BAPEMPERDA GALI INFORMASI TERKAIT KONSEP GREEN CITY

Bogor Menuju Kota Hijau

Kota Bogor merupakan sebuah kota yang mempunyai bentuk arsitektural yang unik dengan menyimpan sejuta misteri tentang konsep perencanaan kota pada masa Hindia Belanda. Salah satunya adalah perencanaan konsep “Kota Dalam Taman” yang bertujuan untuk menciptakan suasan kota yang hidup nyaman dan sejuk dengan dikelilingi oleh taman-taman dan Kebun Raya Bogor sebagai Induk taman. Namun sejalan dengan perkembangannya, Kota ini menjadi pusat berbagai kegiatan dan tempat peristirahatan, pertumbuhannya begitu pesat dan terkesan tidak terkendali. Padahal sejak puluhan tahun silam Pemkot Bogor beserta DPRD telah berkomitmen untuk menjadikannya Bogor sebagai Kota Hijau.

Salah satu Implementasi Komitmen tersebut, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor berupaya menggali informasi Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep Kota Hijau. Salah satu upaya itu adalah Bapemperda melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Depok, pada Senin 25 Februari 2019 lalu. Kunjungan ini dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Rusmiati Ningsih, SH.

Dipilihnya Kota Depok sebagai ajang gali informasi, karena Kota ini telah melaksanakan penyelenggaraan Kota Hijau dan telah memiliki landasan hukum yang pasti yakni dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau. Adapun tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan koordinasi/konsultasi sekaligus menggali informasi terkait landasan hukum bagi konsep kota hijau seperti Kota Depok.
Memang, pesatnya perkembangan dan pembangunan Kota Bogor, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Pertumbuhan kota yang demikian tentu mengakibatkan degradasi lingkungan. Persebaran lahan terbangun yang sangat luas mengakibatkan inefisiensi jaringan transportasi yang berdampak pada meningkatnya polusi udara perkotaan, selain itu juga menimbulkan costly dan pemborosan.

Menurut data di Dinas terkait, bahwa penyedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi Kota Bogor menuju Kota Hijau sejauh ini belum mencapai persentase yang disyaratkan Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang Undang tersebut menyebutkan setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas willayah. Sementara Kota Bogor yang diproyeksikan sebagai Kota Hijau dengan luas wilayah 11.850 hektar, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota ini hanya kisaran 14 persen saja.

Sementara konsep Kota Hijau atau Green City adalah suatu konsep dari upaya untuk meletarikan lingkungan dengan cara mengembangkan sebagian lingkungan dari suatu kota menjadi lahan-lahan hijau yang alami. Konsep Green City bertujuan agar terdapat keseimbangan dan kenyamanan dari manusia yang menghuni sebuah kota dan lingkungan itu sendiri.

Menurut para ahli konsep Kota Hijau atau Green city terdiri dari delapan elemen, antara lain Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau). Green open space (Ruang terbuka hijau). Green Waste (Pengelolaan sampah hijau) yakni pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Green transportation (Transportasi hijau) yakni transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green water (manajemen air yang hijau) bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Green energy (Energi hijau) yakni strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan. ***

DPRD KOTA BOGOR TETAPKAN RENCANA KERJA TAHUN SIDANG 2020

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor telah menetapkan Keputusan DPRD Kota Bogor tentang Rencana Kerja Tahun Sidang 2020 pada Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut. MM., Jum’at 8 Maret 2019 lalu. Rapat Paripurna ini, selain menetapkan Rencana Kerja Tahun Sidang 2020, juga menetapkan Peraturan DPRD Kota Bogor tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor, dan mengagendakan Penjelasan Wali Kota Bogor terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 serta mengagendakan Penetapan Komposisi Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan Pansus Pembahas LKPJ AMJ Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.

Sebelum ditetapkan, Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2020 tersebut, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain ; Pembahasan Luar Gedung mulai hari Kamis 31 Januari sampai dengan Sabtu 2 Februari 2019.

Selain itu Banmus telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan Rencana Kerja Tahun Sidang 2020.

Seperti dilaporkan Banmus DPRD Kota Bogor yang disampaikan oleh .Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat, pada Rapat Paripuirna tersebut menyebutkan bahwa Rencana Kerja tersebut berpedonam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disingkronkan dengan kondsi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Banmus, sambung Jajat, didapat hasil pembahasan Rencana Kerja berdasarkan Fungsi DPRD antara lain ; A. Pembuat Peraturan Daerah dengan 14 Kegiatan, dianatarnya 1. Penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan naskah akademik Raperda Usul DPRD. 3. Penyiapan Raperda Usul DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Peraturan daerah (Perda). 5. Penyusunan Perubahan Program Pembuat Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021. 6. Pengawasan terhadap penyususnan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota. 8. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda yang telah disetujuai. 9. Sosialisasi Perda Kota Bogor.

