3 Point Permintaan Warga Teplan Sebagai Penggugat Kepada Petinggi TNI

Kota Bogor – Pengadilan Negeri Kota Bogor mulai menggelar mediasi dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Mediasi pertama ini digelar Rabu (21/8/2019).

Dalam sidang mediasi tersebut, Ramli yang di dampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan sejumlah permintaannya, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami harap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyetujui semua usulan penawaran perdamaian yang Penggugat ajukan” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Penggugat berharap agar Para Tergugat dapat memenuhi hak Penggugat, khususnya yang menjadi keberatan dari Penggugat. Poin-poin permintaan Penggugat tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

Selain itu Penggugat berharap kasus ini dapat segera selesai. Bahkan jika memungkinkan, perkara ini selesai ditahap mediasi tanpa harus masuk ke dalam persidangan. Proses mediasi selanjutnya, akan digelar kembali dalam pekan depan.

“Jika permintaan Penggugat dikabulkan atau disepakati sehingga ada titik temu maka selesai di mediasi” tutup Sugeng yang akrab disebut STS.

Sebab, Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (boy)

Dinilai Cacat Hukum, Warga Tegallega Desak Izin Apartemen Alhambra Dicabut

Kota Bogor – Puluhan warga yang tinggal di sekitar area lokasi pembangunan Apartemen Alhambra atau GPPC dikawasan Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor melakukan aksi demo, Kamis (15/08).

Aksi warga ini dengan membawa sejumlah spanduk dan karton bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”, didepan pintu masuk lokasi proyek.

Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah 5 tahun berjuang untuk menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Menurutnya sejak awal Walikota Bogor Bima Arya menegaskan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga menyetujui dan memberikan persetujuan perizinan.

“Tetapi kenyataannya, masih ada warga yang belum diakomodir, dan pada Mei 2019, Pemkot Bogor akhirnya mengeluarkan IMB,” ungkapnya.

Warga mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini.

“IMB itu cacat hukum karena ijin yang didapatkan dimanipulasi. Ada warga yang terdampak ternyata hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegas Imam, Kamis (15/08).

IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Imam menjelaskan, dalam Simtaru (Sistem Tata Ruang) yang merupakan aplikasi menyangkut Tata Ruang milik Pemkot Bogor bahwa kawasan lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya seharusnya tidak boleh ada pembangunan apartemen karena tentunya apartemen itu komersial.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota, bahkan sudah 3 kali mengajukan pertemuan audiensi bersama Bima Arya, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu. Akhirnya warga bertemu dengan presiden Jokowi dan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden semalam,” tegasnya.

Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini harus segera ditangani oleh KPK karena banyak kejanggalan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor dalam mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, pihak perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, aksi demo warga dan sebenarnya persoalan ini sudah berproses sudah cukup lama dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga disini dan juga kebanyakan dari pihak pemilik kios. Sebenarnya pihak pihak ini pada proses perizinan sudah diundang namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan, karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan, semua sudah sesuai aturan,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi.

“Dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga. Sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” tandasnya. (boy)

Sidang Gugatan Warga Teplan, Kuasa Hukum Minta Presiden Jokowi Dihadirkan

Kota Bogor – Sidang lanjutan kasus warga Teplan di Pengadilan Negeri Kota Bogor yang menggugat Panglima Tertinggi TNI Ir.H. Joko Widodo, Panglima TNI, Korem 061 Suryakancana Bogor dan Pangdam III/Siliwangi berlanjut ke proses Mediasi, Selasa (12/08).

Perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, berlanjut ke sidang mediasi.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ridwan akhirnya menunjuk Siti Suryani Hasanah, sebagai hakim mediator.

Proses mediasi para pihak itu akan berlangsung selama 30 hari ke depan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa pukul 12.20 WIB itu, tergugat satu dan turut tergugat tidak hadir atau tidak mengirim perwakilannya.

Dalam sidang, penggugat sempat meminta agar para pihak yang tidak hadir dalam persidangan dapat dipanggil kembali.

“Kami ingin Presiden hadir untuk mengetahui gugatan yang diajukan warga,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya, Selasa (12/08).

Direncanakan, sidang mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang.

Penggugat berharap melalui proses mediasi tersebut, ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

“Kita berharap ada win win solution,” tambah Gregg.

