DPRD KOTA BOGOR AKAN TERBITKAN PERDA PPKK

Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Keluarga

Kota Bogor – Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, meski demikian, perannya sangat besar. Menurut para ahli, keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.

Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial,  maraknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran pelajar, kejahatan, pergaulan bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk penyebaran faham radikalisme dan terorisme, persoalan semua ini andil keluarga sebagai sumber masalah.

Menurut data, tingkat perceraian di Kota Bogor kian mengkhawatirkan, bahkan bisa dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.632 kasus perceraian. Sementara di tahun 2015, kasus gugatan cerai di Kota Bogor mencapai 1.528 kasus. Parahnya lagi yang mengajukan atau menggugat cerai itu 70 – 80 persennya adalah perempuan.  Sedangkan tahun 2017 tercatat sebanyak 1.072 kasus perceraian di Kota Bogor.

Sementara itu,  kasus kekerasan terhadap anak-anak dan kaum perempuan terus bertambah. Pada tahun 2010  lalu jumlahnya hanya  8 kasus. Kemudian naik di tahun 2011 menjadi 18 kasus dan terus bertambah sehingga pada tahun 2015 lalu tercatat ada 42 kasus.

Sementara itu, menurut data di KPAI Kota Bogor, sejak lembaga ini berdiri bulan Juli 2017  sampai dengan Desember 2017 kasus kekerasan terhadap anak tercatat  sebanyak 20 kasus. Sedangkan tahun 2018 (sampai dengan Agustus 2018) tercatat sebanyak 26 kasus kekerasan terhadap anak. Bisa jadi jumlah sesungguhnya lebih besar, karena diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Fenomena ini memang ibarat gunung es, tampak kecil di permukaan, padahal besar di bawahnya. Namun, berapapun jumlahnya, kasus-kasus itu tentu patut menjadi keprihatinan semua pihak.

Sedangkan kasus tawuran pelajar di Kota Bogor menurut data  yang dirilis Polres Bogor Kota pada akhir 2017, jumlah kasus tawuran di Kota Bogor sejatinya menurun, pada 2016 tercatat 64 kasus tawuran. Di 2017 turun menjadi 48 kasus. Korban meninggal dunia nihil, luka berat 1 orang dan luka ringan 3 orang. Sementara itu, kasus kejahatan Narkoba di Kota Bogor  pada tahun 2017 tercatat ada 172 kasus Narkoba dengan total tersangka 205 orang.  Jumlah ini naik  dari tahun 2016  yang hanya tercatat sebanyak  141 kasus dengan 183 tersangka. Menurut data secara nasional, terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Dari 3,3 juta jiwa pada 2008, meningkat menjadi 4,2 juta jiwa pada 2014, dan 5,1 juta jiwa pada 2016.

Dari jumlah itu, paling banyak dari kaum terdidik seperti mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Memang dalam kasus kenakalan remaja, misalnya, peran keluarga selalu disebut sebagai faktor utama. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, komunikasi, dan pola asuh yang tidak baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, serbuan budaya, gaya hidup, dan teknologi dari luar tidak disikapi bijak oleh masyarakat, terutama generasi mudanya.

Kasus-kasus inilah antara lain yang melatarbelakangi DPRD Kota Bogor menginisiasi pembuatan Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK) dalam rangka penguatan peran dan fungsi keluarga dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter. Hal ini selaras dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mencanangkan pada tahun 2045 sebagai generasi emas. Selain itu, yang melatarbelakangi munculnya Inisiasi ini, terkait  peningkatan eskalasi kenakalan remaja di Kota Bogor. Dalam beberapa kasus, pelaku sebagian besar berasal dari keluarga yang broken home.

