Yapy M Doroh, Narkoba Musuh Negara Harus Di Berantas

BOGOR  – Humas DPC Granat Kabupaten Bogor, Yapy M Doroh mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres Bogor untuk memberantas peredaran narkotika baik ditengah masyarakat maupun peredarannya melalui napi yang sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Kerjasama dan koordinasi ini bertujuan, mempersempit ruang gerak pengedar dan bandar, saat memasarkan barang terlarang ini.

Bagi Yapy yang juga calon anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil II Kecamatan Bogor Utara ini, generasi muda, harus bebas dari pengaruh narkotika.
“Generasi muda adalah tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Untuk itu generasi muda harus bebas dari narkoba,”kata Yapy Rabu (16/10/2018).

Menurut Yapy, Granat sebagai organisasi sosial yang bergerak pada sosialisasi bahaya narkoba ke semua kalangan memberikan ruang dan mendukung penuh unit Narkoba Polres Bogor, untuk melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta kaki tangannya.

“Kerja Sat Narkoba Polres Bogor sudah baik. Kita dari Granat suport. Jangan beri ruang bagi pelaku narkoba. Kami minta polisi terus pantau napi narkoba di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk mencegah peredaran narkoba,”ujarnya.

Caleg nomor 9 dari PDI Perjuangan Dapil Bogor Utara Kota Bogor ini menegaskan, jika pada pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 mendatang, dirinya mendapat kepercayaan rakyat, maka dirinya akan mendorong dinas pendidikan, agar memasukan narkoba sebagai salah satu program yang nantinya masif dilakukan sosialisasi.

Bagi wartawan senior salah satu surat kabar nasional ini, jika generasi muda terus diingatkan akan bahaya narkoba, maka jangankan mencoba, mendengar kata narkoba saja pasti akan langsung menghindar.

“Dinas pendidikan harus masif. Jangan
memberikan ruang sedikitpun bagi narkoba meracuni generasi muda. Kami di Granat memiliki semangat yang sama dengan unit Narkoba Polres Bogor terkait perang terhadap narkoba,”tegas Yapy.

Yapy yang kini cuti panjang dari profesi wartawannya karena sedang melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai wakil rakyat dari banteng moncong putih mengatakan, butuh penanganan yang lebih ekstra untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Namun ia yakin, jika peran semua elemen yang siap melawan narkoba, maka hal ini tidak menjadi kendala.
Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam menegaskan, Polri akan terus bersinergi dengan semua elemen masyarakat termasuk Granat, untuk mencegah peredaran narkoba di bumi Tegar Beriman.

“Kita bisa karena kita bersatu. Narkoba harus terus di kampanyekan sebagai musuh negara,”tandas AKP Andri. (#)

Salah Kaprah, Konversi Angkot Tak Memecahkan Masalah Kemacetan Di Kota Bogor

Kota Bogor – Anggota DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto menilai konversi angkot konvensional ke angkot modern merupakan program yang salah kaprah, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor ini menegaskan, DPRD saat ini masih membahas terkait Perda lalu lintas.

“Perda Lalu Lintas akan menjadi landasan hukum dalam penataan secara teknis untuk subsidi, transportasi masal dan sebagainya, sementara keberadaan angkot modern masih mengacu perda lama,” ujar Teguh Rihananto, Selasa (09/10).

Menurut Teguh secara legal dan konsederan Pemkot bisa saja berargumen bahwa angkot modern termasuk transportasi massal.

“Kita pakai logika saja, jika Kota Bogor  ini macet dan salah satu alasan kenapa DPRD mendorong untuk transportasi massal adalah untuk mengurangi kemacetan, sehingga ada konversi. Konversi itu bukan konversi angkotnya tapi esensinya untuk kapasitas penumpangnya,” kata Teguh, kepada engingengnews.com digedug DPRD Kota Bogor.

Alasan kenapa digeser ke transportasi massal, Politisi PKS ini kembali mengatakan agar konversi bisa menampung kapasitas yang lebih banyak sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena sudah ada kendaraan yang sudah memadai nyaman dan masuk kapasitasnya.

