Kado Tahun Baru, Walikota Bogor Lantik 496 Pejabat

Kota Bogor – Dipenghujung tahun 2019 Wali Kota Bogor, Bima Arya akhirnya melantik 496 orang pejabat eselon II, III, IV dan Kepala UPTD  Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (30/12/2019).

Pejabat yang dilantik yakni pejabat eselon II sebanyak 18 orang, eselon III sebanyak 96 orang, eselon IV 374 orang dan Kepala UPTD Puskesmas 8 orang. Dalam pelantikan diketahui sejumlah Kepala Dinas setara pejabat eselon II diganti.

Kepada para pejabat yang sudah dilantik, Bima Arya mengajak semua untuk menjalaninya dengan hati dan disyukuri dengan penuh tanggung jawab yang diamanahkan.

Menurut dia, ada cerita tersendiri di balik mutasi, rotasi dan promosi. Ada yang sesuai harapan ada juga yang tidak, ada yang gembira atau ada juga yang sebaliknya dan hal tersebut menjadi hal yang biasa dan pasti.

“Namun yakinkanlah, apa yang terjadi hari ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan wali kota, takdir dari Tuhan melalui tanda tangan wali kota. Untuk itu mari kita camkan dan kita pahami bersama,” kata Bima Arya.

Bima mengemukakan, pelantikan ini juga sebagai konsekuensi dari apa yang sudah dikerjakan atau tidak dikerjakan. Bisa juga karena ada tangan yang terangngkat untuk memanjatkan doa.

Bima Arya menambahkan, para pejabat yang dilantik adalah orang-orang terpilih yang diberi kesempatan dan posisi untuk mengabdi, melayani warga disaat jutaan orang berlomba-lomba untuk mewujudkan mimpinya mengabdi dan melayani warga serta mengejar pahala.

“Setiap tahun kurang lebih ada 4,5 juta orang yang mendaftar ASN, namun yang diterima tidak lebih dari 1 persen,” sebutnya.

Adapun jajaran Kepala Dinas yang dirombak yakni Kepala Dinas Sosial, Azrin Syamsudin menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kepala Dinas Pertanian, Irwan Riyanto menjabat Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor.

Kepala Dinas Penananaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Denny Mulyadi menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Syahlan Rasyidi menjabat Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Kepala Dinas Perhubungan, Rahkmawati menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala Satpol PP, Herry Karnadi menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Elia Buntang menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Samson Purba menjabat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Firdaus menjabat Kepala Dinas DPMPTSP.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lilies menjabat  Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Eko Prabowo menjabat Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas KUMKM, Anas Rasmana menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. (boy)

DPD PSI KOTA BOGOR, KESEPAKATAN LARANGAN NATAL DI SUMATERA BARAT MELANGGAR HUKUM

DPD PSI KOTA BOGOR, KESEPAKATAN LARANGAN NATAL DI SUMATERA BARAT MELANGGAR HUKUM

Menteri Agama Fachrul Razi menyebut larangan perayaan Natal di Dharmasraya merupakan kesepakatan bersama masyarakat setempat. “Bapak belum cek ya itu. Ntar nanti kita tanya bagaimana kesepakatannya itu. Tapi penjelasan mereka itu ‘sudah kesepakatan dan sudah lama Pak itu’ begitu,” kata Fachrul dilansir dari CNNIndonesia.com (Sabtu, 21/12/2019)

Di sisi lain, pernyataan Menag yang terkesan melegitimasi pelarangan perayaan Natal itu, bertolak belakang dengan keterangan Maradu Lubis, Ketua Stasi Jorong Kampung Baru, yang menyatakan: “Walaupun hati kami menangis, kami akan patuh. Cuma sampai kapan pemerintah akan memperlakukan kami seperti itu? Tawaran pemerintah seperti transportasi sudah kami sosialisasikan, kata umat tidak usahlah mengadakan ibadah, mungkin ini ujian untuk kita,” kata Maradu Lubis, dilansir dari BBC News Indonesia (sumber: kompas.com).

Namun demikian, andaikan pun kesepakatan bersama masyarakat itu ada, sebagai sebuah perikatan dilihat dari pendekatan hukum keperdataan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum sebab bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Suatu perikatan bisa timbul karena persetujuan/perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdata.