Sementara itu, rencana kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020 berdasarkan Fungsi Anggaran, setidaknya ada 19 kegiatan, antara lain ; 1. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. 2. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. 3. Pembahasan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sekaligus pemantauan/Monitoring tindak lanjut terhadap Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor. 4. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2020 dan Prognosia 6 (Enam) Bulan berikutnya. 5. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernura Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 6. Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran ( POKIR ) DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. 7. Pembahasan Rancangan Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021. 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2021. 9. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. 10. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun Anggaran 2020. 11. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan ( PPASP) Tahun Anggaran 2020. 12. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 13. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernura Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 14. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 15. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perwali tentang Penjabaran APBD Kota Bogr Tahun Anggaran 2021. 16. Pembahasan masalah khusus terkait dengan kebijakan anggaran daerah.

Sedangkan berdasarkan fungsi Pengawasan, Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020 mengagendakan sebanyak 11 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain ; 1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. 3.Pengawasan terhadap Pembahasan LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2019. 4. Pengawasan terhadap LKPJ Masa Akhir Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018. 5. Pengawasan terhadap Pembahasan masalah Khusus oleh Alat Kelengkapan DPRD. 6. Hearing/Dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintahan lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. 7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta masalah aktual dan umum lainya. 9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah, dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta peningkatan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 11. Pelaksanaan kegiatan reses. Sementara itu, rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2020 berdasarkan fungsi Kelembagaan tercatat sebanyak 21 kegiatan, antara lain 1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2019. 2. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Alat kelengkapan Dewan (AKD) Tahun Sidang 2019. 3. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2021. 4 Pembukaan Masa Sidang dan Laporan Hasil Kegiatan Reses. 5. Rapat- Rapat Paripurna. 6. Kegiatan Rapat Konsultasi antrara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor. ***

Sinergisitas Antara Kota Dan Kabupaten Bogor

Kota Bogor – Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Bogor telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kerjasama diantara kedua pemerintah daerah itu tertuang di dalam Nota Kesepakatan Bersama 100/2/NK/HUK/2010 dan Nomor 019/KK 5 – Tapem/2010 tertanggal 20 Mei 2010. Nota Kesepalatan Bersama itu terakhir diperbaharui dengan 119/25/XII/KB/KS/2014 dan Nomor 060/KK.24-Pem/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik.

Ruang lingkup kerjasama meliputi 19 bidang. Diantaranya bidang penataaan ruang, lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Kerjasama tersebut dijalin untuk menyusun strategi dan langkah bersama diantara kedua pemerintah daerah, yang mengarah pada upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul di kedua wilayah, akibat interaksi dan mobilisasi masyarakat yang bermukim di kedua wilayah administratif ini.

Misalnya masalah yang timbul dalam urusan transportasi. Kedua pihak perlu bekerjasama, karena gerak aktivitas masyarakat di kedua wilayah tidak dapat dibatasi hanya sebatas wilayah masing-masing. Mereka diantaranya memerlukan pelayanan transportasi yang menghubungkan antara pemukiman, yang rata-rata berada di wilayah kabupaten, dengan pusat berbagai jenis aktivitas yang berada di tengah kota.

Akibatnya tentu banyak permasalahan yang muncul di bidang transportasi. Antara lain masalah kepadatan angkutan umum yang beroperasi di wilayah kota. Sebagian diantara angkutan kota yang beroperasi di wilayah kota adalah angkutan kota dari wilayah kabupaten. Pengurangan angkutan umum dari kabupaten, dinilai bukan solusi utama karena kenyataannya masih masyarakat di kedua wilayah yang memerlukan jasa angkutan tersebut.

Di bidang pendidikan dan pelayanan publik lain seperti kesehatan juga demikian. Tidak mungkin sekolah-sekolah di wilayah kota misalnya menolak siswa dari kabupaten dan sebaliknya. Begitu juga tidak mungkin rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah kota menolak masyarakat kabupaten yang memerlukan pelayanan kesehatan dan sebaliknya.

Belum lagi dalam soal penanganan sampah. Kota Bogor sangat memerlukan bantuan Kabupaten Bogor, terutama dalam penyedian Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Hal itu karena di wilayah kota sudah sulit ditemukan lahan luas yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Kerjasama diantara kedua pemerintah daerah, tidak semata-mata ditujukan untuk menangani masalah. Melainkan juga dimaksudkan untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam memajukan perekonomian kedua wilayah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di kedua wilayah. Diperlukan langkah yang seiring dan sejalan untuk mendorong pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya yang tersedia di kedua wilayah ini.

