Berikut Nama Korban Kecelakaan Bus Pariwisata Di Cikidang

Sukabumi – Korban insiden kecelakaan bus pariwisata yang membawa 30 Penumpang Rombongan Catur Putra Group dan 2 orang awak bus yang terjadi Jumat siang (08/09) dijalur Cikidang Sukabumi akhirnya teridentifikasi.

Menurut data RSUD Palabuhanratu Sukabumi, terdata ada 21 korban tewas dan 14 luka-luka yang kini masih dalam perawatan.

Berikut daftar nama-nama korban sementara dalam kecelakaan di Cikidang Sukabumi Jumat kemarin.

Korban Tewas

1. Ai Jubaedah
2. Syahrudin
3. Nurul
4. Dadan
5. Masikun Rochman
6. Galih Nurhadi
7. Agus Syamsudin
8. Dony Andi Pradana
9. Fachtudin
10. Romli
11. Remon
12. Budi Supriadi
13. Ahmad Darwis
14. Sri
15. Santi Ropika Sitorus
16. Tagrit Daulat
17. Kustiawati
18. M Asari Sibolga
19. Arman Hermawan
20. Prayitno
21. Fajaruloh

Sementara Korban luka :

1. Ahmad Fauzi
2. Fajar
3. Rico
4. Piliandi
5. Musholeh
6. Jefri Sitorus 
7. Tisna Pratama
8. Andre Gunawa
9. Heru Siswantu
10. Pendi
11. Syarifudin
12. Aji Agus Samsudin
13. R Armansyah Ariefien
14. Rahmat

Sementara Kapolres Sukabumi AKBP nasriadi mengatakan bahwa untuk jenazah dari daerah Kota maupun Kabupaten Bogor, akan dipulangkan sekaligus semuanya, dan titik kumpul di rumah duka Binakasih Bogor. (boy)

Bus Pariwisata Terperosok Kejurang, Puluhan Penumpang Tewas

Info kecelakaan

Selamat siang Dantim ijin melaporkan Perihal : Kecelakaan Bus di kp. Bantar Selang, Ds. Cikidang, Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi dilaporkan sbb :

1. Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 pukul 12.03 Wib bertempat di dekat Leter S Kp. Bantar Selang, Ds. Cikidang, Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi telah terjadi kecelakaan tunggal Bus Pariwiasata Nopol B 7025 SAG, warna biru tepatnya

2. Kronologis kejadian :
a. Rombongan Bus pariwisata (Rombongan Catur Putra Raya) dari Bogor yg akan berkunjung ke Bravo (Arus liar) dalam rangka liburan (Getring), beriringan sebanyak 5 Bus jumlah keseluruhan sekitar 200 orang, sebagian rombongan menggunakan Ran pribadi.
b. Bus terakhir tertinggal oleh rombongan bis lain dan ketika di turunan dekat Leter S diperkirakan Bus remnya Blong sehingga pengemudi tdk bisa mengendalikan kendaraannya dan mobil meluncur ke jurang dng ketinggian sekitar 30 meter.

3. Seluruh korban langsung di evakuasi dengan menggunakan dua unit mobil ambulance Puskesmas Cikidang, sebagian di evakuasi di puskesmas cikidang dan sebagiannya di bawa ke Rs. Sekarwangi Cibadak

4. Jumlah penumpang dalam bis tsb sekitar 31 ditambah 2 orang awak bus dan 21 orang diperkirakan meninggal di tempat dan msh dilakukan evakuasi, Evakuasi msh dilakukan krn msh ada yg terjepit di dalam bis.
– Untuk data korban menyusul. Perkembangan di monitor dan dilaporkan pada kesempatan pertama. Dmk trims

Sumber WAG

STS Pertanyakan Sprindik Soal Angkahong Ke Kejati Jawa Barat

Bandung – Kasus lahan jambu 2 Kota Bogor yang telah mengantarkan Kepala Dinas UMKM (HYP),  Camat Tanah Sareal (IG) dan Apprisial (RNA) ke Lapas Sukamiskin sepertinya akan kembali dibuka,  pasalnya kasus pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar 43, 1 milyar tersebut kembali dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Yayasan Satu Keadilan,  Agustus lalu.

Menurut pelapor Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, kedatangannya kekantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah untuk mempertanyakan kembali surat laporannya mengenai perkembangan sprindik soal penyidikan kasus lahan jambu 2 kloter kedua merujuk kepada putusan pengadilan negeri tipikor bahwa ada pihak lain yg bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara bersama terapidana HYP, IG dan RNA dan dalam putusannya disebut Bima Arya dan Ade Syarif ikut bersama dengan teripadana yang sudah diputus dan mendekam dilapas sukamiskin.

