STS Surati Kejati Jabar, Ini Isinya..

Jakarta, 13 Agustus 2018
No​: 72/YSK/VIII/2018

Lampiran ​: Akta Yayasan Satu Keadilan dan Pengesahan Badan Hukum

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. R.E. Martadinata No.54

Citarum – Bandung Wetan

Kota Bandung, Jawa Barat

 
Perihal ​: Permohonan Tindak Lanjut perkara Lahan Jambu Dua Bogor sehubungan dengan Putusan nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg Yang telah In cracht dengan telah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017.

 Dengan hormat,

Yayasan Satu Keadilan Berkedudukan Pada Ruko Cibinong City Centre Blok D 10 Jl. Tegar Beriman Cibinong diwakili oleh Sugeng Teguh Santoso, S.H., dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Satu Keadilan Berdasarkan akta Pendirian Nomor 18 Tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris James Sinaga, S.H., M.Kn. sebagaimana telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementrian Hukum dan Ham Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0008666.AH.01.04. Tahun 2015.

Dengan ini mengajukan permohonan Tindak Lanjut Penanganan Perkara Korupsi Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Bima Arya Sugiarto yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bogor dan Ade Syarif Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor, terkait dengan Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor, yang saat ini telah memiliki Putusan yang Incracht, Adapun permohonan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2016 telah dibacakan putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 Yang amarnya menyatakan Bahwa Ronny Nasrun Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1;
 
2. Bahwa, dalam pertimbangannya majelis hakim dalam putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor NOMOR 1012 K/PID.SUS/2017 dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa “Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair”;
 
3. Bahwa, di dalam dakwaan primair Penuntut umum Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor menyebutkan bahwa “Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.  bersama-sama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. , R. IRWAN GUMELAR, S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) , KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat Kematian Nomor 474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum , S. Ip.) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 Nomor 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di Jalan Artzimar II Nomor 7, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;
 
4. Bahwa, yang menentukan dibeli atau tidak tanah tersebut adalah berdasarkan keputusan musyawarah ketiga yang dilaksanakan di kantor walikota pada tanggal 27 Desember 2014, yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh walikota dan jajarannya selaku pembeli dan Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong beserta stafnya selaku penjual dengan harga disepakati harga tanah lahan jambu dua sebesar Rp. 43.100.000.000,-, sedangkan sebagian lahan yang dibeli tersebut adalah merupakan tanah garapan yang merupakan Tanah Milik Negara, fakta tersebut adalah berdasarkan kesaksian dari saksi Ir. Irwan Gumelar, saksi Dandi Mulyana Bin R. Sunarya, saksi Cynthia Mulyani Suparto, saksi Ana Anida, dan Keterangan Ahli Syarwan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta Laporan Audit BPKP Perwakilan Jawa Barat tertanggal 18 April 2016;
 
5. Bahwa, dalam persidangan sehubungan dengan perkara tersebut, berdasarkan kesaksian dari saksi Iceu Pujiati, SH., MH, saksi Elfina, SH., Binti Chaidir, saksi Hendrian Sukmaputra, SE, M.Si Bin H. Jaja Sukmasaputra, saksi Retno Sulistiangningsih Binti Marjono didapat fakta bahwa Pengadaan Lahan Jambu Dua Tahun Anggaran 2014 tidak pernah diusulkan didalan RKPD, tetapi Pengadaan Lahan Jambu Dua masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014;
 
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hidyat Yudha, Retno Sulistyiningsih, Hendrian, Iceu Maryani dalam persidangan didapat fakta bahwa anggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL tidak pernah diusulkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, hal mana selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Usmar Hariman, Ade Syarif, saksi Bima Arya, Yus Yuswandi saksi Teguh dan Untung Maryono diketahui bahwa usulan pengadaan lahan untuk relokasi PKL pada perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 adalah permintaan dari Walikota yang disampaikan oleh Wakil Walikota;
 