Setelah 8 tahun kerjasama tersebut dijalin, telah tercapai beberapa hasil. Sedikitnya ada empat hal yang berhasil dicapai. Masing-masing sebagai berikut :

  1. Penyerahan hibah tanah seluas kurang lebih 363 meter pesrsegi beserta bangunan di atasnya seluas 243 meter persegi. Lahan dimaksud berada di Jalan Gedong sawah IV dan diserahkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk perluasan lahan SMP Negeri 2 Bogor.
  2. Pemerintah Kabupaten Bogor menuaikan kewajiban yang sama dengan Pemerintah Kota Bogor dalam hal pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Galuga. Kewajiban dimaksud adalah memberikan kompensasi dampak lingkungan dan ganti untung lahan di wilayah TPAS Galuga.
  3. Promosi bersama penanaman modal di kedua wilayah dalam bentuk pameran dan media promosi bersama tentang penanaman modal.
  4. Promosi bersama dalam bidang pariwisata.

Tentu masih banyak hal lain yang pelu dicapai, untuk meraih tujuan yang dimaksud dari kerjasama ini. Oleh karena itu, baru baru ini, Walikota Bogor dan Bupati Bogor melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan kerjasama diantara kedua belah pihak. Secara administratif kesepakatan kerjasama yang berlaku selama ini akan segera berakhir pada tanggal 6 Juli 2019 mendatang.

Di dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Bogor, antara lain telah disepakati bidang yang dikerjasamakan. Diantaranya bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang transportasi diantaranya akan diupayakan peleburan Terminal Laladon dan Terminal Bubulak sebagai terminal batas kota

Dalam hal pendidikan, diantaranya melakukan singkronisasi terkait berlakunya sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru. Sedangkan di bidang kesehatan, akan diupayakan penyelesaian permasalahan pelayanan pengobatan masyarakat lintas wilayah.

Diharapkan kerjasama yang telah disepakati tidak hanya sekadar sampai di atas nota kesepakatan. Untuk itu perlu konsistensi sikap kedua belah pihak agar dapat menindaklanjuti sampai pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Itulah sinergi yang diperlukan untuk mendorong pengelolaan kedua wilayah ini berjalan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta mendorong terwujudnya pembangunan wilayah yang sukses. Itulah yang ditunggu oleh masyarakat Bogor yang bermukim di kota maupun kabupaten. (adv)

ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR KEBANJIRAN ASPIRASI

Kota Bogor – Kegiatan reses anggota DPRD merupakan bentuk tanggung jawab kepada konstituen dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika masa reses ini diteruskan untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya menjadi sebuah kebijakan publik yang tercantum dalam APBD.
Kemampuan keuangan pemerintah Kota Bogor  yang terbatas dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, mengharuskan pemerintah Kota Bogor mengambil langkah skala prioritas dalam merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan kearifan  semua fihak agar pembangunan dapat berjalan untuk kesejahteraan warga di wilayah Kota Bogor.

Kegiatan reses ini dilakukan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang. Anggota DPRD Kota Bogor telah seselasi meleksanakan reses Ketiga Tahun Sidang 2018 sesuai Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2018. Reses Ketiga Tahun Sidang 2018 telah dilaksanakan pada tangga 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2018 lalu.

Seperti dilaporkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2019, Rabu,  2 Januari 2019. Menyebutkan bahwa, masa reses anggota DPRD Kota Bogor dipergunakan secara perorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya, sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Pada kesempatan reses tersebut, dipergunakan juga oleh anggota DPRD untuk mensosialisasikan kinerja DPRD Kota Bogor selama satu masa sidang, baik kinerja dalam Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, Pengawasan maupun Bidang kelembagaan, ungkap Jajat Sudrajat.

Laporan Hasil Kegiatan Reses anggota DPRD Kota Bogor setebal 16 halaman tersebut, bersisi uraian aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Bogor.  Uraian aspirasi terbut adalah untuk Daerah Pemilihan I Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, antra lain usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 37 unit tersebar disejumlah wilayah Kelurahan. Usulan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebanyak 13 lokasi, Penerangan jalan Umum (PJU) di 22 lokasi, Pembangunan Jalan wilayah Kelurahan tersebar di 30 lokasi, usulan pembangunan saluran air (Drainase) sebanyak 19 unit tersebr di sejumlah wilayah kelurahan.

