KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Kursi DPRD Terpilih, Gerindra Dan Golkar Raih Kursi Terbanyak

Sukabumi – Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi telah di laksanakan pada hari selasa, (14/08/2019) di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Dan Ini dia Partai Politik beserta jumlah kursi anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Partai Gerindra 6 Kursi
Partai Golkar 6 Kursi
Partai Demokrat 5 Kursi
PKS 5 Kursi
PDI Perjuangan 4 Kursi
Partai Nasdem 3 Kursi
PAN 3 Kursi
PPP 2 Kursi
Partai HANURA 1 Kursi

Menurut Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami. Bahwa partai yang mendapatkan kursi terbanyak adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar.

“Partai Gerindra mendapatkan 6 Kursi dan Partai Golkar juga 6 Kursi, itulah partai yang mendapatkan kursi terbanyak.” Jelasnya usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi

“Allhamdulillah dari semua rangkaian kegiatan pemilu ini semuanya berjalan lancer serta semuanya menerima tidak ada yang keberatan. Setelah ini adalah tahap memberikan berkas atau Surat Keputusan kepada masing – masing calon terpilih anggota DPRD Kota Sukabumi. Dan hasil pleno ini akan segera di serahkan kepa Pemerintah Kota Sukabumi.” pungkasnya. ( JJ )

Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Perda

DPRD KOTA BOGOR TELAH MENERBITKAN PERDA

Bogor – DPRD Kota Bogor, sejak Agustus tahun lalu telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna, Kamis 16 Agustus 2018.

Keberadaan Perda ini telah menjadi payung hukum untuk memperkuat operasional pengelolaan air limbah domestik di Kota ini. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAl). Perda ini sebenarnya memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi operator pengelolaan air limbah domestik.

Keberadaan Perda ini diharapkan mampu mengendalikan pembuangan air limbah domestik di Kota ini. Selain itu, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Keberadaan Perda ini juga dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terhadap pembangunan perumahan baru sebagai screening dalam pengendalian pencemaran air, maka dalam dokumen ijin lingkungan harus dipersyaratkan rencana pengelolaan air limbah domestiknya.

Terhadap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya, wajib mendapatkan ijin dari Wail Kota. Sedangkan mekanisme perijinannya diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Dalam Perda ini dituangkan pula aturan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Sementara bagi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah. Dalam Perda ini juga diatur mengenai insentif dan disinsentif kepada lembaga serta badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik. Kriteria dan tata cara dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terdiri dari 17 Bab (42 Pasal). Bab I tentang Ketentuan Umum (2 Pasal). Bab II tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (17 Pasal), Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (2 Pasal), Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (4 Pasal), Bab V tentang Perijinan (1 Pasal), Bab VI tentang Larangan (1 Pasal), Bab VII tentang Pengawasan dan Pembinaan (2 Pasal), Bab VIII tentang Insentaif dan Disinsentif (2 Pasal), Bab IX tentang Retribusi dan Tarif (1 Pasal), Bab X tentang Peran serta Masyarakat (1 Pasal), Bab XI tentang Kerjasama (2 Pasal), Bab XII tentang Pembiayaan (1 Pasal), Bab XIII tentang Sanksi Administrasi (2 Pasal), Bab XIV tentang Penyidikan (1 Pasal), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (1 Pasal), Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan (1 Pasal) dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pentingnya Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik,. Pemkot Bogor telah menerima bantuan dari beberapa lembaga internasional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Bantuan tersebut, antara lain dari Islamic Development Bank (IDB), dan lembaga ini menjadi mitra Pemkot Bogor. Selain itu juga bantuan dari Agence Francaise de Developement (AFD) yang membantu penyelesaian kajian finansial perencanaan pembangunan di Kota Bogor. (adv)

Menata Kota Bogor Butuh Dukungan Semua Lapisan

Bogor – Kota Bogor kini berusia 537 tahun, jika dihitung sejak penobatan Sribaduga Maharaja atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi pada 3 Juni 1482 silam, dalam usianya yang panjang, Bogor mengalami pasang surut dan kini mengalami virus-virus degradasi kualitas lingkungan yang cukup serius, akibat derasnya pembangunan di wilayah ini dan kesemrawutan serta kemacetan lalu lintas yang kian parah.

