Siapkan Advokasi Anggota, DPN PERADI Layangkan Surat Ke Polda Metro Jaya

Jakarta – Menindaklanjuti Laporan Polisi No.TBL/6145/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrium tanggal 25 September 2019) terkait penganiayan terhadap Sunggul H Sirait, SH, MH., yang menjadi korban. Ketua bidang Pembelaan Profesi Advokat PERADI RBA Pilipus Tarigan, SH, MH., melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya terkait tindak lanjut perkara terhadap korban, Senin (30/09).

Menurut Pilipus, bahwa tindakan Agung Cs tersebut sangat merendahkan martabat Profesi Advokat, dan telah menyerang kehormatan profesi Advokat khususnya seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

“Hari ini kami DPN PERADI melalui Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat melayangkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti perkara, karena perbuatan pelaku selain menjadi tindak pidana juga melecehkan provesi advokat, ” ujar Philipus Tarigan, Senin (30/09).

Advokat yang akrab disapa PTG ini menegaskan, korban adalah sebagai anggota PERADI dan mengadukan untuk meminta perlindungan Hukum kepada organisasi dimana korban berada.

“Sampai hari ini korban masih tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, dan sudah seyognya kami sebagai wadah organisasi membantu dalam proses perlindungan hukum,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada tanggl 25 Septeber 2019 telah terjadi pemukulan terhadap Advokat SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT,S.H.,M.H.,  yang diduga dilakukan oleh Sdr. Agung Cs  yang terjadi di kantor  PT. Northcliff Indonesia yang beralamat di Equity Tower 45th Floor Suite D & H Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District Jakarta, 12190. (boy)

Anggotanya Dianiaya Debt Collector, Ketua Bidang Advokasi DPN PERADI Desak Polisi Segera Proses Pelaku

Jakarta – Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat DPN PERADI RBA,  Philipus Tarigan, S.H, M.H., mendesak pihak Kepolisian segera menangkap pelaku penganiayaan terhadap Sunggul Hamongan Sirait, SH, MH., yang menjadi korban kekerasan oleh sejumlah oknum Debt Collector pada hari Rabu lalu.

“Perbuatan penganiayaan ini melecehkan profesi advokat, dan kami dari DPN PERADI RBA akan membantu dalam mengambil langkah hukum,”  tegas Philipus Tarigan, Sabtu (28/09).

Kepada engingengnews.com pria yang akrab disapa PTG ini menegaskan bahwa perbuatan semena-semena yang dilakulan oleh para oknum debt collector ini jelas melanggar hukum dan tidak boleh terjadi pada siapapun termasuk kepada Advokat.

“Hari Senin kami DPN PERADI akan langsung ke Polda Metro Jaya untuk meminta agar pelaku segera diproses sesuai hukum, ” tegasnya.

Sementara dari keterangan korban Sunggul Hamongan Sirait, S.H., M.H., mengakui bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak baik dari rombongan Debt Colector di gedung Equality lantai 45 kawasan SCBD.

menurutnya pada hari Rabu sekitar pukul 12:30 WIB datang rombongan pimpinan Jamal Sangaji, Ali Sangaji dan I.G. Agung NP dkk berjumlah 12 orang di lantai 45 gedung Equality ingin bertemu pimpinan perusahaan.

Namun kebetulan pimpinan perusahaan tidak berada di tempat. Dan segala usaha yang menyangkut hukum pada perusahaan tersebut telah dikuasakan penuh pada kantor Pengacara SHS LAW OFFICE.

Sebelumnya telah terjadi dialog sejuk secara intens antara pengacara SHS dengan Ali dkk secara langsung dan sebelumnya lewat telepon Jamal.

“Sejak awal saya sangat akomodatif dan membuka dialog dalam menyelesaikan permintaan rombongan Jamal dan Ali cs. Dan telah disetujui kesepakatan menyelesaikannya,” kata Sunggul.