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Bima Arya, Toto Ulum, Usmar Hariman, Chintya Mulyani, Ade Syarif dalam persidangan menerangkan bahwa terjadinya kesepakatan harga jual beli lahan dan bangunan Blok B pasar Jambu Dua sebesar Rp.43.100.000.000,- (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) adalah pada saat pertemuan antara pemerintah Kota Bogor dengan Angkahong pada tanggal 27 Desember 2014 di Balai Kota, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hidayat Yudha Priatna selaku Penggunga Anggaran bahwa dasar terlaksananya dan pembayaran jual beli lahan dan bangunan Blok B Pasar Jambu Dua dalam rangka pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jl. MA Salmun adalah berdasarkan kesepakatan tanggal 27 Desember 2014 tersebut;
 
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ade Syarif, Hanafi, Untung Maryono, Atti Komardiah dalam persidangan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Finalisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kota Bogor yang melaksanakan pengesahan RAPBD Perubahan Kota Bogor dan menganggarkan pengadaan lahan untuk relokasi PKL M.A Salmun sebesar Rp. Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta) hal mana telah dibuatkan surat persetujuan terhadap Raperda melalui surat keputusan Nomor : 188.324-31 Tahun 2014. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014 hasil persetujaun DPRD terhadap Raperda tersebut diusulkan kepada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi Gubernur. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 terhadap dilakukan pembahasan terhadap evaluasi gubernur Jawa Barat tentang evaluasi Raperda perubahan APBD yang disampaikan melalui SK Gubernur Jawa Barat bo.903/KEP.1520-KEU/2014 tertanggal 3 Nopember 2014;
 
Bahwa, sehubungan dengan hal a quo, melalui surat ini kami mengajukan permohonan agar Kejaksan Tinggi Jawa Barat menindaklanjuti perkara a quo, dengan dasar sebagai berikut:

 1. Bahwa, berdasarkan kewajiban hukum dari Kejaksaan Tinggi sebagimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 41 Ayat 2 Point B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1, maka adalah kewajiban hukum dari Kejaksaan Tinggi Bandung untuk menindaklanjuti Putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 yang telah incracht dengan menindaklanjuti perkara Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor, dengan menetapkan pleger yang telah terungkap di dalam fakta persidangan di Judex Factie sebagai tersangka;
 
2. Bahwa, sampai saat ini proses penanganan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pengadaan lahan di lahan blok B Pasal Jambu 2 kota Bogor yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Bogor dilaksanakan secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan telah terdapat fakta persidangan dimana sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung NOMOR 1012 K/PID.SUS/2017, telah terungkap Bahwa Dr. Bima Arya Sugiarto telah turut bersama-sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 hal mana ini juga tertuang di dalam Putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg;
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Saudara Bima Arya Sugiarto yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bogor terkait dengan pengadaan lahan di lahan blok B Pasal Jambu 2 kota Bogor tahun 2014, dan kami juga sampaikan agar laporan kami ini dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan pada penyidikan atas laporan ini. Beberapa pihak yang dapat diminta keterangannya yaitu Iceu Pujiati, SH., MH, saksi Elfina, SH., Binti Chaidir, saksi Hendrian Sukmaputra, SE, M.Si Bin H. Jaja Sukmasaputra, saksi Retno Sulistiangningsih Binti Marjono, Toto Ulum, Usmar Hariman, Hidyat Yudha Priyatna.

Demikian surat ini kami sampaikan dan mohon untuk dilakukan tindak lanjut. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 
Hormat kami,
Yayasan Satu Keadilan
 
 
 
Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua
 
Tembusan Yth.:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Muda Pengawasan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Negeri bogor;
6. Masyarakat Kota Bogor;
7. Pertinggal;

YSK Desak Kajati Jabar Menetapkan Walikota Dan Sekda Kota Bogor Sebagai Tersangka Kasus Angkahong

Kota Bogor – Momentum Hari Kemerdekaan RI 17  Agustus 2018, Yayasan Satu Keadilan mengajukan permintaan tindak lanjut penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Lahan Jambu Dua kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dalam putusannya menyebut dan melibatkan Walikota Bogor Bima Arya dan Sekretaris Daerah Ade Sarip.