“Makanya pas muncul Angkot Modern yang diklaim sebagai konversi, saya tertawa saja. Kenapa?. Karena kalau itu tetap saja angkot, feeder boleh, tapi kalau dijadikan bahan sebagai konversi itu tidak sesuai dengan harapan,” tandasnya. (boy)

STS, Kasus Ratna Sarumpaet Serahkan Pada Proses Hukum

Jakarta – Polemik cerita Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya oleh beberapa orang di Bandung akhirnya berujung pada pelaporan. Rabu kemarin (03/10) berbagai elemen masyarakat berdatangan ke Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan kebohongan yang dilakukan oleh  Ratna Sarumpaet yang juga salah satu anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tersebut.

Salah satu elemen masyarakat yang ikut melaporkan dugaan kebohongan Ratna Sarumpaet di Bareskrim Polri adalah Tim Advokat Pengawal Pancasila.

Ditemui dikantornya di Gedung MTH Square – Jakarta Timur, Sugeng Teguh Santoso salah seorang Advokat Pengawal Pancasila yang turut dalam rombongan advokat yang melaporkan dugaan kebohongan Ratna Sarumpaet mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maka kita serahkan semuanya pada proses hukum, apakah Ratna sarumpaet akan terkena proses hukum sebagai tersangka aktor intelektual penyebaran berita bohong dan apakah Prabowo Subianto, Fadli Zon dan tokoh lainnya yang ikut melansir berita Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya juga akan terkena proses hukum sebagai pihak yang menyebarkan berita bohong atau bisa dilepaskan dari pertanggung jawaban hukum berdasarkan alasan pemaaf pidana karena dibohongi Ratna Sarumpaet, semua diserahkan kepada proses hukum.

“Apakah pengakuan Ratna Sarumpaet mengaku berbohong adalah exit close bagi Prabowo dan Fadli zon untuk tidak terkena pertanggung jawaban pidana?  Semuanya akan dijawab dalam proses hukum yang akan dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri,” ungkap pria yang akrab disapa STS ini,  Kamis (4/10).

Sebelum derasnya laporan Polisi, ternyata Bareskrim Mabes Polri telah melakukan  penyelidikan, dan sudah dinaikkan status penyidikan bahkan sudah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan. Artinya penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet dianiaya telah cukup dapat dibuktikan sebagai perbuatan delik penyebaran berita bohong melalui sarana elektronik. (boy)

GMNI Jabar Gelar Diskusi Reforma Agraria Dan Masa Depan Jawa Barat

Bandung – DPD GMNI Jawa barat dan DPD IMM Jawa barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menggelar diskusi publik yang bertema “Reforma agraria, perhutanan sosial, dan masa depan Jawa barat”, acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian momentum hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 September.

Ketua pelaksana Dewex Sapta anugrah menegaskan kegiatan diskusi ini bagian dari upaya bersama kawan-kawan GMNI dan IMM dalam membangun kembali narasi tentang reforma agraria yang merupakan bagian penting dalam perumusan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam prinsip keadilan.

“kami melihat bahwa masalah agraria masih menjadi masalah akut dan belum menemukan solusi dalam upaya pelaksanaan reforma agraria sejati sebagaimana amanat UUPA no 5 tahun 1960, maka dari ini melalui kegiatan ini kami berusaha membangun kembali narasi baru dalam membedah persoalan agraria yang terjadi secara umum di Indonesia dan secara khusus di Jawa barat”, ujar Dewek Sapta, Sabtu (29/09).

Sementara Ketua DPD GMNI Jawa Barat Wahyu Khanoris dalam sambutan nya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini menjadi salah satu sarana untuk kembali menggaungkan semangat negara agraria yang menjadi ciri dari negara Indonesia yang tersebar sebagai satu potensi dalam peningkatan taraf kehidupan rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, beliau menyampaikan bila negara serius melaksanakan reforma agraria sejati sebagaimana pemikiran Bung Karno, maka niscaya Indonesia mampu menjadi negara besar di dunia.

Ketua DPD IMM Jawa Barat Zaki Nugraha menyampaikan, Jawa barat sebagai culture masyarakat agraris perlu menerapkan UUPA ini dalam tekhnis kebijakan di Jawa barat agar keadilan sosial yang merata mampu diciptakan penuh oleh pemerintahan melalui kebijakan yang pro terhadap tani.