Menjadikan Kota Bogor lebih maju dan lebih modern merupakan cita-cita segenap masyarakat Bogor. Kota yang maju dan modern dalam pengertian seperti tampak pada kelebihan kota-kota besar dunia, tentu menjadi dambaan seluruh warga Kota Bogor.

Agar mimpi besar tersebut dapat terwujud maka diperlukan adanya persetujuan dan dukungan penuh dari rakyat yang berdaulat. Masyarakat sendirlah sebenarnya yang harus dibangkitkan untuk bekerja sama bahu membahu dan tolong menolong mewujudklan cita-cita bersama dengan berlandaskan falsafah Kota Bogor sendiri yakni “DINU KIWARI NGANCIK NU BIHARI, SEUJA AYUENA SAMPEUREUN JAGA” (Apa yang kita nikmati saat ini adalah buah karya para pendahulu, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk kehidupan hari esok).

Demikian ungkapan Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE. AK. ketika mengomentari kondisi kota ini yang kini berusia 537 tahun. Memang pada zaman Hindia Belanda, Buitenzorg (sebutan untuk Bogor kala itu), merupakan kota amtenaar yang statis, angkutan umum kala itu belum menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai Kota diselatan Batavia (sebutan untuk Kota Jakarta), Buitenzorg atau Kota Bogor, pada saat itu diproyeksikan hanya untuk 30.000 penduduk saja. Bisa dibayangkan, betapa nyaman serta tenteram Kota ini. Jalan-jalan lengang, dengan pohon kenari rimbun yang meneduhinya.

Sekali-sekali terdengar ketipak kuda ditingkahi kliningan delman. Jumlah kendaraan waktu itu, termasuk mobil, delman, serta sepeda diperkirakan jumlahnya hanya ratusan unit saja, ungakpnya.

Memang, tak seorang pun bisa menghentikan jalannya waktu. Dan dari waktu ke waktu Kota Bogor terus berkembang. Masa lampau Bogor, masa Buitenzorg yang sejuk dan nyaman sirna sudah, tidak bisa kembali lagi.

Perubahan tata ruang, pembangunan terminal baru, ring road dari Tol Sentul selatan, jalan layang di atas Jl Sholeh Iskandar, jalan layang lintasan Kereta Api jalan RE Martadinata (Bubulak) akan semakin mengubah wajah Kota Bogor.

Ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan yang sangat menyebalkan. Salah satu priorotas program Walikota Bogor, Bima Arya, adalah mengurai kemacetan dan menata pola transportasi kota.

Menyikapi setumpuk persoalan yang dihadapi Kota Bogor, menurut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa Bogor memang membutuhkan antibodi yang didukung kreativitas dan inovasi warga dan pemerintah daerah dalam menata Kota Bogor, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga, mempresentasikan karya seni sosial masyarakat, serta membangun kebudayaan yang humanis.
Harus diakui, kata Ketua DPRD Untung W Maryono, SE. AK, paradigma pembangunan Kota Bogor telah berubah, dari analisis dampak lingkungan (abad ke 20) ke analisis keberlanjutan (abad ke 21).

Pembangunan kota yang berkelanjutan jelas akan meningkatkan kualitas lingkungan kota dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Setidaknya ada beberapa strategi yang dikembangkan Kota Bogor selama ini menuju Kota yang berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015 – 2019. Salah satu strategi itu adalah menyediakan kemudahan akses ke kawasan perumahan, perkantoran, fasilitas sosial, dan rekreasi, yang didukung oleh sistem jaringan transportasi massal yang terintegrasi, jaringan infrastruktur jalan, serta keterhubungan antara stasiun kereta api dan terminal bus.

“Lalu lintas Kota Bogor semerawut,” ungkapan ini harus diakui. Telah banyak kiat yang dilakukan pihak Pemkot Bogor untuk mengurai kesemerawutan ini, namun faktanya tidak merubah keaadaan. Hal ini ditandai makin bertambahnya jumlah kendaraan.