Seperti diutarakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda tengtang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK), Abuzar, SE. pada penjelasannya di Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor Senin, 16 Juli 2018 menyebutkan bahwa, Raperda PPKK ini merupakan Raperda Inisiatif DPRD yang sudah disetujui menjadi Raperda dan selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Tujuan disusunnya Raperda ini, sambung Abuzar, adalah merumuskan regulasi yang terpadu dan memberi arahan serta strategi membangun ketahanan keluarga yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor, ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Abuzar, Raperda ini antara lain mengatur tentang pelaksanaan PPKK (Pasal 6). Pemerintah Daerah  menetapkan rencana pembangunan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen Raperda PPKK ini terdiri dari 12 Bab dengan 29 Pasal.  Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuan, terdiri dari 2 Pasal yakni bagian kesatu Asas dan yang kedua Tujuan. Bab III tentang Ruang Lingkup terdiri dari 1 Pasal yakni ruang lingkup PPKK meliputi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan peran serta organisasi kemasyrakatan. Bab IV tentang Pelaksanaan, terdiri dari 15 Pasal, mulai pasal 5 sampai dengan pasal 19. Bab V tentang Tim Pembina Ketahanan Keluarga terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Kerja Sama, hanya 1 pasal, Bab VII tentang Sistem Informasi hanya 1 pasal, Bab VIII tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (1 pasal), Bab IX tentang Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan ( 1 pasal), Bab X Penghargaan (1 pasal), Bab XI tentang Pembiayaan ( 1 pasal) dan bab XII tentang Ketentuan Penutup (2 pasal).

Raperda ini dibuat, bertujuan membangun ketahanan keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan fisik, sosial, mental dan spiritual setiap keluarga serta memadukan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, inisiatif DPRD Kota Bogor menerbitkan Perda PPKK perlu mendapat dukungan semua pihak. *** (humas dprd)

POTENSI ZAKAT KOTA BOGOR RP 462 MILIAR REALISASI HANYA RP 5,6 MILIAR

DPRD Akan Terbitkan Perda

Kota Bogor – Berdasarkan hasil penelitian Yusrini salah seorang Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2016 silam, dia mencatat bahwa potensi zakat di wilayah Kota Bogor dapat mencapai Rp 462 miliar setiap tahun. Sedangkan menurut catatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor potensi penerimaan zakat di wilayah Kota Bogor hanya Rp 135 miliar. Sementara realisasi penerimaan zakat tahun 2017 yang tercatat di Baznas Kota Bogor hanya Rp 5,6 miliar, ini menunjukan kesadaran masyarakat  membayar zakat di wilayah Kota Bogor terbilang  sangat rendah. Padahal zakat merupakan sumber dana yang dapat berperan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta ekonomi masyarakat.

Kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukum Islam yang merupakan syarat wajib yang ditunaikan oleh setiap orang dan Badan Hukum yang dimiliki oleh orang Islam dan telah memenuhi syarat. Selain itu, pengelolaan zakat membutuhkan konsep manajemen agar pengelolaan itu berjalan efektif dan tepat sasaran. Agar pengelolaan zakat di Kota Bogor sesui dengan ketentuan hukum Islam dan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka DPRD Kota Bogor berinisiatif akan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Demikian antara lain keterangan Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Pengelolaan Zakat, Ahmad Aswandi, SH, ketika memberikan penjelasan dihadapan Pimpinan dan para Anggota DPRD  serta Walikota Bogor dan Para Pejabat dilingkungan Pemkot Bogor serta undangan pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE. AK. Senin 16 Juli 2018.
Raperda ini, sambung Ahmad Aswandi, mengatur mekanisme penerimaan dan penyaluran zakat yang efektif dan efisien. 

“Dengan demikian ada payung hukum yang jelas dalam mengelola, menyalurkan dan memberdayakan zakat yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim,” katanya.

Menurut Ahmad Aswandi, isi Raperda tentang Pengelolaan Zakat ini antara lain, biaya operasional Baznas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. Selain itu, Raperda ini mengatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Baznas Kota Bogor membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas membantu pengumpulan zakat dan dapat berpartisipasi dalam program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Bogor, disamping Raperda ini juga mengatur yang berhak menerima zakat, ungkap Kiwong, demikain sapaan akrab Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Lebih jauh, Ahmad Aswandi menyebutkan bahwa, khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyelenggaran Pemerintahan lainnya dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat yang ditunjuk Baznas Kota Bogor atau dipotong langsung oleh Pemerintah Kota Bogor dan selanjutnya disetorkan ke rekening Baznas Kota Bogor pada Bank yang ditunjuk. Khusus zakat Perusahaan rekanan Pemerintah Kota Bogordan BUMD Kota Bogor wajib menyetorkan zakat perusahaannya ke Baznas Kota Bogor. Raperda ini juga mengatur terkait Zakat yang telah dikeluarkan muzaki (Wajib Zakat) dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan, apabila Muzaki telah memiliki Nomor Wajib Zakat, ungkap Ahmad Aswandi.

