Yenny Wahid Dukung Jokowi, Ini Isi Pidatonya

Transkrip Pidato Yenny Wahid tentang Sikap Politik Keluarga Gus Dur

Bangsa ini sedang susah. Karena itu, pemimpin yang kita cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya.

Bahwa bangsa ini harus dipenuh hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap Warga Negara Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektifitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya.

Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirahmanirohim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 01. Bismilah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia.”

Jakarta, 26 September 2018

Rumah Pergerakan Politik Gus Dur.
Atas nama seluruh Barisan Kader Gus Dur.

Yenny Wahid

#JokowiLagi #Jokowi1Lagi #JokowiAmin #IndonesiaMaju

Hajjah Yulismayanti Janji, Donasikan Gajinya Untuk Pos Yandu Dan Paud Di Bogor Barat

Kota Bogor – Jelang Pemilu legislatif 2019 yang akan digelar bulan April mendatang, selain wajah-wajah lama sejumlah nama baru calon legislatif bermunculan. Salah satunya adalah, Hajjah Yulismayanti, A.Md.Keb (43), yang menyatakan siap bertarung di Pileg 2019.

“Saya siap ikut dalam kontestasi memperebutkan kursi wakil rakyat dari partai garuda dengan pnomor urut 6 sesuai dengan nomor urut partai garuda ” kata Yulismayanti saat ditemui dikantornya,  Kamis (20/09).

Diakuinya, meskipun berat karena dari partai yang baru muncul namun dirinya yakin dengan dukungan relawan dan warga Kota Bogor khususnya warga Bogor Barat kursi DPRD dapat direbut.

“Niat saya maju tentu tak lain ingin menjembatani aspirasi masyarakat, agar keinginan maupun keluh kesah mereka terutama soal pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi,” ucap Yulismayanti yang akan maju di Dapil Bogor Barat.

Alumni Kebidanan Prima Husada yang bergelar A.Md.Keb dan sukses mengelola travel ini mengaku dirinya prihatin soal pelayanan kesehatan masyarakat terutama soal pelayanan kepada para pemegang kartu BPJS PBM, belum lagi soal tenaga dokter yang kurang ditambah ruangan pasien yang masih jauh dari jumlah pasien yang ngantri.

“Soal kesehatan dan pendidikan mutlak harus diperjuangkan, karena itu hak dasar kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Yulismayanti berharap, masyarakat khususnya warga Bogor Barat yang sudah memiliki hak pilih dapat memberi kesempatan untuk duduk di kursi DPRD Kota Bogor lewat dukungan suara saat bulan April nanti.

“Insya Allah, jika kita ada niat dan usaha, tak ada yang tak mungkin, ” katanya.

Yulismayanti juga berjanji,  jika terpilih nanti,  gajinya sebagai anggota DPRD tidak akan diambil dan akan disalurkan untuk membantu Pos Yandu dan Sekolah Paud yang ada diwilayah Bogor Barat.

“Saya janji jika terpilih nantj, gaji saya dalam satu tahun saya akan donasikan untuk pos yandu dan sekolah paud,” pungkasnya.  (gus)

Hasil Ngobrassts, Kejati Harus Ungkap Tersangka Baru Dalam Kasus Angkahong

Kota Bogor – Aktivis, Praktisi Hukum, Politisi, Mahasiswa, dan Anggota DPRD Kota Bogor menggelar diskusi dalam acara Ngobrassts (Ngobrol Bareng STS) disalah satu warung kopi dikawasan jalan Semeru Kota Bogor,  Rabu (19/09).

Dalam diskusi yang mengangkat tema Angkahong Kloter 2 ini, hadir beberapa pembicara diantaranya Ujang Sujai sebagai Praktisi Hukum, mantan Kuasa Hukum RNA dalam kasus Angkahong Pilipus Tarigan, Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somadikarya dan LSM Gerak Muhamad Suffi.

Menurut STS, surat perintah penyidikan (sprindik) kloter kedua dengan No.Print-59/0.2/FD.1/01/2017 telah dikeluarkan pada 31 Januari 2017. Namun, sikap Kejati Jabar yang cenderung pasif dalam menangani perkara yang merugikan keuangan negera sebesar Rp 43,1 miliar tersebut.

“Dalam diskusi ini telah memunculkan fakta baru, yakni terkait pemanggilan pimpinan DPRD oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan, pasca munculnya sprindik tersebut,” ujar STS,  rabu (19/09).