Sementara itu, Daerah Pemilihan II Kecamatan Bogor Selatan, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Bogor antara lain usulan  pembangunan/perbaikan jalan di 16 titik lokasi tersebar di beberapa wilayah Kelurahan di Bogor Selatan, usulan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di 16 lokasi rawan longsor, Pembangunan Drainasi di 5 titik lokasi, dan pembangunan jembatan di 3 titik lokasi. Sedangkan uraian aspirasi Daerah Pemilihan III Kecamatan Bogor Barat, antara lain ; usulan pembangunan jalan wilayah di 7 titik lokasi, Penerangan jalan Umum di 12  titik lokasi, pembangunan TPT di 4 titik lokasi rawan longsor dan pembangunan Drainase sebanyak 2 unit di 2 titik lokasi.

Uraian aspirasi warga dari Daerah Pemilihan IV Kecamatan Tanah Sareal, antara lain pembangunan jalan umum di 8 titik lokasi, Penerangan jalan umum di 10 titik lokasi, pembangunan/renovasi Tempat Ibadah sebanyak  4 unit,  dan perbaikan drainase di beberapa lokasi diwilayah Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan uraian aspirasi warga dari Daerah Pemilihan V Kecamatan Bogor Utara, antara lain usulan pembangunan jalan wilayah di 30 titik lokasi tersebar di beberapa wilayah Kelurahan, Pembangunan Tembok Penahan Tanah di 10 lokasi rawan longsor, pembangunan Drainase di 10 titik lokasi dan Pembangunan Turap di 13 titik lokasi, Penerangan Jalan Umum di 17 lokasi, dan beberapa usulan pembangunan fasilitas umum lainnya.
Selain itu, uraian aspirasi warga kepada anggota DPRD Kota Bogor  berupa permohonan pembangunan fisik, juga berupa masukan umum, antara lain terkait penanganan tawuran pelajar di Kota Bogor, program penuntasan masalah tanah, program pemberian bantuan yang bermasalah di masyarakat seperti program KIP, KIS, PKH, dan RASTA yang sewaktu waktu akan menjadi boomerang bagi pemerintah, penanganan masalah limbah, masalah sampah dan kesemerawutan lalu lintas di Kota Bogor. Selain itu,  kecepatan Dinas terkait dalam menangani berjangkinya demam berdarah dan sejumlah masalah  lainnya terkait peningkatan kesejahteraan warga kota Bogor. ***

KOMPOSISI AKD DPRD KOTA BOGOR ‘DIROMBAK’

Menghadapi Program Prioritas &  Meningkatkan Fungsi

Kota Bogor – Mamasuki Tahun Sidang 2019 serta guna meningkatkan kinerja, DPRD Kota Bogor melakukan perombakan dan menetapkan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun Sidang  2019. Penetapan Komposisi AKD ini dibacakan pada Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor  Heri Cahyono, S.Hut. MM. Senin 14 Januari 2019.

Penetapan Komposisi AKD tersebut berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 200-1 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun Sidang 2019 dan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 200-2 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE.AK menyebutkan bahwa perubahan komposisi AKD ini merupakan rotasi biasa dan rutin setiap satu tahun sekali. “Kami memiliki kesepakatan setiap satu tahun sekali dilakukan rotasi, supaya masing-masing anggota DPRD merasakan  tugas  disetiap fungsinya,” ujar  H.Untung W Maryono, SE. AK.
Komposisi AKD ini, sambung Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. merupakan kesepakatan masing-masing Fraksi, artinya rotasi AKD dilakukan atas kesepakatan bersama, setiap Fraksi menyetujuai penempatan masing-masing anggotyanya. Memasuki Tahun Sidang 2019 ini sejumlah program prioritas menjadi target untuk diselesaikan, baik pada fungsi legiaslasi, pengawasan maupun budgeting, tutur H.Untung W Maryono, SE.AK.

Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor  200-1 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun Sidang 2019, masing-masing 1. Komisi-Komisi terdiri dari a. Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum).  b. Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan). c. Komisi III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan). d. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat). 2. Badan Pembentukan Perda, 3. Badan Anggaran dan 4. Badan Kehormatan
Komposisi AKD tersebut selengkapnya adalah ; KOMISI I  (Bidang Pemerintahan dan Hukum), Ketua  dijabat  Ahmad Aswandi, SH. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Wakil Ketua ; HR.Oyok Sukardi, SE. MM (Fraksi Partai Golkar) dan Sekretaris dijabat  Abuzar, SE. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) serta 8 orang anggota masing-masing Ujang Sugandi (Fraksi PDI Perjuangan), Christian (Fraksi PDI Perjuangan, Jenal Mutaqin, SH. ( Fraksi Gerakan Indonesia Raya), Riana Puspitasari (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), R.Dodi Setiawan, SH (Fraksi Partai Demokrat), Faisal Alatas, S.Si., Apt (Fraksi Partai Harti Nurani Rakyat), Didin Muchidin, Bc. Hk (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa) dan  Jatirin (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