Selain itu, tambah Ahmad Aswandi, Raperda ini juga mengatur terkait masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan Perundang-undangan. LAZ kemudian menyampaikan laporan pengelolaan zakat yang dilakukan secara berkala kepada Baznas Kota Bogor.

Dokumen Raperda tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 20 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat, Bab III tentang Subyek dan Obyek Zakat, Bab IV tentang Organisasi Baznas Kota Bogor, Bab V tentang Tugas Baznas Kota Bogor, Bab VI tentang Lembaga Amil Zakat, Bab VII tentang Biaya Operasional Baznas Kota Bogor dan Hak Amil, Bab IX tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Bab X tentang Snksi Administrasi dan Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

DPRD Kota Bogor berinisiatif menerbitkan Perda tentang Pengelolaan Zakat untuk sebuah tujuan memaksimalkan sumberdaya zakat dan mendorong efektifitas dan efesiensi pengelolaan zakat di Kota Bogor. Perda ini juga mendorong wajib zakat untukmelaksanakan kewajibannya secara konsisten dengan demikian potensi zakat yang ada pada umat, dapat ditagih lebih dalam dan terkumpul lebih banyak serta termanfaatkan secara lebih efektif. ** (humas dprd)

Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Jadi Cawapres Di Pilpres 2019

Jakarta – Teka teki siapa pria inisial ‘M’ yang akan mendampingi Joko Widodo untuk menjadi cawapres terjawab sudah, Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin jadi cawapres di Pilpres 2019, Kamis malam (09/08).

Disaksikan oleh seluruh Ketua Umum Partai Pengusung, di Restoran Plataran Menteng, Jl HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi mengumumkan cawapresnya pada Pilpres 2019, yakni KH Ma’ruf Amin resmi yang juga Ketua MUI.

“Saya memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI periode 2019-2024. Keputusan ini adalah tanggung jawab besar, erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan dan berkeadilan di seluruh pelosok,” ujar Jokowi saat pengumuman di Restoran Plataran Menteng, Jl HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (09/08/2018).

“Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka saya putuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari parpol Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai cawapres 2019-2024 Profesor Ma’ruf Amin,” tandasnya. (boy)

Rekomendasi DPP Ke DPR RI, Usmar Hariman ‘Gagal’ Nyaleg Di Provinsi

Kota Bogor – Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman yang akan maju di Pemilihan Legislatif DPR D Provinsi Jawa Barat menggunakan Partai Gerindra terancam gagal, pasalnya DPP Partai besutan Prabowo ini merekomendasikan agar Usmar maju ke DPR RI.

Gagalnya Usmar maju di DPR D Provinsi ini diungkapkan Ketua DPC Gerindra Sopian Ali Agam sesaat setelah DPC Partai Gerindra mendaftarkan Bacalegnya dikantor KPU kota Bogor,  Selasa (17/07).

Ketua DPC gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari DPP Gerindra, rekomendasi untuk Usmar Hariman maju di DPR RI sudah keluar Artinya peluang Usmar maju di Provinsi Jawa Barat sangat tipis.

“Partai Gerindra menilai Usmar sangat layak untuk maju di DPR RI, dibandingkan ke Provinsi Jawa Barat,” kata Sopian saat ditanya wartawan dikantor KPU, Selasa malam, (17/07).

Namun menurut Sopian, sampai saat ini belum ada jawaban dari Usmar soal maju di Pileg. “Rekomendasi untuk Usmar sudah keluar agar maju ke DPR RI, bukan ke Provinsi Jawa Barat, namun kami DPC belum ada jawaban dari usmar” ungkap Sopian.

Sopian juga menuturkan, Usmar merupakan sosok politikus senior dan tokoh Kota Bogor yang lebih pantas maju untuk ke DPR RI. Peluang Usmar di DPR RI juga sangat besar, karena menguasai wilayah Kota Bogor dan berpengalaman di legislatif. Dua periode menjadi anggota dewan dan menjadi Wakil Walikota Bogor hingga saat ini, menjadi tolak ukur bahwa Usmar memang pantas dan layak untuk maju di DPR RI.