“Kedatangan saya sebagai ketua yayasan satu keadilan ke Kejati adalah mempertanyakan surat yang kami kirim pada bulan agustus lalu,  terkait soal sprindik penyidikan kasus lahan angkahong kloter kedua” Kata sugeng,  Jumat (07/09).

Pria yang akrab disapa STS ini mengatakan bahwa yayasan Satu keadilan pada tanggal 31 Agustus 2018 sudah melayangkan surat untuk mempertanyakan Sprindik No 59/0.2.Fd.1/01-2017  terkait pemeriksaan saksi-saksi kasus lahan jambu 2 di kota bogor yang telah merugikan keuangan negara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang ditembuskan ke Kejagung.

“Lahan jambu 2 ini harus clear, jika memang kasus ini sudah sp3 silahkan buka kepublik, dan jika ditemukan ada tersangka baru mohon jangan ditutupi,’ tegas STS.

Sementara Humas Kejati Raymond  Ali,  SH, MH, menegaskan Pihak Humas akan segera menindaklanjuti dan bertanya kepada pimpinannya dan akan menjawab secara utuh apa yang dipertanyakan dalam surat yang ditanyakan oleh YSK.

“Dalam waktu dekat saya akan bertanya kepada pimpinan soal surat tersebut, dan hasilnya kita akan jawab secara utuh,” tandas Raymond. (boy)

Terendus Bermasalah, Kejari Siap Garap Kasus Lahan R3

KOTA BOGOR – Desakan agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor melakukan penyidikan kasus kelebihan luas tanah sebesar 767 Meter Persegi dalam proses pembebasan lahan Jalan R3, mendapat respon positif pihak Kejari.

Kasi Intel Kejari, Widiyanto Nugroho mengatakan, pihaknya akan melihat permasalahan kasus itu dan menanganinya. “Kita akan tangani, kita juga akan melihat secara detail persoalan kasus tersebut,” ungkap Widiyanto. 

Ketika ditanyakan langkah penyelidikan yang akan segera dilakukan Kejari, Widi menegaskan pihaknya segera melakukan langkah langkah menuju persiapan tersebut. “Nanti kita lihat dulu, yang pasti kita akan segera menyikapi kasus tersebut,” jelasnya.

Ambruradulnya proses pembebasan lahan di Jalan R3 yang diduga banyak terjadi penyimpangan, sehingga Kejari diminta untuk segera melakukan penyelidikan.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, bidang tanah yang kena jalan R3 diidentifikasikan merupakan tanah eks PT. Graha Pakuan permai (PT.GPP) yang sudah diserahkan kepada PT. Bank Aspac.

Bidang bidang tanah tersebut belum bersertifikat,  Direktur pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi hanya menguasai dokumen berupa akta penyerahaan dan pemindahan hak dari PT.GPP kepada Bank Aspac No.79 tanggal 18 desember 1998 dan Nomor  87 tanggal 18 desember 1998.

“Sesuai dokumen dokumen diatas diketahui bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh PT.GPP kepada Bank Aspac seluas 26.626 M2 yang terdiri dari 20 surat pernyataan pelepasan Hak (SPPH) dan seluas 11.615 M2  yang terdiri dari 6 SPPH. Dan aset negara milik  Direktur pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang kena jalan R3 terdiri dari 9 SPPH,” ungkap Uchok.

Lanjut Uchok, kemudian yang menjadi janggal dan aneh bermula dari surat revisi permohonan P2T No.283/P2T/III/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang semula akan dibebaskan seluas 15.807 M2 menjadi seluas 15.847 M2. Terdiri dari 8.195 M2 untuk jalan R3 dan 7.652 M2 untuk kantor Kelurahan dan Gedung Puskesmas dan Jalur Hijau.

“Tetapi dalam Surat Direktur pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor  bahwa lahan negara yang kena jalan R3 hanya seluas 15.080 M2. Berarti ada kelebihan luas tanah sebesar 767 M2 yang benar janggal dan aneh. Ini yang harus diproses oleh Kejari,” jelasnya.

Jadi dari penjelasan diatas, CBA (Center For Budget Analysis) menemukan adanya kelebihan dalam pembebasan Tanah yang dimiliki oleh Dit PKNSI, maka untuk itu, CBA meminta kepada Kejari Kota Bogor untuk menyidik ambradulnya pengadaan lahan jalan untuk R3 diatasi. 

