Yapy M Doroh, Narkoba Musuh Negara Harus Di Berantas

BOGOR  – Humas DPC Granat Kabupaten Bogor, Yapy M Doroh mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres Bogor untuk memberantas peredaran narkotika baik ditengah masyarakat maupun peredarannya melalui napi yang sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Kerjasama dan koordinasi ini bertujuan, mempersempit ruang gerak pengedar dan bandar, saat memasarkan barang terlarang ini.

Bagi Yapy yang juga calon anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil II Kecamatan Bogor Utara ini, generasi muda, harus bebas dari pengaruh narkotika.
“Generasi muda adalah tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Untuk itu generasi muda harus bebas dari narkoba,”kata Yapy Rabu (16/10/2018).

Menurut Yapy, Granat sebagai organisasi sosial yang bergerak pada sosialisasi bahaya narkoba ke semua kalangan memberikan ruang dan mendukung penuh unit Narkoba Polres Bogor, untuk melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta kaki tangannya.

“Kerja Sat Narkoba Polres Bogor sudah baik. Kita dari Granat suport. Jangan beri ruang bagi pelaku narkoba. Kami minta polisi terus pantau napi narkoba di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk mencegah peredaran narkoba,”ujarnya.

Caleg nomor 9 dari PDI Perjuangan Dapil Bogor Utara Kota Bogor ini menegaskan, jika pada pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 mendatang, dirinya mendapat kepercayaan rakyat, maka dirinya akan mendorong dinas pendidikan, agar memasukan narkoba sebagai salah satu program yang nantinya masif dilakukan sosialisasi.

Bagi wartawan senior salah satu surat kabar nasional ini, jika generasi muda terus diingatkan akan bahaya narkoba, maka jangankan mencoba, mendengar kata narkoba saja pasti akan langsung menghindar.

“Dinas pendidikan harus masif. Jangan
memberikan ruang sedikitpun bagi narkoba meracuni generasi muda. Kami di Granat memiliki semangat yang sama dengan unit Narkoba Polres Bogor terkait perang terhadap narkoba,”tegas Yapy.

Yapy yang kini cuti panjang dari profesi wartawannya karena sedang melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai wakil rakyat dari banteng moncong putih mengatakan, butuh penanganan yang lebih ekstra untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Namun ia yakin, jika peran semua elemen yang siap melawan narkoba, maka hal ini tidak menjadi kendala.
Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam menegaskan, Polri akan terus bersinergi dengan semua elemen masyarakat termasuk Granat, untuk mencegah peredaran narkoba di bumi Tegar Beriman.

“Kita bisa karena kita bersatu. Narkoba harus terus di kampanyekan sebagai musuh negara,”tandas AKP Andri. (#)

3 Pasar Disiapkan Untuk Tampung Ribuan Pedagang Pasar Bogor

Kota Bogor – PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) mempersiapkan tiga pasar yang akan menjadi relokasi ribuan pedagang Plaza dan Pasar Bogor. Hal ini dilakukan untuk menampung para pedagang yang terdampak proyek pembangunan Park and Ride yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

“Pedagang basah relokasinya ke pasar Teknik Umum (Tekum) dan pasar Warung Jambu, sementara pedagang kering direlokasi ke Pasar Sukasari,” kata Dirops PDPPJ Syuhaeri Nasution, Kamis (11/10).

Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Kota Bogor Syuhairi Nasution mengatakan, untuk park and ride pengelolaan pasar sampai tahun 2020. Data pedagang jumlahnya sudah terdata Plaza Bogor 420 pedagang, sementara Pasar Bogor 1.200 pedagang.

“Kalau tahun ini park and ride dipaksakan tidak mungkin, tetapi kami mengikuti apa yang dikatakan wali kota. Konsep relokasi kami sesuai dengan program lama, memisahkan pedagang kering dan basah,” ungkapnya.

Syuhairi melanjutkan, untuk pedagang kering ke Sukasari, sementara pedagang basah Pasar Warung Jambu dan pasa Tekum. Tahun ini kondisi Sukasari belum bisa, karena belum dilakukan perataan dan pembangunan agar seperti tempat penampungan pedagang.