Permohonan ini menindaklanjuti Putusan 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. yang diperkuat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017, yang menyebutkan Ronny Nasrun Adnan  Bersama-sama dengan beberapa pihak termasuk Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarip Hidayat secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Yayasan Satu Keadilan telah melayangkan surat no. No​: 72/YSK/VIII/2018 , tertanggal 13 Agustus 2018Jakarta, Perihal ​: Permohonan Tindak Lanjut perkara Lahan Jambu Dua Bogor sehubungan dengan Putusan nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg Yang telah In cracht dengan telah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017. Kepada Kejati Jabar di Bandung .

Dalam putusan tingkat pertama RNA, HYP, dan IG, dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tipikor terkait Mark Up pengadaan Lahan Jambu Dua, dan ketiganya dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, lalu dalam tingkat kasasi hukuman untuk RNA diperberat menjadi 5 Tahun 6 bulan subsidair 6 bulan sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017, sedangkan HYP berdasarkan Putusan Kasasi 994 K/Pid.Sus/2017, hukumannya diperberat menjadi 6 Tahun subsidair 6 bulan.

Dalam putusan putusan tersebut, disebut beberapa pihak lainnya diantaranya Bima Arya dan Ade Sarip sebagai pihak yang Bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Merujuk hak itu demi keadilan bagi Ronny Nasrun Adnan, HYP, dan IG, dan juga demi kepastian hukum, Putusan tersebut harus ditindaklanjuti dengan memproses pihak pihak yang disebut Bersama sama melakukan tindak pidana secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 41 Ayat 2 Point B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1 KUHAP, maka Penyidik dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus menindaklanjuti putusan itu dengan memproses Bima Arya dan Ade syarif dengan mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

Atas dasar hal tersebut, maka Yayasan Satu Keadilan yang konsern terhadap penegakan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum menyatakan sikap :

1. Yayasan satu keadilan  menilai bahwa perlakuan Kejati Jabar yang tidak melakukan penetapan tersangka pada Pleger Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hukum  dan mengesankan melakuman praktek impunity.

Perlu diingat terpidana  Tonny Nasrun Adnan, Hidayat Yudha Priyatna dan Irwan Gumelar  telah dipidana bahkan hukumannya dinaikkan oleh Mahkamah agung .  Sementara Bima Arya Sugiarto  dan Ade Syarif Hidayat tidak tersentuh hukum  walau dinyatakan bersama sama melakukan ( pleger ), dengan berlarut larutnya  kasus ini Kejati Jabar dinilai melakukan praktek memberikan  kekebalan hukum pada Bima Arya Sugiarto  dan Ade Syarif Hidayat padahal statusnya dinyatakan oleh putusan PN Tipikor Bandung  sebagai pihak yang bersama sama melakukan delik korupsi dengan  terpidana Ronny Nasrun Adnan tersebut diatas.

2. Tindakan Kejati Jabar yang tidak menetapkan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat sebagai Tersangka padahal pertimbangan Hakim PN Tipikor Bandung yang mengabulkan dakwaan Kejati Jabar yang dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa perbuatan korupsi dilakulan bersama sama oleh Bima Arya Sugiarto, Ade Syarif Hidayat dan para Terpidana  adalah bertentangan dengan dakwaan yang dibuat oleh Kejati Jabar sendiri .

3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan 42/P. (boy)

PDAM Kota Bogor Raih Gelar Terbaik Di Helaran 2018

PDAM Raih Gelar Terbaik di Helaran 2018

BOGOR – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor keluar sebagai pemenang dalam kategori kreativitas terbaik mobil hias pada Helaran Seni Budaya dan Pawai Mobil Hias dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) tahun 2018 ke 536, Minggu (12/08/18).

Demikian dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Seni Perfilman dan Kelembagaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Sanusi.

Mendampingi PDAM, sebutnya, RSUD Kota Bogor yang berhak menjadi pemenang sebagai artistik terbaik. Sedangkan untuk kategori inovasi pada mobil hias berhasil diraih Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

“Untuk kategori SKPD, penyaji terbaik diraih Dinas Pendidikan (Disdik). Sementara untuk kreativitas terbaik kembali direbut RSUD Kota Bogor. Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) berhasil menjadi pemenang inovasi terbaik,” papar Sanusi.

