Siapkan Program Pro Rakyat, DID Optimis Menangkan Pilwalkot Bogor

KOTA BOGOR – Hari pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikot Bogor hanya menghitung hari,  yakni pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Jika warga Kota Bogor menginginkan perubahan yang berpihak pada masyarakat kecil, tentu saat pencoblosan nanti sebagai pilihan yang tepat pastinya coblos nomor 4, hal itu dikatakan Calon Walikota (Cawalkot) Bogor, Dadang Iskandar Danubrata di Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Jalan Ahmad Yani II Nomor 4, Tanahsareal, Senin (18/6).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga calon kepala daerah nomor urut 4 ini ternyata sudah menyiapkan beragam program untuk merubah wajah kota hujan. Menurut Dadang, tentunya pembangunan yang menjadi prioritas bukan menekankan pada infrastruktur mempersolek taman kota. Namun, pemberdayaan sumber daya manusia serta sejahterakan masyarakat kecil yang selama ini terkesan haknya kerap “terlupakan”.

“Kesehatan gratis berbasis KTP, menjadi salah satu program saya. Dan, itu sering sosialisasikan pada warga saat blusukan,” kata Dadang membuka obrolan saat diwawancarai.

Dikatakan Dadang, jika dirinya dipercaya oleh masyarakat Kota Bogor nantinya, akan menyiapkan ambulans yang memiliki peralatan layaknya ICU untuk warga yang terkena serangan jantung. Hal itu disebutnya sebagai upaya dini penanganan medis terhadap penyakit jika terkendala macet di jalan.

“Penyediaan ambulans siaga di tiap kecamatan atau kelurahan tergagas dari masukan warga saat berkunjung menjenguk warga yang sakit beberapa waktu lalu. Terkait keterbatasan kamar kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kerap kali dikeluhkan masyarakat, program kami yakni membangun RSUD Tanpa Kelas. Tujuannya, agar masyarakat tak mampu segera bisa ditangani tanpa ada sebutan kelas VIP, kelas I, II dan III,” tuturnya.

Saat ditanya terkait menyejahterakan masyarakat Kota Bogor, Dadang kembali mengingatkan, dirinya dan pasangannya Sugeng Teguh Santoso sudah menyiapkan Program Setara atau Setahun 50 Juta Satu RT.

“Nantinya setiap RT akan diberikan dana untuk membangun wilayahnya sendiri. Setahun satu RT Rp 50 juta, 4000 RT jadi 200 miliar, verifikasi dan ada profosalnya, kita latih dulu bimtek, bimbingan teknis, Jadi memberi stimulan, pada konunitas terkecil ada pergerakan ekonomi,” katanya.

Dadang merinci, kucuran bantuan dalam bentuk uang tunai itu nantinya digunakan untuk 50 persen infrastruktur, serta sisanya pemberdayaan warga, hingga membantu keluarga pra sejahtera.

“Ya intinya mengentaskan kemiskinan satu diantara program utama kita, jadi dana itu bisa dipakai bangun MCK, fasilitas umum, sanitasi, RTLH dan lainnya,” pungkasnya. (boy)

DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PERUBAHAN RTRW KOTA BOGOR

Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Ditarik

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031, menyusul disampaikannya Raperda tersebut oleh pihak Pemerintah Kota Bogor dan telah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun tentang RTRW 2011 – 2031. Sedangkan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ditarik.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE AK. Rabu 2 Mei 2018. Selain Raperda tersebut, Pemerintah Kota Bogor juga menyampaikan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan beberapa ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor kali ini, juga mengagendakan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor tentang Penarikan Kembali Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Perturan Zonasi.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor 11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 sampai 2031.

Terkait Penarikan Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, Pansus Pembahas Raperda tersebut melaporkan bahwa Pansus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ; Rapat internal Pansus dalam rangka penyususnan jadwal kegiatan (20 januari 2016), koordinasi dan konsultasi ke Gubernur Jawa Barat di Bandung (1 Pebruari 2016), Koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta (2 Pebruari 2016), Rapar Kerja Pansus bersama Pemerintah Kota Bogor (30 April 2018).