“Saya yakin Usmar memiliki peluang yang cukup besar untuk maju dan meraih kursi di DPR RI,” jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi redaksi engingengnews.com, Usmar belum bisa menjawab banyak. “No comment dululah , sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi tertulis dari partai untuk dapat jadi bahan pertimbangan,” kata Usmar (boy)

Walikota Sampaikan LPPAPBD Tahun Anggaran 2017

DPRD BERIKAN BEBERAPA CATATAN

Kota Bogor – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kinerja Pengelolaan Pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Demikian Pemandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD Kota Bogor, menyusul Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2017 disampaiakn Walikota Bogor,  Bima Arya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua DPRD,  Heri Cahyono, S.Hut. MM.  pada Senin 2 Juli 2018.

Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun Angaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor Bima Arya tersebut dalam bentuk laporan lengkap meliputi 7 dokumen, yakni Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2017, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Tahun2017, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan  Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 tersebut, berisi laporan yenga merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ringkasan Laporan trersebut antara lain realisasi Pendapatan Daerah   sebesar Rp 2, 289 trilyun lebih  dari target sebesar Rp 2,311 trilyun lebih. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,245 trilyun lebih dari target sebesar Rp 2,597 trilyun lebih.
Pada Pembiayaan Daerah terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 305,753 juta lebih. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar  Rp 19,234 juta lebih. Pada pengelolaan APBD tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 330,288 milyar lebih.
Pemandangan Umum Gabungan Fraksi setebal sepuluh halaman itu, dibacakan oleh Teguh Rihananto, S.AP. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), selanjutnya menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan penggunaan anggaran,  prinsip dasar yang harus dipegang adalah Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam mengelola keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD), sambung Teguh Rihananto, selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Walikota dan pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas public dalam semua tahapan baik pada saat perencanaan,pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas masyarakat.

“Kita semua memahami, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan Rancangan Perda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma yang ada,” kata Teguh Rihananto.

Ada beberapa catatan yang disampaikan pada pemandangan umum Gabungan Fraksi terkait Raperda PPAPBD Tahun 2017, antara lain masih adanya beberapa permasalahan Kota Bogor pada tahun 2017 yang harus dibenahi. Secara yuridis normative Raperda tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini, sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Apabila melihat laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD tahun 2017, secara umum semua fraksi memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 99,02 persen.

Terkait besarnya SILPA dalam laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini seluruh Frakasi menganggap terserap dengan cukup baik. Namujn tingginya realisasai pendapatan belum diimbangi dengan realisdasi belanja yang optimal. Realisasi belanja Kota Bogor pada tahun 2017 baru mencapai angka 86,45 % yang berimplikasi pada munculnya SILPA yang sangat besar yaitu Rp 330,29 milyar. SILPA setinggi itu sudah terjadi berulang kali dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Dibandingkan dengan SILPA tahun sebelumnya, SILPA APBD Tahun 2017 meningkat sebesar 8,5 persen.
Pada kesempatan itu, pemandangan umum Gabungan Fraksi juga memberikan catatan penilaian antara lain ada tiga hal pokok yang paling mendesak untuk diselesaikan kedepan, yakni Penataan Ruang Kota, Pengembangan dan perbaikan jaringan infrastruktur dan transportasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kota belum sepenuhnya terealisasi. Belum optimalnya penataan transportasi di pusat kota, khususnya terkait penambahan trayek  perresmian program  baru pasca rerouting yang perlui untuk disikapi serius. Masih adanya aktifitas membangunan yang dilakukan di Kota Bogor dampak negative pada lingkungan. Maraknya tempat usaha baru seperti Mall, Apartemen dan hotel beresiko memperparah kerusakan lingkungan. Belum optimalnya kinerja Dinas PUPR Kota Bogor terkait dengan amndeknya pendistribusian ratusan proyek APBD yangb berkorelasi dengan masih minimnya serapan anggaran belanja langsung.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendorong Dinas PUPR untuk terus mengoptimalkan kinerja dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan PUPR.

Terkait SILPA yang dinilai masih cukup besar, Walikota Bima Arya menjelaskan bahwa, SILPA tahun ini terjadi karena beberapa hal antara lain adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang seperti revitalisasi SDN Cibeureum 2, pemasangan pagar seputar Kebun Raya dan kajian investasi daerah. Selain itu adanya efesiensi kegiatan seperti kegiatan alat peraga pendidikan SD/MI, pengadaan alat pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi penderita asap rokok serta pemasangan PJU di wilayah Kota Bogor. ***

Perda RTRW Kota Bogor Sudah Tidak Relevan

DPRD “GODOG” RAPERDA PERUBAHAN

Kota Bogor telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Seiring dengan itu, ada sejumlah tantangan dan persoalan serius yang juga muncul. Persoalan-persoalan tersebut  membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kota Bogor yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi

Oleh Karena itu, DPRD Kota Bogor akan  menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor  Tahun 2011 – 2031, menyusul disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut oleh pihak Pemerintah Kota Bogor  dan telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 tersebut, kini tengah “digodog” di DPRD Kota Bogor.