Jika merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdata, maka “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu persetujuan/perjanjian sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan:
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu pokok persoalan tertentu;
d. suatu sebab yang tidak terlaran”

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Sejalan dengan itu, Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang mengatur: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Atau dengan kata lain, hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) merupakan hak dasar yang melekat bagi setiap manusia yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan atas hak ini telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), dan sebagainya.

Dengan demikian, kesepakatan bersama masyarakat yang dimaksudkan Menteri Agama Fachrul Razi, dipandang dari aspek hukum keperdataan bertentangan dengan berbagai instrumen hukum, sehingga tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat), maka negara harus menjunjung tinggi hukum dalam melindungi hak atas KBB, termasuk ibadah dan perayaan Natal tahun 2019 bagi seluruh umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

*Indonesia Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan*

Dalih negara yang berlindung dibalik “kesepakatan bersama masyarakat” atau dengan alasan “demi menjaga keamanan dan ketertiban” karena adanya tekanan dari individu atau kelompok masyarakat intoleran, justru mengingkari amanat konstitusi yang mengamanatkan negara harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Berdasarkan hal-hak tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partasi Solidaritasnya Indonesia (DPD PSI) Kota Bogor, menyatakan sikap:

1. Kesepakatan yang membatasi hak warga kristen menjalankan keyakinan dan agamanya adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan hak konstitusional. Hak menjalankan keyakinan dan beragama tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga (non-derogable rights);

2. Agar pemerintah membentuk satuan polisi khusus disetiap Polres yang melindungi hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;

3. Agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tunduk pada individu atau kelompok masyarakat intoleran yang merongrong kebhinekaan dan persatuan Indonesia;

4. Negara harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD Tahun 1945, dan tidak mengalah pada individu atau kelompok masyarakat intoleran;

5. Mendesak pemerintah pusat segera memotong Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Desember 2019

Hormat Kami
DPD PSI KOTA BOGOR

SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.
(Ketua)

Cp: (0822-2134-4458)

TAHUN SIDANG 2020, DPRD KOTA BOGOR AKAN BAHAS 13 RAPERDA

TAHUN SIDANG 2020
DPRD KOTA BOGOR AKAN BAHAS 13 RAPERDA

DPRD Kota Bogor, menurut rencana selama Tahun Sidang 2020 akan membahas sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terdiri dari Raperda Usul DPRD dan Raperda Usul Pemerintah Kota Bogor.

Oleh karena itu, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau dikenal dengan sebutan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun Sidang 2020 telah disepakati akan membahas sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terbagi dalam 3 Masa Sidang. Hal itu tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342- 47 Tahun 2019 tertanggal 26 Nopember 2019.

Program Legislasi Daerah adalah instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Seperti halnya Propemperda DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020, merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Untuk itu Propemperda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Pembentukan Propemperda tersebut bertujuan untuk menentukan skala prioritas penyusunan Ranacngan Paeraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor secara terencana, terpadu dan sistematis sebagai pedoman bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor dalam penyampaian Raperda yang akan dibahas pada Tahun Sidang 2020.

Adapun Raperda yang akan dibahas di DPRD Kota Bogor pada Tahun Sidang 2020 terdiri dari Raperda Usul DPRD dan Raperda Usul Pemerintah Kota Bogor.

Raperda Usul DPRD terdiri dari : Raperda limpahan Tahun 2019 yaitu Raperda tentang Pemberdayaan Lembaga UMKM dan Koperasi, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Selain itu, Raperda Usul Baru di Tahun 2020 yakni Raperda tentang Bogor Kota Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Raperda Usul Pemerintah Kota Bogor terdiri dari ; Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, Raperda Kota Bogor tentang Pencabutan Perda dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Selain itu Raperda rutin yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Jadi jumlah Raperda yang akan dibahas pada Tahun Sidang 2020 mendatang tercatat ada sebanyak 13 Raperda terbagi dalam 3 Masa Sidang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, SH. menyebutkan bahwa Propemperda Tahun Sidang 2020 tersebut, sebelumnya telah dilakukan finalisasi pembahasan Propemperda Tahun Sidang 2020 bersama dengan Pemerintah Kota Bogor sebagai acuan atau pedoman Pemerintah Kota Bogor dan DPRD dalam menyampaikan Raperda. “Penyusunan Properperda tersebut dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk jangka waktu satu tahun kedepan dengan tetap mengusung skala prioritas,” Kata Ahmad Aswandi, SH.