Penambahan jumlah itu terlihat jelas, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal itu sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maupun warga sekitar yang datang ke Bogor untuk bekerja, bersekolah, berdagang atau sekedar rekreasi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, terutama roda dua hanya menambah keruwetan pada lalu lintas Kota Bogor, tapi juga sering mengancam keselamatan pengguna jalan. Tingginya populasi sepeda motor ini dipicu oleh keputusan mereka menghadapi kemacetan.

Mereka merasa kehabisan waktu jika harus menggunakan angkutan umum, sebab angkutan umum yang ada selain harus menunggu lama sampai ke tempat tujuan, juga tidak aman dan tidak nyaman. Sementara sepeda motor adalah alat transportasi yang paling murah untuk mengimbangi mobilitas kerja di Bogor. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, lima atau sepuluh tahun kedepan, kota Bogor akan menghadapi kenyataan pahit. Lalu lintas Kota Bogor dipastikan mengalami stagnasi (tak begerak sama sekali). Hal ini lebih disebabkan pertambahan jumlah kendaraan yang melonjak tajam, tidak sebanding dengan pembangunan ruas jalan, ungkapnya.

“Kalau tak secepatnya diambil tindakan, empat atau lima tahun ke depan, saya yakin lalu lintas Kota Bogor bisa lumpuh. Sekarang saja sudah lumayan sulit untuk bergerak,” tandas Ketua DPRD Kota Bogor H. Untung W Maryono, SE.AK.

Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada jalan lain untuk menata Kota Bogor aga lebih baik, diperlukan dukungan penuh semua lapisan. Merujuk pada permintaan masyarakat yang menghendaki Bogor menjadi Kota yang lebih baik, maka konsep yang benar dan tepat harus dipilih, agar implementasinya searah dengan targetnya. Target tersebut memang tidak mungkin bisa tercapai sekaligus, mengingat keterbatasan waktu, dana, sumber daya manusia dan sarana yang ada. Yang penting, sampai dimanapun hasilnya, usaha maksimal dengan tetap berada pada jalur yang benar harus terus dilakukan, demikian pinta Ketua DPRD Kota Bogor H. Untung W Maryono, SE. AK. (adv)

Agustus, Demokrat Kabupaten Sukabumi Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Sukabumi – Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mengakui belum menentukan arah dan masih menunggu langkah partai dalam perhelatan Pilbub yang akan digelar tahun depan,  hal ini dikatakan Hendar Darsono Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi saat di tanya perihal persiapan Partai Demokrat di Pilkada Tahun 2020.

“Ada mekanisme yang harus di tempuh, seperti yang sudah – sudah di Pilkada sebelumnya. Kami nanti akan membentuk seperti panitia atau tim yang akan menyeleksi atau menerima semua para calon yang akan mendaftar menggunakan partai Demokrat.” ujar Darsono, (15/07).

Bulan Agustus nanti, rencana kami akan membuka seleksi penerimaan bakal calon Bupati dan Wakil. Dan nanti aka ada panitia atau tim yang kami bentuk berasal dari unsur DPP, DPD dan DPC yang akan menyeleksinya. Jelas Hendar.

“ Siapapun boleh mendaftar dan harus mengikuti mekanisme yang sudah di tentukan partai.” ujarnya.

Seperti yang telah di beritakan sebelumnya, Marwan Hamami kembali diusung untuk maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 oleh Partai Golakar Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut terungkap dalam Rapimda Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang telah di laksanakan dari Hari Selasa (02/07/2019) sampai Rabu (03/07/2019) di salah satu hotel di kawasan Selabintana Kabupaten Sukabumi. ( JJ )

Duet Kang Dadang Dan Ceu Atty Kembali Nahkodai PDIP Kota Bogor

BOGOR – Konfrensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kota Bogor yang digelar serentak dengan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur di Hotel Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor hari ini, Minggu (14/7/2019) tuntas sudah.

Gelaran 5 tahun yang dipimpin perwakilan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Arsyanti memutuskan tiga nama.

“Tiga nama pimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Bogor periode 2019-2024 yakni Dadang Iskandar Danubrata, Atty Somadikarya, dan Syarif Sastra. Selanjutnya, ketiganya bersama tiga PAC Kota Bogor membentuk formatur pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang baru,” kata pimpinan sidang.