KOMISI II  (Bidang Perekonomian dan Keuangan) Ketua dijabat Eddy Gunawan (Fraksi PDI Per-juangan), Wakil Ketua ; H.Mulyadi, SH (Fraksi Partai Demokrat),  Sekretaris dijabat Edy Darmwansyah, SH  (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa) dan 7 orang anggota masing-masing Hj. R. Laniasari (Fraksi PDI Perjuangan), H.Atmadja, SE(Fraksi Partai Golkar), HM. Idris (Fraksi Gerakan Indonesia Raya), H.Najamudin, M.PD.I (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), H.Andi Surya Wijaya, SH ( Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Eny Indari, SH  (Fraksi Partai Demokrat) dan Ir.Mardinus  Haji Tulis (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).

KOMISI III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan ) Ketua dijabat oleh Drs.Mahfudi Ismail (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) , Wakil Ketua ;  Anita Primasari Mongan, SH. MSi   (Fraksi Partai Demokrat), Sekretaris ;  Eka Wardana, SIP  (Fraksi Partai Golkar) dan 7 orang anggota masing-masing Rusmiati Ningsih, SH  (Fraksi PDI Perjuangan), Ence Setiawan (Fraksi PDI Perjuangan), H.Murtadlo, S.Pdi,S.Sos, MSi (Fraksi Partai Golkar), Teguh Rihananto, S.AP (Fraksi Partai Keadilan Sehtera),  Ardiansyah (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan),  Sendy Pratama, SH (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) dan  Sofian, SE (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

KOMISI IV  (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Ketua dijabat oleh  Adityawarman Adil, S.Si (FraksiPartai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua ;  Ahmad Ramdhoni, S.Ag (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa), Sekretaris ; Atty Somadikarya (Fraksi PDI Perjuangan) dan 7 orang anggota masing-masing Yus Ruswandi, SE (Fraksi Partai Golkar), Hj.Ade Askiah, SH (Fraksi Gerakan Indonesia Raya),  HM. Zaenal Abidin (Fraksi Gerakan Indonesia Raya),  Achmad Ubaidillah, S.Hum (Fraksi Persatuan Pembangunan),  Bambang Dwi Wahyono, SH (Fraksi Partai Demokrat),  Sumiati Eneng (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) dan  H.TB.Alex Solihin, SH (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

Sementara itu, Ketua BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Bapemperda) dipercayakan kepada  Rusmiati Ningsih, SH. sedangkan  Yus Ruswandi, SE dipercaya menjadi Wakil Ketua.  Sedangkan 9 orang lainnya sebagai anggota masing-masing  Eddy Gunawan, Jenal Mutaqin, SH,  Teguh Rihananto, S.Ap., Riana Puspitasari, H.Mulyadi,SH., Sendhy Pratama, SH., Didin Machfudin, Bc. Hk., Edy Darmawansyah, SH. dan Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Bukan Anggota.
BADAN ANGGARAN, Ketua dijabat oleh H.Untung W Maryono, SE.AK,  didamping oleh 3 orang Wakil Ketua masing-masing Heri Cahyono, S.Hut, MM., Sopian, SE. dan Jajat Sudrajat. Sedangkan anggota  Badan Anggaran masing-masing Ujang Sugandi, Hj.R Laniasari, Atty Somadikarya, H.M.Idris, H.M.Zaenal Abidin, H. Atmadja, SE., HR.Oyok Sukardi, SE. MM., Adityawarman Adil, S.Si., H. Najamudin, M.Pd.I., Ahmad Aswandi, SH., H. Andi Surya Wijaya, SH., R. Dodi Setiawan, SH., Bambang Dwi Wahyono, SH., Sumiati Eneng,  Ir. Mardinus Haji Tulis, Ahmad Ramdhoni, S.Ag., H.Tb.Alex Solihin, SH. dan Sekretaris DPRD sebagai Sekrtetaris Bukan Anggota.

BADAN KEHORMATAN Ketua dijabat oleh Faisal Alatas, S.Si, Apt. dan Wakil Ketua dipercayakan kepada Christian, sedangkan anggota Badan Kehormatan masing-masing H. Murtadlo, S.Pdi, S. Sos, MSI., Drs. Mahfudin Ismail, dan Abuzar, SE.