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan Pansus, dapat diambil beberapa kesimipulan bahwa, jika memang ada rencana perubahan RTRW dalam satu daerah, maka sebaiknya pembahasan terhadap Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi menunggu hasil perubahan/evaluasi RTRW terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar terjadi sinergitas antara RTRW dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Sinergitas perlu dilakukan mengingat keterkaitan antara RTRW dan RDTR, dimana rencana detai tata ruang diturunkan dari RTRW dengan skala yang lebih detail lagi. Peta RTRW berskala 1:50.000 untuk Kabupaten Bogor dan skala 1:25.000 untuk Kota Bogor. Dengan ketelitian tersebut membuat RTRW dinilai belum efektif digunakan sebagai instrument pembangunan, maka perlu disusun RDTR dengan ketelitian 1:50.000 agar dapat digunakan sebagai pedoman teknis dalam pembangunan.

Raperda RTRW Kota Bogor saat ini sedang ditinjau kembali dan masih dalam proses pembahasan perubahan di DPRD. Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Umum Tata Ruang dilakukan secara hirarki, sedangkan Raperda DRTR dan Peraturan Zonasi yang disampaikan pada akhir tahun 2015 silam sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan perubahan RTRW. Berdasarkan pertimabangan itu dan persetujuan antara Pansus bersama Pemerintah Kota Bogor, maka memutuskan untuk melakukan penarikan kembali Rancangan Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. (adv)

DID – STS Ajak Komponen Bangsa Bersatu Lawan Terorisme

Kota Bogor – Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Bogor yang juga Calon Walikota (Cawalkot) Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengutuk keras aksi teror bom di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/05).

Cawalkot nomor urut 4 ini mengatakan, terkait dengan serangan bom dan aksi teror yang terjadi di tiga gereja di Surabaya yang menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerusakan, ia menyampaikan teror bom ini jelas ditujukan untuk menebar ketakutan dan kepanikan di tengah kondisi politik nasional yang sedang bergolak. “Siapapun pelaku kejahatan kemanusiaan seperti ini adalah serangan yang membahayakan kehidupan kebangsaan yang damai dan toleran,” tegas cawalkot yang akrab disapa kang Dadang, Minggu (13/05)

Karena itu, sambungnya, saya, Dadang Iskandar Danubrata, atasnama Cawalkot Bogor yang berpasangan dengan Sugeng Teguh Santoso sekaligus Ketua PDI Perjuangan Kota Bogor menyampaikan, mengutuk keras tindakan teror yang tidak berperikemanusiaan ini. “Dan, saya mengajak masyarakat tunjukkan bahwa teror yang mereka lakukan tidak akan mampu merebut kedamaian dan cintah kasih yang telah kita pupuk sejak memutuskan menjadi negara bangsa Indonesia,” katanya.

Menurutnya tindakan teror tersebut, adalah tindakan biadab, tidak berperikemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh ajaran agama. “Kami, juga menyampaikan rasa duka yg mendalam bagi para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Serta, mengharapkan aparat keamanan untuk segera menangkap para pelaku dan segera mengungkap jaringannya. Kami meminta aparat keamanan untuk meningkatkan upaya pencegahan agar peritiswa yang sama tidak terulang kembali di bumi Pancasila,” ucapnya.

Selain itu, masih kata Dadang, pihaknya mengajak pada setiap komponen bangsa untuk bersatu melawan terorisme. “Siapapun kita, para Pancasilais, para bhinekais, agar tidak pernah takut terhadap para teroris yang ingin menghancurkan Negeri Pancasila. Kami, juga mengajak seluruh umat beragama menjaga persaudaraan, mempererat persatuan, dan memperkuat kohesi sosial. Sehingga tujuan utama dari terorisme untuk memecah belah bangsa tidak bisa terwujud,” pungkasnya. (ded)

Kenapa Dadang – STS Harus Menang, Ini Kata Abdi Yuhana ..

Kota Bogor – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdi Yuhana mengajak warga Kota Bogor pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dadang Iskandar Danubrata dan Sugeng Teguh Santoso untuk memenangkan Pilkada Kota Bogor.

“Saya mengajak warga Kota Bogor untuk menjemput perubahan dengan memilih pasangan dadang – sugeng calon pemimpin yang bersih,” kata Abdi dalam orasi politiknya di gelaran kampanye akbar, dilapangan Semeru, Sabtu (12/5/2018).

Menurut Abdi, kenapa warga Kota Bogor harus memilih pasangan nomor 4 Dadang – Sugeng,  menurutnya pasangan nomor empat adalah pasangan yang bersih, memiliki program pro rakyat,  pasangan yang berbudaya relijius dan pemimpin yang nasionalis dan toleran.

“Dengan program berbasis 50 juta per RT, maka program pembangunan diwilayah akan bergerak dan akan berimbas menurunkan angka pengangguran dikota bogor,” tegasnya.