Asisten Manajer Humas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor R. Poppi Rustanti menerangkan, untuk memberikan display mobil hias yang menarik kepada masyarakat yang menyaksikan acara tersebut, pihaknya mengusung konsep alur sistem produksi dan distribusi dengan menampilkan miniatur SPAM Katulampa, reservoir, dan rumah pelanggan.

“Selain ingin memberikan suguhan yang menarik kepada masyarakat, kami juga sekaligus ingin memberikan edukasi dan informasi meski terbatas agar para pelanggan dan masyarakat luas mengetahui alur sistem produksi dan distribusi air,” jelas Poppi

Di hadapan Wali Kota Bogor Bima Arya, pimpinan Muspida dan tamu VIP, ia juga mengatakan, PDAM Tirta Pakuan menampilkan seni tradisional sunda berupa tari jaipong yang dipentaskan oleh putri-putri karyawan PDAM.

Dalam pawai mobil hias tahun ini, PDAM pun menunjukkan dukungannya untuk atlet-atlet terbaik nasional yang berlaga di kancah Asian Games 2014. Asisten Manajer Jaringan dan Perangkat Keras Djeki Rasna membawa replika obor sebagai bentuk dukungan itu.

Direktur Umum Rino Indira Gusniawan dan Direktur Teknik H. Syaban Maulana juga turut berjalan kaki di rute helaran sejauh 2,5 km dari sekitaran Tugu Kujang hingga Taman Kencana.

“Sekali lagi alhamdulillah kalau akhirnya PDAM Tirta Pakuan bisa menjadi pemenang di kategori mobil hias ini. Persiapan yang sudah dilakukan sejak Rabu (08/08/18), membuah hasil yang memuaskan dan membanggakan. Meskipun menjadi juara bukan tujuan kami,” pungkasnya.

Berikut para pemenang untuk kategori lainnya :

• Kategori Kecamatan
1. Inovasi : Bogor Barat
2. Artistik : Bogor Tengah
3. Penampil terbaik : Bogor Selatan

• Kategori Komunitas
1. Penyaji : P2KJ
2. Inovasi : SMK Kesatuan
3. Artistik : Teater Prabu

• Kategori Sanggar
1. Artistik : Kabupaten Sumedang
2. Penyaji : Kabupaten Subang
3. Inovasi dan kreatifitas : Sanggar Edas

Warga Teplan Korban Pengosongan Paksa Adukan Nasibnya Ke Komnas HAM

Jakarta – Puluhan warga Teplan Bogor mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan nasibnya pasca rumah mereka dikosong paksa oleh Korem 061 Suryakencana, akhir Juli lalu. Kedatangan mereka langsung diterima oleh Komisioner bidang Mediasi Munafrizal Manan, Sabtu (11/08).

Dalam kesempatan tersebut, warga didampingi oleh kuasa hukum mereka, LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menjelaskan kronologis peristiwa pengosongan paksa atas rumah mereka. Warga tidak mengerti mengapa mereka sampai terusir dari rumahnya sendiri.

“Kami tidak mengerti mengapa kami harus terusir dari rumah kami sendiri yang telah kami diami sejak 1970-an. Orang tua kami mewarisinya ke kami, bahkan secara rutin kami membayar PBB. Kami tidak mengerti alasan TNI AD,” ungkap Goris Sembiring, perwakilan warga.

Memang, fakta dokumen memperlihatkan bahwa warga telah membayar PBB secara rutin. Sehingga setidaknya warga adalah pemilik berdasarkan prinsip beziter rechti dan hak keutamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Thaun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan mengapa LBH KBR mau memberikan bantuan hukum kepada warga. Ada alasan yang cukup kuat untuk mencari keadilan bagi warga Teplan Bogor.