Sedangkan Komposisi BADAN MUSYAWARAH  (Banmus) DPRD Kota Bogor berdasarkan Keputusan  DPRD Kota Bogor Nomor : 200-2 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019 adalah sebagai berikut : Ketua dijabat oleh H.Untung W Maryonol, SE. Ak. didampingi  oleh tiga orang Wakil Ketua masin g-masing   Heri Cahyono, S.Hut. MM., Sopian, SE. dan Jajat Sudrajat. Sementara anggota masing-masing Hj. R.Laniasari, Ence Setiawati, Atty  Somadikarya, Drs. Mahfudi Ismail,  Ade Askiah, SH., HR.Oyok Sukardi, SE. MM., Eka Wardana, SIP, Teguh Rihananto, S. AP., Abuzar , SE, Achmad Ubaidillah, S.Hum.,  Ardiansyah. Anita Primasari Mongan, SE, MSi. Eny Indari, SH, Sumiati Enang, Faisal Alatas, S.Si, Apt., Sofian, SE., Jatirinn dan Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris bukan anggota. ***

Atas Izin Dokter Disabilitas Mental Bisa Ikut Mencoblos

Kota Bogor – Maraknya informasi orang gila jadi pemilih saat Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang, disikapi senyum oleh Samsudin Ketua Komisioner KPU Kota Bogor.

Ketua Komisioner Kota Bogor Samsudin mengatakan disabilitas mental atau orang gila dikatagorikan ada 2, pertama adalah orang gila yang menggelandang dijalan dan kedua adalah orang gila yang memiliki keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang jelas dikota bogor.

“Mereka yang kita data adalah disabilitas mental yang jelas NIK dan memiliki keluarga, sementara yang menggelandang dijalan tidak kami data,” ujarnya,  Selasa (29/01).

Menurutnya pendataan ini penting bagi mereka penderita disabilitas mental selain untuk kebutuhan BPJS merekapun punya hak politik dan hak mereka dijamin oleh konstitusi tapi khusus penderita disabilitas mental harus ada izin Dokter.

“Mereka nyoblos harus ada rekomendasi dokter dan diantar oleh keluarga, jika hasil pemeriksaan sehat, ya diperbolehkan, jadi gak sembarangan ikut mencoblos, !” ungkapnya sambil tersenyum.

Ditegaskannya pada Pemilu 2014 ada 232 penderita disabilitas mental dirumah sakit marzuki mahdi yang terdaftar menjadi pemilih, namun saat hari pencoblosan hanya ada 33 orang direkomendasikan oleh dokter untuk ikut mencoblos.  (boy)

DPRD TETAPKAN RAPERDA PERUBAHAN RTRW

Payung Hukum Penyususnan Peraturan Zonasi Sebagai Alat Pengendali Ruang

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripuran DPRD Kota Bogor dipimpina Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut. MM, Jum’at 28 Desember 2018.

Memang Kota Bogor telah mengalami banyak perkembangan. Seiring dengan perkembangan Kota ini, ada berbagai persoalan serius yang juga muncul. Persoalan-persoalan tersebut membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang ada sudah tidak relevan lagi. DPRD Kota Bogor menetapkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 20111 tentang RTRW menjadi Peraturan Daerah adalah langkah cerdas, mengingat perkembangan pembangunan di Kota ini cukup signifikan.

Seperti diutarakan Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Perubahan RTRW , HR. Oyok Sukardi, SE. MM. bahwa Pembahasan Raperda tersebut dilakukan secara hati-hati, karena menyangkut wujud Kota Bogor kedepan. Pembahasan Raperda tersebut, sambung Oyok Sukardi, sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun. Pembahasan Raperda ini sangat istimewa. Dikatakan demikian, karena disamping membahas secara aspek hukum, juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat. Pembahasan Raperda tersebut juga disesuaikan dengan pihak Propinsi Jawa Barat, tuturnya.

Namun yang terpenting, kata Oyok Sukardi, Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tersebut, tidak berbenturan dengan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, selain itu, Perda RTRW Kota Bogor ini, juga tidak berbenturan dengan Tata Ruang Nasional, ungkap Politisi Partai Golkar ini.

“Semua terintegrasi dengan baik, artinya jangan sampai RTRW Kota Bogor berbenturan dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional. Makanya harus hati-hati dalam pembahasannya,” ujar Oyok Sukardi.

Lebih jauh Oyok menjelaskan, bahwa tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan Raperda tersebut sejak Raperda ini disampaikan ke DPRD pada awal Mei 2018 lalu, antara lain eksepose pihak pemerintah Kota Bogor di hadapan Anggota DPRD, pertemuan dengan stakeholder dari berbagai lapisan yang berkepentingan antara lain Tokoh masyarakat, Para pelaku usaha, utusan dari sejumlah perguruan tinggi, para ahli, para ketua RT serta RW dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat. Raperda RTRW ini hanyalah rencana makro dan sebagai payung hukum untuk penyusunan peraturan zonasi sebagai alat pengendali ruang. Sedangkan untuk kawasan atau zonasi nanti akan dituangkan pada Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor, ungkap Oyok Sukardi.