“Pembahasan Raperda tersebut harus  hati-hati,  karena menyangkut wujud Kota Bogor kedepan,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor,  HR. Oyok Sukardi, SE.MM.
Pansus Raperda Perubahan tentang  RTRW Kota Bogor, sambung Oyok Sukardi,  saat ini sedang  melakukan pembahasan  Raperda tersebut sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun.  Pembahasan Raperda ini sangat istimewa, karena disamping membahas secara aspek hukum juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa, pembahasan Raperda tersebut juga disesuaikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat. Namun yang terpenting, menurut Oyok Sukardi, Raperda yang sekarang dibahas itu tidak berbenturan dengan Tata Ruang Provinsi   yang juga kini tengah dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat, selain itu, Perda RTRW Kota Bogor ini,  juga tidak berbenturan dengan Tata Ruang Nasional, ungkap Politisi Partai Golkar ini.
“Semua terintegrasi dengan baik, artinya jangan sampai RTRW Kota Bogor  berbenturan dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional. Makanya harus hati-hati dalam  pembahasannya,” Kata Oyok Sukardi.

Salah seorang anggota Pansus lainnya, Teguh Rihananto, S.AP. menyebutkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan Raperda tersebut  sejak  Raperda ini disampaikan  ke DPRD pada awal Mei lalu, antara lain ekspose pihak pemerintah Kota Bogor  di hadapan Anggota DPRD, pertemuan dengan stakeholder  dari berbagai lapisan yang berkepentingan antara lain Tokoh masyarakat, Para pelaku usaha, utusan dari sejumlah perguruan tinggi, para ahli, para ketua RT serta RW  dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat.

Teguh Rihananto, mengatakan, Raperda RTRW ini sifatnya lebih pembahasan umum dan regulasi saja. Sedangkan untk pembahasan kawasan atau zonasi nanti akan dibahas di Raperda  tentang Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor.  “Kalau untuk pembahasan zonasi itu beda Perda, kalau zonasi secara detail itu nantinya kita bahas di RDTR setelah Raperda ini selesai dibahas  dan secara resmi diterbitkan,  baru kita bahas Raperda  RDTR,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Mengingat penting dan strategisnya Peraturan Daerah tentang RTRW ini diharapkan kita dapat bekerjasama untuk mendorong agar Raperda ini bisa segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang secara sah dapat menjadi dasar hukum atas setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Bogor sekarang serta di masa depan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan positif dari masyarakat  demi untuk kemajuan pembangunan Kota Bogor, pinta Teguh Rihananto.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi, menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah  Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor  11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang  dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali.  Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda  Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 sampai 2031.

Adapun tujuan dari  diusulkannya Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor ini,  yakni agar tersusunnya rencana penataan ruang dan wilayah Kota Bogor yang lebih spesifik sebagai Kota Jasa dan Pemukiman. Kendati begitu tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka Berwawasan Lingkungan. Selain itu, perubahan RTRW mengarah juga pada upaya memperkuat Pusat Kota sebagai wilayah pusaka sehingga perlu adanya aksi untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut dan pendayagunaannya sebagai potensi ekonomi daerah. ***

Gabung Di PSI, STS Siap Rebut Kursi Parlemen Di Kota Bogor

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan diri mantab bergabung untuk berjuang bersama Partai Solidaritas Indonesia PSI, Rabu (11/7).

STS begitu ia sering disapa, datang ke Markas PSI di Jakarta. Ia bertemu dengan Ketua Umum Grace Natalie dan Bendahara Umum Suci Mayang Sari. Dalam pertemuan STS menyatakan dirinya mantab bergabung dengan PSI, untuk memperbaiki politik di Bogor. Ia akan maju menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg PSI untuk Kotamadya Bogor.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyambut baik bergabungnya STS. “Sebagai salah seorang aktivis dan advokat senior, STS akan memperkuat deretan anggota parlemen PSI menjadi lebih berkualitas”.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kotamadya Bogor lalu, STS sebagai calon wakil walikota, berpasangan dengan Dadang Iskandar Danubrata berhasil meraih suara nomor tiga terbanyak dan membuat cukup banyak pengamat terkejut.

