hasil Cukai/Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Wali Kota Bogor,  Bima Arya  pada kesempatan menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna tersebut menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun 2018 naik sebesar Rp 115 Miliar menjadi Rp 2,64 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp 2,53 triliun. Sedangkan Perubahan Pendapatan daerah Tahun 2018 naik sebesar Rp 54 Miliar dengan rincian Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 16,8 Miliar, Dana Perimbangan naik sebesar Rp 4,2 Miliar, Lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp 33 Miliar.

Menurut Bima Arya, asumsi perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 diantaranya menaikan penerimaan Pajak Daerah dan BPHTB sebesar Rp 17,5 Miliar lebih dan penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 2,5 Miliar lebih. Mengakomodir dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 11 Miliar, dana dari Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10 Miliar. Penyesuaian terhadap kurang salur Dana Bagi Hasil  Pajak Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebesar Rp 12 Miliar. Mengakomodir dana bagi hasil cukai/hasil tembakau sebesar Rp 4,2 Miliar lebih. Penyesuaian bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp 3 Miliar, Bank Kota Bogor  sebesar Rp 252 Juta dan Bank BJB sebesar Rp 100 Juta. Menaikan penerimaan kontribusi Kebun Raya Bogor sebesar Rp 200 Juta dari Rp 1,1 Miliar menjadi Rp 1,3 Miliar dan penyesuaian penerimaan sewa Rusunawa sebesar Rp 550 Juta.

Perubahan Belanja Daerah, sambung Bima Arya, naik sebesar Rp 109 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut ; Belanja Tidak Langsung (BTL) naik sebesar Rp 11,8 Miliar lebih terdiri dari :  Belanja Pegawai turun sebesar Rp 13 Miliar, Belanja Tidak Terduga naik sebesar Rp 4 Miliar, Belanja Hibah naik sebesar Rp 14 Miliar dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp 6 Miliar. Sedangkan Belanja Langsung naik sebesar Rp 97,6  Miliar lebih, terdiri dari Bantuan Keuangan  Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 11 Miliar, Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10 Miliar, Dana Bagi Hasil Cukai/hasil Tembakau sebesar Rp 4,2 Miliar.

Wali Kota Bogor Bima Arya, juga menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya Urusan Kesehatan, Pendidikan, Olah Raga, Pekerjaan Umum dan lainnya sebesar Rp 72,4 Miliar lebih. Hal itu meliputi ; 1. Peningkatan jalan lingkungan, penerangan jalan umum dan tembok penahan tebing. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan 3. Pemberian penghargaan kepada atlit Kota Bogor yang berprestasi.

Sementara itu, asumsi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018, sambung Bima Arya, antara lain dukungan anggaran untuk bantuan siswa miskin, percepatan pencapaian cakupan peserta BPJS kesehatan hingga 95 persen. Selain itu, penghapusan anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk PNS dan Honor PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor kecuali honor Pengelolaan Teknis Kegiatan dan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa. Pengurangan makan minum (Mamin) rapat PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Mengakomodir usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor. Sedangkan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 naik sebesar Rp 54 Miliar, ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya.

Sebelum Penetapan Kesepakatan Raperda Perubahan APBD Tahun 2018  pada  Jum’at 28 September 2018, DPRD Kota Bogor  dan Pemerintah Kota  Bogor telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2018.

Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono  dan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPASP di gedung DPRD Kota Bogor, jalan Kapten Muslihat, Jumat  14 September 2018.

Rancangan KUPA dan PPASP Tahun Anggaran 2018 ini telah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya pada rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2018. DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran bersama Pemkot Bogor telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan  tersebut. ***

Rencana Kerja Masa Sidang Ketiga  Mengagendakan Sejumlah Kegiatan

Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE.AK. mengatakan bahwa rencana kerja DPRD Kota Bogor Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 172-20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. DPRD telah mengagendakan sejumlah kegiatan  yakni Bidang Legislasi  sebanyak 8 kegiatan, bidang pengawasan 3 kegiatan dan bidang anggaran sebanyak 7 kegiatan.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD  H. Untung W Maryono. SE., AK.  pada Rapat Paripurna DPRD tentang   Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2018,  Senin 3 September 2018.  Menurut H.

Ungtung W Maryno, SE. AK. Rencana Kerja DPRD Kota Bogor tersebut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 172 – 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. Bidang Legislasi dengan 8 kegiatan yakni ;

1. Penyusunan, pembahasan dan penetapan  rancangan peraturan daerah (Raperda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.  2. Penyusunan Naskah Akademis Raperda Usul DPRD. 3. Penyiapan Raperda Usul DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda. 5. Penyusunan Perubahan Program Legisilasi Daerah tahun 2017. 6. Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2018. 7. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan walikota dan Keputusan Walikota. 8. Sosialisasi Perda Kota Bogor.

Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342-32 tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Sidang 2018, pada Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2018 ini akan dibahas 6 Raperda yakni  :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pasar, 2. Raperda tentang Pemberdayan UMKM dan Koperasi Kota Bogor. 3. Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019. 4. Raperda tentang Pemekaran Kecamatan. 5. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 7 Thun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor . 6. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pada Masa Sidang Ketiga ini juga, sambung H.Untung W Maryono, SE.AK. akan dilanjutkan pembahasan beberapa Raperda yang belum selesai hingga Masa Sidang Kedua berakhir. Raperda-Raperda yang akan dibahas lanjut tersebut antara lain; Raperda tentang pengelolaan Zakat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Perindustrian dan Perdagangan,  Raperda tengtang Cagar Budaya, Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Bogor Kota Halal dan Raperda Popkok-Pokok Pembentukan badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan Bidang Pengawasan, tambah Ketua DPRD H. Untung W Maryono, yakni pembahasan masalah khusus oleh alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, diantaranya melalui rapat kerja bersama mitra kerja, peninjauan lapangan, hearing / dialog bersama tokoh masyarakat dan penerimaan aspirasi. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya  dan Pelaksanaan kegiatan Reses, ungkapnya.

“Adapun pengawasan internal dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD,” kata Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE.AK.
Sementara itu, Bidang Anggaran, jelas H. Untung W Maryono, SE.AK. meliputi Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)  Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2018 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Perda tentang APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019. Pembahsana Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019. ***

Yenny Wahid Dukung Jokowi, Ini Isi Pidatonya

Transkrip Pidato Yenny Wahid tentang Sikap Politik Keluarga Gus Dur

Bangsa ini sedang susah. Karena itu, pemimpin yang kita cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya.

Bahwa bangsa ini harus dipenuh hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap Warga Negara Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektifitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya.

Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirahmanirohim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 01. Bismilah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia.”

Jakarta, 26 September 2018

Rumah Pergerakan Politik Gus Dur.
Atas nama seluruh Barisan Kader Gus Dur.

Yenny Wahid

#JokowiLagi #Jokowi1Lagi #JokowiAmin #IndonesiaMaju