Menurut Oyok Sukardi, dalam rangka menata transportasi, dalam Raperda ini telah dipertegas dengan struktur jaringan jalan baru. Raperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 juga menetapkan sistem jaringan prasarana kota. Jaringan prasarana kota tersebut, meliputi rencana pengembangan sistem jaringan listrik, rencana pengembangan jaringan gas, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah, rencana sistem pengembangan jaringan persampahan, rencana pengembangan sistem drainase dan rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur, ungkapnya.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diusulkannya Raperda Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi, menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor 11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.

Adapun tujuan dari Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor ini, yakni agar tersusunnya rencana penataan ruang dan wilayah Kota Bogor yang lebih spesifik sebagai Kota Jasa dan Pemukiman. Kendati begitu tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka Berwawasan Lingkungan. Selain itu, perubahan RTRW mengarah juga pada upaya memperkuat Pusat Kota sebagai wilayah pusaka sehingga perlu adanya aksi untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut dan pendayagunaannya sebagai potensi ekonomi daerah. (adv***)

DPRD KOTA BOGOR TETAPKAN RENCANA KERJA TAHUN SIDANG 2019

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor pada Jum’at 28 Desember 2018 telah menggelar Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Heri Cahyono, S.Hut. MM dengan mengagendakan antara lain menetapkan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019. Rencana Kerja tersebut berisi program kegiatan DPRD selama kurun waktu tahun 2019. Program dan kegiatan Tahun Sidang 2019 tersebut terbagi dalam 4 Bidang . 1. Bidang Legislasi, 2. Bidang Penganggaran, 3. Bidang Pengawasan, dan 4. Bidang Kelembagaan.
Program dan Kegiatan Bidang Legislasi terdiri dari 14 kegiatan, yakni 1. Kegiatan penysusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan naskah akedemik rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 3. Penyiapan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda. 5. Penyusunan perubahan program Pembentukan Perda Tahun 2019. 6. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020. 7. Pengawasan terhadap penyususnan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota dan Keputrusan Wali Kota. 8. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancanagan Perda Kota Bogor yang telah disetujui. 9. Sosialisasi Peraturan Daerah. 10. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor. 11. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan. 12. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. 13. Kunjungan Kerja dalam rangka meningkatkan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. 14. Kegiatan Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat dibidang legislasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sementara itu, Program dan kegiatan Bidang Penganggaran meliputi 17 kegiatan, terdiri dari 1. Pembahasan Rancangan Perda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 2. Pembahasan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sekaligus Pemantauan/Monitoring tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor. 3. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2019 dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya. 4. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 5. Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 6. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 7. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019. 10. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 11. Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 12. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 13. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwali tentang penjabaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 14. Pembahasan Masalah khusus terkait dengan kebijakan program daerah. 15. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang anggaran. 16. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran. 17. Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat di bidang anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sedangkan program kegiatan Bidang Pengawasan meliputi 10 kegiatan, terdiri dari 1. Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan, 2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi, 3. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Periode Tahun 2014 – 2019. 4. Kegiatan Pembahasan masalah khusus oleh Alat Kelengkapan DPRD, 5 Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya serta organisasi kemasyarakatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, 6. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pengawasan, 7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peninjauan masalah aktual dan masalah umum lainnya, 8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta peningkatan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 9. Menerima, menampung serta membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, 10. Pelaksanaan kegiatan Reses.

Program dan kegiatan Bidang Kelembagaan DPRD Kota Bogor menetapkan sebanyak 19 kegiatan, terdiri dari 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. 2. Penyususnan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020. 3. Pembukaan Masa Sidang dan Laporan Hasil Kegiatan Reses. 4. Rapat-Rapat Paripurna. 5. Kegiatan Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor. 6. Kegiatan koordinasi antara DPRD dengan Kota/Kabupaten, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor. 7. Kegiatan Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia. 8. Mengikutsertakan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya dalam Seminar, Lokakarya, wokshop dan Diklat lainnya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD. 9. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musayawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. 10. Kegiatan Pimpinan DPRD menjadi juru bicara DPRD. 11. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental. 12. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD. 13. Kegiatan menerima kunjungan kerja dari daerah lain. 14. Pengawasan Badan Kehormatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. 15. Kegiatan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD dan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji. 16. Pengawasan terhadap kehadiran Pimpinan SKPD dalam Rapat-Rapat DPRD yang dilaporkan setiap penutupan Masa Sidang. 17. Kegiatan Olah Raga Pimpinan dan Anggotra DPRD beserta Sekretariat. 18. Kegiatan Pembinaan Kerohanian Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD. 19. Penutupan Masa Sidang dan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE. AK. rencana kerja tersebut, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disingkronkan dengan kondisi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Bogor. “Dengan dukungan seluruh stakeholders Kota Bogor, kami optimis Rencana Kerja DPRD Kota Bogor ini akan dapat direalisasi dengan optimal sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bogor,” ujar Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. (adv***)