“Korban selayaknya mendapatkan perlindungan hukum atas hak pemukiman warga. Warga memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini. Dengan fakta tsb , menurut hukum apabila warga memiliki dan membayar PBB atas nama warga maka jelas status tanah tersebut adalah tanah negara, yg berhak ditempati dan digarap dan penggarap berhak mengajukan hak atas tanah. klo itu tanah negara maka secara hukum atas tanah tsb belum dibebani hak atas tanah oleh pihak manapun termasuk tanah oleh TNI / KOREM . Mudah-mudahan Komnas HAM memberi perhatian serius terhadap korban yg memiliki PBB ini” ujarnya.

Kami juga mohon komnas ham segera menindak lanjuti laporan dan memediasi segera dgn pihak korem / dandim bogor agar tdk ada lagi keresahan warga karena ada ancaman dilakukan tindakan sepihak pengosongan kembali atas rumah warga lainnya .

Komisioner Munafrizal Manan menyatakan menerima laporan warga dan akan membawa dalam rapat pleno. Komnas HAM menegaskan akan memeriksa kasus ini secara objektif bersama-sama pihak yang berkompeten.” Kami akan mengecek status tanah tersebut ,”

Konflik warga Teplan Bogor dengan pihak TNI AD dikarenakan adanya klaim atas sejumlah lahan yang dikatakan sebagai rumah dinas TNI. Kebutuhan TNI dalam menyediakan rumah dinas bagi prajuritnya menjadi alasan kuat mengapa warga harus terusir. Di sisi lain, kejelasan status tanah Teplan Bogor masih menjadi perdebatan, apakah milik TNI AD ataukah tanah negara.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Sugeng Teguh Santoso, S.H – Koordinator Tim Pembela LBH KBR untuk Warga Teplan
HP: 0822-2134-4458

Rumahnya Dikosongkan Paksa,  Warga Teplan Mengadukan Nasibnya Ke LBH KBR

Kota Bogor – Puluhan warga dari 28 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra Kelurahan Kedung Badak yang terkenal dengan Asrama Teplan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,  mengadukan persoalan penggusuran rumahnya ke Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, Rabu (08/08/2018).

Kordinator FORJAGA  Andreas Gorisa Sembiring mengatakan bahwa warga yang datang adalah warga yang sudah dikosongkan  dari rumahnya dan belum mendapatkan penggantian yang layak.

“Kedatangan kami ke LBH KBR tak lain karena mohon bantuan agar persoalan ini ditempuh melalui jalur hukum,’ ujar Andreas, Rabu (08/08).

Menurut Andreas warga yang merupakan keluarga besar Angkatan Darat ini menempati rumah dikomplek teplam tersebut sejak tahun1967 dan 1984.

“Kami menempati rumah diteplan tidak gratis,  kami bayar PBB dan bangunanpun atas nama warga,” kata Andreas.

Ditambahkannya, rumah warga telah dikosongkan dengan tidak mendapatkan penggantian yang layak bahkan beberapa barang yang dikosongkan ditaruh begitu saja didepan rumah yang dikosongkan.

“Kami berharap LBH KBR dapat memperjuangkan hak hak warga atas pemukiman yg layak,” tandasnya.

Sementara Koordinator Tim Pembela LBH KBR Sugeng Teguh Santoso menegaskan, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh warga tersebut maka LBH KBR menyampaikan beberapa point :

1. Warga yg memiliki dan membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah yg ditempatinya adalah warga yang berhak atas tanah dan bangunan yg mereka tempati berdasarkan prinsip UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta berdasarkan pasal 1977 KUH Perdata menurut prinsil Beziter recht

2. Pengosongan paksa dengan kekerasan tanpa memberikan penggantian yang layak kepada warga pemilik  yang dilakukan oleh Korem dan Kodim adalah perbuatan melawan hukum

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum tersebut diatas maka LBH Keadilan Bogor Raya memandang bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum atas hak-hak mereka. Karenanya LBH Keadilan Bogor Raya meminta Danrem/Dandim ;

1. Memulihkan hak-hak warga yang rumahnya dikosongkan dengan mengembalikan warga kerumahnya kembali.

2. Menghentikan rencana pengosongan rumah-rumah warga lainnya sampai dengan adanya pembicaraan dan penyelesaian yang adil antara warga dengan pihak Korem dan Kodim.