Dalam kegiatan diskusi ini di hadiri oleh DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) yang dihadiri oleh sekretaris jendral Agus Ruli Ardiansyah yang menjadi pemantik diskusi. Agus mengatakan bahwa persoalan pokok agraria masih jauh dari harapan bersama, karena pelaksanan reforma agraria ini masih sebatas wacana sehingga perwujudan dalam melaksanakan reforma agraria ini masih sebatas program tanpa dorongan yang kuat baik secara politik maupun keterlibatan organisasi secara aktif.

“untuk melaksanakan reforma agraria kita perlu bekerja sama dalam mewujudkan agenda ini, dan SPI masif tetap melakukan pengawalan penuh secara organisasi yang memang melakukan identifikasi serta pendampingan di basis-basis SPI yang ada,”ujarnya.

SementaravKetua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat Tantan Sutandi menegaskan bahwa kegiatan diskusi ini harus masif dilakukan oleh element gerakan tani dan mahasiswa secara khusus untuk menyatukan persamaan pandangan terhadap kasus reforma agraria yang mendominasi persoalan serius di negara Indonesia, terkhusus Jawa barat merupakan provinsi strategis yang perlu menjadi tumpuan bagi pelaksanaan reforma agraria guna menjaga stabilitas ekonomi dan penyangga kedaulatan pangan Indonesia. Karena mengingat adanya program yang di gaungkan oleh Ridwan Kamil selaku gubernur baru Jawa barat yang akan melaksanakan upaya pemekaran daerah dibeberapa daerah di Jawa barat, hal ini juga tidak akan terlaksana bila reforma agraria tidak di wujudkan dalam hal kebijakan strategis pembangunan daerah.

Acara ini juga di hadiri oleh beberapa element mahasiswa lainnya seperti Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), Gema Petani Jawa Barat, dan beberapa BEM perguruan tinggal di Bandung yang menjadi peserta penyelenggaraan diskusi tersebut. (boy)

BNPB, Data Sementara 384 Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa Dan Tsunami

Palu – Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga pukul 10:00 WIB, Sabtu (29/9/2018) korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tercatat 384 orang, 356 luka dan ribuan rumah rusak.

“Jadi itu data sementara, saat ini kita masih melakukan pencarian dan pendataan korban, serta kondisi kerusakan akibat gempa dan tsunami,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (29/09).

Sutopo mengatakan beberapa jenazah korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah itu ditemukan di beberapa tempat.

“Korban meninggal dan yang luka-luka sudah di evakuasi ke beberapa rumah sakit di Palu,” ujar Sutopo.(boy)

Kasus Angkahong Kloter 2 Dihentikan Kajati Jabar, Ini Reaksi STS

Kota Bogor – Hari ini Tanggal 27 September 2018 saya mendapat informasi dari Humas Kajati Jabar bahwa perkara dugaan korupsi mark up pengadaan lahan Pasar Jambu Dua Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,  berdasarkan sprindik 31 Januari 2017 No 059/0.2.Fd.1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 telah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat keputusan penghentian penyidikan No. 280/ 0.2/RD.1/06/2017 tertanggal 9 juni 2017.

Sprindik tertanggal 31 januari tersebut diterbitkan pasca putusan PN Tipikor Bandung September 2016 atas para terpidana RNA, HYP dan IG dimana dinyatakan bahwa Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan terbukti bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan para terdakwa/ terpidana tersebut dalam pengadaan lahan Pasar Jambu Dua Kota Bogor.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kajati Jabar sejak awal Penuntut Umum mendakwa Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan bersama sama melalukan Tipikor bersama para terdakwa Hidayat Yudha Priyatna, Irwan Gumelar dan Ronny Nasrun Adnan.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung September 2016 yang menghukum HYP, IG dan RNA  dalam pertimbanganya menyatakan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat terbukti bersama sama melakukan Tipikor bersama terdakwa tersebut diatas dan menyatakan Usmar Hariman tidak terbukti bersama sama melakukan.

Atas pertimbangan putusan tersebut Kajati Jabar menindak lanjuti dengan menerbitkan Sprindik No. 059/0.2.Fd. 1/2017 tanggal 31 Januari 2017. Tidak terdengar kabar kelanjutan penyidikan tersebut hampir 1 tahun 8 bulan padahal beberapa elemen anti korupsi Bogor, seperti LSM Gerak, KNPI mempertanyakan perkembangan penyidikan pada Kajati Jabar.