Namun pada sekitar pukul 15.00 WIB, tiba- tiba salah satu rombongan yaitu Ali Sangaji setelah keluar dari salah satu ruangan pertemuan membentak bentak Sunggul dan mengeluarkan kata kata kasar dan kencang yang seharusnya tidak perlu diucapkan karena kesepakatan sudah tercapai.

“Kemudian seketika itu salah satu rombongan Jamal cs melakukan pemukulan tinju bebas yang sangat kuat mengenai kepala belakang pengacara Sunggul,’ ujarnya.

Korban yang juga berprofesi sebagai Pengacara ini seketika terjatuh dan tidak konsenterasi terhadap apa yang terjadi karena menahan kesakitan. Akhirnya Sunggul Hamonangan Sirait melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polda Metro Jaya dan telah dilakukan visum di salah satu rumah sakit Jakarta. Kasusnya sedang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. (boy)

Pro Kontra Wacana Propinisi Bogor Raya, Syahwat Elit atau Kepentingan Masyarakat..?

BOGOR – Wacana pembentukan daerah otonomi baru Propinsi Bogor Raya yang digulirkan Walikota Bogor Bima Arya terkesan kuat masih merupakan suara elit politik. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang menyatakan sikap atau aspirasi pentingnya daerah memisahkan diri dari Jawa Barat. Demikian disampaikan DR Amsori saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?” yang digelar Lembaga Pelita Pasundan di sekretariatnya , Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (9/9/2019).

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyatakan pendapatnya. Tapi, kalau menurut saya, pembentukan Propinsi Bogor Raya, perlu. Pembentukan propinsi baru, perlu ada persetujuan dari dewan daerah, kepala daerah dan gubernur serta, Mendagri,” tukas pria yang eks wakil ketua kordinator 212 yang juga Dosen PTS di Jakarta.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh aktivis 98, Eko Octa, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, pembentukan propinsi baru harus dicermati secara dalam.

“Undang-undang secara normatif memungkinkan dibentukanya propinsi baru. Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan propinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” tandas advokat yang akrab disapa STS.

Dia melanjutkan, publik juga harus mendalami apa yang menjadi motif digulirkannya wacana propinsi baru.
“Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji, apakah selama ini peran Jabar tidak optimal untuk masyarakat. Hal lain, Bogor salam ini dikenali sebagai daerah “merah” dalam intoleransi. Berkaitan dengan nama Propinisi Bogor Raya, juga harus didalami, apakah ada motif ideologi politik atau tidak,” tutur Sugeng.

Salah seorang anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi yang saat itu hadir juga ikut berbicara. Dia menyampaikan, sepakat jika harus digagas propinsi baru.
“Tapi, gagasan itu harus dari keinginan masyarakat. Bukan dari keinginan elit. Hal lain, sebutan kedaerahan Bogor Raya untuk pembentukan propinsi baru, dinilai kurang mengikat daerah lain. Seperti Depok, Bekasi dan Kerawang. Sebab, saat ini Bekasi sendiri melalui kepela daerahnya menyatakan lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta, dibanding Bogor. Artinya, jika gagasan membentuk propinsi baru perlu dimulai dari masyarakat dan tidak menggunakan nama kedaerahan. Tapi gunakan nama yang memiliki nilai sejarah yang bisa mengikat beberapa daerah yang akan diajak bergabung, seperti Depok, Kerawang, Bekasi, selain dari kota dan Kabupaten Bogor. Tapi, yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan pribadi ya, bukan atasnama dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana menyampaikan komentar senada.
“Jika usulan pembentukan wacana Propinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mari kita suarakan secara masif. Kalau perlu dengan alat peraga dan kita gerakan secara bersama-sama. Tapi, jika keinginan propinsi baru, merupakan syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap wakil rakyat yang juga mantan aktivis ini.