Sebagai pengacara STS dikenal aktif melakukan advokasi. “Saya merasa advokasi untuk membela rakyat akan lebih efektif jika saya masuk ke dalam sistem, dan saya ingin fokus mengawasi Kota Bogor” kata STS terkait majunya ia menjadi Caleg PSI.

Sementara Bendahara Umum, Suci Mayang Sari, yang juga merupakan Caleg PSI untuk DPR-RI di Jabar III yang meliputi Kabupaten Cianjur-Kotamadya Bogor menyatakan akan bekerjasama dengan STS untuk memenangkan PSI di Bogor. “Bogor memerlukan darah segar untuk mengatasi kemandekan. Saya dan STS siap maju untuk memperbarui politik Bogor,” kata Mayang yang dikenal sebagai salah seorang aktivis Trisaksi yang ikut berperan dalam Gerakan Reformasi ’98.

sts menyatakan siap menggebrak dan melakukan pembaruan politik untuk Kota Bogor.(boy)

PSI Ajak Warga Kota Bogor untuk Jadi Caleg

Bogor – Menjelang batas akhir pendaftaran calon legislatif, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak warga Kota Bogor untuk mendaftar.

“Masih ada waktu sampai akhir pekan ini untuk mendaftar dan memasukan berkas persyaratan, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari, dalam keterangan persnya, Selasa 3 Juli 2018.

PSI sendiri berharap para calegnya adalah mereka yang punya kepedulian untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

“Politik sebagai ajang mulia untuk memperbaiki bangsa, bukan untuk menumpuk harta,” lanjut Mayang yang juga caleg PSI dari daerah pemilihan Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor).

Jika ingin turut memperbaiki Indonesia, lanjut Mayang, inilah saatnya. Politik sudah saatnya diisi oleh mereka yang bersih dan kompeten.

“Kalau orang-orang baik menghindari politik, maka orang-orang jahat yang akan memasuki dunia politik,” ujar Mayang.

Mayang juga mengajak figur seperti Sugeng Teguh Santoso (STS) untuk bergabung dengan sebagai caleg PSI. Dalam Pilwalkot Bogor 2018, STS menjadi calon wakil wali kota mendampingi Dadang Iskandar Danubrata. Namun pasangan ini kalah.

Ketua DPD PSI Kota Bogor, Yetty Susanti, menyatakan, “Saya mengenal Pak STS sebagai sosok yang bersih dan kompeten. Kalau beliau bersedia menjadi caleg PSI, kami akan sangat beruntung.”

STS terjun ke politik tapi sejauh ini belum memiliki kendaraan formal. PSI, kata Yetty, akan menjadi kendaraan yang pas.

Untuk DPR RI, ada jatah 91 kursi di Jabar. Daerah pemilihan Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) mendapat 9 kursi. Sementara, jumlah kursi DPRD Jawa Barat ada 120. Tersedia 3 kursi untuk daerah pemilihan Jabar VII (Kota Bogor).

*Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari 081299421848*
*Ketua DPD PSI Kota Bogor Yetty Susanti 087770636699*

Siapkan Program Pro Rakyat, DID Optimis Menangkan Pilwalkot Bogor

KOTA BOGOR – Hari pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikot Bogor hanya menghitung hari,  yakni pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Jika warga Kota Bogor menginginkan perubahan yang berpihak pada masyarakat kecil, tentu saat pencoblosan nanti sebagai pilihan yang tepat pastinya coblos nomor 4, hal itu dikatakan Calon Walikota (Cawalkot) Bogor, Dadang Iskandar Danubrata di Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Jalan Ahmad Yani II Nomor 4, Tanahsareal, Senin (18/6).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga calon kepala daerah nomor urut 4 ini ternyata sudah menyiapkan beragam program untuk merubah wajah kota hujan. Menurut Dadang, tentunya pembangunan yang menjadi prioritas bukan menekankan pada infrastruktur mempersolek taman kota. Namun, pemberdayaan sumber daya manusia serta sejahterakan masyarakat kecil yang selama ini terkesan haknya kerap “terlupakan”.

“Kesehatan gratis berbasis KTP, menjadi salah satu program saya. Dan, itu sering sosialisasikan pada warga saat blusukan,” kata Dadang membuka obrolan saat diwawancarai.