Dalam kesempatan inipun politisi banteng muda Jawa Barat ini menegaskan, Kota Bogor yang pernah mendapat kota yang intoleran  kedepan harus menjadi kota yang aman,  nyaman dan damai untuk semua masyarakatnya tanpa membedakan ras,  suku dan agama.  (ded)

Jelang Puasa, Ribuan Pendukung Dadang – STS cucurak Bareng Dikampanye Akbar

Kota Bogor – Sebagai simbol kebersamaan,  ribuan pendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor nomor urut empat (4) Dadang – STS menyantap nasi liwet dalam kegiatan kampanye akbar yang digelar dilapangan semeru Kota Bogor,  Sabtu (12/04).

Calon Walikota Bogor nomor urut empat yang akrab disapa DID ini mengatakan, ngaliwet ini sesuai dengan motto paslon empat yakni Bogor bersama, jadi apapun itu kita akan selalu bersama dengan rakyat. “karena kita hadir untuk rakyat, seperti hal-nya ngeliwet ini, kita makan bersama di daun yang sama dan bersama-sama,” ujar Dadang saat menyantap liwet bersama dengan ribuan relawan dan juga pendukungnya dari unsur partai pengusung.

Senada dikatakan Wakil Dadang Danubarata, Sugeng Teguh Santoso. Menurut pria berpeci hitam itu, ngeliwet adalah simbol kebersamaan gotong royong, mulai dari belanja, masak dan makannya pun bersama.

“Ini pula yang akan kita terapkan nanti di masa kepemimpinan, yaitu selalu mengedepankan kebersamaan bersama-sama, karena kedua partai pengusung kami selalu mengedepankan gotong royong,” tegas pria berprofesi Advokat itu.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan paslon DID-STS, Rusmiati Ningsih mengatakan, gelaran ngaliwet akbar ini selain bertujuan mengedukasi warga untuk selalu bergotong royong, itupun dilakukan semata-mata untuk menggapai kemenangan haruslah di tunjukan dengan kerja keras yang oftimal.

“Sekuat-kuatnya kita gotong royong dan sekeras-kerasnya kita kerja itu untuk menggapai kemenangan pemimpin dalam kebersamaan,” pungkasnya. (ded)

Ingin Walikota Baru, Ribuan Pendukung Dadang – STS Penuhi Lapangan Semeru

Kota Bogor – Kampanya akbar pasangan calon walikota dan wakil walikota bogor nomor urut empat (4) Dadang – Sugeng digelar dilapangan semeru kota bogor, Sabtu (12/4).

Ribuan kader Partai PDI Perjuangan, PKB dan relawan ikut hadir memeriahkan jalannya kampanye yang diisi dengan senam pagi,  orasi politik,  hiburan dan diakhiri dengan ngaliwet bareng.

“Yang hadir disini hanya perwakilan saja, dan Alhamdulillah ribuan pendukung dan simpatisan dadang – sugeng hadir, ” ujar Ketua Tim Kampanye Rusmiati Ningsih, Sabtu, (12/04).

Sementara beberapa warga yang juga relawan Dadang – STS menegaskan, kehadirannya diacara kampanye akbar ini merupakan harapannya agar Kota Bogor memiliki pemimpin baru. “Saya ingin kota bogor lebih baik dan memiliki walikota baru yang pro rakyat,  dan dadang – sugeng pilihan yang tepat,” ungkap Eti salah seorang relawan asal bogor barat.

Selain ribuan pendukung nomor empat Dadang – Sugeng, hadir beberapa jurkam dari DPRD Kota Bogor, DPRD Jawa Barat dan DPR RI. (de)

Dinilai Berbohong, DPRD Ancam Interplasi Bima Arya

Kota Bogor – Pernyataan calon petahana Bima Arya dalam debat publik walikota dan walikota Bogor di salah satu stasiun TV nasional pada akhir pekan lalu, yang menyebut dewan menolak penganggaran pembangunan 300 ruang rawat inap RSUD berbuntut panjang. Pasalnya, Bima berpotensi untuk dihadiahi interpelasi hingga hak angket.

“Saat rapat pembahasan Pansus LKPJ Walikota Bogor, kami menyoroti soal pernyataan Bima yang menurut saya pribadi adalah kebohongan yang mesti diklarifikasi. Atas dasar itu, kami akan meminta pimpinan DPRD membuat surat resmi secara kelembagaan untuk meminta klarifikasi Bima,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya kepada wartawan, Senin (7/5).