“Di Sukasari ruko sebelah plaza Hak Guna Bangunan (HGB) sampai 2019, ada sekitar 18 ruko. Pedagang kering bisa ditampung disana, nanti akan dibuat mall kecil di Sukasari serta dengan bangunan lain terintegrasi. Jadi bukan semata pasar toh saja kedepannya,” tambahnya. (boy)

Salah Kaprah, Konversi Angkot Tak Memecahkan Masalah Kemacetan Di Kota Bogor

Kota Bogor – Anggota DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto menilai konversi angkot konvensional ke angkot modern merupakan program yang salah kaprah, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor ini menegaskan, DPRD saat ini masih membahas terkait Perda lalu lintas.

“Perda Lalu Lintas akan menjadi landasan hukum dalam penataan secara teknis untuk subsidi, transportasi masal dan sebagainya, sementara keberadaan angkot modern masih mengacu perda lama,” ujar Teguh Rihananto, Selasa (09/10).

Menurut Teguh secara legal dan konsederan Pemkot bisa saja berargumen bahwa angkot modern termasuk transportasi massal.

“Kita pakai logika saja, jika Kota Bogor  ini macet dan salah satu alasan kenapa DPRD mendorong untuk transportasi massal adalah untuk mengurangi kemacetan, sehingga ada konversi. Konversi itu bukan konversi angkotnya tapi esensinya untuk kapasitas penumpangnya,” kata Teguh, kepada engingengnews.com digedug DPRD Kota Bogor.

Alasan kenapa digeser ke transportasi massal, Politisi PKS ini kembali mengatakan agar konversi bisa menampung kapasitas yang lebih banyak sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena sudah ada kendaraan yang sudah memadai nyaman dan masuk kapasitasnya.

“Makanya pas muncul Angkot Modern yang diklaim sebagai konversi, saya tertawa saja. Kenapa?. Karena kalau itu tetap saja angkot, feeder boleh, tapi kalau dijadikan bahan sebagai konversi itu tidak sesuai dengan harapan,” tandasnya. (boy)

Tim Panjat Tebing Kota Bogor Tambah Emas

BOGOR – tim panjat tebing Kota Bogor menambah satu medali emas dari nomor Speed World Record Relay Putri atas nama Nursamsiah, Maudila Tannia, Widia Fujiyanti, Senin (8/10/2018). Tim Kota Bogor mengalahkan Kota Bekasi.

Hingga Senin sore tim panjat tebing Kota Bogor sudah mengumpulkan 2 medali emas, satu perak dan satu perunggu.

Perolehan ini menempatkan Kota Bogor sebagai pengumpul medali terbanyak sementara dari 24 kota dan kabupaten peserta cabor panjat tebing Porda XIII/2018 Jawa Barat. Posisi kedua ditempati Kabupaten Bekasi (1 emas 2 perak 0 perunggu) dan peringkat ketiga (1-1-2).

Chef de Mission Kota Bogor Yane Ardian dan Ketua KONI Kota Bogor Benninu Argoebie yang hadir di venue panjat tebing kompleks Stadion Pakansari Cibinong langsung memberikan “uang kepret” kepada Maudila Tania dan kawan-kawan.

Manajer tim panjat tebing Kota Bogor Tedi Djamaludin bangga dengan penampilan anak asuhnya.

“Alhamdulillah sampai saat ini masih on the track. Dua emas sudah kita raih, dari terget tiga emas. Banyak banyak nomor yang akan kita ikuti. Mudah-mudahan kita bisa tambah medali. Mohon doa dan dukungan dari masyakat Kota Bogor,” ujar Tedi. (tim)

Tiba di Palu, Presiden Jokowi Langsung Pimpin Rapat Terbatas

Palu – Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah.

Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi.

Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi.

“Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?” kata Presiden.

“Siap!” jawab prajurit TNI serempak.

Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini.

“Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini,” ujarnya.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana.

Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan.

Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah.

Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.(GAL).

GMNI Jabar Gelar Diskusi Reforma Agraria Dan Masa Depan Jawa Barat

Bandung – DPD GMNI Jawa barat dan DPD IMM Jawa barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menggelar diskusi publik yang bertema “Reforma agraria, perhutanan sosial, dan masa depan Jawa barat”, acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian momentum hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 September.

Ketua pelaksana Dewex Sapta anugrah menegaskan kegiatan diskusi ini bagian dari upaya bersama kawan-kawan GMNI dan IMM dalam membangun kembali narasi tentang reforma agraria yang merupakan bagian penting dalam perumusan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam prinsip keadilan.