Sementara Praktisi Hukum Ujang Sujai mengatakan bahwa merujuk dari hasil keputusan PN Tipikor Bandung bahwa dalam putusan tersebut ada 2 nama yang disebut yaitu Bima Arya (Walikota)  dan Ade Syarif Hidayat (Sekretaris Daerah Kota Bogor) bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terpidana lain yakni HYP, IG dan RNA (sudah dihukum).

“Merujuk dalam putusan yang dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi bahwa ada pihak lain yang terlibat bahkan muncul sprindik baru, artinya kasus ini belum selesai dan ada lanjutannya, ” ujar Ujang Sujai yang juga sebagai Ketua DPC PERADI Kota Bogor .

Sementara Pilipus Tarigan yang juga mantan Kuasa Hukum RNA menegaskan bahwa persoalan ini akan clear jika tidak ada intervensi dari Walikota soal harga kepada Angkahong saat pertemuan terakhir diruangnya.

“Dari keterangan saksi anak angkahong dalam persidangan sudah jelas bahwa harga disepakati diruangan Walikota,” ujar Pilipus Tarigan.

Sementara Atty Somadikarya menegaskan bahwa secara politik DPRD sudah meggunakan hak politiknya dengan mengajukan hak interplasi, namun gagal dan akhirnya dilanjutkan dalam proses hukum

“Saya salah satu dari penggagas interplasi, untuk mempertanyakan persoalan pembelian lahan jambu 2, tapi gagal karena kalah suara, ” ungkapnya.

Sementara Muhamad Suffi dari LSM Gerak mendesak kejaksaan untuk segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus Angkahong. “Kami ingin keadilan dapat ditegakan, dan kejati mesti mengungkap siapa tersangka barunya,” kata Muhamad Suffi, (Rabu 19/09). (gus)

Soal Sprindik Angkahong,  Kejati Jawa Barat Harus Jujur

Kota Bogor – Putusan PN Tipikor Bandung pada bulan September 2016, telah meninggalkan jejak keterlibatan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Ade syarif Hidayat, dalam putusan  tersebut  dinyatakan bahwa Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat terbukti bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terpidana lain yakni HYP, IG dan RNA (sudah dihukum).

Lama tak tak ada kabar berita muncul konfirmasi dan pernyataan Humas Kajati Jabar Raymond Ali, SH, MH,. melalui beberapa media pada minggu pertama September 2018, bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengeluarkan (surat perintah penyidikan baru ) No.Print -59 / 0.2/ FD.1/ 01/2017 tertanggal 31 Januari 2017, pasca putusan PN Tipikor Bandung September 2016 yg telah menghukum 3 terpidana HYP, IG dan RNA.

Menyikap konfirmasi munculnya sprindik terkait kasus angkahong dan sudah ramai disejumlah media, aktivis muda yang tengah menyelesaikan S2 Hukum Achmad Hidayat mengatakan, keluarnya Sprindik Kejati tersebut mengisyaratkan kasus angkahong belum selesai dan harus diumumkan kepublik oleh Kejaksaan. Kondisi ini juga akan berimbas terhadap kinerja anak buahnya Walikota dilapangan (eksekutif).

“Agar tak ada fitnah, Kejati Jawa Barat harus jujur dan segera mengumumkan kepublik soal sprindik kasus angkahong, ” ujar Achmad Hidayat  Senin (17/09).

Pria yang akrab disapa Daday ini menegaskan, persoalan hukum jangan dianggap remeh,  terlebih kasus angkahong sudah memakan korban HYP sebagai Kepala Dinas UMKM dan IG sebagai Camat yang notabene adalah pejabat Pemkot Bogor.

“Kasus angkahong sudah memakan korban, dan jika terbukti akan ada tersangka baru, hal ini akan jadi tsunami politik dikota bogor, ” tandasnya. (boy)

DPRD Kota Bogor Tetapkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kota Bogor – Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya DPRD Kota Bogor menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE.,AK, Kamis 16 Agustus 2018.

Keberadaan Perda ini akan menjadi payung hukum untuk memperkuat operasional pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor yang saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAl). Perda ini juga memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi operator pengelolaan air limbah domestik.