Menurut Atty, permintaan klarifikasi tersebut dapat dibuat dalam format politis, baik dalam bentuk hak interpelasi ataupun angket. “Bisa bermuara ke interpelasi ataupun angket, tetapi harus melalui mekanisme musyawarah di Bamus,” tegasnya.

Atty menegaskan, secara logika dewan takkan mungkin tak menyetujui penganggaran pembangunan 300 ruang rawat inap RSUD, sebab pihaknya telah berupaya kembali mengusulkan anggaran, namun ditolak eksekutif dengan alasan tak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kami anggarkan, tapi ditolak karena alasannya tak masuk RKPD. RSUD gagal lelang Juli 2017, kenapa tak diantisipasi dengan dimasukan RKPD, sedangkan Masjid Agung dimasukan dalam RKPD. Ada apa ini?,” jelasnya.

Atty menegaskan, tak seharusnya Bima menyalahkan dewan akibat gagalnya pembangunan 300 ruang rawat inap RSUD. “Gagal lelang itu ranah pemkot, bukan urusan DPRD,” ucapnya.

Sementara saat disinggung mengenai subsidi PDJT, Atty menyatakan bahwa subsidi memang tidak disetujui DPRD karena tidak ada payung hukumnya. “Tidak ada dalam aturan subsidi kepada BUMD, jangan sampai kasus berujung hukum seperti kasus pembebasan lahan Angkahong,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Jajat Sudrajat mengaku bahwa hingga kini belum ada klarifikasi dari Bima Arya terkait pernyataannya pada salah satu stasiun tv swasta. “Kami menyerahkan kepada Banmus untuk dibahas besok (hari ini, red). Apa yang dikatakan Bima tak sesuai dengan fakta,” katanya. (de)

Peduli Lingkungan STS ‘Bebersih Situ Gede’ Bersama Warga

Kota Bogor – Sugeng Teguh Santoso Calon Wakil Walikota Bogor nomor urut 4, didampingi puluhan relawan berkaos ungu dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Bogor Barat PDI Perjuangan pagi tadi menggelar kegiatan “bebersih situ” di Danau Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (3/5/2018).

Dimulai pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan 5 sampan terbuat dari bambu, Sugeng Teguh Santoso dan Ketua PAC Bogor Barat, Umar Sanusi serta sejumlah relawan terlihat menyisir sampah disepanjang danau yang menjadi kawasan wisata tersebut.

Beberapa relawan diantaranya terlihat ada yang ikut menyelam hanya untuk memungut sampah didalam danau kecil yang memiliki luas 6 hektar dan kedalaman air hingga 6 meter. Sejumlah sampah yang didominasi dari bahan plastik tersebut dikumpulkan oleh para relawan untuk selanjutnya dibuang ke tempat sampah.

“Tema kampanye kami selaras dengan KPU yakni memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat dan menyelesaikan masalah daerah. Kegiatan “bebersih setu” ini, selain untuk menjaga lokasi wisata bersih, juga mengedukasi warga agar tidak membuang sampah sembarangan,” kata pria yang berpasangan dengan Dadang Iskandar Danubrata saat diwawancarai di Setu Gede.

Sugeng menambahkan, Danau Situ Gede merupakan tempat wisata yang paling dekat dengan pusat Kota Bogor. “Sepatutnya kebersihan lingkungan danau dijaga. Tak hanya itu, idealnya Situ Gede harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik wisata dan tentunya bisa mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bogor,” imbuh Sugeng usai memungut sampah menggunakan rakit dilingkungan danau.

Dikatakan Cawawalkot Bogor, menjaga warisan budaya tradisional bukan hanya mencakup pengembangannya tapi juga pemanfaatan sehingga tercipta nilai tambah.  “Pengembangan dan pemanfaatan budaya tradisional dalam bidang pariwisata perlu berkembang pesat. Sektor pariwisata di Kota Bogor harus bisa mengundang ketertarikan wisatawan terhadap wisata berbasis budaya tradisional. Dan, harus bisa memiliki daya saing yang selama ini di dominasi Bali dan Jogyakarta. Jadi, juga perlu ditunjang fasilitas pendukung,” ujarnya.