Dalam gugatan warga teplan atas nama Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Selain itu dalam provisi gugatannya Ramli juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (boy)

Tolak Pembongkaran Kios, LBH Bogor Buka Posko Pengaduan

SIARAN PERS
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
NOMOR: 27/ZN/LBHB/VIII/2019

Terhitung mulai hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 23.00 WIB, LBH Bogor telah resmi membuka Posko Penolakan Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPP Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor, hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi pemilik kios yang akan dilakukan pembongkaran oleh Pihak Apartemen GPPC;

LBH Bogor menduga rencana Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPPC Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Untuk itu LBH Bogor menghimbau kepada Pemilik Apartemen GPPC untuk menghentikan segala tindakan/rencana terkait Pembongkaran/Pengosongan Kios ini untuk menghindari tuntutan Perdata dari Pemilik Kios;

Alamat
POSKO
LBH BOGOR
Jl. Ciheuleut Pakuan Rt. 01 Rw. 06, Kelurahan Tegalega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
HP/WA. 081317422079,

Demikian Siaran Pers ini.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
Advokat dan Pembela Umum

ZENTONI, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
(HP/WA: 081317422079)

Cokel Pacitan, Sungai Nan Indah Menuju Pantai Watu Karung

Pacitan – Jika anda pergi ke Pacitan Jawa Timur, jangan lupa singgah disalah satu destinasi wisata sungai yang airnya jernih dan meliuk menuju pantai.

Ya, adalah Kali Cokel Pacitan, Kali Cokel ini merupakan Sungai yang bermuara di Pantai Watu Karung, Pantai Watu Karung sendiri merupakan salah satu Pantai dengan sunset terindah yang dimiliki kota Pacitan.

Kali Cokel Pacitan ini adalah salah satu tempat yang mempunyai nuansa alami dengan panorama alam yang indah, Kali Cokel ini terletak di Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Lokasinya berjarak sekitar 25 km dari pusat kota dan bisa dijangkau menggunakan kendaraan bermotor dengan memakan waktu kurang dari satu jam.

Kali Cokel merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk di kunjungi. Kali cokel bisa menjadi wisata alternatif susur sungai selain Sungai Maron yang terkenal lebih dulu. Kali Cokel memiliki pemandangan yang cukup indah di sepanjang aliran sungainya, terdapat pohon kelapa yang berjajar di tepian sungai serta tumbuh-tumbuhan liar yang menghiasi di sepanjang aliran sungai.
Tidak hanya itu sungai ini terkenal memiliki karakter air yang cukup jernih, karena memang sumber air sungai ini berasal dari Goa Luweng Jaran yang berada di ujung sungai tersebut. Berbeda dengan wisata susur sungai Kali Maron yang akan keruh airnya jika musim penghujan tiba. Tempat tujuan wisata terdekat di kawasan ini yaitu Pantai Kasap dan pantai Watu Karung.

#WonderfulIndonesia🇮🇩❤

APKLI Kota Sukabumi Luncurkan Program Umroh Untuk Anggota ..

Sukabumi – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meluncurkan program penyediaan fasilitas kemudahan untuk menunaikan ibadah umroh bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya ujar Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Prov. Jabar, Drs. H. Ridwan Sudirmansyah, M. Si. Saat di temui reporter engingengnews.com di sekretariat DPD APKLI Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Senin, 01/08/2019.

Menurut Ridwan, Kemudahan itu sudah diwujudkan melalui kerja sama dengan biro penyedia fasilitas ibadah umroh, PT Indonesia International Business (Khalifah Asia Tour and Travel). Yang nantinya Khalifah akan menyediakan fasilitas umroh bagi pedagang kaki lima yang ingin menjalankan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah.

“Ya, Ketua Umum DPP APKLI, Bapak Ali Mahsun. Sudah menandatangani Kerja Sama APKLI dan Khalifah Asia Tour and Travel untuk Penyediaan Fasilitas Ibadah Umroh bagi PKL dan masyrakat lainnya di Jakarta, Senin 18/2/2019.” Jelasnya.

Sementara itu menurut Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan APKLI DPW Prov. Jabar, Ida Purnama Sari. Menuturkan bahwa dalam program tersebut, anggota dapat membayar biaya umroh melalui tunai atau cicilan.