Pada 13 Agustus 2018, Yayasan Satu Keadilan dengan suratnya No. 72/YSK/ VIII/ 2018 tertanggal 13 Agustus 2018 mempertanyakan pada Kajati Jabar tentang tindak lanjut atas terbitnya pertimbangan PN TIPIKOR Bandung yg menyatakan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan bersama-sama melalukan dan telah diterbitkan Sprindik tertanggal 31 januari 2018.

Hari ini 27 September 2018, Kahumas Kajati Jabar menyampaikan pada YSK bahwa benar telah diterbitkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan atas Perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut YSK menyampaikan sebagai berikut :
1. Kejaksaan Tinggi Jabar tidak konsisten dengan hasil penyidikan awal sampai dengan didakwanya 3 terdakwa RNA, HYP dan IG yang dalam dakwaannya Bima Arya dan Ade Syarif dinyatakan bersama sama melakukan;
2. Putusan PN Tipikor memperkuat hasil penyidikan Kajati dengan menyatakan terbukti Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat bersama-sama melakukan Tipikor bahkan telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya sprindik tertangal 31 januari 2018.
3. Penerbitan sprindik menegaskan telah ada Tipikor yang dapat diminta pertanggung jawaban pada Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat.
4. Menjadi pertanyaan ketika Kajati Jabar menerbitkan SP3 atas penyidikannya sendiri.
5. Kejati Jabar telah memberikan kekebalan hukum pada Bima Arya dan Ade Syatif Hidayat melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan , karena itu diduga ada penyalah gunaan kewenangan dalam hal ini.
6. Issue telah terbit sp3 di Kota ternyata adalah benar adanya,dan sampai saat ini YSK belum mendapatkan jawaban tertulis dari Kajati Jabar atas surat YSJ tersebut diatas.

Informasi ini disampaikan pada publik untuk publik ketahui dan mengkritisianya.

Demikianlah siaran pers ini disampaikan agar publik mengetahuinya.

Ysk

Sugeng Teguh Santoso

PDAM Sebar Brosur Penyesuaian Tarif

Kota Bogor – Petugas Pembaca Meter PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menyebarkan ribuan brosur penyesuaian tarif kepada pelanggan di seluruh zona pelayanan. Tujuannya agar program PDAM dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih sampai ke pelanggan.

Penyebaran ratusan ribu brosur ini menurut Kahumas PDAM Poppi Rustanti merupakan salah satu strategi PDAM untuk menyosialisasikan rencana penyesuaian tarif pada Oktober 2018 untuk pembayaran rekening November 2018. “Sebelumnya, manajemen mengadakan sosialisasi di enam kantor kecamatan di Kota Bogor dengan mengundang seluruh lurah, LPM dan perwakilan pelanggan di masing-masing wilayah,” ujar Poppi, Kamis (27/09).

Poppi menambahkan, Direksi dan manajemen pun menghadiri diskusi bersama Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Graha Pena Radar Bogor, serta berdiskusi dengan para pimpinan media massa di Kota Bogor.

PDAM berupaya agar informasi rencana penyesuaian tarif itu sampai ke pelanggan, sehingga mereka memahami kendala yang dihadapi PDAM dalam menjalankan program-program pelayanan air bersih untuk masyarakat Kota Bogor.(boy)

Dr. Kun Nurachadijat, Pasar Tradisional Harus Dikelola Dengan Basis Ideologis

Kota Bogor – Dengan mengusung tema soal kasus dugaan korupsi dana deposito di PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, acara Ngobrassts (ngobrol bareng sts) menghadirkan narasumber Yus Ruswandi dan Dr. Kun Nurachadijat, Rabu (26/06).

Dibuka dengan lagu Bento, puluhan peserta yang hadir dalam acara dialog rutin yang dipandu oleh STS ini berlangsung cukup meriah.

Dalam paparannya Dr. Kun Nurachadijat mengatakan bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat, harus dikelola dengan basis ideologis yakni melihat pasar tersebut sebagai garda terdepan dalam menghadapi Imperialisme baru, penguasaan ekonomi oleh pemodal besar. Jadi dikelola secara bermoral dan berkemampuan. Tanpa sikap mental itu, percuma hanya akan menambah deretan panjang problematika pemerintah.

“Pasar tradisional adalah pasar ideologis rakyat yang harus dikelola tanpa ada kepentingan politik,” ujar Dr. Kun Nurachadijat, Rabu (26/09).

