Atas Izin Dokter Disabilitas Mental Bisa Ikut Mencoblos

Kota Bogor – Maraknya informasi orang gila jadi pemilih saat Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang, disikapi senyum oleh Samsudin Ketua Komisioner KPU Kota Bogor.

Ketua Komisioner Kota Bogor Samsudin mengatakan disabilitas mental atau orang gila dikatagorikan ada 2, pertama adalah orang gila yang menggelandang dijalan dan kedua adalah orang gila yang memiliki keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang jelas dikota bogor.

“Mereka yang kita data adalah disabilitas mental yang jelas NIK dan memiliki keluarga, sementara yang menggelandang dijalan tidak kami data,” ujarnya,  Selasa (29/01).

Menurutnya pendataan ini penting bagi mereka penderita disabilitas mental selain untuk kebutuhan BPJS merekapun punya hak politik dan hak mereka dijamin oleh konstitusi tapi khusus penderita disabilitas mental harus ada izin Dokter.

“Mereka nyoblos harus ada rekomendasi dokter dan diantar oleh keluarga, jika hasil pemeriksaan sehat, ya diperbolehkan, jadi gak sembarangan ikut mencoblos, !” ungkapnya sambil tersenyum.

Ditegaskannya pada Pemilu 2014 ada 232 penderita disabilitas mental dirumah sakit marzuki mahdi yang terdaftar menjadi pemilih, namun saat hari pencoblosan hanya ada 33 orang direkomendasikan oleh dokter untuk ikut mencoblos.  (boy)

DPRD TETAPKAN RAPERDA PERUBAHAN RTRW

Payung Hukum Penyususnan Peraturan Zonasi Sebagai Alat Pengendali Ruang

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripuran DPRD Kota Bogor dipimpina Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut. MM, Jum’at 28 Desember 2018.

Memang Kota Bogor telah mengalami banyak perkembangan. Seiring dengan perkembangan Kota ini, ada berbagai persoalan serius yang juga muncul. Persoalan-persoalan tersebut membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang ada sudah tidak relevan lagi. DPRD Kota Bogor menetapkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 20111 tentang RTRW menjadi Peraturan Daerah adalah langkah cerdas, mengingat perkembangan pembangunan di Kota ini cukup signifikan.

Seperti diutarakan Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Perubahan RTRW , HR. Oyok Sukardi, SE. MM. bahwa Pembahasan Raperda tersebut dilakukan secara hati-hati, karena menyangkut wujud Kota Bogor kedepan. Pembahasan Raperda tersebut, sambung Oyok Sukardi, sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun. Pembahasan Raperda ini sangat istimewa. Dikatakan demikian, karena disamping membahas secara aspek hukum, juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat. Pembahasan Raperda tersebut juga disesuaikan dengan pihak Propinsi Jawa Barat, tuturnya.

Namun yang terpenting, kata Oyok Sukardi, Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tersebut, tidak berbenturan dengan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, selain itu, Perda RTRW Kota Bogor ini, juga tidak berbenturan dengan Tata Ruang Nasional, ungkap Politisi Partai Golkar ini.

“Semua terintegrasi dengan baik, artinya jangan sampai RTRW Kota Bogor berbenturan dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional. Makanya harus hati-hati dalam pembahasannya,” ujar Oyok Sukardi.

Lebih jauh Oyok menjelaskan, bahwa tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan Raperda tersebut sejak Raperda ini disampaikan ke DPRD pada awal Mei 2018 lalu, antara lain eksepose pihak pemerintah Kota Bogor di hadapan Anggota DPRD, pertemuan dengan stakeholder dari berbagai lapisan yang berkepentingan antara lain Tokoh masyarakat, Para pelaku usaha, utusan dari sejumlah perguruan tinggi, para ahli, para ketua RT serta RW dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat. Raperda RTRW ini hanyalah rencana makro dan sebagai payung hukum untuk penyusunan peraturan zonasi sebagai alat pengendali ruang. Sedangkan untuk kawasan atau zonasi nanti akan dituangkan pada Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor, ungkap Oyok Sukardi.