Sugeng juga mengkritisi, idealnya di lokasi wisata juga perlu dilengkapi ragam kuliner hingga cinderamata berbasis tradisi. Dengan demikian, warga setempat juga bisa ikut berdaya. “Selain itu, sejatinya pemerintah daerah idealnya juga bisa menata jasa wisata, dilengkapi penginapan hingga tempat makan dengan konsep budaya tradisional. Jadi, diperlukan terobosan, salah satunya seperti membangun pariwisata desa atau kampung. Untuk membangun wisata berbasis desa, pendekatan pembangunan pariwisata harus ditumpukan pada tujuan ingin menyejahterakan warga. Oleh karena itu, maka pelaku atau subyek utama dari kegiatan dan program harus warga desa itu sendiri,” ujar cakada usungan PDI Perjuangan dan PKB Kota Bogor tersebut panjang lebar.

Sebagai informasi, Danau Situ Gede dahulunya, sebelum di jadikan tempat wisata berfungsi sebagai area penyimpanan air yang digunakan untuk mengairi sawah. Keunikan dari danau ini adalah terdapat pulau kecil seluas 1 hektar di tengahnya. (boy)

 

Jaksa Setya, Jika Satu Sudah Ditetapkan Menjadi Tersangka, Maka Yang Terlibat Juga Akan Diangkut

Bandung – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili oleh Jaksa Setya Budi Hartono, SH, menegaskan, bahwa putusan pengadilan adalah hukum yang harus ditaati, hal ini ditegaskan Setya dalam kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan  Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan yang diinisiasi oleh KPU Jawa Barat ini, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Basaria Panjaitan dari KPK,  Gubernur Jabar beserta Unsur Muspida dan juga lima puluh enam (56) Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Walikota beserta Wakilnya.

Dalam sesi pembekalan tersebut Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setya Budi Hartono, SH, menyatakan  bahwa dalam aspek Diskresi bisa saja terdapat unsur pidana , bila ada putusan pengadilan yg menyatakan  bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam kebijakan yang diambil Kepala Daerah. “Putusan Pengadilan adalah hukum yang harus ditaati,” kata Setya Budi Hartono,  Selasa (17/4/18).

Menurut Setya, berkaca terhadap beberapa kasus yang ada dan sudah berkekuatan hukum tetap dipengadilan, maka sebagai penegak hukum wajib menindaklanjuti kasus tersebut. ” Kita berkaca terhadap praperadilan kasus yang ditangani KPK terkait mantan wakil presiden di praperadilan, dimana mantan Wakil Presiden Boediona secara bersama statusnya menjadi tersangka, maka sebagai penegak hukum wajib melaksanakan perintah praperadilan tersebut, ” ungkapnya.

Ditambahkan Setya, dalam beberapa kasus pidana tipikor, jika pengadilan sudah memutuskan ada terdakwa, maka mereka yang terlibat dan memenuhi unsur juga akan diangkut.

Namun, saat Setya ditanya beberapa awak media kaitan kasus jambu dua Kota Bogor dimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang menegaskan bahwa Walikota Bima Arya adalah turut melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan pasar jambu dua, Setya hanya menjawab bahwa kasus jambu dua kota bogor bukan dirinya yang menangani. (de)

KPK,  Tangkap Pelaku Money Politik !

Bandung – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta agar Pihak Kepolisian, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum lainnya yang dibantu oleh Masyarakat harus mencermati adanya serangan fajar yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah pada saat malam pencoblosan. “Serangan fajar adalah money politik dan pelakunya harus diproses sekaligus yang menyuruhnya,” hal ini dikatakan Basaria dalam kegiatan pembekalan calon kepala daerah dikantor Gubernur Jawa Barat Selasa pagi (17/4/18).

Menurutnya,  ada beberapa hal yang rawan adanya tindak pidana korupsi dalam helatan Pilkada,  diantaranya soal dugaan izon proyek yang dilakukan oleh oknum kepala dinas atas perintah Petahana. Selain itu menurut Wakil Ketua KPK, upaya Politik Dinastipun menjadi rawan tindak pidana korupsi karena bisa saja keluarganya atau saudaranya diminta untuk menggunakan dana kampanye dari hasil yang bukan haknya. “Biasanya modus politik dinasti ini menggunakan tangan keluarganya untuk mendapatkan dana kampanye,” ujarnya.

Basaria mengakui bahwa biaya kampanye calon kepala daerah begitu besar akhirnya tak sedikit kepala daerah yang gelap mata yang akhirnya tersangkut tindak pidana korupsu. “Hari ini ada 18 Kepala Daerah dan 5 Calon Kepala Daerah yang tengah ditangani KPK, karena terjerat tindak pidana korupsi” tandasnya. (boy)