Sementara Anggota DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi menegaskan soal dana Deposito saat ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sudah ada tersangka, artinya Direksi dan Badan Pengawas PDPPJ telah lalai dalam melaksanakan perintah Perda dan sebagai pemilik saham BUMD Walikota harus segera mem plt kan Jajaran Direksi dan Badan Pengawas.

“Sebagai anggota dewan saya meminta saudara walikota untuk mem plt kan jajaran Direksi PDPPJ dan Badan Pengawas,” pungkasnya.(gus)

Ngobrol Di Ngobrassts, Yus Ruswandi Desak Walikota Plt Direksi PDPPJ

Kota Bogor – Acara Ngobrassts (Ngobrol bareng STS) yang digelar disavana cafe dengan tema “Dugaan Korupsi Dana Deposito,  Adakah Tersangka Lain Selain DHS ?”, kembali digelar disavana cafe,  Rabu (26/09).

Dalam acara Ngobrassts yang dipandu oleh Sugeng Teguh Santoso menghadirkan Narasumber Yus Ruswandi sebagai Anggota DPRD Kota Bogor dan DR. Kun Nurachadijat sebagai Akitivis Senior,  sementara narasumber lainnya Kuasa Hukum tersangka DHS yang juga diundang tak bisa hadir dalam acara tersebut.

Dalam pemaparannya Yus Ruswandi menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD dirinya sudah menggunakan tupoksinya dengan memanggil Direksi PDPPJ untuk menanyakan penggunaan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) yang penggunaannya untuk membangun pasar jambu 2. Namun menurut Yus Direksi beralasan bahwa ada gagal lelang dan lahan jambu 2 masih bermasalah dengan hukum.

Yus menambahkan soal dana Deposito sudah masuk dalam ranah hukum dan sudah ada tersangka, artinya Direksi dan Badan Pengawas PDPPJ telah lalai dalam melaksanakan perintah Perda dan sebagai pemilik saham BUMD Walikota harus segera mem plt kan Jajaran Direksi dan Badan Pengawas.

“Sebagai anggota dewan saya meminta saudara walikota untuk mem plt kan jajaran Direksi PDPPJ dan Badan Pengawas,” tandasnya. (gus)

Jokowi Bagikan 7 Ribu Sertifikat Gratis Kepada Masyarakat Bogor

Kab. Bogor – Bertempat dilapangan Pakan Sari, Cibinong Kabupaten Bogor, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 7000 sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor, Selasa,  (27/09).

Dari jumlah 7000 tersebut, 4.000 sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor sementara sisanya dibagikan kepada warga Kabupaten Bogor.

Penyerahan sertifikat dari orang nomor satu di Indonesia ini disambut baik oleh Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Batutulis dan juga Ketua Forum LPM Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Rudi Yuniardi

“Meski ini baru tahap awal kami atas nama Pokmas dan masyarakat mengucapkan beribu terima kasih kepada Presiden, khususnya masyarakat kelurahan Batutulis telah menerima sertifikat hak atas tanah rakyat sebanyak 44 orang dari data yang sudah masuk ke BPN 358 sertifikat yang sudah diukur,”ungkap Rudi.

Rudi juga mengaku bersyukur, dimana sebelumnya, diakhir pekan kemarin pengukuran terakhir sudah dilakukan dan sudah distop 5 bidang, tersisa tinggal 60 bidang yang harus diberikan melalui BPN sampai batas waktu akhir septermber 2018 nanti.

Diberitahukan, lanjutnya, bagi yang belum melakukan pendaftaran untuk segera melapor atau datang ke Pokmas Kelurahan Batutulis, sampai batas waktu yang ditentukan.

“Ya, informasi itu, agar kami bisa memberikan pelayanan terbaik yang belum memiliki atau mendapatkan sertifikat program pemerintah tersebut,”ujarnya Rudi,  Selasa (27/09).

Sementara penerima sertifikat warga Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur Agus Sadewo mengaku senang dan bersyukur bisa menerima sertifikat secara gratis.

“Saya merasa bersyukur dan berterima kasih, Saya senang. Sertifikat ini akan saya simpan sebaik-baiknya kalo pun nanti perlu kami bisa gunakan untuk kelangsungan hidup,” ungkapnya. (gus)