“Program ini harus dapat di manfaatkan oleh para anggota, karena jika memiliki dana terbatas bisa memanfaatkan dengan mekanisme sistem cicilan. Jadi untuk pembayaran dengan cicilan, anggota bisa membayar sisa biaya di kemudian hari, asalkan pengajuan pinjamannya disahkan oleh bank,” Tuturnya

Ida menambahkan sesuai pesan Ketua Umum, program ini bukan hanya mendatangkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan ibadah keagamaan.

”Kita permudah semua anggota untuk melaksanakan ibadah umroh, ” Ucap Ida yang saat ini sedang menunggu SK dari DPP APKLI untuk menahkodai DPD APKLI Kota Sukabumi.( JJ )

Persoalan Mental Menjadi Penyebab Oknum Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso sebut banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa akibat tidak pahamnya aturan aplikasi penganggaran dalam Anggaran Belanja Desa (ABD).

Selain tidak pahamnya memaknai Anggaran Belanja Desa (ABD) dengan baik, Sugeng Teguh Santoso menilai beberapa Kepala Desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan mental.

Padahal, apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan desa yang lebih baik merupakan satu hal yang sangat baik.

“Sekitar 700 Kepala Desa yang terkena kasus pidana korupsi Ini sudah saya prediksi ketika dana anggaran desa ini satu tahun lalu ingin digelontorkan. Niatan Pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan perkembangan desa itu baik ya. Kemudian ada anggaran sekitar Rp 70 triliun, tapi ternyata perangkat desa tidak siap terkait pemahaman aturan aplikasi penganggaran di dalam program kerja Anggaran Belanja Desa (ABD) tidak mampu, kemudian mentalitas korup. Ini tiga faktor,” ujar bapak yang akrab disapa STS ini,  Rabu (31/7/2019).

Sugeng Teguh Santoso memang menyoroti permasalahan mental yang dilakukan para koruptor.

Untuk itu, Sugeng Teguh Santoso menyarankan bahwa harus ada fungsi pengawas yang dilakukan oleh LSM, Kepolisian dan Kejaksaan agar tindak korupsi di desa dapat diminimalisir.

“Saat ini yang terjadi dan menjadi faktor terbesar korupsi adalah masalah mental. Karena ternyata dalam pemilihan kepala desa ada money politik itu kuat sekali dan calon kepala desa itu lebih sederhana syaratnya jika dibandingkan dengan DPRD, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Jadi kombinasi. Sekarang sudah dalam tahap penegakan hukum. Ini harus keras memang, penegakan hukum supaya menjadi efek jera kepada kepala desa lain. Yang kedua, fungsi pengawasan oleh lembaga pengawas, apakah itu LSM kemudian Kepolisian atau Kejaksaan,” jelasnya.

Namun ia juga mengungkapkan bahwa peran pengawas harus mampu memahami tentang anggaran desa.

“Fungsi pengawasan itu harus baik. LSM itu harus paham tentang anggaran dana desa. Anggaran apa yang paling penting. Misalnya infrastruktur. Kemudian perkembangan kesejahteraan rakyat, SDM itu yang penting. Pengawas harus paham tentang alokasi anggaran yang akan dikeluarkan,” ucapnya. (boy)

Wujudkan Desa Inklusi, Yayasan Satu Keadilan Gelar Festival Desa ..

KEMANG – Festival Desa 2019 hari ini, Rabu (31/7/2019) resmi diselenggarakan di Joglo Keadilan, Jalan Parakan Salak.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka merespon UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan memenuhi mandat dari Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan UU nomor 19 Tahun 2011.

Adapun inisiator terselenggaranya acara ini yaitu dari enam Organisasi Masyarakat Sipil yang terhimpun dalam Forum CSO (Civil Society Organization) untuk Penguatan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor akan melakukan promosi.

Forum CSO yang menghimpun Yayasan satu Keadilan (YSK), Metamorfosis, Relawan Kesehatan Masyarakat (REKAM), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan PEKA Indonesia (YPI) Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat melalui kerjasama kemitraan dengan Search For Common Ground (SFCG), Perkumpulan IDEA dan didukung oleh Uni Eropa telah melakukan serangkaian kegiatan di 12 desa (Pondok Udik, Antajaya, Cibentang, Ciseeng, Cimanggis, Waringinjaya, Rawapanjang, Susukan, Sasakpanjang, Nanggerang) di 4 (empat) Kecamatan (Kemang, Bojonggede, Tanjungsari dan Ciseeng) Kabupaten Bogor.