Selain itu, keberadaan Perda ini diharapkan mampu mengendalikan pembuangan air limbah domestic di Kota ini. Selain itu, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Keberadaan Perda ini juga dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Seperti dilaporkan Panitia khusus (Pansus) Pembahas Raperda Pengeloaan Air Limbah Domestik yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Ade Askiah, SH. menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terhadap pembangunan perumahan baru sebagai screening dalam pengendalian pencemaran air, maka dalam dokumen ijin lingkungan harus dipersyaratkan rencana pengelolaan air limbah domestiknya. Terhadap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya, wajib mendapatkan ijin dari Wail Kota. Sedangkan mekanisme perijinannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota.

Dalam Perda ini dituangkan pula aturan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Sementara bagi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah. Dalam Perda ini juga diatur mengenai insentif dan disinsentif kepada lembaga serta badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik.

Kriteria dan tata cara dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).
Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terdiri dari 17 Bab (42 Pasal). Bab I tentang Ketentuan Umum (2 Pasal). Bab II tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (17 Pasal), Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (2 Pasal), Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (4 Pasal), Bab V tentang Perijinan (1 Pasal), Bab VI tentang Larangan (1 Pasal), Bab VII tentang Pengawasan dan Pembinaan (2 Pasal), Bab VIII tentang Insentaif dan Disinsentif (2 Pasal), Bab IX tentang Retribusi dan Tarif (1 Pasal), Bab X tentang Peran serta Masyarakat (1 Pasal), Bab XI tentang Kerjasama (2 Pasal), Bab XII tentang Pembiayaan (1 Pasal), Bab XIII tentang Sanksi Administrasi (2 Pasal), Bab XIV tentang Penyidikan (1 Pasal), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (1 Pasal), Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan (1 Pasal) dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya ketika menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Rapat Paripurna DPRD Kamis 16 Agustus 2018 mengatakan Raperda tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menurut Bima Arya, pentingnya Perda tetang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik, sambung Bima, Pemkot Bogor telah menerima bantuan dari beberapa lembaga internasional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi terkait pengelolaan air limbah domestic di Kota Bogor.

Bantuan tersebut, jelas Bima Arya, diantranya ada dari Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 IDB akan tetap menjadi mitra Pemkot Bogor. Selain itu juga ada dari Badan Perancis untuk pembangunan atau Agence Francaise de Developement (AFD) yang membantu penyelesaian kajian finansial perencanaan pembangunan di Kota Bogor. Tahun ini Pemkot Bogor sedang mengikuti proses seleksi agar bisa menerima bantuan dari program Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap kedua untuk penambahan sambungan rumah sejumlah 178 unit, ungkap Bima Arya. (adv humas dprd)

DPRD KOTA BOGOR TERBITKAN 11 KEPUTUSAN & MENETAPKAN 2 RAPERDA

Selama Masa Sidang Kedua Tahun 2018

Kota Bogor – Selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 (Mei – Agustus 2018), DPRD Kota Bogor telah menerbitkan sebanyak 11 Keputusan DPRD dan 7 Keputusan Pimpinan DPRD serta telah menetapkan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perturan Daerah (Perda). Selain itu, telah melaksanakan 10 kali Rapat Paripurna, 4 kali Rapat Pembentukan Panitia Khusus dan 32 kali kegiatan Badan Anggaran. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) sebagai Alat Kelengkapan DPRD telah melaksanakan kegiatan sebanyak 16 kali kegiatan.

Sementara itu, Badan Legislasi DPRD sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Sidang 2018 akan membahas sebanyak 26 Raperda dan selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 terdapat 10 Raperda yang sedang dibahas oleh Panita Khusus (Pansus), antara lain Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Perindustrian dan Perdagangan, serta Raperda tentang Kepemudaan.

Sedangkan dua Raperda yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Hal itu terungkap dalam Resume Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Bogor Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, pada Rapat Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, S.Hut., MM. Jum’at, 31 Agustus 2017.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat itu, juga menyebutkan bahwa, ada dua Raperda Inisiatif yang masih dibahas oleh Badan Pembentukan Perda, yakni Raperda tentang Bogor Kota Halal dan Raperda tentang Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Disebutkan bahwa Program Legislasi Daerah pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 secara kuantitatif Bapemperda DPRD Kota Bogor telah melaksanakan sebanyak 31 kegiatan. Adapun hal-hal yang menjadi fokus bahasan antara lain Pembahasan evaluasi dan efektifitas Perda, Pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Kota Halal dan Pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Bogor setebal 18 halaman itu, juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, Badan Anggaran DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebanyak 32 kali. Adapun yang menjadi fokus bahasan antara lain Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018.