Mengakhiri diskusi publik, Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menyampaikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru.
“Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung propinisi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan public dan mensejahterakan masyarakat,” tuntasnya. (admin)

Respons Keluhan Pelanggan Diwilayah Kampung Dampit, Petugas PDAM Langsung Cek Lokasi

Bogor – Petugas Sub Departemen Pengaliran PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan kegiatan pengecekan jaringan di wilayah Kampung Dampit, Bojong Menteng dan Mekarjaya Kecamatan Ciomas Bogor, Jum’at (6/9/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan pelanggan yang disampaikan melalui Call Center PDAM bahwa air di wilayah – wilayah tersebut sering tidak mengalir.

Asisten Manajer Sub Departemen Pengaliran, Purwadi menginformasikan kegiatan pengecekan jaringan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan dari pelanggan serta untuk meningkatkan pelayanan distribusi air di Wilayah Kampung Dampit, Bojong Menteng, dan Mekarjaya.

“Kami sering menerima keluhan bahwa air sering tidak mengalir total, atau mengalir hanya pada waktu tertentu saja di wilayah tersebut, oleh karena itu hari ini kami segera melakukan pengecekan jaringan dengan harapan distribusi air disana lebih baik. Ujar Purwadi. (Humas PDAM Tirta Pakuan)

Diduga Depresi, Angelina Lompat Kesungai Cipakancilan

Diduga mengalami depresi seorang siswi SMA di Kota Bogor mencoba melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan merah wilayah Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (03/06) pagi.

Korban yang merupakan warga Kampung Kreteg Kaler RT 01, RW 02, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor terjatuh kedalam Sungai Cipakancilan.

“Korban sempat tersangkut lalu berhasil diselamatkan warga dibantu pihak kepolisian Polsek Bogor Tengah,”kata salah seorang saksi yang juga warga sekitar.

Atas kejadian tersebut, korban bernama Lasmian Agelina dibawa ke RSUD Kota Bogor karena mengalami syok dan trauma.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau pun pihak sekolah terkait peristiwa itu. (boy)

Mediasi Gagal, Sidang Gugatan Warga Teplan Akan Dilanjut Ke Pokok Perkara

Bogor – Pengadilan Negeri Bogor kembali menggelar sidang mediasi kedua dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat.

Dalam sidang Mediasi kedua yang digelar Rabu, (28/8/2019) kemarin dengan agenda para tergugat dan turut tergugat menyampaikan jawaban atas resume penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat pada Rabu lalu, (21/8/2019) lalu.

Dalam sidang mediasi kedua yang berlangsung Rabu pukul 11.30 WIB, dihadiri para tergugat dan turut tergugat, kecuali tergugat satu yakni, Presiden Joko Widodo.

Sesuai dengan agenda sidang mediasi kali ini yaitu jawaban atas resume penawaran perdamaian dari para tergugat. Dalam jawabannya para tergugat tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat.

Mayor Agus Susanto, sebagai kuasa Pangdam Siliwangi menyampaikan resume penawaran perdamaian yang diajukan penggugat sudah disampaikan secara hierarki ke kesatuannya dan lokasi tersebut telah bersertifikat milik Menteri Keuangan dan sebagai aset negara. Selain itu juga ada anggota TNI yang menempati jadi tidak mungkin diberikan kepada penggugat sebagaimana tertulis dalam resume penawaran perdamaiannya.

Menanggapi hal tersebut Ramli diwakili kuasanya dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan ini sudah jawaban murni dari TNI di mana dihadiri oleh kuasa Panglima TNI, Pangdam Siliwangi dan Danrem Suryakencana. Dengan kata lain mediasi tidak mungkin lagi dilanjutkan dan oleh sebab itu sidang dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

“Bisa dikatakan mediasi tadi gagal. Pada prinsipnya kami menyerahkan kepada hakim mediator untuk sidang dilanjutkan ke pokok perkara,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Kepada engingengnews.com, kuasa hukum penggugat Greggorius mengatakan dalam mediasi penggugat mengajukan resume penawaran perdamaian dengan poin-poin permintaan yakni, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami sangat menyangkan jawaban dari para tergugat dengan tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang kami ajukan,” ungkapnya.