“Untuk itu segera Kejari harus memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, diantaranya, tim P2T (Pengadaan pembebasan Tanah) seperti Ade Sarip Hidayat (asisten tata praja), Andi Tentri Abeng (kepala kantor Pertanahan Bogor), drh Herlien Kresnaningrun (kepala dinas pertanian), Dody Achdiat (kepala bagian tata pemerintahan pemkot), Indra M Rusli (kepala DCKTR), Rakhmawati (Camat Botim), Ida Priatna (kabag hukum), Pengguna Anggaran Ir. H. Hermansyah, dan PPK Lorina Damarstuti,” tegasnya. (boy)

Jokowi, Prabowo Dan Hanifan Berpelukan Dalam Selubung Merah Putih

Jakarta – Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, sore tadi. Begitu dinyatakan sebagai peraih medali emas kelas C setelah menundukkan Nguyen Thai Linh asal Vietnam, pesilat putra Hanifan Yudani Kusumah merayakan kemenangannya dengan berlari keliling arena lalu naik ke tribun penonton tempat saya duduk bersama Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Kami bertiga — Hanifan, saya dan Pak Prabowo — pun berpelukan dalam selubung merah putih.

Selamat untuk Hanifan, seluruh atlet pencak silat Indonesia, pelatih dan jajaran pengurus, yang mempersembahkan 14 medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018.

Dengan perolehan medali 30 emas, 22 perak, dan 35 perunggu sampai hari ini, Indonesia berada di posisi keempat — sebuah pencapaian baru yang menjadi sejarah bagi dunia olahraga negeri ini.

Lulus ISO, 3 Puskesmas Di Kota Bogor Siap Terakreditasi Kemenkes

Kota Bogor – Tiga Puskesmas Kota Bogor diantaranya Puskesmas Merdeka, Puskesmas Sindang Barang, dan Puskesmas Bogor Tengah dinyatakan siap untuk dilakukan akreditasi oleh Tim Survey Kementerian Kesehatan, yang akan dimulai per hari ini hingga Kamis (30/8/2018) mendatang.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Yuniarto Budi Santoso mengatakan, dipilihnya puskesmas tersebut karena ketiganya sudah lulus ISO 901:2008.

“Ini Puskesmas dengan pelayanan yang cukup bagus dan lengkap. Dan Ketiganya merupakan puskesmas yang melayani persalinan 24 jam agar angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan,” ujar Yuniarto, Senin (27/8/2018) malam.

Ia menambahkan, meski ketiga puskesmas tersebut sudah memiliki sertifikat ISO yang menunjukkan kualitas mutu pelayanannya, akreditasi dari Kemenkes tetap perlu dilakukan mengingat akreditasi puskesmas tertuang dalam Permenkes 46/2015.

Saat ini, lanjutnya, dari 25 puskesmas yang ada di Kota Bogor 12 puskesmas sudah terakreditasi. 4 Puskesmas terakreditasi di 2016, 8 puskesmas di 2017, 7 puskesmas di 2018 dan 6 puskesmas di 2019 mendatang.

“Dari 12 puskesmas terakreditasi, dua puskesmas terakreditasi Dasar, enam puskesmas terakreditasi Madya dan empat puskesmas terakreditasi Utama. Maka, pada 2018 ini kami berharap bisa mendapatkan akreditasi paripurna yang sejalan dengan peningkatan pelayanan mutu dan keselamatan pasien,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, akreditasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Bogor.

Sebagai kota yang mempunyai mimpi ingin menjadi kota sehat dan nyaman, kata Ade, maka kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Sehingga keberadaan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat sangat penting untuk terus meningkatkan pengelolaan puskesmas, pelayanan, dan kualitasnya.

“Kami meyakini peningkatan mutu puskesmas bisa dilakukan dan dilihat dengan adanya penilaian akreditasi sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Tim Penilai Akreditasi Puskesmas Hartanto Hardjono mengatakan ada sembilan surveyor yang datang untuk melihat secara langsung tiga puskesmas yang akan diakreditasi. Menurutnya, tujuan akreditasi untuk menilai pelayanan puskesmas mulai dari kualitas pelayanan, manajemen, keselamatan pasien hingga melindungi tenaga kesehatan dari penyakit atau hukum. “Setelah tim surveyor melakukan survey, hasilnya akan diberikan pada Komisi Akreditasi untuk ditentukan akreditasinya,” pungkasnya. (boy)

Tim Penyidik Kejari Kota Bogor Geladah Kantor PD. Pasar Pakuan Kota Bogor

Kota Bogor – Setelah berstatus penyidikan, tim penyidik Kejari yang dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Erwin dan Kasi Intelijen Widiyanto Nugroho, melakukan penggeledahan di 3 lokasi, Kamis (23/08)

Sekitar 10 orang tim penyidik mengawali penggeledahan di kantor PDPPJ, gedung eks Shangri La, Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Lokasi kedua dilakukan penggeledahan di kantor PDPPJ lokasi Pasar Bogor, dan lokasi ketiga di kediaman Dirum PDPPJ Deni Harumantaka, kawasan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara.