Menurut Oyok Sukardi, dalam rangka menata transportasi, dalam Raperda ini telah dipertegas dengan struktur jaringan jalan baru. Raperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 juga menetapkan sistem jaringan prasarana kota. Jaringan prasarana kota tersebut, meliputi rencana pengembangan sistem jaringan listrik, rencana pengembangan jaringan gas, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah, rencana sistem pengembangan jaringan persampahan, rencana pengembangan sistem drainase dan rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur, ungkapnya.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diusulkannya Raperda Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi, menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor 11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.

Adapun tujuan dari Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor ini, yakni agar tersusunnya rencana penataan ruang dan wilayah Kota Bogor yang lebih spesifik sebagai Kota Jasa dan Pemukiman. Kendati begitu tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka Berwawasan Lingkungan. Selain itu, perubahan RTRW mengarah juga pada upaya memperkuat Pusat Kota sebagai wilayah pusaka sehingga perlu adanya aksi untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut dan pendayagunaannya sebagai potensi ekonomi daerah. (adv***)

DPRD KOTA BOGOR TETAPKAN RENCANA KERJA TAHUN SIDANG 2019

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor pada Jum’at 28 Desember 2018 telah menggelar Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Heri Cahyono, S.Hut. MM dengan mengagendakan antara lain menetapkan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019. Rencana Kerja tersebut berisi program kegiatan DPRD selama kurun waktu tahun 2019. Program dan kegiatan Tahun Sidang 2019 tersebut terbagi dalam 4 Bidang . 1. Bidang Legislasi, 2. Bidang Penganggaran, 3. Bidang Pengawasan, dan 4. Bidang Kelembagaan.
Program dan Kegiatan Bidang Legislasi terdiri dari 14 kegiatan, yakni 1. Kegiatan penysusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan naskah akedemik rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 3. Penyiapan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda. 5. Penyusunan perubahan program Pembentukan Perda Tahun 2019. 6. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020. 7. Pengawasan terhadap penyususnan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota dan Keputrusan Wali Kota. 8. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancanagan Perda Kota Bogor yang telah disetujui. 9. Sosialisasi Peraturan Daerah. 10. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor. 11. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan. 12. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. 13. Kunjungan Kerja dalam rangka meningkatkan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. 14. Kegiatan Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat dibidang legislasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sementara itu, Program dan kegiatan Bidang Penganggaran meliputi 17 kegiatan, terdiri dari 1. Pembahasan Rancangan Perda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 2. Pembahasan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sekaligus Pemantauan/Monitoring tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor. 3. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2019 dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya. 4. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 5. Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 6. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 7. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019. 10. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 11. Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 12. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 13. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwali tentang penjabaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 14. Pembahasan Masalah khusus terkait dengan kebijakan program daerah. 15. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang anggaran. 16. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran. 17. Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat di bidang anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sedangkan program kegiatan Bidang Pengawasan meliputi 10 kegiatan, terdiri dari 1. Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan, 2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi, 3. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Periode Tahun 2014 – 2019. 4. Kegiatan Pembahasan masalah khusus oleh Alat Kelengkapan DPRD, 5 Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya serta organisasi kemasyarakatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, 6. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pengawasan, 7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peninjauan masalah aktual dan masalah umum lainnya, 8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta peningkatan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 9. Menerima, menampung serta membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, 10. Pelaksanaan kegiatan Reses.

Program dan kegiatan Bidang Kelembagaan DPRD Kota Bogor menetapkan sebanyak 19 kegiatan, terdiri dari 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. 2. Penyususnan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020. 3. Pembukaan Masa Sidang dan Laporan Hasil Kegiatan Reses. 4. Rapat-Rapat Paripurna. 5. Kegiatan Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor. 6. Kegiatan koordinasi antara DPRD dengan Kota/Kabupaten, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor. 7. Kegiatan Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia. 8. Mengikutsertakan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya dalam Seminar, Lokakarya, wokshop dan Diklat lainnya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD. 9. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musayawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. 10. Kegiatan Pimpinan DPRD menjadi juru bicara DPRD. 11. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental. 12. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD. 13. Kegiatan menerima kunjungan kerja dari daerah lain. 14. Pengawasan Badan Kehormatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. 15. Kegiatan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD dan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji. 16. Pengawasan terhadap kehadiran Pimpinan SKPD dalam Rapat-Rapat DPRD yang dilaporkan setiap penutupan Masa Sidang. 17. Kegiatan Olah Raga Pimpinan dan Anggotra DPRD beserta Sekretariat. 18. Kegiatan Pembinaan Kerohanian Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD. 19. Penutupan Masa Sidang dan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE. AK. rencana kerja tersebut, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disingkronkan dengan kondisi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Bogor. “Dengan dukungan seluruh stakeholders Kota Bogor, kami optimis Rencana Kerja DPRD Kota Bogor ini akan dapat direalisasi dengan optimal sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bogor,” ujar Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. (adv***)