3. Meminta perhatian Presiden Joko Widodo sebagai warga Kota Bogor untuk turun tangan membantu hak-hak para pensiunan TNI, janda TNI dan keluarga TNI agar mendapatkan hak-hak yang layak atas pemukiman.

Selain itu Tim Pembela LBH KBR yang akrab disapa STS juga meminta agar walikota dan juga DPRD Kota Bogor memperhatikan nasib warganya untuk memperjuangkan aspirasi warga atas hak pemukiman.(boy)

Antisipasi Gangguan Pasokan Air Di Zona III, PDAM Kota Bogor Keruk Intake Cipon

BOGOR –PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan pengurasan Sungai Cisadane akibat sedimentasi di sekitar Dam Intake Ciherang Pondok (Cipon) sejak Senin (9/7/2018).

Direktur Teknik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Syaban Maulana melalui Sekretaris Perusahaan Rinda Lilianti menjelaskan, pengurasan lumpur merupakan maintenance instalasi guna memaksimalkan pelayanan air yang mumpuni kepada masyarakat.
“Pengurasan sudah dijadwalkan dimaksudkan agar kualitas air dapat terjaga sesuai standar, karena keluhan kerap muncul dari pelanggan yang mendapatkan air keruh di rumah mereka,” kata Rinda, Selasa (10/7/2018).

Rinda menambahkan, pembersihan endapan lumpur yang terbawa banjir Sungai Cisadane ini harus dilakukan karena telah menurunkan debit air baku yang mengalir ke IPA Dekeng dan Cipaku hingga 100 liter perdetik (l/det).
“Jadi saat banjir Sungai Cisadane, lumpurnya masuk ke dua unit bak presed Intake Cipon. Lama-lama menumpuk dan mengurangi debit air baku ke (IPA) Dekeng kondisi normal 1.600 l/det jadi 1.500 l/det. Lumpur itu harus segera dibersihkan karena kalau dibiarkan lama-lama akan menyumbat pipa transmisi air baku ke Dekeng,” ujar mantan Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Bogor itu.

Teknisnya, operator Intake Cipon akan membersihkan lumpur dengan mesin khusus dengan mendorong material ke IPA Dekeng melalui jalur pipa transmisi air baku. “Lumpur itu akan dibuang melalui skur yang dibuka oleh petugas bagian Transmisi dan Distribusi. Jadi diharapkan lumpurnya tidak sampai ke Dekeng,” jelas Rinda.

Kepala Sub Bagian Humas dan Sosial PDAM Kota Bogor R. Poppi Rustanti menambahkan, pengurasan lumpur ini merupakan kegiatan rutin saat terjadi pengendapan tinggi di bak prasedimentasi Intake Cipon.
“Pengerukan ini merupakan program untuk pemeliharaan intake Ciherang Pondok.
Tujuannya untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan,” ujar mantan Kepala Sub Bagian Litbang Investasi dan Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan itu.

Menurut Poppi, pengurasan tersebut diupayakan tidak mengganggu distribusi air bersih, namun pelanggan di zona 3 dan 4 diminta tetap menampung air untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami upayakan (tidak terjadi gangguan), karena optimalisasi IPA Dekeng sudah rampung. Tapi pelanggan kami imbau tetap menampung air untuk antisipasi level Reservoir Pajajaran, Cipaku dan Merdeka rendah,” kata Poppi.