Kami juga meyakini penggugat memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya lebih dari 51 Tahun,” tambah Evan Sukrianto, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Direncanakan, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 mendatang. (boy)

Eng ing eng,, Warga Kota Bogor Kembali Terganggu Soal Proyek Apartemen …

Kota Bogor – Izin proyek pembangunan apartemen milik PT Lorena Latersia Properti di Jalan Pajajaran V, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dipertanyakan warga.

Selain mempertanyakan soal izin, NS salah seorang warga yang tak jauh dari lokasi proyek merasa terganggu dengan pekerjaan proyek tersebut.

“Saya tidak pernah memberikan izin apapun, tapi proyek tetap berjalan. Kami sebagai warga tidak menyetujui adanya pembangunan apartemen tersebut, ” ujar NS.

NS mengungkapkan, sebelum pembangunan, ada yang datang ke rumahnya silih berganti beberapa orang meminta izin untuk pembangunan kondotel atau apartemen. Kemudian, NS mendatangi Bappeda Kota Bogor dan mempertanyakan soal tata ruang di lingkungannya.

Berdasarkan keterangan pihak Bappeda, bahwa di wilayahnya itu masih merupakan zona pemukiman dan belum ada perubahan zonasi. “Saya menunda tidak memberikan perizinan saat itu dengan alasan saya sudah bertanya kepada Bappeda dan ternyata kawasan ini merupakan zona pemukiman. Tapi kenapa akhirnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk apartemen ini keluar, padahal saya sebagai warga terdampak belum memberikan perizinan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kepada Pemkot Bogor khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah mengeluarkan IMB untuk apartemen milik Lorena tersebut. “Kenapa Pemkot Bogor mengeluarkan IMB, apakah zona ini sudah berubah. Kalaupun IMB berubah karena zona sudah berubah, kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya sebagai warga sangat terdekat dari lokasi proyek apartemen itu,” tegasnya.

Bukan itu saja, NS juga mengaku rumahnya mengalami kerusakan dari mulai keretakan dinding bangunan rumahnya hingga lantai keramik yang terangkat di beberapa bagian disebabkan oleh getaran ketika pemasangan pondasi sejak awal pembangunan.

“Ketika mulai memasang pondasi, getarannya sangat mengganggu dan merusak bangunan rumah saya. Ada tembok tembok yang retak bahkan ada keramik yang hancur. Tapi sejak kejadian kerusakan itu, tidak ada satupun pihak pelaksana kontraktor ataupun pemiliknya datang untuk memperbaiki. Kami sebagai warga paling dekat hanya menerima dampak dampaknya saja,” ucapnya.

Belum lagi, kata dia, selama proses pembangunan kurang lebih tujuh bulan ini menerima berbagai dampak lain dari proyek itu, seperti polusi udara, suara bising, bahkan para pekerja melakukan kegiatan selama 24 jam penuh yang menggangu kenyamanan saat beristirahat.

Karena itu, ia juga mengatakan, sejak pembangunan berjalan, kenyamanan keluarganya sangat terganggu sehingga sering tidak berada di rumah karena menghindari polusi udara.

“Sudah tidak nyaman lagi, suara bisingnya sangat menggangu, bahkan tiap malam mereka bekerja sehingga menggangu ketika kami sedang tidur. Belum adanya polusi udara yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan di sana yang berimbas langsung ke rumah saya,” tandasnya.

Dirinya meminta kepada Pemkot Bogor untuk segera turun tangan dan menghentikan seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di lokasi proyek. “Kami menuntut agar pembangunan apartemen setinggi 10 lantai dan 1 basement ini dihentikan total. Pemkot Bogor harus segera turun tangan untuk meninjau ulang perizinan dan Amdal-nya,” pungkasnya. (boy)

3 Point Permintaan Warga Teplan Sebagai Penggugat Kepada Petinggi TNI

Kota Bogor – Pengadilan Negeri Kota Bogor mulai menggelar mediasi dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Mediasi pertama ini digelar Rabu (21/8/2019).

