DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PELAYANAN KESEHATAN

Banyaknya Peraturan Baru Bidang Kesehatan Perlu Diakomodi

Kota Bogor – Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian  dan status gizi masyarakat.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga hal yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki kehidupan yang layak. Umur panjang dan sehat  direpresentasikan dengan indikator angka harapan hidup ; pendidikan direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf; serta kehidupan yang layak direpresentasikan dengan indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga indikator pembangunan manusia  terangkum dalam suatu nilai  tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

Memang, melaksanakan penanganan bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat menjadi tantangan serius, sekaligus memberikan konsekuensi besarnya kebutuhan kesehatan, dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas layanan, baik dari aspek layanan administrasi, layanan medis, kelengkapan sarana prasarana, maupun tuntutan kemudahan memperoleh layanan rujukan yang lebih dekat. Begitu juga adanya kecenderungan tersentralisasinya rujukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memberikan dampak pada ketidaknyamanan pasien dalam memperoleh layanan kesehatan karena overload.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu disusun ulang. Oleh karenanya, DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat akan menerbitkan Perda dimaksud, menusul rampungnya Rancangan Perda tersebut. Sebab, Perda tentang penyelenggaraan kesehatan ini dipandang perlu, karena banyaknya peraturan baru bidang kesehatan yang perlu diakomodir dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Memang, ada banyak ketentuan yang tercantum di dalam Perda sebelumnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang berlangsung di tengah masyarakat, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan baru yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Memang, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, maka akan terakomodir ketentuan-ketentuan untuk mendorong penguatan peran dan fungsi Puskesmas dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut yang kini masih digodog di DPRD Kota Bogor  terdiri dari  15 Bab dan 136 Pasal.  Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari 1 Pasal, Bab III tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran terdiri dari 3 Pasal. Bab IV  tentang Hak dan Kewajiban terdiri dari 2 Pasal.  Bab V tentang Tanggung Jawab terdiri dari 1 Pasal. Bab VI tentang Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari 97 Pasal, Bab VII tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari 16 Pasal. Bab  VIII tentang Pelaporan terdiri dari 1 Pasal. Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 4 Pasal. Bab X tentang Peran  Serta Masyarakat terdiri dari 1 Pasal, Bab XI tentang Sanksi Administrasi terdiri dari 4 Pasal.

Sedangkan Bab XII tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 1 Pasal, Bab XIII tentang Ketentuan Penyidikan terdiri dari 1 Pasal, Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 Pasal dan Bab XV tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal.

Sementara itu, susunan Panitia Khusus (pansus) Pembahas Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut terdiri dari H. Najamudin, M.PdI. ( Ketua), Jatirin (Wakil Ketua) dan 13 orang anggota yaitu, R. Laniasari, H.Murtadlo, S.Pdi, S.Sos, MSi., Eka Wardana, SE., Jenal Mutaqin, Drs. Mahpudi Ismail, Teguh Rihananto, S. Ap., Riana Puspitasari, Ardiansyah, H.Mulyadi, SH. Anita Primasari Mongan, SE. MSi, Faisal Alatas, S.Si., Apt, Didin Muchidin, Bc.Hk. (adv dprd)

AHLI WARIS HALIMAH RAIS TIDAK INGIN MEREBUT TANAH SARONGGE DARI PETANI

Cianjur – Keluarga Halimah Rais, sebagai pemegang surat tanah zaman Belanda untuk kawasan Sarongge – Cianjur Jawa Barat, meminta agar warga dan petani Sarongge tidak perlu khawatir harus meninggalkan tanah pertanian yang sudah berpuluh tahun didiami dan digarap.

Pernyataan itu disampaikan Ade Armando, cucu kandung Halimah Rais dalam konferensi pers di Saung Sarongge, Jumat (9/11).

Menurut Ade, dia sudah mendapat penjelasan dari Suci Mayang Sari (Caleg PSI), Tosca Santoso dan Hasoloan Sinaga mengenai keresahan petani di daerah tersebut. Segera setelah mendengar masukan tersebut, ahli waris Halimah Rais bersepakat untuk mengutus Ade menemui para petani.