Ada pun daerah-daerah di zona 3 dan 4 yang berpotensi mengalami gangguan sementara akibat pengurasan bak prasedimentasi Intake Cipon itu antara lain Jl. Lawang Gintung, Jl. Sukasari, Jl. Pajajaran Indah, Jl. Batutulis, Jl. Skip, Perum Vila Duta, Perum Pajajaran Regency/Parahyangan Regency, Jl. Ciheuleut. Berikutnya Blok Paku, sebagian Jl. Cimahpar, Perum Botanica, Perum Bogor Raya Residence/Cimahpar Asri, Perum Griya Soka, Jl. Surya Kencana dsk, Jl. Roda dsk, Gg. Aut dsk, Jl. Paledang dsk, Jl. Pahlawan dsk, Jl. Bondongan, Gunung Batu, Bubulak dsk, Sindang Barang dan sekitarnya.
Sejumlah wilayah di zona 4 yang berpotensi mengalami gangguan antara lain Jl. Pajajaran dsk, Jl. Pandu dsk, Tegal Gundil dsk, IPB Baranangsiang 4, Kel. Tegal Lega, Taman Kencana dsk, Jl. Sudirman dsk, Jl. Pemuda dsk. Kemudian Jl. Merdeka dsk, Jl. Cilendek dsk, Perum Yasmin dsk, Mekar Wangi, Cibadak, Kencana, Cimahpar, Cibuluh, Kebon Pedes, Panaragan, Sempur, Sukaresmi, Curug Mekar, Bantar Jati, Kebon Kalapa, Kedung Halang, dan Kayu Manis. (humas dan sosial)

Pelaku Pencurian Meter Air Diciduk Polisi

BOGOR – Polisi berhasil meringkus seorang pria yang diduga pelaku pencurian meter air di sejumlah tempat Kota Bogor. TS (38) diringkus jajaran Polres Bogor Kota di Jalan Perintis Kemerdekaan Kebon Jahe Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Rabu (6/6/2018).

TS diciduk tanpa perlawanan dan langsung dibawa di Mapolresta untuk pengembangan kasusnya. Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian, satu smartphone warna putih, kunci inggris, 29 unit meter air yang belum sempat terjual dan sebelas unit sambungan keran.

Penangkapan TS berawal dari hasil penyelidikan saksi yang melihat pelaku sedang mencoba mencuri meter air salah satu ruko di kawasan Cimanggu. Aksinya terekam kamera pengawas sehingga terlihat cukup jelas plat nomor kendaraan pelaku. Saksi bersama sejumlah pegawai PDAM melaporkan temuan ini ke Polresta Bogor.

Berbekal informasi warga dan rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Bogor bergerak menciduk tersangka di kediamannya. Kini, pelaku yang pernah menjadi pegawai lepas harian di PDAM itu mendekam di tahanan Mapolresta Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan upaya pengembangan kasus.

Sekretaris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku pencurian meter air yang meresahkan masyarakat dalam dua pekan terakhir.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap pelaku. Ini juga menunjukkan bahwa PDAM serius menangani kasus pencurian meter air yang merugikan pelanggan,” ujar Rinda. (humas dan sosial)

Diduga Arus Pendek Rumah Warga Disempur Ludes Terbakar

Bogor – Dua rumah milik warga dikampung lebak kantin RT 03/05, bogor tengah kota bogor hangus dilalap sijago merah, Sabtu (9/6).

Diduga api berasal dari arus pendek akibatnya rumah milik Asep dan Dudung hangus terbakar, sehingga kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan,  peristiwa tersebut diduga akibat konsleting listrik atau arus pendek dari salah satu rumah warga milik Dudung, kemudian merambat ke rumah Asep yang lokasinya berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran.

“Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13.45 WIB, ada dua rumah milik warga yang hangus terbakar, yakni rumah Dudung dan Asep,” ungkap Marse, Sabtu (9/6/2018).

Marse menambahkan, karena api membesar sehingga merambat kerumah lainnya dan satu rumah milik Eliya terkena imbasnya. “Rumah yang terbakar itu diisi 3 KK dan 12 jiwa, semuanya selamat. Sementara kerugiannya ditaksir mencapai Rp 150 juta,” tambahnya.

Api berhasil dijinakan pukul 14.15 WIB, setelah 5 unit armada damkar Kota Bogor dan satu dari kabupaten dikerahkan.