Selanjutnya, pada kesempatan itu, ketua, sekretaris dan bendahara terpilih dengan pengurus kecamatan timur, tengah dan barat membentuk susunan pengurus.

Selang satu jam usai rehat makan siang, susunan pengurus kota partai besutan Megawati Soekarnoputri pun terbentuk. Dan, pada waktu yang sama jajaran tim kerja tingkat kota dilantik dan disumpah bersamaan dengan 4 daerah PDI Perjuangan lainnya.

“Semoga dengan jajaran pengurus baru nantinya bisa kerja kompak dan memperkokoh PDI Perjuangan Kota Bogor ke depan,” ujar Dadang.

Berikut susunan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor periode 2019-2024 :

1. Dadang Iskandar Danubrata (Ketua).
2. Jefri Ricardo (Waket Bid Kehormatan).
3.  Raflimukti (Waket Bid Ideologi Kaderisasi).
4. Iwan Iswanto (Waket Organisasi).
5. Vayireh Sitohang (Waket BP Pemilu).
6. Eko Octa (Waket Komunikasi Politik).
7. Heri Soba (Waket Politik dan Keamanan).
8. Yanti Susanti (Waket Maritim).
9. Ujang Sugandi (Waket SDM dan Kebudayaan).
10. Erik Suganda (Waket Perekonomian).
11. Siti Maesaroh (Waket Buruh, Tani, Nelayan).
12. Ermy Ruri (Waket Perempuan dan Anak).
13. Ence Setiawan (Waket Pemuda dan Olahraga).
14. Rusmiatiningsih (Waket Ekonomi Kreatif).
15. Atty Somadikarya (Sekretaris).
16. Laniasari (Wakil Sekretaris).
17. Ariyanto (Wakil Sekretari).
18. Syarif Sastra (Bendahara).
19. Andri S Amarald (Wakil Bendahara).
(admin)

Nah, Ini 49 Nama Calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor

BOGOR- Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) pada Minggu (14/7/2019) mendatang bertempat di Wisma Kinasih, Jalan Raya Sukabnumi, Km 17, Caringin, Kabupaten Bogor.

Perhelatan tersebut untuk memilih jajaran pengurus baru DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor periode 2019 – 2024.

“Konfercab tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih kepengurusan baru (DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor). Selain itu juga bertujuan sebagai sarana melakukan koordinasi dan konsolidasi antar sesama pengurus kader partai,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Budi Sembiring yang sebentar lagi habis masa jabatannya, Kamis (11/7/2019).

Didampingi Sekretaris dan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bayu Syahjohan dan Haryanto, ia melanjutkan, dari hasil rapat pleno pengurus kecamatan terdahulu dijaring sejumlah nama calon ketua.

“Ada beberapa nama calon ketua DPC PDI Perjuangan mendatang. Totalnya sebanyak 50 orang. Nama-nama tersebut dijaring dari hasil pemilihan melalui pengurus kecamatan atau PAC PDI Perjuangan. Nantinya, oleh DPP PDI Perjuangan akan dipilih 3 nama dan diumumkan pada gelaran Konfercab PDI Perjuangan,” lanjutnya.

Lalu, bagaimana teknis pemilihan ketua, sekeratris dan bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor mendatang?

“Sesuai PP 28, setiap usulan dari PAC (pengurus kecamatan) maupun DPC (pengurus tingkat kabupaten)  harus disampaikan ke DPP, tidak melihat berapa jumlah yang mengusulkan,” imbuh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Haryanto.

Berikut nama Calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor :

1 AGNES SUKANDAR KETUA PAC

2 ANDRIYANSAH. SIP WAKIL KETUA DPC

3 ARIYANTO SEKRETARIS PAC

4 ASYANTI ROZANA THALIB WAKIL KETUA DPD

5 BUDI SEMBIRING KETUA DPC

6 CEPPY BELLA KETUA PAC

7 CICI MINTARSIH KETUA PAC

8 DEDI KURNIAWAN KETUA PAC

9 DENI DAMHUDI SEKRETARIS PAC

10 Dr. DUDUNG. Mag KADER PARTAI

11 Dr. GADA SEMBADA KADER PARTAI

12 Dra. Hj. SAPTARIYANI BENDAHARA DPC

13 EGI GUNADHI WIBHAWA. SP.MM WAKIL KETUA DPC

14 EKA HARI JHAYANTI KETUA PAC

15 ELLYSABETH KETUA PAC

16 ERNAWATI WAKIL BENDAHARA

17 ERWIN TRISNA WAKIL KETUA PAC

18 EUIS SUHARTI KETUA PAC

19 H, BAMBANG GUNAWAN PENGURUS BAGUNA PUSAT

20 H. BARKAH WAKIL KETUA DPC

21 H. HANDOKO KADER PARTAI

22 H. JUHDI SAEPUDIN WAKIL KETUA PAC

23 H. KARYAWAN
FATHURACHMAN. SH. MH MANTAN KETUA DPC

24 H. R. BAYU SYAHJOHAN SEKRETARIS DPC

25 H. SLAMET MULYADI WAKIL KETUA DPC

26 HALIM YOHANES. SE WAKIL KETUA DPC

27 HARSA TANAYA RULLY WAKIL KETUA DPC

28 HARUN AL RASID KETUA PAC

29 HARYANTO WAKIL KETUA DPC

30 HIMAWAN TJIA BILIONG KADER PARTAI

31 HJ. DIAN ROSITA WAKIL KETUA DPC

32 IDA ROYANI WAKIL KETUA DPC

33 JULIANDA EFFENDI WAKIL KETUA DPC

34 KH. AGUS RIADI KADER PARTAI

35 MOCHAMAD DIDIN. SP KETUA PAC

36 MUAD KHALIM KETUA PAC

37 MUHAMMAD FIRAZ KADER PARTAI

38 NENSI SITEPU WAKIL KETUA DPC

39 PINER SITORUS WAKIL KETUA DPC

40 RISMAN WAKIL KETUA DPC

41 ROBINTON SITORUS KETUA PAC

42 ROSENFIELD PANJAITAN WAKIL KETUA DPC

43 RUSDI ROSADI SEKRETARIS PAC

44 SITI AISYAH KADER PARTAI

45 SRI LESTARI KADER PARTAI

46 VICKTOR SIRAIT KADER PARTAI

47 WAWAN RISDIAWAN WAKIL KETUA

48 YAYUK PRATIWI KADER PARTAI

49 YUSNI RIVAI KETUA PAC. (admin)

Lantik MWC NU Cijeruk, Said Agil Pesan Agar NU Berperan Positif di Masyarakat

Bogor – Kegiatan peresmian SMP-SMK Nahdlatul Ulama Bogor di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor sekaligus Pelantikan MWC NU Cijeruk, diresmikan langsung Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj. MA,  Selasa, (09/07).

Acara yang dirangkai dengan tema “Tadarus Nahdlatul Ulama” peran Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan sumber daya Manusia. Yang di inisiasi oleh Ketua Pengurus PCNU Kabupaten Bogor KH. Romdon, S.H., M.H dan segenap jajaran pengurus harian.

Acara yang berlangsung dimulai sejak siang ba’da Sholat Dzuhur dirangkai dengan pembacaan Tawassul, Tahlil dan Istighotsah dan dilanjutkan dengan Pelantikan kepengurusan Majlis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) kecamatan Cijeruk langsung dilantik oleh Rois Tanfidziyah yang juga dihadiri Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj. MA yang merupakan ketua umum PBNU.

Turut hadir Kapolres Kabupaten Bogor, AKBP. AM Dicky beserta jajaran dan Banom-banom NU, Ansor, Banser, IPNU dan IPPNU turut memeriahkan acara yang berlangsung hingga sore hari.

Dalam arahannya, Ketua Umum PBNU berpesan agar NU dapat berperan di masyarakat, Peran Agama, peran Pendidikan budaya, peran Kemajuan Ekonomi sosial dan peran Organisasi, pentingnya kita berorganisasi, tutur Kyai Agil Siradj saat memberi tausyiah dihadapan jamaah Nahdliyyin yang hadir.