Ade menegaskan, keluarga Halimah Rais tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut. ”BIla ada pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Halimah Rais atau pengembang yang menyatakan akan menjual tanah tersebut dan memanfaatkannya untuk keperluan bisnis, orang tersebut bukan wakil resmi dan tidak memperoleh izin dari keluarga Halimah Rais,”ujar Ade.

Menurut Ade, tanah Sarongge memang diketahui di masa lalu dimiliki Keluarga Halimah Rais. Namun statusnya sekarang masih harus dipelajari dan ditelusuri. “Namun kalaupun tanah ini masih dimiliki keluarga Halimah Rais, para ahli waris sudah bersepakat tidak akan mengambilalih apalagi mengusir para petani dari tanah ini,” ujar Ade menegaskan.

Tanah Sarongge menjadi pembicaraan publik karena dalam beberapa bulan terakhir, tersiar iklan melalui media sosial bahwa sebuah pengembang bernama Kota Langit sarongge menjual puluhan hektar tanah di wilayah tersebut dengan harga relative murah. Ini meresahkan warga-petani Sarongge, karena secara administratif, mereka telah secara resmi menggarap dan menempati tanah di sana. Sebagian sudah punya sertifikat dari program sertifikasi tanah 1982. Ada juga yang memegang sertifikat bola dunia bertajuk tahun 1973. Berpuluh tahun itu juga, petani membayar pajak.

Sejumlah pihak seperti LBH Cianjur, Green Initiative Foundation (GIF), dan Relawan Perjuangan Hukum dan Keadilan (REKLAIM) telah menyatakan diri akan membela hak warga-petani.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiana menyatakan, “Hingga saat ini keberadaan pengembang masih tidak begitu kuat secara perijinan. Bukti yang mereka berikan itu berupa kertas dari zaman Belanda. Seperti surat kuasa yang tidak begitu jelas. Maka LBH menilai masyarakat masih menjadi pemilik lahan yang sah”.

Suci Mayang Sari, sebagai pihak yang mempertemukan warga Sarongge dengan pihak keluarga Halimah Rais, menyatakan bersyukur bahwa nampaknya ada titik terang dalam persoalan ini. “Menjadi jelas bahwa keluarga Besar Halimah Rais menyayangkan hal ini terjadi. Warga petani memiliki surat sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Petani juga rutin membayar pajak atas tanah. Jadi selama puluhan tahun para petani inilah yang merawat lahan itu. Lalu tiba-tiba kini mau diambil alih dengan modal surat zaman Belanda. Ini tentu tidak etis dan tidak bijak. Akan pergi kemana para petani bila tanah itu direnggut dari mereka?” kata Suci Mayang Sari sambil mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan menawarkan kapling tanah Sarongge.

Dalam konferensi pers, Ade menegaskan bahwa pihak keluarga ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. “Nenek saya, Halimah Rais, adalah pengusaha yang berjiwa sosial. Saya yakin, dia akan jauh lebih senang kalau tanah ini bisa membawa berkah bagi banyak orang”.

Sebelumnya Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan pernyataan bahwa Developer Kota Langit tidak pernah mendapat izin dari instansi pemerintah setempat. Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan surat yang pada intinya menolak proyek Kota Langit yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dan merugikan masyarakat.

Ade Armando, Cucu Kandung dari Halimah Rais : 0818179479

Erwin Rustiana, Ketua LBH Cianjur : 081563219909

Suci Mayang Sari, Caleg PSI : 081299421848

Tarif Baru Berlaku, Ini Saran PDAM Untuk Pelanggan

BOGOR – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memberlakukan tarif baru pada Bulan November untuk pemakaian Oktober sesuai Peraturan Walikota Bogor No 66 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Lalu apa saran PDAM untuk pelanggan?

Direktur Umum (dirum) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor H. Rino Indira Gusniawan mengatakan, sesuai sosialisasi penyesuaian tarif PDAM Kota Bogor pada September lalu, pelanggan akan dikenakan tarif baru pada bulan November untuk pembayaran Oktober 2018.

“Mohon dicek pemakaian air masing-masing pelanggan agar sesuai dengan rekening yang ditagihkan. Bilamana tidak sesuai, silakan hubungi layanan hubungan pelanggan di kantor kami. Kami siap memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Bila perlu, kami bisa mendatangi langsung ke rumah-rumah pelanggan,” ujar Rino, Kamis (1/11/2018),

PDAM, lanjut Rino, sudah  mensosialisasikan rencana penyesuaian tarif sejak September lalu. Tim sosialisasi disebar ke enam kecamatan menyampaikan latar belakang dan program-program penyesuaian tarif.