PROPEMPERDA DPRD KOTA BOGOR
TAHUN SIDANG 2020

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342- 47 Tahun 2019 tertanggal 26 Nopember 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Sidang 2020.

MASA SIDANG KEDUA (Januari sampai dengan April 2020)
1. Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
2. Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.
4. Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MASA SIDANG KETIGA ( Mesi sampai dengan Agustus 2020)
1. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyendanga Disabilitas.
2. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Bogor.
3. Raperda tentang Pertanggunjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.
Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angutan Jalan.

MASA SIDANG KESATU ( September sampai dengan Desember 2020)
1. Raperda tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2020.
2. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Raperda tentang Bogor Kota Hak Asasi Manusia.
4. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. (adv)

Dosen Hukum Trisakti Duga Perda KTR Kota Bogor Cacat Hukum

Bogor – Beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor terus menyempurnakan Perda Kawasan tanpa rokok (KTR) dengan sejumlah revisi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor.

Bahkan pada 25 dan 26 September 2019 lalu, Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan AP-CAT Summit. (Asia Pacific CitiesAliance for Tobaco Control and Prevention on Noncommunicable Diseases Summit) yang digelar di Hotel Savero, Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara pemerintah kota-kota dan lembaga pemerintah di wilayah Asia Pasifik yang mendukung gerakan kontrol dan pembatasan terhadap konsumsi rokok.

Namun hal itu menjadi polemik dari sejumlah lembaga hingga komunitas tembakau. Pasalnya pasca ditetapkan perda tersebut hingga kini tidak disediakannya ruang khusus bagi perokok. Para pelanggar Perda KTR pun dihadapkan dengan sanksi berupa hukuman kurungan selama dua hari atau denda yang besarannya diputuskan hakim.

Terkait itu Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) menggelar Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor dengan tema ‘Ada Apa Dibalik AP-CAT, Perda Bukan Alat Menggalang Donasi Asing’ dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri dan Dosen IPB, Prima Gandhi, SP, MSi, Kamis (10/10/19).

Dalam pemaparannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H menegaskan bahwa secara teoritis sebuah konvensi internasional dapat kemudian diberlakukan ataupun diadopsi ke dalam regulasi di dalam peraturan perundang-undangan, itu setelah negara melakukan ratifikasi.

“Yang saya tahu Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) itu baru ada usulan naskah akademik untuk dilakukan ratifikasi oleh indonesia, pengusulnya Komnas HAM tapi sampai sekarang tidak ada follow up nya seperti apa belum meratifikasi. Maka kalau kemudian ada dropping langsung konvensi internasional ke dalam jenis peraturan pemerintah dan peraturan daerah itu sudah jelas menyalahi. Sudah bukan sesat lagi, entah apa namanya,” jelas Ali.

Ia pun mengakui sebagai orang hukum sendiri telah kehabisan teori untuk menyelesaikan problem yang demikian, karena teorinya harus diratifikasi dulu, kemudian lahir sebuah undang – undang yang menegaskan ratifikasi.

“Konteks Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) belum sampai pada ranah undang – undang tapi sudah di dropping ke dalamnya, bahkan sudah ada di peraturan daerah. Titik kesalahannya di situ. Nah kenapa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tidak begitu jelas mengatur persoalan kawasan KTR, tidak seperti peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan perda di daerah lainnya, karena negara sudah sadar posisi ini. Mereka belum meratifikasi,” bebernya seraya menyebut Perda KTR Kota Bogor itu cacat hukum karena bermasalah secara materil dan secara formil jika merunut payung hukum di atasnya.

Sehingga, sambung Ali Perda KTR di Kota Bogor berpotensi cacat hukum. Yang menjadi persoalan, dikatakannya, diranah eksekutif yang membentuk sebuah peraturan pemerintah itu, eksekutif tidak sadar tentang konteks ratifikasi itu harus dengan undang-undang dulu, tidak boleh langsung dropping kedalam PP.