Saat ini pemerintah kota bogor masih mendata kerugian milik korban dan mengevakuasi keluarga yang terkena musibah kebakaran.  (boy)

Lahannya Dirusak PT. Waskita, Pemilik Lahan Dijalur Tol Bocimi Siapkan Somasi

Bogor – Geram akibat lahan miliknya dirusak PT. Waskita, Agus Mulyadi salah seorang pemilik lahan yang terdampak pelebaran Tol Bocimi diwilayah Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Bogor langsung mematok lahan miliknya, Sabtu (9/6).

Melalui Kuasa Hukumnya Agus Mulyadi menyayangkan adanya pengrusakan lahan miliknya oleh pihak PT Waskita selaku pengembang jalan tol. Akibatnya, lahan seluas 1650 meter miliknya tak dapat lagi digunakan untuk berkebun.

“Tanah saya ini memiliki luas 2000 meter terbagi pada dua bidang yakni yang satu 1650 dan satu lagi 350 meter. Dari 1650 baru dibebasin 310 dan 310 ini dibebasin 100 meter berarti jumlah tanah yang dibebasin semuanya 410 meter. Sedangkan sisanya tanpa ada ijin tahu-tahu sudah diurug jadi rusak dan belum dapat ganti rugi,”kata pemilik tanah Agus Mulyadi yang didampingi kuasa hukumnya, Greggorius Djako kepada wartawan, Sabtu (9/6/2018).

Sementara Kuasa Hukum korban Greggorius Djako mengatakan, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pihaknya melakukan pemasangan plang atau tanda bahwa dilokasi tersebut ada sebidang tanah seluas 1650 milik Agus Mulyadi.

“Lokasi tanah ini belum pernah dijual karena milik pribadi berdasarkan girik C986 persil 109 S2, “ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk mengamankan aset dan penting menjaga agar tanah ini tidak dirusak oleh pihak manapun juga, pemilik tanah melakukan pematokan dan memberikan tanda kalau tanah ini benar-benar milik pribadi yang tidak pernah serta belum pernah diperjualbelikan.

“Makanya, kami melakukan pematokan untuk mengamankan tanah agar tidak berlanjut dirusak, “tegas Greogius.

Gregorius menegaskan pihaknya akan melayangkan surat keberatan dan meminta ganti rugi kepada pihak waskita. “Senin surat keberatan klien kami sudah kami layangkan kekantor waskita, dan kami berharap ada penyelesaian, ” tandasnya. (boy)

Ada Gangguan Pasokan Air, Petugas PDAM Kota Bogor Telusuri Jalur Cipaku – Bubulak

PDAM Telusuri Jalur Cipaku-Bubulak

Kota Bogor – Tim dari Bagian Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menelusuri jalur pipa Distribusi dari Reservoir Cipaku di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan hingga Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat sejauh 10-15 kilometer.

Petugas Sub Bagian Pengaliran dan Jaringan dibantu personil Sub Bagian Penanggulangan Kebocoran bahu membahu jalur pipa menuju wilayah zona III setelah mendapat informasi gangguan pengaliran di wilayah Bubulak.

Sekretaris PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti mengatakan, hingga Rabu siang (16/5/2018), petugas belum menemukan penyebab utama gangguan pasokan air bersih ke wilayah Bubulak dan sekitarnya.

“Hingga Rabu sore pukul 15:00 WIB, petugas gabungan masih menelusuri kemungkinan ada gangguan teknis pada jaringan pipa distribusi yang mengarah ke wilayah Bubulak. Mungkin ada pipa bocor atau tersebut, sehingga pasokan air bersih ke Bubulak tidak normal. Pipa bocor atau tersumbat bisa membuat tekanan air menjadi berkurang,” kata Rinda.

Sementara untuk menangani gangguan di wilayah Bubulak, Rinda menyebutkan PDAM sudah menyiapkan Tangki Air Hydrant Umum (TAHU). Petugas sudah berkoordinasi dengan Kelurahan Bubulak mencari titik pemasangan tangki portabel itu.

“Kalau tangki air sudah jalan dari beberapa hari lalu. Memang tidak mencakup keseluruhan warga yang membutuhkan. Untuk itu kami mohon maaf atas gangguan pelayanan ini,” tutup Rinda. (humas dan sosial)