Dikatakan Dadang, jika dirinya dipercaya oleh masyarakat Kota Bogor nantinya, akan menyiapkan ambulans yang memiliki peralatan layaknya ICU untuk warga yang terkena serangan jantung. Hal itu disebutnya sebagai upaya dini penanganan medis terhadap penyakit jika terkendala macet di jalan.

“Penyediaan ambulans siaga di tiap kecamatan atau kelurahan tergagas dari masukan warga saat berkunjung menjenguk warga yang sakit beberapa waktu lalu. Terkait keterbatasan kamar kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kerap kali dikeluhkan masyarakat, program kami yakni membangun RSUD Tanpa Kelas. Tujuannya, agar masyarakat tak mampu segera bisa ditangani tanpa ada sebutan kelas VIP, kelas I, II dan III,” tuturnya.

Saat ditanya terkait menyejahterakan masyarakat Kota Bogor, Dadang kembali mengingatkan, dirinya dan pasangannya Sugeng Teguh Santoso sudah menyiapkan Program Setara atau Setahun 50 Juta Satu RT.

“Nantinya setiap RT akan diberikan dana untuk membangun wilayahnya sendiri. Setahun satu RT Rp 50 juta, 4000 RT jadi 200 miliar, verifikasi dan ada profosalnya, kita latih dulu bimtek, bimbingan teknis, Jadi memberi stimulan, pada konunitas terkecil ada pergerakan ekonomi,” katanya.

Dadang merinci, kucuran bantuan dalam bentuk uang tunai itu nantinya digunakan untuk 50 persen infrastruktur, serta sisanya pemberdayaan warga, hingga membantu keluarga pra sejahtera.

“Ya intinya mengentaskan kemiskinan satu diantara program utama kita, jadi dana itu bisa dipakai bangun MCK, fasilitas umum, sanitasi, RTLH dan lainnya,” pungkasnya. (boy)

DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PERUBAHAN RTRW KOTA BOGOR

Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Ditarik

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031, menyusul disampaikannya Raperda tersebut oleh pihak Pemerintah Kota Bogor dan telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun tentang RTRW 2011 – 2031. Sedangkan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ditarik.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE AK. Rabu 2 Mei 2018. Selain Raperda tersebut, Pemerintah Kota Bogor juga menyampaikan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan beberapa ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor kali ini, juga mengagendakan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor tentang Penarikan Kembali Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Perturan Zonasi.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor 11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 sampai 2031.

Terkait Penarikan Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, Pansus Pembahas Raperda tersebut melaporkan bahwa Pansus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ; Rapat internal Pansus dalam rangka penyususnan jadwal kegiatan (20 januari 2016), koordinasi dan konsultasi ke Gubernur Jawa Barat di Bandung (1 Pebruari 2016), Koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta (2 Pebruari 2016), Rapar Kerja Pansus bersama Pemerintah Kota Bogor (30 April 2018).

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan Pansus, dapat diambil beberapa kesimipulan bahwa, jika memang ada rencana perubahan RTRW dalam satu daerah, maka sebaiknya pembahasan terhadap Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi menunggu hasil perubahan/evaluasi RTRW terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar terjadi sinergitas antara RTRW dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Sinergitas perlu dilakukan mengingat keterkaitan antara RTRW dan RDTR, dimana rencana detai tata ruang diturunkan dari RTRW dengan skala yang lebih detail lagi. Peta RTRW berskala 1:50.000 untuk Kabupaten Bogor dan skala 1:25.000 untuk Kota Bogor. Dengan ketelitian tersebut membuat RTRW dinilai belum efektif digunakan sebagai instrument pembangunan, maka perlu disusun RDTR dengan ketelitian 1:50.000 agar dapat digunakan sebagai pedoman teknis dalam pembangunan.

Raperda RTRW Kota Bogor saat ini sedang ditinjau kembali dan masih dalam proses pembahasan perubahan di DPRD. Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Umum Tata Ruang dilakukan secara hirarki, sedangkan Raperda DRTR dan Peraturan Zonasi yang disampaikan pada akhir tahun 2015 silam sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan perubahan RTRW. Berdasarkan pertimabangan itu dan persetujuan antara Pansus bersama Pemerintah Kota Bogor, maka memutuskan untuk melakukan penarikan kembali Rancangan Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. (adv)