“kami melihat bahwa masalah agraria masih menjadi masalah akut dan belum menemukan solusi dalam upaya pelaksanaan reforma agraria sejati sebagaimana amanat UUPA no 5 tahun 1960, maka dari ini melalui kegiatan ini kami berusaha membangun kembali narasi baru dalam membedah persoalan agraria yang terjadi secara umum di Indonesia dan secara khusus di Jawa barat”, ujar Dewek Sapta, Sabtu (29/09).

Sementara Ketua DPD GMNI Jawa Barat Wahyu Khanoris dalam sambutan nya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini menjadi salah satu sarana untuk kembali menggaungkan semangat negara agraria yang menjadi ciri dari negara Indonesia yang tersebar sebagai satu potensi dalam peningkatan taraf kehidupan rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, beliau menyampaikan bila negara serius melaksanakan reforma agraria sejati sebagaimana pemikiran Bung Karno, maka niscaya Indonesia mampu menjadi negara besar di dunia.

Ketua DPD IMM Jawa Barat Zaki Nugraha menyampaikan, Jawa barat sebagai culture masyarakat agraris perlu menerapkan UUPA ini dalam tekhnis kebijakan di Jawa barat agar keadilan sosial yang merata mampu diciptakan penuh oleh pemerintahan melalui kebijakan yang pro terhadap tani.

Dalam kegiatan diskusi ini di hadiri oleh DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) yang dihadiri oleh sekretaris jendral Agus Ruli Ardiansyah yang menjadi pemantik diskusi. Agus mengatakan bahwa persoalan pokok agraria masih jauh dari harapan bersama, karena pelaksanan reforma agraria ini masih sebatas wacana sehingga perwujudan dalam melaksanakan reforma agraria ini masih sebatas program tanpa dorongan yang kuat baik secara politik maupun keterlibatan organisasi secara aktif.

“untuk melaksanakan reforma agraria kita perlu bekerja sama dalam mewujudkan agenda ini, dan SPI masif tetap melakukan pengawalan penuh secara organisasi yang memang melakukan identifikasi serta pendampingan di basis-basis SPI yang ada,”ujarnya.

SementaravKetua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat Tantan Sutandi menegaskan bahwa kegiatan diskusi ini harus masif dilakukan oleh element gerakan tani dan mahasiswa secara khusus untuk menyatukan persamaan pandangan terhadap kasus reforma agraria yang mendominasi persoalan serius di negara Indonesia, terkhusus Jawa barat merupakan provinsi strategis yang perlu menjadi tumpuan bagi pelaksanaan reforma agraria guna menjaga stabilitas ekonomi dan penyangga kedaulatan pangan Indonesia. Karena mengingat adanya program yang di gaungkan oleh Ridwan Kamil selaku gubernur baru Jawa barat yang akan melaksanakan upaya pemekaran daerah dibeberapa daerah di Jawa barat, hal ini juga tidak akan terlaksana bila reforma agraria tidak di wujudkan dalam hal kebijakan strategis pembangunan daerah.

Acara ini juga di hadiri oleh beberapa element mahasiswa lainnya seperti Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), Gema Petani Jawa Barat, dan beberapa BEM perguruan tinggal di Bandung yang menjadi peserta penyelenggaraan diskusi tersebut. (boy)

PDAM Tirta Pakuan Menjadi Duta Air Jawa Barat

Kota Bogor – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menjadi tuan rumah Sosialisasi Pelajar Duta Air Provinsi Jawa Barat tahun 2018 untuk wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Sosialisasi yang berlangsung di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dekeng pada Rabu (26/9/2018) ini diikuti 50 siswa SMA/sederajat di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat yang menginisiasi kegiatan ini melihat, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat, khususnya Ciliwung dan Cisadane, sudah sangat memprihatinkan. Maka dari itu perlu diambil upaya pencegahan sejak dini agar tidak semakin parah di masa yang akan datang.

Para siswa yang mengikuti kegiatan ini diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga aliran sungai agar dapat dinikmati manfaatnya. Salah satu yang paling nyata adalah pemanfaatan Sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, serta Sungai Ciliwung yang akan digunakan menjadi sumber air SPAM Katulampa.

Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Syaban Maulana sangat senang Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu peduli terhadap pelestarian DAS di wilayah Jawa Barat, khususnya sungai Cisadane dan Ciliwung.

Sungai Cisadane begitu penting bagi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor karena menjadi sumber air baku bagi 80 persen pelanggan.