Persiapkan Generasi Muda Kreatif, PSI Gelar Kelas Solidaritas

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kelas Solidaritas di Bogor sebagai upaya nyata pemberdayaan anak muda meningkatkan kemampuannya di bidang keterampilan kreatif. Kelas Solidaritas PSI di Bogor ini adalah kelas penutup untuk Solidarity Tour Jawa Barat.

PSI memilih kelas solidaritas sebagai program kampanyenya, ditujukan agar bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi para anak muda. “PSI memilih kampanye yang berbeda, tidak seperti Parpol lain yang hanya mengadakan konser musik sesaat. Kami justru meggelar kelas kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mengasah kemampuan kreatifnya,” ucap Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Kamis 17 Januari 2019.

Kelas Solidaritas penutup tur Jawa Barat ini diselenggarakan di Hotel Salak Padjadjaran. “Lima kelas solidaritas di Solidarity Tour semuanya diisi oleh sejumlah pakar di bidang kreatif,” kata Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari di tempat yang sama.

Harapannya, anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas sehingga tak hanya menerima ilmu tapi nanti juga bisa diterapkan, terlebih lagi bisa membantu untuk membantu menggapai profesi kreatif yang sesuai passion. “Semoga anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas ini, ilmunya bisa diterapkan, dan bisa menggunakannya untuk menghasilkan karya,” ucap Suci Mayang yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Ciaanjur).

Dalam Kelas Solidaritas di Bogor, PSI membuka lima Kelas Solidaritas yang bisa diikuti oleh umum yaitu kelas Digital Marketing, Startup, Make Up, Creative Writing, dan Handphone Photography.

Solidarity Tour PSI Jawa Barat diselenggarakan selama enam hari di Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor. (sci)

Ketua MUI Kota Bogor, PSI Harus Jadi Garda Terdepan dalam Perangi Korupsi

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diberi pesan oleh Ketua MUI Kota Bogor, KH. Mustofa Abdullah bin Nuh untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan KH Mustofa Abdullah dalam kunjungan PSI ke kediamannya, Kamis 17 Januari 2019.

“Saat ini Indonesia sedang terjangkit dua penyakit, korupsi dan campur tangan asing yang berusaha ingin memecah belah NKRI. Dengan mentalitas PSI yang masih fresh, saya harap PSI dapat menjadi garda terdepan memerangi korupsi,” ucap KH Mustofa Abdullah bin Nuh.

Hal ini sejalan dengan apa yang selalu diperjuangkan PSI, yaitu memerangi korupsi dan intoleransi. Caleg PSI DPR RI dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, Suci Mayang Sari, mengatakan, “PSI merupakan partai yang memiliki DNA kebajikan dan keberagaman, yang kemudian kami turunkan ke dalam dua perjuangan utama PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi.”

Sebagai bentuk komitmen PSI dalam memerangi korupsi khususnya dalam tubuh DPR, PSI berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan berfungsi untuk mengawasi kinerja caleg PSI.

“Jika kami diberi kesempatan masuk parlemen, nantinya kami akan membuat aplikasi yanng berfungsi untuk mengontrol kinerja caleg PSI terpilih. Kami berharap ini akan menjaga kinerja mereka dan mencegah mereka dari praktik korupsi karena rakyat yang akan menjadi pengawas secara langsung,” tambah Suci Mayang Sari yang juga menjadi Bendahara Umum DPP PSI.