“Kami juga menggelar jumpa pers khusus menyampaikan rencana penyesuaian tarif, siaran melalui RRI Bogor, serta menyebar brosur ke pelanggan. Informasi melalui media sosial juga kami sampaikan secara rutin,” tutur Rino.

Rino menjelaskan, penyesuaian tarif ini dilakukan guna mengikuti perkembangan harga bahan baku. Terakhir kali PDAM Tirta Pakuan melakukan penyesuaian tarif ini pada 2012 lalu. “Harga bahan baku seperti listrik, bahan kimia dan sebagainya cenderung mengalami kenaikan setiap tahun,” kata Rino.

Selama enam tahun tidak mengalami penyesuaian, perusahaan cenderung melakukan berbagai upaya efesiensi guna menekan biaya pengeluaran. “Karena itu, penyesuaian tarif merupakan hal yang mendesak, sebab bila tidak segera dinaikkan akan berdampak pada pendapatan perusahaan dan berimbas langsung pada pelayanan,” jelasnya.

Pada November ini PDAM memberlakukan tarif baru dengan rata-rata sebesar 20 persen. Tarif ini berlaku untuk semua golongan dari golongan Sosial (S 1 – S 2), Rumah Tangga (R 1 – R 8), Instansi Pemerintah (IP), Niaga (N 1 – N 4) dan Industri (I 1 – I 2).

Tarif air bersih untuk sektor rumah tangga sederhana (R 3) misalnya, dari tarif sebelumnya Rp 2.300 untuk pemakaian 1-10 meter kubik menjadi Rp 3.000 untuk 1-10 meter kubik. Rumah Tangga menengah (R 4) dari Rp 2.500 untuk pemakaian 1 – 10 meter kubik menjadi 3.500 untuk pemakaian 1 – 10 meter kubik. (humas)

Sejumlah Artis Senior Minta Bang Yos Pimpin Parfi

Jakarta – Sejumlah artis yang tergabung dalam kepengurusan Parfi (Persatuan Artis dan Film Indonesia) Sabtu lalu bersilaturahmi dikediaman mantan Ketua BIN Sutiyoso dikawasan Cibubur Jakarta Timur.

Sederet artis ikut hadir diantaranya Mark Sungkar, Erna Santoso, Clara Sinta, Novie Chandra, Reza Pahlawan, Said Bajuri, Produser Ustad Dr. H Rizal dan lain lain.

Rombongan yang dipimpin oleh Pjs Ketum Dewan Pimpinan (DPP) Parfi Soultan Saladin setelah dijamu awal di kediaman bang Yos, merekapun diajak Yos keliling halaman belakang rumahnya yang dipenuhi aneka satwa bak kebun binatang, dan bang Yos dengan tidak ba bi bu langsung membonceng sendiri Pjs Ketum Soultan Saladin & Sekjen Parfi Dr. Kun Nurachadijat, M.B.A. dengan motor khususnya berkeliling keliling sekaligus memperkenalkan museum bang Yos yang sedianya segera presiden resmikan. Acara lanjutan berupa jamuan makan siang digelar di rumah makan miliknya, tepat di sebelah rumah bang Yos, restoran sea food Sandoro.

Pada kesempatan tersebut, sambil bercengkrama temu kangen, setelah bang Yos & mpok Rini memberi sambutan awal, para artis tamu undanganpun didaulat host, yakni Sekjen DPP Parfi Dr. Kun Nurachadijat untuk menyampaikan uneg uneg seputar masalah perfilman dulu, kini disertai harapan ke depannya apabila Bang Yos berkenan menjadi ketua umum DPP Parfi.

Dalam kesempatan tersebut Mark Sungkar menyatakan keprihatinannya, ia merasa terharu karena semenjak ia paham visi & misi Parfi dari _founding father_ nya langsung yakni Suryo Sumanto, hingga kini Mark belum bisa mewujudkan amanah pendiri Parfi itu.