Jadi umat Islam harus mendirikan Organisasi, kalau personal itu akan sulit, Ummatan wasahaton, seperti Hadrotusyekh KH. Hasyim Asyari dengan para ulama mengaplikasi ayat tersebut caranya mendirikan Jamiyyah Nahdlatul Ulama.

Mendirika Nahdlatul Ulama dengan Asas Ahlussunnah wal Jamaah, membentuk NU dengan para Kyai lain sebagai Aplikasi dari ayat Ummatan Wasahtan.

Diakhiri dengan penandatanganan Peresmian SMP-SMK NU Bogor oleh Kyai Said disaksikan oleh kepala Kemenag Jawa Barat, KH. A. Buchori, MM, dan doa penutup oleh KH. Abidin asal Tenjo Kabupaten Bogor. (admin)

Percepat Pembangunan di Jawa Tengah, Presiden Jokowi Sektor Industri dan Pariwisata

Bogor – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Rapat terbatas yang turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 9 Juli 2019.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional juga ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Maka itu, percepatan pembangunan daerah, salah satunya Jawa Tengah, nantinya akan berkontribusi signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita tahu bahwa kita memerlukan dorongan pertumbuhan ekonomi dan Jawa Tengah memiliki kesempatan besar,” ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat tersebut.

Agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah benar-benar berjalan dan berdampak pada perekonomian nasional, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan dukungan penuh bagi pemerintah daerah. “Baik itu di sektor industri dan terutama yang akan kita dorong adalah yang berorientasi ekspor maupun yang kedua di bidang pariwisata. Dua hal ini Jawa Tengah memiliki potensi,” ucapnya.

Kepala Negara memastikan bahwa semua jajarannya yang terkait akan langsung memberikan dukungan dan perhatiannya apabila dibutuhkan oleh daerah. Dengan itu diharapkan perekonomian Jawa Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi. “Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih baik dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan

Pilkades Serentak Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran 32 Milyar

Bogor – Guna terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 273 desa pada November mendatang, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran Rp32 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak ini dimajukan dari jadwal awal yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menjaga keefektifan kinerja desa terutama tenaga PNS yang kini tengah di Plt-kan.

“Iya inikan tadinya pemilihan akan dilakukan pada 2020, tapi kita majukan prosesnya. Karena kalau terlalu lama kasihan juga, tidak efektif. Kita juga butuh tenaga PNS yang kini di Plt-kan untuk kembali bekerja sesuai fungsinya,” kata Ade Yasin pada wartawan, Jumat (28/6/2019).

Dalam penyelenggaran Pilkades serentak ini, lanjut Ade, Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kepada penyelenggara. Anggaran tersebut untuk meringankan beban biaya yang ditanggung, baik oleh panitia maupun calon itu sendiri.

“Anggarannya dari APBD, untuk besarannya sesuai dengan jumlah pemilih di tiap desa yang acuannya dari daftar pemilih. Kita anggarkan Rp15.000 untuk tiap pemilih,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana menjelaskan, dalam pesta demokrasi tingkat desa se-Kabupaten Bogor tahun ini akan mengikutsertakan 273 desa.”Betul, sejak awal kita mengusulkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019,” jelasnya.

Meski demikian, Deni belum bisa memastikan karena anggaran sebesar itu baru usulan dan bisa saja berubah, karena pihaknya sampai saat ini masih meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Pilkada 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

“Jadi, nanti kan ada verifikasi lagi dari panitia pemilihan desa. Dan asumsi anggarannya per kepala (pemilih-red) itu sebesar Rp15.000,” ungkapnya.

Untuk mekanisme pemilihannya, Deni mengatakan, Pilkades di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pemilihan dengan sistem manual.

“Hanya ada satu desa yang nanti pemilihannya dengan sistem elektronik. Tapi belum ditentukan desa mana. Karena sekarang kita masih tawarkan ke desa-desanya, kalau merkeka mau nanti kita verifikasi untuk ditentukan sebagai desa yang memaki sistem elektronik. Yang jelas, anggarannya hanya cukup untuk satu desa jika pakai sistem elektronik ini,” jelasnya.

Sebelumnya, rencana pelaksanaan Pilkades serentak di 273 desa ini telah disepakati oleh Pemkab Bogor bersama dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). (admin)