Kepada para pelajar yang mengikuti sosialisasi, termasuk perwakilan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dirtek menyampaikan bahwa kondisi bagian hulu Sungai Cisadane sudah cukup memprihatinkan. Keberadaan industri-industri besar serta kebiasaan buruk masyarakat telah mempengaruhi air baku yang masuk ke IPA Dekeng. (humas)

#pdamtirtapakuan #pdamkotabogor #infopdamkotabogor #pelayanan #pelayananpelanggan #bogohkabogor #welovebogor

Kasus Angkahong Kloter 2 Dihentikan Kajati Jabar, Ini Reaksi STS

Kota Bogor – Hari ini Tanggal 27 September 2018 saya mendapat informasi dari Humas Kajati Jabar bahwa perkara dugaan korupsi mark up pengadaan lahan Pasar Jambu Dua Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,  berdasarkan sprindik 31 Januari 2017 No 059/0.2.Fd.1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 telah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat keputusan penghentian penyidikan No. 280/ 0.2/RD.1/06/2017 tertanggal 9 juni 2017.

Sprindik tertanggal 31 januari tersebut diterbitkan pasca putusan PN Tipikor Bandung September 2016 atas para terpidana RNA, HYP dan IG dimana dinyatakan bahwa Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan terbukti bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan para terdakwa/ terpidana tersebut dalam pengadaan lahan Pasar Jambu Dua Kota Bogor.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kajati Jabar sejak awal Penuntut Umum mendakwa Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan bersama sama melalukan Tipikor bersama para terdakwa Hidayat Yudha Priyatna, Irwan Gumelar dan Ronny Nasrun Adnan.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung September 2016 yang menghukum HYP, IG dan RNA  dalam pertimbanganya menyatakan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat terbukti bersama sama melakukan Tipikor bersama terdakwa tersebut diatas dan menyatakan Usmar Hariman tidak terbukti bersama sama melakukan.

Atas pertimbangan putusan tersebut Kajati Jabar menindak lanjuti dengan menerbitkan Sprindik No. 059/0.2.Fd. 1/2017 tanggal 31 Januari 2017. Tidak terdengar kabar kelanjutan penyidikan tersebut hampir 1 tahun 8 bulan padahal beberapa elemen anti korupsi Bogor, seperti LSM Gerak, KNPI mempertanyakan perkembangan penyidikan pada Kajati Jabar.

Pada 13 Agustus 2018, Yayasan Satu Keadilan dengan suratnya No. 72/YSK/ VIII/ 2018 tertanggal 13 Agustus 2018 mempertanyakan pada Kajati Jabar tentang tindak lanjut atas terbitnya pertimbangan PN TIPIKOR Bandung yg menyatakan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan bersama-sama melalukan dan telah diterbitkan Sprindik tertanggal 31 januari 2018.

Hari ini 27 September 2018, Kahumas Kajati Jabar menyampaikan pada YSK bahwa benar telah diterbitkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan atas Perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut YSK menyampaikan sebagai berikut :
1. Kejaksaan Tinggi Jabar tidak konsisten dengan hasil penyidikan awal sampai dengan didakwanya 3 terdakwa RNA, HYP dan IG yang dalam dakwaannya Bima Arya dan Ade Syarif dinyatakan bersama sama melakukan;
2. Putusan PN Tipikor memperkuat hasil penyidikan Kajati dengan menyatakan terbukti Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat bersama-sama melakukan Tipikor bahkan telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya sprindik tertangal 31 januari 2018.
3. Penerbitan sprindik menegaskan telah ada Tipikor yang dapat diminta pertanggung jawaban pada Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat.
4. Menjadi pertanyaan ketika Kajati Jabar menerbitkan SP3 atas penyidikannya sendiri.
5. Kejati Jabar telah memberikan kekebalan hukum pada Bima Arya dan Ade Syatif Hidayat melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan , karena itu diduga ada penyalah gunaan kewenangan dalam hal ini.
6. Issue telah terbit sp3 di Kota ternyata adalah benar adanya,dan sampai saat ini YSK belum mendapatkan jawaban tertulis dari Kajati Jabar atas surat YSJ tersebut diatas.

Informasi ini disampaikan pada publik untuk publik ketahui dan mengkritisianya.

Demikianlah siaran pers ini disampaikan agar publik mengetahuinya.

Ysk

Sugeng Teguh Santoso