Artis senior inipun meminta kesediaan Bang Yos melalui Mpok Rini sang istri agar bang Yos diijinkan mendarmabaktikan diri memimpin Parfi. “Saya memohon Bang Yos karena saya ingin bisa melihat langsung Parfi seperti yang diimpikan pak Suryo Sumanto yang beliau selalu sampaikan kalau kami berdua sedang bermain catur dulu” kata Mark Sungkar, Sabtu (37/10).

Hal senada disampaikan oleh artis pemeran utama “Cinta Abadi” 1979, Erna Santoso, menurutnya dirinya sangat bahagia apabila mpok Rini berkenan mengijinkan bang Yos membenahi dan menyatukan kembali Parfi. Sedangkan Aktor kawakan Reza Pahlawan penuh haru dan linangan air mata dengan getir menyayangkan kepemimpinan Parfi sempat memberi kesan buruk kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Saya yang telah menjadi dua kali sekretaris jenderal Parfi sampai mengundurkan diri karena tidak tahan atas _attitude_ pimpinan Parfi yang tidak mencerminkan suri teladan sebagai insan perfilman yang berbudaya. “Saya sangat berharap bang Yos bisa bersama kami untuk mengembalikan martabat perfilman yang tidak berbapak selama ini” papar Reza.

Menurutnya Ronald Reagen pun menjadi presiden AS ke 40 setelah berkiprah di dunia perfilman, Bang Yos pun tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi RI 1 setelah menyatukan dan membenahi Parfi, yang disambut riuh tepuk tangan.

Lain lagi Clara Sinta, artis multitalenta yang sempat membintangi sederet film diantaranya “Roro Mendut” 1983 dan “Pengantin Remaja” 1991, yang juga sekaligus putri ke 5 begawan pujangga besar alm WS Rendra lebih menekankan Parfi perlu sosok yang memiliki kepemimpinan yang idealis, patriotis tidak pragmatis. Karena Clara menilai hanya pemimpin yang memiliki kriteria seperti itu yang bisa mengantarkan Parfi ke tujuan idealnya dan itu ada di figur seorang Sutiyoso tandasnya berapi api.

Novie Chandra bintang film “Kujaga Garuda atas nama cinta” & mantan ketua umum Wartawan Artis & Seniman, dikesempatan itu, selain juga turut menambah deretan permohonan agar bang Yos bersedia memimpin Parfi, Novie pun membagikan keluh kesah dukanya menjadi aktor di jaman milenial.

“Saya, yang begini begini ini adalah aktor senior namun sering diperlakukan tidak manusiawi, kerap pembayaran honor sampai tertunda 4 bulan dan itupun dibayarkan setelah setengah mengemis dan ini bila bang Yos menjadi ketum, jangan sampai terjadi lagi. Lindungi hak hak kami, kami (Parfi) memerlukan sosok bapak tempat berkeluh kesah dan menyelesaikan ketidakadilan dalam profesi keartisan” curhat Novie pun langsung diamini dari hati terdalam oleh segenap tamu yang hadir.

Hadir pula dalam acara itu, Direktur Diseminasi BNN (Badan Narkotika Nasional), yang diwakili kasubdit Media non Elektronik Dikdik Kusnadi yang menyampaikan bahwa kondisi bahaya narkotika ini sudah bahaya stadium 3 namun sayang masyarakat terutama insan perfilman tidak kunjung menyadari itu bahkan pentolan dan beberapa artis Parfi kemarin pun malah menjadi bagian dari masalah. Sambutan Dikdik itupun diakhiri dengan memberi Yos kaos anti narkotika secara simbolis kelak jika Bang Yos tertakdirkan memimpin Parfi, Parfi bisa menjadi mitra sejajar BNN dalam turut memerangi bahaya Narkotika & Bang Yos pun amini.

Tidak ketinggalan, Agus Wibowo wakil ketua bidang ll Organisasi Keanggotaan & Hukum PARFI 56 menekankan pentingnya Parfi kelak usulkan peraturan sekelas peraturan menteri bagi perfilman, Fathuddin Mudjahid (Udhin Palu) pelaku saksi sajarah kongres ke kongres, Sutradara Iwan Bunani dan Satri Bakri novelist serta producer kenamaan Evry Jo dengan penuh semangat & antusias pun turut menyampaikan problematika yang ada yang ujung ujungnya menyampaikan hal senada yakni permohonan agar Mpok Rini mengijinkan Bang Yos untuk memimpin Parfi.