Melalui aplikasi ini, konstituen juga dapat memberikan penilaian terhadap caleg di daerah pemilihan mereka. Dengan ini PSI berharap aplikasi ini nantinya dapat menjadi penghubung caleg terpilih dengan konstituen mereka sekaligus memacu mereka untuk meningkatkan kinerja.

Kunjungan ke kediaman KH. Mustofa Abdullah bin Nuh adalah salah satu rangkaian dari Solidarity Tour Jawa Barat yang sudah digelar sejak 12 Januari. Solidarity Tour sudah mengunjungi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, dan mengakhiri perjalanan di Bogor pada tanggal 17 Januari 2019. Solidarity Tour bertujuan memperkenalkan PSI kepada masyarakat luas sekaligus untuk menangkal hoax dan fitnah yang ditujukan kepada Joko Widodo. (sci)

SOLIDARITY TOUR PSI, MELAWAN KEBOHONGAN DAN MEMENANGKAN JOKOWI

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Solidarity Tour di 6 kota di Jawa Barat mulai 12 Januari sampai 17 Januari 2019. Sebelumnya, pada 11 Januari, PSI akan menyelenggarakan Festival 11 di Bandung.

Ketua Panitia Solidarity Tour, Sumardy, mengatakan safari PSI ini mengusung misi untuk menepis hoax yang selama ini dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan PSI.

“Tujuannya untuk melawan kebohongan pihak-pihak tertentu dan memenangkan Pak Jokowi. Jadi kami akan blusukan untuk memperkenalkan program-program PSI, sembari menjelaskan kerja-kerja nyata Pak Jokowi,” kata Sumardy dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2019.

Tak seperti kebanyakan partai yang tampil elitis dan eksklusif, PSI justru membuka ruang selebar-lebarnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat.

Menurut Sumardy, “Dengan berkunjung langsung, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan tidak terjebak dalam berita bohong atau hoax yang selama ini menimpa calon presiden yang diusung PSI, Pak Jokowi, dan menimpa PSI sendiri.”

Solidarity Tour di Jawa Barat merupakan rangkaian pertama dalam tur Jawa dan Bali yang rencananya digelar hingga menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019. Kota-kota di Jawa Barat yang akan dikunjungi adalah Padalarang, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor.

Dalam Solidarity Tour, PSi akan menggunakan bus yang eksteriornya sudah dimodifikasi, dengan wajah Jokowi dan Grace Natalie terpampang.

Selain itu, dalam Solidarity Tour, PSI akan membuka 5 kelas pelatihan bagi kalangan millennial di kota-kota tersebut, dengan menghadirkan para ahli di bidang masing-masing sebagai pembicara.

“Ada pelatihan membangun perusahaan start up, kelas digital marketing, juga kelas menulis kreatif, kelas make up, dan kelas mobile-phone photography,” ungkap Sumardy.

Terkait Festival 11, pada kesempatan yang sama, juru bicara PSI, Andy Budiman mengatakan, “Bandung dipilih karena merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia, dikenal sebagai Kota Kreatif. Banyak anak muda, seniman, dan kelompok kreatif lahir dari Bandung. Kang Ridwan Kamil yang dulu Wali Kota Bandung juga salah seorang tokoh kreatif Indonesia,” ujar Andy.

Pemilihan Bandung untuk Festival 11 pertama di 2019 ini tak terlepas dari komitmen PSI sebagai partai politik yang akan merangkul kaum muda dan memekarkan potensi-potensi mereka.

“Dalam Festival 11 di Bandung ini, kami ingin menyapa anak-anak muda Indonesia. Di pidato awal tahun 2019 Ketua Umum PSI Grace Natalie, yang merupakan inti Festival 11, akan disampaikan tawaran PSI untuk anak-anak muda Indonesia, apa yang hendak PSI lakukan untuk memaksimalkan potensi anak-anak muda kita,” lanjut Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur I tersebut.

Selain itu, pidato politik Grace Natalie juga akan menyinggung sejumlah persoalan kebangsaan yang penting dan mendesak diselesaikan,

“Kami akan terus mengartikulasikan hal-hal yang mungkin bagi kalangan politisi lama dianggap tabu. Tapi bagi kami itu harus dibicarakan karena menjadi persoalan penting bagi Indonesia,” tutur Andy. (boy)

Kunjungi Rumah Kerja Relawan, Ma’ruf Amin Jawa Barat Harus Menang

Kota Bogor – Kehadiran Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin disambut meriah oleh ratusan relawan Kota Bogor yang tergabung di Rumah Kerja Relawan (RKR), Sabtu,  (5/1).