“Perda pada prinsipnya itu kan harus mencirikan satu hal, yaitu aspek sosiologis yang itu erat kaitannya dengan kearifan lokal kalau kemudian isinya materi muatannya itu kok nafasnya adalah nafas internasional. Jadi sejatinya sebuah daerah yang hidup itu di ranah internasional atau dalam lokal, karenanya isi dari sebuah perda harus cerminan dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami menilai peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Kalau yang saya lihat dan saya dengar, Wali Kota Bogor Bima Arya ini kadang naif, selalu berbicara bahwa Kota Bogor bebas dari pendapatan yang sumbernya itu dari industri hasil tembakau padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di peraturan menteri keuangan dalam hal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) itu Kota Bogor mendapatkan dana sampai dengan empat miliar rupiah untuk 2019,” Ujar Azami.

Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar tiga miliar rupiah. Padahal sumber dari industri hasil tembakau lainnya sebenarnya didapat dari komponen sebatang rokok itu sendiri yang di dalamnya itu ada cukai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pajak pendapatan negara (PPN).

“Dari cukai dan PDRD ini di transfer dari pusat, nanti akan dialokasikan ke daerah termasuk juga Kota Bogor. Karena Kota Bogor kan masih boleh menjual rokok masih ada produk hasil tembakaunya.
Dilokasi yang sama, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri mengatakan bahwa sebagai masyarakat tradisi ketika mendengar bako (tembakau) dilarang meski dikemas dengan kawasan tanpa rokok pihaknya menolak keras perda tersebut. Menurut dia rokok itu barang legal bukan kriminal sehingga tidak perlu disudutkan.

“Soal penyakit dan mati itu urusan Yang Maha Kuasa. Sekarang dibanding dengan knalpot kendaraan, artinya asapnya itu lebih berbahaya kenapa harus disalahkan tembakau. Tembakau itu warisan budaya, dan nilainilai dari leluhur kami,” tukasnya. (boy)

Didukung ’emak-emak’, Kang Azis Siap Membangun Cijeruk Manis..

Cijeruk – Dukungan warga dibeberapa kampung Desa Cijeruk untuk calon Kepala Desa Ismat Abdul Azis semakin menguat. Setelah Warga Kampung Cibadak dan Gegerbitung sepakat mendukung, kini warga kampung warungkupa juga ikut mendukung Ismat Abdul Azis untuk memimpin desa Cijeruk diperiode yang akan datang, Selasa (08/10).

Dedeh (40thn) seorang warga yang menjadi hak pilih mengatakan, kami khususnya emak-emak warga warung kupa siap mendukung Kang Azis untuk jadi kepala desa periode 2019-2026 mendatang.

“Alhamdulillah setelah kami berembuk dan berkumpul bersama warga lainnya, kami sepakat mendukung kang azis, ” tegasnya, Selasa (08/10).

Sementara warga lainnya Aden 45(thn) juga mengatakan hal yang sama, bahwa cijeruk butuh pemimpin yang baru untuk memberikan warna pembangunan yang lebih baik, ”

“kami bersama keluarga dan warga lainnya tak ragu mencoblos kang azis pada tanggal 3 November nanti di TPS,” ujarnya.

Sementara Ismat Abdul Azis yang akrab disapa Kang Azis  mengucapkan terimakasih atas dukungan warga warungkupa yang mendukungnya, dengan mengusung Visi Cijeruk Manis (maju, aman, nyaman dan islami) dirinya siap membangun Cijeruk.

“Alhamdulillah atas dukungan emak-emak warga warungkupa, dan semoga akan terus menguat bersama warga lainnya untuk cijeruk baru, cijeruk yang manis, “paparnya.

Seperti diketahui, gelaran Pilkades serentak akan digelar dikabupaten bogor pada tanggal 3 November mendatang, dan khsusus Desa Cijeruk akan ada 4(empat) orang Calon yang akan memperebutkan kursi panas sebagai Kepala Desa untuk 6 (enam) tahun mendatang. (boy)

Ini Susuan AKD DPRD Kota Bogor 2019 – 2024

Kota Bogor – Setelah merampungkan pelantikan untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, otak-atik komposisi Alat Ke­lengkapan Dewan (AKD) wakil rakyat pun telah ram­pung. Komposisi yang nanti­nya menentukan berbagai fungsi dewan dalam bebera­pa waktu ke depan.