Bang Yos dipenghujung acara merespons itu semua dengan diplomatis, “saya setelah diijinkan isteri saya (Mpok Rini) ini, Insya Allah. Dengan syarat semua yang terlibat di keparfian selama ini harus rukun terlebih dahulu sehingga dapat mencapai satu kata, aklamasi. Indonesia sudah penuh masalah, minimalnya kita bantu mengurangi beban Indonesia dengan beresnya Parfi” tegas bang Yos yang menurutnya ini adalah moment yang tepat karena ia sedang banyak waktu luang setelah 31 Agustus 2016 tidak lagi menjabat kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Acara yang dengan sangat apik dipandu langsung oleh Sekjen Parfi Dr. Kun, berlangsung santai, elegan namun serius sehingga sangat efektif sesuai harapan DPP Parfi sebagai pengundang. Kegiatan yang khidmat, penuh keharuan dan harapan tinggi agar Parfi kembali bersatu itu pun, diakhiri dengan foto bersama. (boy)

Kemenkeu Berduka Atas Insiden Pesawat Lion Air JT610

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berduka atas insiden yang menimpa Pesawat Lion Air JT610 dengan rute Jakarta – Pangkalpinang yang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10). Dalam penerbangan tersebut, terdapat 21 pegawai Kemenkeu yang turut menjadi korban. Sebanyak 14 orang adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdiri atas 12 orang pegawai DJP dan dua lainnya adalah pasangan dari pegawai DJP yang merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); dan 3 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Senin (29/10).

Berikut adalah daftar nama pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
1. Pratomo Wira Dewanto (Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama Bangka)
2. Hesti Nuraini (Kepala Seksi KPP Pratama Bangka)
3. Maria Ulfa (AR KPP Pratama Bangka)
4. Rivandi Pranata (AR KPP Pratama Bangka)
5. Junior Priadi (AR KPP Pratama Bangka)
6. Nicko Yogha Marenta Utama (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
7. Achmad Sukron Hadi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
8. Tri Haska Hafidi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
9. Firmansyah Akbar (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
10. Raden Roro Savitri Wulurastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
11. Ari Budiastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
12. I Gusti Ayu Ngurah Metta Kurnia (Kepala Subbagian KPP Pangkalpinang)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
13. Abdul Khaer (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
14. Eko Sutanto (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
15. M. Fadillah (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
16. Joyo Nuroso (Kepala Subbagian KPPN A1 Pangkalpinang)
17. Bambang Rozali Usman (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
18. Akhmad Endang Rokhmana (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
19. Reni Ariyanti (Kepala KPKNL Pangkalpinang)
20. Dwinanto (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang)
21. Muhammad Jufri (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang)

Segenap pimpinan dan para pegawai Kemenkeu masih berdoa agar para penumpang yang berada di pesawat tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kami juga berharap agar proses pencarian pesawat dan evakuasi dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat terus mendapatkan informasi terkini mengenai keadaan para penumpang.

Para Pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610 bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkalpinang dalam rangka tugas. Seluruh pegawai Kemenkeu tersebut bertugas di kantor vertikal Kemenkeu wilayah Pangkalpinang. Sebelumnya, para pegawai tersebut ada yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Oeang ke-72 pada
27 Oktober 2018 di Jakarta, ada yang mendapatkan panggilan tugas rapat koordinasi di Jakarta sekaligus memanfaatkan momen akhir pekan untuk berkumpul bersama keluarga yang ada di Jakarta.

Saat ini, Kemenkeu membuka posko bantuan informasi bagi keluarga para pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610. Lokasi Posko berada di VIP Room terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta.

Sumber : Akun FB Menkeu

Hoax,  Bikin Hitam Jadi Putih, Putih Jadi Hitam..

Kota Bogor – Pemerintah harus mengambil langkah strategis, guna menjaga tegaknya negara Indonesia dari upaya-upaya pelaku penyebaran kabar bohong yang bertujuan menciptakan instabilitas keamanan negara, hal ini dikatakan oleh Abdul Fatah, saat acara Ngobrassts, Rabu (24/10).