Dalam sidang mediasi tersebut, Ramli yang di dampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan sejumlah permintaannya, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami harap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyetujui semua usulan penawaran perdamaian yang Penggugat ajukan” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Penggugat berharap agar Para Tergugat dapat memenuhi hak Penggugat, khususnya yang menjadi keberatan dari Penggugat. Poin-poin permintaan Penggugat tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

Selain itu Penggugat berharap kasus ini dapat segera selesai. Bahkan jika memungkinkan, perkara ini selesai ditahap mediasi tanpa harus masuk ke dalam persidangan. Proses mediasi selanjutnya, akan digelar kembali dalam pekan depan.

“Jika permintaan Penggugat dikabulkan atau disepakati sehingga ada titik temu maka selesai di mediasi” tutup Sugeng yang akrab disebut STS.

Sebab, Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (boy)

Dinilai Cacat Hukum, Warga Tegallega Desak Izin Apartemen Alhambra Dicabut

Kota Bogor – Puluhan warga yang tinggal di sekitar area lokasi pembangunan Apartemen Alhambra atau GPPC dikawasan Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor melakukan aksi demo, Kamis (15/08).

Aksi warga ini dengan membawa sejumlah spanduk dan karton bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”, didepan pintu masuk lokasi proyek.

Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah 5 tahun berjuang untuk menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Menurutnya sejak awal Walikota Bogor Bima Arya menegaskan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga menyetujui dan memberikan persetujuan perizinan.

“Tetapi kenyataannya, masih ada warga yang belum diakomodir, dan pada Mei 2019, Pemkot Bogor akhirnya mengeluarkan IMB,” ungkapnya.

Warga mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini.

“IMB itu cacat hukum karena ijin yang didapatkan dimanipulasi. Ada warga yang terdampak ternyata hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegas Imam, Kamis (15/08).

IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Imam menjelaskan, dalam Simtaru (Sistem Tata Ruang) yang merupakan aplikasi menyangkut Tata Ruang milik Pemkot Bogor bahwa kawasan lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya seharusnya tidak boleh ada pembangunan apartemen karena tentunya apartemen itu komersial.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota, bahkan sudah 3 kali mengajukan pertemuan audiensi bersama Bima Arya, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu. Akhirnya warga bertemu dengan presiden Jokowi dan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden semalam,” tegasnya.

Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini harus segera ditangani oleh KPK karena banyak kejanggalan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor dalam mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, pihak perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, aksi demo warga dan sebenarnya persoalan ini sudah berproses sudah cukup lama dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga disini dan juga kebanyakan dari pihak pemilik kios. Sebenarnya pihak pihak ini pada proses perizinan sudah diundang namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan, karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan, semua sudah sesuai aturan,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi.

“Dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga. Sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” tandasnya. (boy)

Sidang Gugatan Warga Teplan, Kuasa Hukum Minta Presiden Jokowi Dihadirkan

Kota Bogor – Sidang lanjutan kasus warga Teplan di Pengadilan Negeri Kota Bogor yang menggugat Panglima Tertinggi TNI Ir.H. Joko Widodo, Panglima TNI, Korem 061 Suryakancana Bogor dan Pangdam III/Siliwangi berlanjut ke proses Mediasi, Selasa (12/08).

Perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, berlanjut ke sidang mediasi.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ridwan akhirnya menunjuk Siti Suryani Hasanah, sebagai hakim mediator.

Proses mediasi para pihak itu akan berlangsung selama 30 hari ke depan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa pukul 12.20 WIB itu, tergugat satu dan turut tergugat tidak hadir atau tidak mengirim perwakilannya.

Dalam sidang, penggugat sempat meminta agar para pihak yang tidak hadir dalam persidangan dapat dipanggil kembali.

“Kami ingin Presiden hadir untuk mengetahui gugatan yang diajukan warga,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya, Selasa (12/08).

Direncanakan, sidang mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang.

Penggugat berharap melalui proses mediasi tersebut, ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

“Kita berharap ada win win solution,” tambah Gregg.

Dalam gugatan warga teplan atas nama Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Selain itu dalam provisi gugatannya Ramli juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (boy)