Persiapkan Generasi Muda Kreatif, PSI Gelar Kelas Solidaritas

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kelas Solidaritas di Bogor sebagai upaya nyata pemberdayaan anak muda meningkatkan kemampuannya di bidang keterampilan kreatif. Kelas Solidaritas PSI di Bogor ini adalah kelas penutup untuk Solidarity Tour Jawa Barat.

PSI memilih kelas solidaritas sebagai program kampanyenya, ditujukan agar bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi para anak muda. “PSI memilih kampanye yang berbeda, tidak seperti Parpol lain yang hanya mengadakan konser musik sesaat. Kami justru meggelar kelas kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mengasah kemampuan kreatifnya,” ucap Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Kamis 17 Januari 2019.

Kelas Solidaritas penutup tur Jawa Barat ini diselenggarakan di Hotel Salak Padjadjaran. “Lima kelas solidaritas di Solidarity Tour semuanya diisi oleh sejumlah pakar di bidang kreatif,” kata Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari di tempat yang sama.

Harapannya, anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas sehingga tak hanya menerima ilmu tapi nanti juga bisa diterapkan, terlebih lagi bisa membantu untuk membantu menggapai profesi kreatif yang sesuai passion. “Semoga anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas ini, ilmunya bisa diterapkan, dan bisa menggunakannya untuk menghasilkan karya,” ucap Suci Mayang yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Ciaanjur).

Dalam Kelas Solidaritas di Bogor, PSI membuka lima Kelas Solidaritas yang bisa diikuti oleh umum yaitu kelas Digital Marketing, Startup, Make Up, Creative Writing, dan Handphone Photography.

Solidarity Tour PSI Jawa Barat diselenggarakan selama enam hari di Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor. (sci)

Ketua MUI Kota Bogor, PSI Harus Jadi Garda Terdepan dalam Perangi Korupsi

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diberi pesan oleh Ketua MUI Kota Bogor, KH. Mustofa Abdullah bin Nuh untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan KH Mustofa Abdullah dalam kunjungan PSI ke kediamannya, Kamis 17 Januari 2019.

“Saat ini Indonesia sedang terjangkit dua penyakit, korupsi dan campur tangan asing yang berusaha ingin memecah belah NKRI. Dengan mentalitas PSI yang masih fresh, saya harap PSI dapat menjadi garda terdepan memerangi korupsi,” ucap KH Mustofa Abdullah bin Nuh.

Hal ini sejalan dengan apa yang selalu diperjuangkan PSI, yaitu memerangi korupsi dan intoleransi. Caleg PSI DPR RI dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, Suci Mayang Sari, mengatakan, “PSI merupakan partai yang memiliki DNA kebajikan dan keberagaman, yang kemudian kami turunkan ke dalam dua perjuangan utama PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi.”

Sebagai bentuk komitmen PSI dalam memerangi korupsi khususnya dalam tubuh DPR, PSI berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan berfungsi untuk mengawasi kinerja caleg PSI.

“Jika kami diberi kesempatan masuk parlemen, nantinya kami akan membuat aplikasi yanng berfungsi untuk mengontrol kinerja caleg PSI terpilih. Kami berharap ini akan menjaga kinerja mereka dan mencegah mereka dari praktik korupsi karena rakyat yang akan menjadi pengawas secara langsung,” tambah Suci Mayang Sari yang juga menjadi Bendahara Umum DPP PSI.

Melalui aplikasi ini, konstituen juga dapat memberikan penilaian terhadap caleg di daerah pemilihan mereka. Dengan ini PSI berharap aplikasi ini nantinya dapat menjadi penghubung caleg terpilih dengan konstituen mereka sekaligus memacu mereka untuk meningkatkan kinerja.

Kunjungan ke kediaman KH. Mustofa Abdullah bin Nuh adalah salah satu rangkaian dari Solidarity Tour Jawa Barat yang sudah digelar sejak 12 Januari. Solidarity Tour sudah mengunjungi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, dan mengakhiri perjalanan di Bogor pada tanggal 17 Januari 2019. Solidarity Tour bertujuan memperkenalkan PSI kepada masyarakat luas sekaligus untuk menangkal hoax dan fitnah yang ditujukan kepada Joko Widodo. (sci)