Dari data Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Bogor, kom­posisi AKD mulai dari penen­tuan Komisi I hingga IV, Badan Pembentukan Peraturan Dae­rah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) hing­ga Badan Kehormatan (BK) sudah selesai.

Komisi I yang bertugas dalam bidang pemerintahan dan hukum akan diketuai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Safrudin Bima, di­dampingi Wakil Ketua Ade Askiah dari Fraksi Gerindra dengan Sekretaris Rusli Pri­hatevy dari Fraksi Partai Gol­kar.

Untuk Komisi II, pada bi­dang perekonomian dan keuangan, akan dipimpin M Restu Kusuma dari Fraksi Kebangkitan Bintang Resto­rasi, dengan Wakil Ketua dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Rizal Utami. Sedangkan posisi Sekretaris diemban M Zenal Abidin dari Fraksi Gerindra.

Sementara Komisi III, pada bidang pembangunan dan lingkungan, akan diketuai Politisi PKS Adityawarman Adil bersama Wakil Ketua Dodi Setiawan dari Fraksi Partai Demokrat dan sekre­taris Iwan Siswanto dari Fraksi PDI Perjuangan. Ter­akhir pada Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, ada nama Ence Se­tiawan dari Fraksi PDI Perju­angan sebagai ketua bersama Murtadlo dari Fraksi Partai Golkar menjadi wakil ketua. Nama Eny Indari dari Fraksi Partai Demokrat duduk se­bagai sekretaris.

Tak cuma merampungkan komisi-komisi, komposisi AKD juga mengesahkan berbagai nama di Bapemperda, Bang­gar, Banmus dan BK. Politisi PPP incumbent, Ahmad As­wandi, akan dibebankan tugas sebagai ketua Bapemperda didampingi Wakil Ketua Said Muhammad Mohan dari Fraksi Gerindra. Untuk kursi Badan Kehormatan, ada nama M Dody Hikmawan dari Fraksi PKS sebagai ketua bersama H Murtadlo sebagai wakil ketua. Sedangkan untuk banggar dan banmus dike­tuai Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama tiga wakil ketua dewan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, pengesahan AKD dan fraksi sudah dilakukan Kamis (26/9) sore setelah pelantikan pim­pinan. Setelah itu, kemarin pagi rapat Banmus dilakukan untuk jadwal satu bulan ke­depan. “Nah, Insya Allah Senin (30/9) kita paripurna pembentukan panitia khu­sus (pansus) dan tata tertib (tatib). Pansus untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pansus pembahasan APBD 2020,” tuntasnya.

Pro Kontra Wacana Propinisi Bogor Raya, Syahwat Elit atau Kepentingan Masyarakat..?

BOGOR – Wacana pembentukan daerah otonomi baru Propinsi Bogor Raya yang digulirkan Walikota Bogor Bima Arya terkesan kuat masih merupakan suara elit politik. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang menyatakan sikap atau aspirasi pentingnya daerah memisahkan diri dari Jawa Barat. Demikian disampaikan DR Amsori saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?” yang digelar Lembaga Pelita Pasundan di sekretariatnya , Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (9/9/2019).

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyatakan pendapatnya. Tapi, kalau menurut saya, pembentukan Propinsi Bogor Raya, perlu. Pembentukan propinsi baru, perlu ada persetujuan dari dewan daerah, kepala daerah dan gubernur serta, Mendagri,” tukas pria yang eks wakil ketua kordinator 212 yang juga Dosen PTS di Jakarta.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh aktivis 98, Eko Octa, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, pembentukan propinsi baru harus dicermati secara dalam.

“Undang-undang secara normatif memungkinkan dibentukanya propinsi baru. Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan propinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” tandas advokat yang akrab disapa STS.