“Kasus ujaran kebencian dan hoax, perlu langkah strategis, jika tidak, maka hoax akan meluluhlantahkan perabadaban manusia,” kata Abdul Fatah.

Selain Abdul Fatah sebagai Pengamat Sosial, hadir dalam acara Ngobrassts (ngobrol bareng STS), Kapolsek Bogor Tengah Kompol Syaefudin Gayo dan juga Kabid Tekhnologi Informatika Kominfo Kota Bogor Hendra Nugroho.

Kompol Gayo yang mewakili Kapolresta Bogor Kota, mengatakan, ujaran kebencian telah menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kejadian ini tidak diperhitungkan 10 tahun sebelumnya.

“Medsos saat ini membawa kita ke sesuatu yang putih bisa jadi hitam. Dan Polisi termehek-mehek ikuti perkembangan medsos,” ungkap Kompol Syaefudin Gayo, Rabu (24/10).

Menurut Gayo beruntung saat ini Menkoinfo meminta semua pemegang HP harus registrasi. Ini membantu karena bisa pantau keberadaan pemegang HP yang menyebar hoax.

Kapolsek memberi contoh dampak negatif medsos salah satunya adalah kejahatan seksual. Berawal kenal di Fb. Lalu janjian ketemu dan selanjutnya kejadian terjadi.

“Kota Bogor beberapa waktu lalu dapat gelar kota ramah anak, namun seminggu lalu, ada dua siswi yang jual diri lewat medsos dan ditangkap Walikota disalah satu apartemen,” papar Kompol Gayo.

Ditambahkannya, saat ini ada empat
kategori pengguna sosmed. Pertama, ada yang baca tapi tidak komen. Kedua, sosmed pengembira (begitu dapat posting, langsung jempol walau belum dibaca isinya). Ketiga, langsung di share. Kelompok ini dikategorikan sebagai reporter. Mereka tidak di gaji dan tidak pikir panjang. Lalu yang terakhir yakni kelompok bipolar. Kelompok ini marah tentang berita hoax tapi masif juga menyebarkan hoax.

“Polisi tidak bangga penjarakan orang. Tapi atas nama hukum ya harus dijalankan,”tegasnya.

Sementara pengamat sosial Abdul Fatah kembali menambahkan sekelompok masyarakat Indonesia senang dengan berita hoax.

“Kenapa sekarang hoax merajalela. Karena masyarakat menyukai kebohongan. Kenapa masyarakat menyukai kebohongan, karena demi suatu kepentingan yang sama. Kalau kepentingannya sama, dan saat momentum yang sama dengan kepentingan yang sama, bohong pun dikonsumsi,” ujar Abdul disambut aplous peserta.

Bagi Abdul fatah yang biasa dipanggil bapak kumis beracun ini menegaskan bahwa dalam politik ada dua sisi. Dibelakang ekonomi di depan politik.

“Kebohongan itu tidak bisa dipungkiri. Ini perkembangan jaman. Bagi sekelompok orang, walau dihidangkan kebenaran tapi sudah ada bibit dan virus kebencian yang di doktrin oleh pihak yang satu sekutu, maka kebohonganpun dianggap benar dan benar dianggap salah,” tegas Abdul Fatah.

Sementara Hendra Nugroho dari Dinas Kominfo Kota Bogor mengatakan, hasil riset, orang paling lama hidup tanpa ponsel hanya 7 menit.

“Manusia jaman sekarang, akses ponsel 8 jam sehari,” ujar Hendra.
Ia menegaskan di Indonesia saat ini ada 800 ribu situs. Dari jumlah ini, sudah  773 ribu situs di blokir.

“Tujuan diblokir, agar keamanan dan kesopanan terjaga. Kominfo Kota Bogor sekarang sudah melakukan edukasi. Ini supaya menghindari implikasi negatif. Kami dari Kominfo mengajak kita semua, agar menjadi pengguna internet yang sehat,”kata Hendra.

Praktisi Hukum Ujang Sujai menegaskan, ujaran kebencian dan hoax adalah kejahatan dan kuncinya adalah penegakan hukum. “Pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoax harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara ini, ” tegas Ujang Sujai.