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaporkan bahwa secara intensif dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Komisi I secara kuantitatif dilaporkan bahwa pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 telah melaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus bahasan antara lain bidang aset, perijinan, kearsipan, kerjasama, kepegawaian, kependudukan dan bidang hukum. Sedangkan Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan sebanyak 21 kegiatan. Hal yang menjadi fokus bahasan Komisi II adalah pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan UKM, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

Komisi III secara kuantitatif dilaporkan bahwa pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 telah melaksanakan sebanyak 50 kegiatan dengan fokus bahasan antara lain Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi beban sampah yang akan dibuang ke TPA. Selain itu Komisi III juga mendorong Dinas Perhubungan untuk melaksanakan persiapan Bus Sekolah dan Bus Wisata. Sedangkan Komisi IV secara kuantitatif dilaporkan telah melaksanakan sebanyak 57 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain pengawasan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pengawasan penyelenggaraan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018 dan Komisi IV telah mengajukan aspirasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait pelaksanaan rujukan berjenjang khususnya bagi warga kurang mampu.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan berfungsi antara lain melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang bersifat khusus dan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 DPRD Kota Bogor telah membentuk sebanyak 4 Pansus pembahas Raperda. Selama Masa Sidang Kedua Tahun 2018 Pansus telah melaksanakan Koordinasi serta Konsultasi sebanyak 8 Kali, Kunjungan Kerja (Kunker) sebanyak 4 kali dan Rapat Kerja (Raker) sebanyak 8 kali.
Pada Kesempatan itu pula dilaporkan bahwa selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, DPRD Kota Bogor telah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota/Kabupaten lain dari seluruh Indonesia sebanyak 204 kunjungan. Selain itu DPRD Kota Bogor juga telah menerima kunjungan audensi dan aspirasi yakni dari Forum Pedagang Pasar Kota Bogor, KADIN Kota Bogor dan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Bogor. (adv humas dprd)

Curhat Dengan STS, Warga Teplan Minta Keadilan

Kota Bogor – Ratusan warga Asrama Teplan di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Minggu sore berkumpul untuk curhat sekaligus mendapat penyuluhan hukum dari Ketua LBH Keadilan Bogor Raya Sugeng Teguh Santoso.

Dalam pertemuan tersebut Sugeng Teguh Santoso yang juga dipercaya oleh warga untuk menjadi Tim Pembela Hukum meminta agar warga tetap bersabar dan menyerahkan kaitan persoalan tempat tinggal mereka terhadap proses hukum.

“Negara ini negara hukum, persoalan terkait tempat tinggal warga asrama teplan dengan korem harus diselesaikan melalui proses hukum, yaitu proses pengadilan agar semua jelas dan terang benderang,” ujar pria yang akrab disapa STS,  Minggu (16/09).

Sementara salah seorang warga bernama Tati (63thn) mengatakan bahwa sudah menempati rumah diteplan sejak tahun 1970 hingga saat ini,  dan kehadiran STS ditengah warga Teplan ini membawa pencerahan tentang hukum terkait kepemilikan lahan yang selama ini ditempati warga.

“Kita disini hanya minta keadilan karena tanah yang kita tempati adalah tanah negara, ” ujar Tati, Minggu (15/09).

Sementara beberapa warga lainnya mengatakan selain banyak warga baru yang mendapat sip (surat izin penempatan) saat ini banyak warga asrama teplan yang sudah mendapat surat peringatan kedua (SP2) terkait rumah mereka yang menjadi tempat tinggalnya. (boy)

Gelar Rakornas ForNas Bhineka Tunggal Ika Ajak Teguhkan Nilai Ke Indonesiaan

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat ForNas menggelar rapat kerja organisasi nasional (Rakornas) Pertamanya di Jakarta, selama 2 hari Jumat hingga Sabtu (13-18).

Dalam rakornas yang digelar dihotel Grand Tjokro ini selain Jajaran Pimpinan DPP, Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan hadir jajaran Pengurus DPD dan DPC dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum ForNas Syaiful Rohim mengatakan selain ajang konsolidasi dan silaturahmi, Rakornas pertama ini diisi dengan berbagai materi soal kebangsaan, kebhinekaan, hukum, politik dan ekonomi oleh beberapa narasumber AS Hikam, Sugeng Teguh Santoso, Ichsan Malik, Gildas Deograt, Yongky Sosilo, Ari Soemarno dan juga Syaiful Arif penulis buku Islam,  Pancasila dan Deradikalisasi.