Dia melanjutkan, publik juga harus mendalami apa yang menjadi motif digulirkannya wacana propinsi baru.
“Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji, apakah selama ini peran Jabar tidak optimal untuk masyarakat. Hal lain, Bogor salam ini dikenali sebagai daerah “merah” dalam intoleransi. Berkaitan dengan nama Propinisi Bogor Raya, juga harus didalami, apakah ada motif ideologi politik atau tidak,” tutur Sugeng.

Salah seorang anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi yang saat itu hadir juga ikut berbicara. Dia menyampaikan, sepakat jika harus digagas propinsi baru.
“Tapi, gagasan itu harus dari keinginan masyarakat. Bukan dari keinginan elit. Hal lain, sebutan kedaerahan Bogor Raya untuk pembentukan propinsi baru, dinilai kurang mengikat daerah lain. Seperti Depok, Bekasi dan Kerawang. Sebab, saat ini Bekasi sendiri melalui kepela daerahnya menyatakan lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta, dibanding Bogor. Artinya, jika gagasan membentuk propinsi baru perlu dimulai dari masyarakat dan tidak menggunakan nama kedaerahan. Tapi gunakan nama yang memiliki nilai sejarah yang bisa mengikat beberapa daerah yang akan diajak bergabung, seperti Depok, Kerawang, Bekasi, selain dari kota dan Kabupaten Bogor. Tapi, yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan pribadi ya, bukan atasnama dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana menyampaikan komentar senada.
“Jika usulan pembentukan wacana Propinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mari kita suarakan secara masif. Kalau perlu dengan alat peraga dan kita gerakan secara bersama-sama. Tapi, jika keinginan propinsi baru, merupakan syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap wakil rakyat yang juga mantan aktivis ini.

Mengakhiri diskusi publik, Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menyampaikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru.
“Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung propinisi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan public dan mensejahterakan masyarakat,” tuntasnya. (admin)

34 Komponen Masyarakat Papua IKut Deklarasi Damai Bersama Panglima TNI dan Kapolri

Jayapura – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengikuti deklarasi penandatanganan Papua damai di Kota Jayapura, Kamis (6/9/2019). Acara penandatanganan tersebut didampingi Kapolri Jenderal Polisi H.M. Tito Karnavian, P.hD., Gubernur Papua Lukas Enembe dan 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Ketua DPR Papua.

Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa deklarasi atau kesepakatan bersama sebagai anak bangsa dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Indonesia adalah satu keluarga, sebangsa dan setanah air. “Sebuah negara besar yang di dalamnya berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa serta diikat menjadi satu kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan, Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan perbedaan satu sama lain untuk saling melengkapi menjadi satu kekuatan sehingga negeri yang tercinta Indonesia adalah sebuah karunia yang harus dijaga.

“Mari perkuat semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dalam merajut Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu kekuatan dan tidak hanya sebagai semboyan tetapi harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Adapun isi dari Deklarasi Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai yaitu, Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan 1 (satu) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, 2 (dua) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, 3 (tiga) sepakat dengan tidak terpengaruh isue-isue yang tidak benar dan 4 (empat) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua. (admin)

KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Kursi DPRD Terpilih, Gerindra Dan Golkar Raih Kursi Terbanyak

Sukabumi – Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi telah di laksanakan pada hari selasa, (14/08/2019) di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Dan Ini dia Partai Politik beserta jumlah kursi anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Partai Gerindra 6 Kursi
Partai Golkar 6 Kursi
Partai Demokrat 5 Kursi
PKS 5 Kursi
PDI Perjuangan 4 Kursi
Partai Nasdem 3 Kursi
PAN 3 Kursi
PPP 2 Kursi
Partai HANURA 1 Kursi

Menurut Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami. Bahwa partai yang mendapatkan kursi terbanyak adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar.

“Partai Gerindra mendapatkan 6 Kursi dan Partai Golkar juga 6 Kursi, itulah partai yang mendapatkan kursi terbanyak.” Jelasnya usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi

“Allhamdulillah dari semua rangkaian kegiatan pemilu ini semuanya berjalan lancer serta semuanya menerima tidak ada yang keberatan. Setelah ini adalah tahap memberikan berkas atau Surat Keputusan kepada masing – masing calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi. Dan hasil pleno ini akan segera di serahkan kepa Pemerintah Kota Sukabumi.” pungkasnya. ( JJ )