Dalam penggeledahan yang dikawal sejumlah aparat kepolisian, petugas terlihat melakukan pemeriksaan disejumlah ruangan, salah satunya ruangan Direktur Umum (Dirum) PDPPJ serta ruangan ruangan lainnya. Usai penggeledahan, penyidik meninggalkan kantor PDPPJ sambil membawa satu koper berkas berkas dan dokumen. Penggeledahan dilanjutkan ke Pasar Bogor dan Rumah Dirum.

Kasi Intel Kejari, Widiyanto Nugroho mengatakan, penggeledahan dilakukan karena statusnya sudah naik menjadi penyidikan. Dalam penggeledahan, tim mengamankan sejumlah dokumen dokumen yang nantinya akan menjadi tindak lanjut dalam proses penyidikan.

“Kita sudah amankan sejumlah dokumen tadi di kantor pusat PDPPJ. Kalau sudah dilakukan tindakan penggeledahan, berarti sudah pro justicia untuk menentukan ke arah mana proses penyidikan ini,” kata Widi, Kamis (23/08). (boy)

Naik Status Ke Penyidikan, Kejari Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Deposito PDPPJ

Kota Bogor – Setelah melakukan Penyelidikan secara marathon terhadap 20 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi Dana Deposito dan Dana Uang Pensiun di PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ), akhirnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor akan segera menaikan status kasus tersebut dari Penyelidikan ke Penyidikan.

“Saat ini prosesnya sudah menjadi penyidikan dan Kejari akan segera mengumumkan siapa tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini,” Ujar Kasi Intel Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho, Kamis (23/08).

Ia menjelaskan, dugaan korupsi nilainya masih dalam penghitungan dan belum ada kajian ilmiah atau perhitungan layak dan tepat, namun demikian, tim penyidik sudah memiliki perhitungan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Widi juga menyebutkan, dalam proses penyidikan, sudah sebanyak 20 orang diperiksa dan dimintai keterangan.

“Kita udah periksa 20 orang di penyelidikan, kalau untuk penyidikan belum ada pemanggilam saksi. Nunggu diperiksa dulu dokumen hasil penggeledahan ini,” jelasnya. (boy)

Anak Buahnya Diperiksa Kejaksaan, Bima Panggil Direksi PD. Pasar

Kota Bogor – Dugaan kasus korupsi uang deposito dan dana pensiun di PD. Pasar Pakuan Jaya yang kini tengah dilakukan Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor sepertinya membuat Walikota Bogor Bima Arya tak bisa tidur.

Selasa kemarin Walikota Bogor Bima Arya yang juga sebagai Bos BUMD Kota Bogor ini langsung turun tangan dengan memanggil para Direksi PD. Pasar Pakuan Jaya tersebut.

Usai kegiatan briefing staf, tiga Direksi diantaranya Dirut Andri Latif, Dirum Deni Harumantaka, Dirops Syuhaeri, serta Badan Pengawas (BP) PDPPJ, memenuhi panggilan dan menemui Walikota diruangannya untuk memberi penjelasan kaitan kasus tersebut,  Selasa (21/08).

Menurut Bima,  terkait PD.PPJ, Walikota sudah menerima penjelasan dari tiga Direksi dan Badan Pengawas, bahwa tidak ada hal-hal yang bertentangan.

Namun demikian, Bima mengatakan, pihaknya meminta ke bagian hukum dan inspektorat untuk mendalami lagi langkah-langkah yang sudah dilakukan PDPPJ apakah sudah benar atau belum menyangkut masalah uang Deposito dan Dana Pensiun itu.

“Jadi ini ada dua hal, secara prosedur apakah sudah benar atau tidak, dan kedua walaupun prosedur sudah benar, tetapi apakah ada hal-hal lain yang menyimpang di dalam prosedur itu,” jelasnya.

Bima menambahkan, akan memanggil kembali jajaran Direksi setelah bagian hukum dan inspektorat selesai mendalami substansi hukum yang ada dalam kasus PDPPJ. “Nanti kita panggil lagi, sekarang bagian hukum dan inspektorat juga turun tangan,” tandasnya.

Pemerikaaan terhadap pihak pihak terkait dalam kasus itu terus berjalan, bahkan pemeriksaan marathon dilakukan Kejari pada Selasa (21/8). Dirut dan Dirops, serta pihak Bank Muamalat diperiksa secara intensif di lantai dua Kantor Kejari, Jalan Juanda no 6, Kecamatan Bogor Tengah. 

Kasi intel Kejari, Widiyanto Nugroho belum bisa memberikan keterangan terkait pemeriksaan lanjutan tersebut. “Tim masih bekerja, untuk informasi lanjutannya, nanti dikabari yaa,” singkatnya. (boy)