Dalam sambutanya Cawapres Jokowi ini membagi Provinsi Jawa Barat dalam lima zona kampanye yang harus dimenangkan pada Pilpres 2019.

“Jawa Barat memang yang termasuk tahun 2014 kalah. Tapi Jawa Barat sekarang harus menang. Saya membagi lima zona di Jawa Barat,” kata Ma’ruf Amin, Sabtu (5/1).

Zona pertama, kata Ma’ruf, adalah Tasikmalaya dan Garut yang masuk kategori zona merah.

Kedua, Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Zona ketiga yaitu Sukabumi yang meliputi kabupaten dan kota, serta Cianjur.

Keempat, Bogor Raya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok. “Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok kita akan terus gempur,” kata Ma’ruf.

Kelima, Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi dan Karawang. “Ini lima zona harus kita menangkan. Kalau Jawa Barat menang, Indonesia akan aman. Jawa Barat harus menang, terutama Bogor,” ujar dia.

Dia mengatakan strategi memenangkan suara di Jawa Barat adalah dengan menjual keberhasilan Presiden Jokowi dan menangkal hoaks.

Keberhasilan Jokowi yang dimaksud Ma’ruf yakni meletakkan dasar-dasar pembangunan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga.

Hari ini Ma’ruf berkegiatan di Bogor. Sebelumnya Ma’ruf mengakui Kota Bogor menjadi salah satu prioritas kegiatan kampanyenya selama Pilpres 2019, karena di wilayah tersebut Jokowi mengalami kekalahan di Pilpres 2014 silam.

Ma’ruf mengatakan landasan pembangunan Jokowi harus dilanjutkan dengan memenangkan Pilpres 2019. Dia menyatakan akan memaksimalkan tidak hanya dua kali lipat, namun bisa tiga hingga empat kali lipat.

Menurutnya, Jokowi sudah membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia, memberikan jaminan pendidikan, kesehatan dan keluarga.

Dia berpendapat jika ada pihak yang meniadakan atau menganggap tidak ada pencapaian tersebut, maka itu merupakan orang yang tidak memiliki rasa syukur.

Ma’ruf meminta relawan menyampaikan keberhasilan kepemimpinan Jokowi itu kepada masyarakat secara langsung di lapangan, secara orang per orang. (boy)

Caleg PSI Patungan Rp 21 Miliar untuk Kampanye

Jakarta – Pada September-Desember 2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan Penerimaan Dana Kampanye Parpol sejumlah total Rp 21 miliar untuk kegiatan kampanye. Angka itu termanifestasi dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diserahkan PSI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, (2/1/2019).

Rinciannya, Rp 20 miliar merupakan nilai kampanye dari para calon legislatif (caleg) PSI, dalam bentuk jasa, barang, dan uang.

Sementara, senilai Rp 1 miliar merupakan penerimaan sumbangan dari masyarakat. Sumbangan ini sebagian besar berupa barang senilai Rp 730an juta, dan uang yang masuk ke rekening RKDK sejumlah Rp 280an juta. Sumbangan dari masyarakat ini membuktikan bahwa ada dukungan masyarakat untuk PSI.

Sebelumnya KPU telah meminta seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menyerahkan Laporan Pemasukan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada awal tahun.

“Penerimaaan Dana kampanye Partai itu sebagian besar kontribusi para caleg untuk berkampanye, memproduksi dan memasang spanduk dan baliho, dan atribut kampanye yang kemudian dibagikan caleg PSI kepada masyarakat dari pintu ke pintu,” kata Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang Sari, ketika menyerahkan laporan dana kampanye partai di kantor KPU RI.

“Tiga bulan ke depan penggunaan dana kampanye akan intensif seiring semakin mendekatnya pelaksanaan Pemilu 17 April nanti. PSI akan melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana partai sesuai amanat undang-undang,” tambah Suci Mayang Sari.