Sementara host acara Ngobrassts Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa kegiatan Ngobrassts yang digelar di kafe buli-buli di Jalan Sanga Buana 18, Bogor Tengah, Kota Bogor ini digelar setiap hari Rabu pukul 15.30 dan akan selalu menghadirkan narasumber dan tema yang sedang trend.

“Ngobrassts kami lakukan setiap minggu, agar masyarakat sadar akan dampak hukum, sosial budaya dan politik dari kabar hoax yang disebar tanpa lakukan cros chek,” ungkap Sugeng, rabu (24/10).

Presiden Jokowi Tinjau Fasilitas Ramah Disabilitas di GBK

Jakarta – Presiden Joko Widodo  mendatangi kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kunjungan Presiden kali ini dilakukan untuk meninjau fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di kompleks olahraga tersebut, Selasa (16/10).

“Kita ingin melihat fasilitas untuk kaum difabel terutama yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di Senayan. Baik toilet, musala, trotoar, atau fasilitas menuju (bangku) penonton. Saya kira 80 persen sudah baik,” ujar Presiden setelah peninjauan, Selasa (16/1).

Didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden memulai peninjauan dengan melihat fasilitas toilet yang ramah bagi para disabilitas. Fasilitas toilet itu berada di sekitar patung Bung Karno di kawasan GBK.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan meninjau fasilitas jalur penuntun dan petunjuk bagi disabilitas berupa _guiding block_ yang berada di sepanjang trotoar.

Meski mengaku cukup puas, Presiden masih memiliki sejumlah catatan yang masih harus ditindaklanjuti. Misalnya ketinggian wastafel yang menurutnya terlalu tinggi.

Dirinya sekaligus mendorong agar semua provinsi, kota, dan kabupaten mulai menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas di ruang-ruang publik.

“Kita ingin mendorong agar semua provinsi, kota, kabupaten itu juga ramah terhadap disabilitas. Ini yang ke depan ingin terus kita dorong sehingga yang kurang apa, nanti secara detail saya diberi masukan oleh Pak Menteri PU. Pak Gubernur juga beri masukan,” ucapnya.

Jakarta, 16 Oktober 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

3 Pasar Disiapkan Untuk Tampung Ribuan Pedagang Pasar Bogor

Kota Bogor – PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) mempersiapkan tiga pasar yang akan menjadi relokasi ribuan pedagang Plaza dan Pasar Bogor. Hal ini dilakukan untuk menampung para pedagang yang terdampak proyek pembangunan Park and Ride yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

“Pedagang basah relokasinya ke pasar Teknik Umum (Tekum) dan pasar Warung Jambu, sementara pedagang kering direlokasi ke Pasar Sukasari,” kata Dirops PDPPJ Syuhaeri Nasution, Kamis (11/10).

Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Kota Bogor Syuhairi Nasution mengatakan, untuk park and ride pengelolaan pasar sampai tahun 2020. Data pedagang jumlahnya sudah terdata Plaza Bogor 420 pedagang, sementara Pasar Bogor 1.200 pedagang.

“Kalau tahun ini park and ride dipaksakan tidak mungkin, tetapi kami mengikuti apa yang dikatakan wali kota. Konsep relokasi kami sesuai dengan program lama, memisahkan pedagang kering dan basah,” ungkapnya.

Syuhairi melanjutkan, untuk pedagang kering ke Sukasari, sementara pedagang basah Pasar Warung Jambu dan pasa Tekum. Tahun ini kondisi Sukasari belum bisa, karena belum dilakukan perataan dan pembangunan agar seperti tempat penampungan pedagang.

“Di Sukasari ruko sebelah plaza Hak Guna Bangunan (HGB) sampai 2019, ada sekitar 18 ruko. Pedagang kering bisa ditampung disana, nanti akan dibuat mall kecil di Sukasari serta dengan bangunan lain terintegrasi. Jadi bukan semata pasar toh saja kedepannya,” tambahnya. (boy)

Tiba di Palu, Presiden Jokowi Langsung Pimpin Rapat Terbatas

Palu – Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah.

Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi.

Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi.

“Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?” kata Presiden.

“Siap!” jawab prajurit TNI serempak.

Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini.

“Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini,” ujarnya.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana.

Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan.

Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah.

Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.(GAL).