“Kita berharap hasil diskusi dan pembekalan dari kegiatan rakornas ini, anggota fornas bhineka tunggal ika mampu menularkan nilai fositif soal nilai-nilai kebangsaan didaerahnya masing-masing, ” kata Syaiful, Sabtu (15/09).

Ditambahkannya anggota dan pengurus ForNas ada dari semua unsur pastinya mereka yang mencintai bangsa ini dengan pancasila dan bhineka tunggal ika.

“Mari bersama ForNas Bhineka Tunggal Ika kita teguhkan nilai-nilai ke Indonesiaan dengan Pancasila, ” tandas Syaiful. (boy)

Erick Thohir Jadi ketua TKN Jokowi, Pertempuran Media Dikuasai Petahana

Jakarta – Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Pengusaha Erick Thohir resmi menjadi ketua tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pertempuran ‘udara’ dinilai resmi dikuasai kubu petahana.

“Kalau melihat komposisi timses yang sudah lengkap dengan ketua, ini analogi perang teluk , Jokowi-Ma’ruf seperti Amerika Serikat dan sekutu. Sementara mereka ingin menjadikan Prabowo-Sandi seperti Irak,” ujar pengamat politik Rico Marbun, Jumat, (07/09).

Dalam perang, ada pertempuran udara dan teritorial. Dengan memilih Erick, Rico memandang koalisi Jokowi-Ma’ruf menguasai dua wilayah tersebut.

“Prinsip perang itu jika ingin menang harus memiliki kekuatan minimal 3 kali lipat dari lawan. Jadi Jokowi memastikan keunggulan dari sisi itu,” ucap Rico.

Pertempuran udara dalam pilpres artinya ‘perang’ media. Ditambah Erick, keunggulan Jokowi di media sudah jauh mengungguli Prabowo.

“Dalam konteks pilpres serangan udara itu mirip dengan kedekatan dengan jaringan media. Dengan Erick Thohir masuk, setelah sebelumnya ada Surya Paloh (Ketum NasDem) dan Hary Tanoe (Ketum Perindo), artinya penguasaan serangan udara nyaris lengkap,” ulas Rico.

Rico lanjut menganalisis timses Jokowi dengan perbandingan penguasaan teritorial. Amerika Serikat saat perang, kata Rico, berusaha sebanyak mungkin merekrut pasukan. Sampel America itu dicocokkan Rico dengan kenyataan dukungan yang diterima Jokowi.

“Kita ingat beberapa hari lalu banyak kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Setidaknya di Jawa 4 daerah terbesar Banten, Jabar, Jateng dan Jatim sudah deklarasi dukung Jokowi,” tandasnya. (boy)

Diduga Meloloskan Anggaran Sekolah Ibu, Banggar Harus Ikut Bertanggung Jawab

Kota Bogor – Badan Anggaran DPRD Kota Bogor harus siap – siap jadi saksi atas lolosnya Program Kegiatan Sekolah Ibu yg menelan Anggaran Rp. 4,8 milyar yang dilaksanakan pemerintah kota bogor, hal ini ditegaskan oleh Pengamat Kebijakan Publik Abdul Fatah.

“Banggar harus siap-siap jadi saksi di kejaksaan, jika ditemukan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaannya, oleh kejaksaan. untuk dimintai keterangan terkait proses penganggaran program sekolah ibu ,” tegas Abdul Fatah, Jumat (31/08).

Abdul Fatah menambahkan, biasanya moment pembahasan anggaran antara SKPD dengan Dewan mulai dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang dilanjutkan dengan Pembahasan RAPBD. “Banyak pengajuan anggaran oleh pemkot bogor yang ditolak oleh Dewan, karena tidak relevan”, ujar pria yang akrab disapa kumis beracun tersebut.

Menurutnya, berkaca dalam kasus angkahong dimana mulai dari Banggar DPRD dan juga Pengguna Anggaran (PA) yang terlibat dalam penganggaran dijadikan saksi oleh Kejaksaan, bahkan Kepala Dinas UMKM sebagai Pengguna Anggaran menjadi penghuni lapas sukamiskin dalam kasus tersebut.

“saya menduga kasus sekolah ibu ini berpotensi bermasalah dan menjadi incaran kejaksaan, ” pungkasnya. (boy)