Direktur Metamorforsis dan ketua relawan kesehatan masyarakat, Sophia menjelaskan bahwa kegiatan yang diselenggarakan kali ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa yang lebih baik.

“Jadi tema hari ini adalah bagaimana masyarakat pemerintah bersama-sama bersinergi untuk menginisiasi Desa damai, inklusi dan partisipatif. Harapannya sinergitas ini bisa benar-benar terwujud di dalam kehidupan yang nyata melalui desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar,  Shopia,  Rabu (31/07).

Sementara itu, Syamsul Alam Agus, salah satu anggota Forum CSO untuk Penguatan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor mengatakan, program penguatan kelembagaan desa yang telah dilakukan oleh sejumalah CSO tersebut bertujuan untuk memastikan konsep dan perencanaan pembangunan di desa dapat melibatkan masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya, terkhusus kepada mereka yang rentan mendapatkan diskriminasi karena konstruksi sosial dilingkungan masyarakat atau karena kapasitas pemerintahan desa-nya dalam perumusan program dan pengelolaan yang mengabaikan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam UU Desa.

Di puncak acara Festival Desa 2019 akan digelar panggung seni dan budaya masyarakat Bogor yang melibatan kelompok muda kreatif seni dan budaya dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Jakarta. Berbagai pentas seni komunitas akan digelar, diantaranya pertunjukan Barongsai, Qasidahan Warga Kemang, dan Pertujukan Musik dari Kelompok Disabilitas.(boy)

LBH BOGOR Resmi Dampingi Warga Tolak Pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2019 LBH Bogor telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Warga Pemilik Kios Tolak Pembongkaran/Pengosongan untuk Pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan yang berlokasi di depan kampus Universitas Pakuan Bogor.

Penolakan ini bermula dari adanya rencana dari PT. Gapura Pakuan Properti yang akan membangun Apartemen Grand Park Pakuan setinggi kurang lebih 8 lantai yang berbatasan langsung dengan Kios Milik Warga.

Berdasarkan surat No: 002/GPP/VII/2019 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan tertanggal 23 Juli 2019 dari PT. Gapura Pakuan Properti kepada seluruh Warga Pemilik Kios Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor agar mengsongkan Kios Warga sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan jika tidak akan dibongkar paksa;

Bahwa apabila pihak PT. Gapura Pakuan Properti tetap memaksakan pembongkaran/pengosongan kios maka Warga Pemilik Kios akan menempuh upaya hukum Pidana dan Perdata;

Demikian Siaran Pers ini.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
Advokat & Pembela Umum

ZENTONI, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
(HP/WA: 081317422079)

Soal LKS di Sekolah, Begini Kata Politisi PDIP Kota Sukabumi ..

Sukabumi – Sejumlah orang tua siswa yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD) bahkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Sukabumi merasa heran dengan di wajibkannya siswa harus membeli Lembaran Kerja Siswa (LKS).

Pasalnya, menurut beberapa orangtua siswa, mereka mau tidak mau harus membeli LKS tersebut, terutama di tempat – tempat yang sudah di tunjuk di sekolah.

“Ya mau apa lagi kita ngikuti saja.” Keluh Reni (35 Th) salah satu orang tua siswa saat di tanya reporter engingengnews.com perihal LKS yang dibelinya. Senin (22/07/2019).

Menurut Reni benar atau tidak pihak sekolah mewajibkan murid membeli LKS, saya ya harus beli. Padahal kalau tidak salah sudah ada dana BOS yang bisa di manfaatkan sekolah untuk penunjang belajar ataupun operasional sekolah.

Menyikapi pesrsoalan tersebut politikus Partai PDIP Kota Sukabumi, Tedi Untara pun angkat bicara perihal pembelian LKS.

Menurutnya pembelian LKS sudah termasuk jenis pungli. “semua nya sudah jelas tercantum dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar jenis pungli.” Terang Tedi, senin (22/07).

Ia berharap untuk segera di tindak lanjuti oleh Satgas Saber Pungli sesuai Perpres tersebut, karena selama ini marak pungli di sekolah – sekolah. Apappun bentuk dan jenisnya nya itu sudah salah, praktik korupsi kecil tapi sangat terkoordinir. ( JJ )

RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH – SEKOLAH
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan tidak jelas}