Sejak beberapa waktu lalu, DPP PSI menginstruksikan agar mesin partai mulai bergerak dari pintu ke pintu, meyakinkan masyarakat untuk mendukung agenda PSI memperbaharui parlemen di tingkat pusat dan daerah dalam rangka men-support para pemimpin reformis seperti Jokowi, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, Tri Rismaharini dll dan melindungi mereka dari gangguan para politisi hitam.

Bergeraknya mesin partai ini belakangan mulai terlihat dengan menguatnya elektabilitas PSI yang menurut beberapa lembaga survei terus naik dan kini telah melampaui satu persen.

*Suci Mayang Sari 081299421848*
Bedahara Umum DPP PSI

Ade Yassin Dan Iwan Setiawan Resmi Dilantik

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Ade Yasin dan Iwan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih masa jabatan 2018-2023 di Gedung Sate Bandung, Minggu (30/12/18).

Dalam upacara pelantikan Ridwan Kamil memimpin keduanya dalam pembacaan sumpah jabatan.

Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih pun juga menandatangani fakta integritas. Gubernur jawa barat juga menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada pasangan Bupati dan wakil Bupati Bogor terpilih.

Ridwan Kamil berharap Ade Yasin dan Iwan Setiawan dapat memimpin Kabupaten Bogor kearah yang lebih baik bisa membawa masyarakat menuju sejahtera.

Di tambahkan kang Emil sapan akrab Gubernur Jawa Barat, Bupati terpilih harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bogor. Serta bisa memberi rasa aman dan tentram kepada warganya. (boy)

PRESIDEN NYALAKAN LISTRIK GRATIS UNTUK KELUARGA TIDAK MAMPU DI BOGOR

Bogor – Dalam kunjungan kerjanya pagi ini, Presiden Joko Widodo meninjau program ‘BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu’ di Bogor. Lokasi pemasangan tepatnya berada di pemukiman warga Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden menuju lokasi dengan bersepeda. Sepanjang perjalanan, Kepala Negara menyapa warga yang tengah berolahraga pagi dan beraktifitas di area _car free day_ (CFD).

Presiden kemudian menuju rumah-rumah warga dengan berjalan menyusuri gang. Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut dengan menekan tombol _miniature circuit breaker_ (MCB).

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini terdapat 235.756 keluarga prasejahtera di Jawa Barat yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung.

“Ingin saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya,” ujar Presiden pada Minggu, 2 Desember 2018.

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari, ratusan ribu rumah tersebut melakukan penyambungan listrik ke instalasi tetangga sekitar yang telah memiliki sambungan listrik.

“Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri,” kata Presiden.

Pada umumnya, mereka mengeluarkan dana kurang lebih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per bulan untuk mendapatkan sambungan listrik dari tetangga.

“Sekarang kita sambung secara mandiri. Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. Setelah sendiri seperti ini bayar kurang lebih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” kata Presiden.

Perlu diakui bahwa selama ini banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan penyambungan listrik mandiri secara resmi melalui PLN. Biaya penyambungan standar merupakan kendala utama yang mereka hadapi.

Melihat kondisi tersebut, 34 BUMN sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik secara gratis bagi masyarakat prasejahtera.

Di Jawa Barat sendiri, mengutip Siaran Pers Kementerian BUMN, hingga 30 November 2018, sinergi BUMN telah membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat telah menjangkau 60.798 ribu KK. Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik ditargetkan mencapai 100 ribu KK.

“Artinya di Provinsi Jawa Barat saja masih sebegitu banyaknya sehingga di provinsi yang lain ini akan kita lihat. Memang biaya sambungan ini tidak murah dan itu sudah menjadi standarnya PLN kurang lebih Rp900-an ribu,” Presiden menjelaskan.

Lebih jauh, program ini juga diharapkan untuk dapat menyasar rumah tangga lainnya di seluruh provinsi yang ada. Presiden mengatakan, pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik tetap yang layak.

“Hitungan kita 1,2 juta (keluarga) di seluruh provinsi. Ini akan terus kita sisir satu per satu,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Bogor, 2 Desember 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
Foto: Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden.