Pelaku Pencurian Meter Air Diciduk Polisi

BOGOR – Polisi berhasil meringkus seorang pria yang diduga pelaku pencurian meter air di sejumlah tempat Kota Bogor. TS (38) diringkus jajaran Polres Bogor Kota di Jalan Perintis Kemerdekaan Kebon Jahe Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Rabu (6/6/2018).

TS diciduk tanpa perlawanan dan langsung dibawa di Mapolresta untuk pengembangan kasusnya. Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian, satu smartphone warna putih, kunci inggris, 29 unit meter air yang belum sempat terjual dan sebelas unit sambungan keran.

Penangkapan TS berawal dari hasil penyelidikan saksi yang melihat pelaku sedang mencoba mencuri meter air salah satu ruko di kawasan Cimanggu. Aksinya terekam kamera pengawas sehingga terlihat cukup jelas plat nomor kendaraan pelaku. Saksi bersama sejumlah pegawai PDAM melaporkan temuan ini ke Polresta Bogor.

Berbekal informasi warga dan rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Bogor bergerak menciduk tersangka di kediamannya. Kini, pelaku yang pernah menjadi pegawai lepas harian di PDAM itu mendekam di tahanan Mapolresta Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan upaya pengembangan kasus.

Sekretaris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku pencurian meter air yang meresahkan masyarakat dalam dua pekan terakhir.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap pelaku. Ini juga menunjukkan bahwa PDAM serius menangani kasus pencurian meter air yang merugikan pelanggan,” ujar Rinda. (humas dan sosial)

Lahannya Dirusak PT. Waskita, Pemilik Lahan Dijalur Tol Bocimi Siapkan Somasi

Bogor – Geram akibat lahan miliknya dirusak PT. Waskita, Agus Mulyadi salah seorang pemilik lahan yang terdampak pelebaran Tol Bocimi diwilayah Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Bogor langsung mematok lahan miliknya, Sabtu (9/6).

Melalui Kuasa Hukumnya Agus Mulyadi menyayangkan adanya pengrusakan lahan miliknya oleh pihak PT Waskita selaku pengembang jalan tol. Akibatnya, lahan seluas 1650 meter miliknya tak dapat lagi digunakan untuk berkebun.

“Tanah saya ini memiliki luas 2000 meter terbagi pada dua bidang yakni yang satu 1650 dan satu lagi 350 meter. Dari 1650 baru dibebasin 310 dan 310 ini dibebasin 100 meter berarti jumlah tanah yang dibebasin semuanya 410 meter. Sedangkan sisanya tanpa ada ijin tahu-tahu sudah diurug jadi rusak dan belum dapat ganti rugi,”kata pemilik tanah Agus Mulyadi yang didampingi kuasa hukumnya, Greggorius Djako kepada wartawan, Sabtu (9/6/2018).

Sementara Kuasa Hukum korban Greggorius Djako mengatakan, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pihaknya melakukan pemasangan plang atau tanda bahwa dilokasi tersebut ada sebidang tanah seluas 1650 milik Agus Mulyadi.

“Lokasi tanah ini belum pernah dijual karena milik pribadi berdasarkan girik C986 persil 109 S2, “ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk mengamankan aset dan penting menjaga agar tanah ini tidak dirusak oleh pihak manapun juga, pemilik tanah melakukan pematokan dan memberikan tanda kalau tanah ini benar-benar milik pribadi yang tidak pernah serta belum pernah diperjualbelikan.

“Makanya, kami melakukan pematokan untuk mengamankan tanah agar tidak berlanjut dirusak, “tegas Greogius.

Gregorius menegaskan pihaknya akan melayangkan surat keberatan dan meminta ganti rugi kepada pihak waskita. “Senin surat keberatan klien kami sudah kami layangkan kekantor waskita, dan kami berharap ada penyelesaian, ” tandasnya. (boy)

Pelaku Terdeteksi, PDAM Koordinasi Polresta

Terima 117 Laporan Kehilangan Meter Air

BOGOR – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor bergerak cepat menangani kasus pencurian meter air yang marak belakangan ini. Perusahaan air bersih milik Pemerintah Kota Bogor ini telah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota guna mengungkap siapa pelaku sekaligus dalang kejahatan yang merugikan masyarakat, terutama pelanggan PDAM itu.

Sekretaris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui seorang pria yang diduga pelaku pencuri meter air di kawasan Cimanggu. Pelaku disebut Rinda pernah menjadi pekerja harian lepas PDAM, sehingga cukup paham mencabut sejumlah meter air milik PDAM.

“Pelaku berinisial TS, berhasil kita amankan di daerah Cijahe beberapa hari lalu. Informasinya berawal dari laporan salah seorang satpam yang bertugas di ruko daerah Cimanggu. Satpam itu memergoki pelaku sedang membongkar meter air, tapi dilepas karena pelaku mengaku pegawai PDAM,” ujar Rinda, Rabu (6/6/2018).

Namun satpam itu sempat mengambil gambar nomor kendaraan yang dipakai pelaku. “Satpam itu kemudian melapor ke salah seorang pegawai PDAM melalui salah seorang purnakarya PDAM. Lalu bersama-sama petugas kepolisian menelusuri si pelaku berbekal plat nomor sepeda motor yang dilaporkan satpam itu. Alhamdulillah ketemu, dan pelaku mengakui perbuatannya,” ujar Rinda.

PDAM, lanjut Rinda telah melaporkan kasus ini kepada Polresta dengan harapan bisa menuntaskan kasus ini hingga ditemukan dalang dan motifnya. Dia khawatir, aksi pencurian ini semakin marak apalagi akan menghadapi musim liburan lebaran.
“Bapak Direktur Utama berharap agar pelakunya segara ditangkap, terlebih sudah 117 laporan kehilangan meter air yang dilaporkan pelanggan hingga 5 Juni 2018,” tutup Rinda.(humas dan sosial)

Pelaku Pencurian Meter Air Terekam CCTV

BOGOR – Kasus pencurian meter air makin menjelang Lebaran kian marak di Kota Bogor. Umumnya yang disasar adalah meteran yang terpasang di ruko-ruko minim pengawasan. Hingga Senin sore (4/6/2018) sudah 80 pelanggan yang melaporkan melalui Call Center 24 Jam PDAM Kota Bogor sejak 25 Mei lalu. Pelanggan pun kembali diingatkan lebih waspada mengingat pelaku sudah berani beraksi pada siang hari.

Ini terlihat dari kamera pengawas yang terpasang di salah satu ruko di Jalan Merdeka Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Dari CCTV terpantau pelaku mengendarai sepeda motor metik seorang diri dari arah Markas Korem 06/Suryakancana Bogor. Langsung memarkirkan kendaraannya di salah satu ruko tepat di depan kantor Dinas Sosial.

Gerakannya terbilang cepat, hanya perlu waktu tujuh menit untuk mencabut empat unit meter air. Usai menjalankan aksinya, si pelaku yang mengenakan setelan jas hujan warna merah langsung melaju ke arah Cimanggu.

“Kejadiannya (pencurian meter air yang terekam CCTV) pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2016. Pelaku datang ke lokasi pukul 12.27 WIB, dan pergi pukul 12.34. Pelakunya sangat lihai, dia berani menjalankan aksinya pada siang hari,” ujar Sekretaris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor Rinda Lilianti, Senin (4/6/2018).

PDAM, lanjut Rinda, akan menyerahkan rekaman kamera pengawas ini kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk pengungkapan jaringan pencurian meter air. Rinda menduga aksi ini merupakan sindikat yang terorganisir.

“Sepanjang Senin saja kami menerima 21 laporan meter hilang dari pelanggan di daerah Jalan Otista, Gedong Sawah, Jalan Bangbarung, Jalan RE Martadinata, Jalan KH Sholeh Iskandar, Pandu Raya dan lain-lain. Mereka mengincar meteran air yang terpasang di ruko-ruko. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar mantan Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Bogor itu.

Rinda mengimbau pelanggan yang merasa kehilangan meter airnya segera melapor ke Bagian Pelayanan Pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor di jalan Siliwangi No 121 Kota Bogor pada jam kerja. Sesuai Perda Pelayanan, pelanggan diharuskan melapor ke PDAM maksimal tujuh hari sejak diketahui hilangnya meter air.

“Pelanggan bisa mendapatkan penggantian meter jika sudah menandatangani surat pernyataan kehilangan meter dari pihak kepolisian, melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air, dan membayar meter air sesuai harga meter yang berlaku di PDAM,” kata mantan Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Bogor itu.

Rinda menambahkan, jika pelapor melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya bukaan kembali (BBK) sebesar 10 persen dari biaya pemasangan baru pergolongan pelanggan. “Jadi kami imbau pelanggan yang mereka meter airnya hilang, segera melapor ke PDAM,” tutup Rinda. (humas dan sosial)

Waspadalah, Pencurian Meter Air Yang Mengaku Petugas !

HIMBAUAN

Pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang kami hormati,

Saat ini marak terjadi PENCURIAN METER AIR dengan modus sebagai PEGAWAI PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Kami menghimbau agar pelanggan berhati-hati apabila ada orang yang mengatasnamakan petugas PDAM PDAM Tirta Pakuan Kota Bogorakan mencabut meter air Anda.

Kenali indentitasnya:

1.     Lihat dan minta ID Card petugas.

2.     Lihat logo di seragamnya.

3.     Tanyakan SPK (surat perintah kerja) yang ditandatangani pejabat Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Petugas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tidak mengganti/mencabut meter pada MALAM HARI. Kecuali ada perjanjian dengan pihak pelanggan.

Bagaimana jika Meter Air Anda Hilang/Dicuri? Segera LAPORKAN ke Call Center 24 jam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor di nomor 0251-8324111.

Perda No 2 tahun 2014 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 13.

(1)    Pelanggan yang mengalami kehilangan meter air akibat pencurian harus melaporkan kepada PDAM dalam waktu 7×24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diketahui hilangnya meter air.

(2)    Pelanggan yang melaporkan ke PDAM selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan penggantian meter air dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menandatangani surat pernyataan kehilangan meter air di atas meterai;

b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air;

c. membayar biaya meter air sesuai harga meter yang berlaku di PDAM.

(3)  Pelanggan yang melaporkan ke PDAM melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menandatangani surat pernyataan kehilangan meter air di atas meterai;

b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air;

c. membayar biaya meter air sesuai harga meter yang berlaku di PDAM;

d. membayar biaya bukaan kembali sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan.

(4)  Apabila di kemudian hari pelanggan terbukti menghilangkan meter air secara sengaja, maka pelanggan dikenakan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM.

 
Bogor, 4 Juni 2018

a.n DIREKTUR UTAMA

PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

SEKRETARIS PERUSAHAAH

TTD

RINDA LILIANTI

 
#stoppencurianmeterair

#laporkanpencurianmeterair

#pencurianmeterairmerugikanpelanggan

KEMACETAN KOTA MENJADI TANTANGAN 

Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan

Kota Bogor – Hari Minggu, 3 Juni 2018,  Bogor tepat berusia 536 tahun, terhitung sejak penobatan Sri Baduga Maha Raja Pajajaran atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi sang penguasa Kerajaan Pajajaran. Pasang surut perkembangan kota telah dialami Bogor sepanjang perjalanan sejarahnya hingga berwujud seperti sekarang. Dijaman Kolonial dikenal sebagai Buitenzorg  (Kota Peristirahatan).

Selain itu, pemerintah Belanda menjadikan Bogor sebagai tempat riset pertanian tropis,  karena Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang penting untuk ekonomi Belanda serta Eropa, keberadaan Kebun Raya Bogor menjadi tempat koleksi tanaman bernilai ekonomi itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, hal yang tak terelakkan, Kota Bogor  di masa depan akan tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan. Kendati begitu, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Daerah  akan berupaya keras agar kota ini tetap menjadi sebuah kota yang berkepribadian, berkarakter, beridentitas, berjati diri sebagai Kota yang Bersih, Indah dan Nyaman (Beriman).

Seperti di utarakan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor H.Atmadja, SE. bahwa, apa yang telah terjadi di masa lalu sudah semestinya memberi spirit untuk membuat Kota Bogor  agar menjadi sebuah kota yang aman dan nyaman ditempati, serta mampu menyejahterakan warganya. Kota Bogor harus dijadikan sebagai kota berwawsan lingkungna dengan sistem pembangunan kota yang berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat pada saat ini dengan menciptakan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi, namun tidak mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan, sambungnya,  dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota sesuai dengan tekad bersama untuk membangun kota ini sesuai fungsinya, termasuk sosial dan budaya.

Beberapa program yang dirancang untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah pengembangan ruang publik untuk memberikan kesempatan masyarakat kota berinteraksi dan mengekspresikan karyanya baik seni maupun budaya, melestarikan lingkungan hidup, memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh kembang melalui program Kota Layak Anak (KLA), memberikan kebutuhan dasar masyarakat seperti lingkungan sehat, perumahan ( pemugaran rumah tak layak huni) dan air bersih serta memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, ungkap  Atmadja.

Sebagai landasan utama mencapai kota yang berwawasan lingkungan, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor dari waktu ke waktu terus membangun dan memperkuat kebersamaan antar elemen masyarakat, menjalin toleransi antar umat beragama, kerukunan antar etnis, berdialog intensif dengan kelompok-kelompok dari berbagai paham maupun ideologi politik. Semua dirangkul, diberi akses, diberi kesempatan dan ruang yang sama untuk berkontribusi memajukan Kota Bogor.

Dengan demikian tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap kota ini, sehingga tercapai harmoni kehidupan sosial yang menyejukkan. Situasi yang demikian merupakan syarat utama untuk membangun kota dan menggerakkan roda perekonomian kota. Sebab, bergeraknya ekonomi kota akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pencapaian kondisi keamanan yang kondusif, Kota Bogor  kini telah dikenal sebagai kota ramah investasi. Sektor bisnis yang diperkirakan akan menyumbang nilai investasi cukup besar di antaranya sektor jasa perhotelan dan perdagangan.

Untuk mewujudkan diri Bogor sebagai kota berwawasan lingkungan, menurut politisi Partai Golkar ini,  penyediaan transportasi yang baik kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Ketiadaan sistem transportasi publik yang layak akan membuat jalan-jalan di Kota Bogor penuh sesak dengan kendaraan  yang berujung pada kemacetan dan kesemerawutan, seperti kondisi saat ini, ungkapnya.

“Namun, mengapa penataan kota masih semrawut? “Untuk mewujudkan prioritas utama,  memang penataan transportasi menjadi sangat penting, Ini sulit karena pembenahan infrastruktur Kota Bogor selama lebih dari 20 tahun kebelakang  tersendat-sendat, “ katanya.

Memang harus diakui, setiap pengunjung Kota Bogor, selalu mengeluhkan kesemerawutan, terutama dengan banyaknya angkutan kota yang ngetem disembarang tempat. Oleh sebab itu, penataan transportasi dan infrastruktur di Bogor  saat ini sudah sangat mendesak, paparnya.

Mengurai masalah transportasi di Kota Bogor merupakan pekerjaan pelik. Terjadinya kemacetan lalu lintas ditengarai disebabkan oleh tingginya jumlah angkutan umum dan terkonsentrasinya kegiatan di pusat kota. Di samping itu banyaknya PKL yang memakan badan jalan, kurang disiplinnya pengguna jalan, terbatasnya sarana prasarana transportasi dan belum terpadu sistem managemen transportasi regional.

Berdasarkan kenyataan itu, seharusnya penanganan masalah transportasi dilakukan dengan menata angkutan umum dan pembangunan jalan. Memang langkah yang telah diakukan untuk menata angkutan umum antara lain, pengorasian Bus Trans Pakuan sebagai rintisan konversi dari jenis angkutan umum terbatas menjadi angkutan umum masal, namun belakangan pengoperasian Bus ini menghadapi tantang yang sangat serius.

Selain itu, menurut Atmadja,  DPRD sangat mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan Pemkot Bogor seperti mengoptimalkan sarana serta prasarana yang sudah tersedia, antara lain dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas serta peningkatan layanan angkutan umum.

Memang kondisi lalu lintas yang aman dan lancar memerlukan dukungan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan taat aturan. Oleh karena itu, setiap program sudah seharusnya mengikut sertakan warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa sampai dengan tokoh masyarakat  dalam upaya penyadaran  tertib berlalu lintas di Kota Bogor, pintanya.

Sudah suatu keharusan masyarakat diajak berpikir bersama untuk menentukan sarana transportasi apa yang layak digunakan, kemudian dimana saja lokasi yang tepat dan strategis untuk dibangun Halte. Kemudian dalam evaluasi kebijakan, masyarakat juga dilibatkan aktif untuk mengontrol perilaku sopir transportasi umum di jalanan. Hal ini dilakukan dengan sms, juga via email. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya adalah penguatan supremasi hukum menjadi kunci sistem transportasi di Kota Bogor, papar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, H.Atmadja, SE.*** (adv)

DPRD AJAK WARGA PARTISIPASI AKTIF PELIHARA KEBERSIHAN

Kota Bogor – Kota Bogor kini telah dihuni lebih dari 1 juta jiwa. Begitu banyaknya penduduk dengan berbagai kebutuhan dan mobilitasnya diseantero Kota yang hanya luasnya sekitar 11.850 hektar,  hal itu memicu munculnya berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan.

Setidaknya masalah sampah yang oleh Pemerintah Kota Bogor diprioritaskan penangananya sejak bebrapa tahun silam. Selain itu, masalah transportasi, pedagang kaki lima (PKL) dan kemiskinan. Hingga tahun ini, Pemkot Bogor terus menerus berusaha mengurai satu per satu permasalahan tersebut, agar seluruh warganya dapat lebih menikmati hidup nyaman di Kota Bogor.

Menghadapi setumpuk persoalan yang dihadapi sehari-hari, Kota Bogor memang membutuhkan antibodi yang didukung kreativitas dan inovasi warga dan pemerintah setempat dalam menata  kota, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga, mempresentasikan kreatifitas warga masyarakat.

Bogor adalah salah satu  daerah di Jawa Barat termasuk dalam katagori Kota Darurat Sampah. Jika saja  Kota Bogor tidak melakukan terobosan dalam menangani masalah sampah, khususnya masalah Tempat Pembuangan akhir  (TPA) yang hingga kini masih menjadi sebuah persoalan, dikhawatirkan lima tahun kedepan, masalah sampah akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi keberlangsungan kota ini, demikian diungkapkan Sekjen LSM Green Community, Cepy Al Hakim, SP. MSi.

Memang masalah sampah  telah menjadi suatu agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Bogor. Tingginya jumlah penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi telah meningkatkan jumlah sampah di wilayah kota ini. Keterbatasan kemampuan Dinas Kebersihan Kota Bogor (Kini Dinas Lingkungan Hidup) dalam menangani permasalahan tersebut menjadi tanda awal dari semakin menurunnya sistem penanganan permasalahan sampah. Hal itu,  semakin dipersulit dengan terbatasanya lahan TPA sampah, jumlah sarana pengangkutan, serta pengelolaan sampah di TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

Seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, bahwa fenomena masalah sampah dalam hal ini kebersihan kota,  tampaknya bukan hal yang sederhana, karena sepanjang ada kehidupan manusia permasalahan tersebut akan selalu timbul. Walaupun kebijakan persampahan telah tersedia, ditambah dengan bentuk kelembagaannya, serta indicator kinerja dan alokasi pendanannya baik yang bersumber dari APBD maupun sumberlainnya yang syah, tampaknya belum merupakan jaminan mantapnya pengelolaan sampah secara terpadu berkelanjutan, apabila kesadaran masyarakat tidak dibangun, ujar Jajat Sudrajat.

Menurut Jajat yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini,  bahwa keberhasilan penanganan sampah di sebuah Kota, sangat ditentukan oleh kebersamaan aparat dan masyarakat. “Oleh karena itu kami berharap partisipasi aktif dari semua lapisan warga untuk memelihara kebersihan Kota Bogor,” pinta Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat. 

Dalam kontek pentingnya penyadaran masyarakat terkait masalah kebersihan Kota, sambung Jajat,  bisa dilakukan melalui jalur formal, diberikan kepada generasi muda di sekolah mulai dari  tingakt Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP,  SLA hingga Perguruan tinggi.

Implementasi kegiatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung tingkat pendidikan itu sendiri.  Selain itu penyadaran informal, diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya penanganan sampah berbasis kesehatan lingkungan, untuk itu perlunya penyadaran masyarakat, untuk menghargai terhadap alam lingkungannya, agar tidak lagi membuang  sampah  sembarangan.  Masyarakat hendaknya mulai sadar dan berkiprah untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, guna menghindari sumber-sumber penyakit menular, sebagai akibat dari sampah yang cepat membusuk.
Menurut data, produk sampah di Kota Bogor  tercatat 2.900 meter kubik atau setara dengan 600 ton per hari.  Dari jumlah tersebut Dinas terkait baru mampu mengangkut dan membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 70 persen. Sedangkan sisanya sebagian dikelola oleh 26 Tempat Pengelolaan Sampah  3 R (reduce, reuse, recycle).  ***  (adv)

Jaga Kondusifitas, Polresta Bogor Siap Memediasi Insan Pers Dengan Pengurus PDIP Kota Bogor

Kota Bogor – Puluhan insan pers dari beberapa organisasi wartawan bogor sabtu pagi (2/6) melakukan audiensi di Mapolresta Bogor. Audiensi ini terkait protes insan pers terhadap aksi penggerudukan kantor  Radar Bogor oleh sejumlah kader PDIP, beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi Billy Adhiyaksa mengatakan, kedatangannya ke Mapolresta Bogor itu untuk meminta klarifikasi dan konsultasi kepada jajaran kepolisian terkait aksi yang dua kali dilakukan oleh kader PDIP digedung Graha Pena.

“Pernyataan sikap kami dari Insan Pers se- Bogor Raya adalah menolak keras aksi kekerasan terhadap Wartawan,” tegas Billy,  Sabtu (2/6).

Billy menambahkan Insan Pers se – Bogor Raya juga sepakat untuk menjaga kondusifitas Kota Bogor dan menolak keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan.

“Dengan kejadian ini, kami selaku insan pers merasa prihatin. Untuk itu, kami sepakat untuk terus menjaga martabat insan pers dengan menyajikan pemberitaan yang obyektif berdasarkan fakta,” kata Billy.

Sementara, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Ulung Sampurna Jaya, Sik,. menyampaikan bahwa pihaknya menjamin tidak ada lagi kejadian serupa dan akan selalu ada untuk masyarakat, terutama bersama insan pers yang ada di Bogor.

Kapolres Bogor Kota berjanji akan memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi.

“Ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan, sejauh ini pihak radar pun sudah menahan diri, jadi mari kita jaga kondusifitas Kota Bogor terlebih saat ini adalah tahun politik yang bertepatan dengan bulan suci ramadan,” ucapnya. (boy)

DPRD TERBITKAN 10 KEPUTUSAN & 4 KALI RAPAT PARIPURNA

Selama Masa Sidang Kesatu
DPRD TERBITKAN 10 KEPUTUSAN & 4 KALI RAPAT PARIPURNA

Selama Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018, DPRD Kota Bogor telah menerbitkan sebanyak 10 Keputusan DPRD dan 7 Keputusan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, telah memimpin rapat-rapat, antara lain memimpin Rapat Paripurna DPRD sebanyak 4 kali , Rapat Badan Musyawarah sebanyak 18 kali, Rapat Badan Anggaran sebanyak 18 kali, Rapat pembentukan Panitia Khusus sebanyak 4 kali serta mewakili lembaga dalam memenuhi undangan kepemerintahan dan kemasyarakatan sebanyak 162 kali.

Hal itu terungkap dalam resume Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Bogor Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua DPRD Sopian SE, Rapat Paripurna ini mengagendakan penutupan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018. Hadir pada kesempatan itu Plt Walikota Bogor Usmar hariman, anggota Musipda Kota Bogor serta para undangan, pada Senin 30 April 2018.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat itu juga menyebutkan bahwa, pelaksanaan fungsi Bidang Legislasi, berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 188.342-32 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Sidang 2018, terdapat 12 Raperda yang akan dibahas pada Masa Sidang Pertama. Adapun yang telah dilaksanakan masing-masing tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang telah selesai dibahas yakni Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga dan Raperda tentang Kepemudaan. Sedangkan Naskah yang sudah disusun masing-masing Raperda tentang Bogor Kota Halal dan Raperda Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan Raperda yang sedang dalam tahap pembahasan Panitia Khusus sebanyak 3 Raperda.

Sedangkan Raperda limpahan Tahun 2017 terdapat 2 Raperda yang masih dalam tahapan Evaluasi Gubernur Jawa Barat dan satu Raperda sedang difasilitasi Gubernur Jawa Barat. Raperda yang masih dievaluasi masing-masing Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sementara Raperda yang sedang difasilitasi adalah Raperda tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan. Khusus untuk kinerja Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018 secara kuantitatif Badan ini telah melaksanakan kegiatan sebanyak 25 kegiatan.

Terkait pelaksanaan Fungsi Anggaran, pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan sebanyak 18 kegiatan. Adapun hal-hal yang menjadi focus bahasan antara lain penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun Anggaran 2019 dan Pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban Walikota Bogor Tahun Anggaran 2017.
Sementara itu, pelaksanaan Fungsi Pengawasan secara intensif dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sesuai bidang tugas masing-masing. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi – Komisi DPRD Kota Bogor selama Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018 seluruhnya sebanyak 114 kegiatan.
Secara kuantitatif Komisi I DPRD telah melaksanakan kegiatan sebanyak 49 kegiatan dengan focus bahasan antara lain Bidang Aset, Bidang Kerjasama, Bidang Kepegawaian, Bidang Hukum, Bidang Kependudukan, Bidang Perijinan dan Bidang Pertanahan. Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan kegiatan sebanyak 41 kegiatan dengan fokus bahasan, antara lain menerima Aspirasi masyarakat terkait Revitalisasi Pasar Kebon Kembang. Melakukan rapat kerja bersama Pemerintah Kota Bogor terkait Revitalisasi Pasar Kebon Kembang, Rapat kerja bersama emkot Bogor terkait permaslahan Pasar teknik Umum, membahas eksekusi PKL Jalan Dewi Sartika guna mendkung pelaksnaan Revitalissi Pasar kebon Kembang.
Komisi III, secara kuantitatif pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018, telah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kegiatan dengan fokus bahasan antara lain bidang Pembangunan fisik dan lingkungan. Sedangkan Komisi IV telah melaksanakan kegiatan sebanyak 44 kali dengan fokus bahasan Bidang pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Badan Kehormatan DPRD, merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD. Badan ini selama Masa Sidang Kesatu secara kuantitatif telah melaksanakan sebanyak 17 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus bahasan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan internal terhadap kinerja DPRD serta mengevaluasi tingkat kehadiran Anggota DPRD terutama pada kehadiran Rapat Paripurna dan Rapat-Rapat lainnya di DPRD Kota Bogor.
Dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor pada Masa Sidang Kesatu telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik berupa workshop, seminar dan bimbingan teknis sebanyak 3 kegiatan. Disamping itu, Alat-Alat Kelengkapan DPRD telah melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi sebanyak 88 kali. Hal ini dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan. (adv)

E-Sir Solusi Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kota Bogor

E-Sir (elektronik-Sistem Informasi Rujukan)

Kota Bogor – Dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu perlu dibuat sistem pelayanan secara berjenjang sesuai dengan kondisi keparahan penyakit. Pemerintah saat ini dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas yang dapat melayani semua lapisan masyarakat baik dari kalangan kurang mampu sampai kalangan mampu dapat memanfaatkannya.

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara formal tertuang jelas dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia pada saat ini adalah mencapai masyarakat, bangsa dan negara di mana penduduknya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, yang diarahkan kepada pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam hal memenuhi pelayanan kesehatan perorangan, pemerintah telah membuat sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang menyebutkan bahwa pelayanan perseorangan terdiri Pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas, Pelayanan kesehatan tingkat kedua di Rumah Sakit, dan Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di Rumah Sakit Spesialistik. Dan untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan tersebut dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, dilakukan secara vertikal maupun horizontal baik secara berjenjang maupun dalam kondisi kegawat daruratan.

Salah satu penyebab tingginya AKI (angka kemtian ibu) dan AKB (angka kematian bayi) adalah tidak efektif dan efisiennya sistem rujukan. Sistem rujukan ibu dan bayi di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain permasalahan keterlambatan dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara perujuk dengan fasilitas rujukan. Seringkali rumah sakit tidak siap menerima pasien gawat darurat yang datang, atau pasien harus “tour of hospital” terlebih dahulu sebelum mendapatkan pertolongan memadai.  Selain itu, rujukan dini terencana yang diawali dengan pendataan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas sering tidak termonitor. Semua ibu hamil dengan faktor risiko tinggi seharusnya mendapatkan pengawasan ekstra ketat, supaya ibu tersebut tidak mengalami gawat darurat yang butuh upaya penanganan yang lebih sulit. Oleh karena itu, salah satu cara mempercepat penurunan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir adalah dengan memperkuat jejaring rujukan di tiap kabupaten/kota dengan melibatkan semua stakeholder kesehatan.  Dalam jejaring sistem rujukan, mekanisme komunikasi dan kolaborasi rujukan memiliki peranan sangat penting. Dengan sistem komunikasi dan koordinasi yang baik maka rumah sakit menjadi lebih siap untuk menerima pasien, rujukan lebih terarah, pasien sudah distabilisasi sebelum dirujuk, ada kolaborasi antara perujuk dengan fasilitas rujukan, dll. Kondisi geografis jejaring rujukan Kota Bogor menjadikan komunikasi rujukan memegang peran penting.

Pada tahun 2015-2016, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah membangun sistem rujukan meliputi rujukan regional berjenjang untuk rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, dan rujukan kegawatdaruratan umum secara terintegrasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit  melalui elektronik sistem rujukan (e-SIR) yang secara keseluruhan dikelola dan dipantau oleh tenaga Call Center yang berada di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Rumah Sakit sangat berperan dalam aplikasi e-SIR karena terkait dengan penerimaan dan penanganan pasien rujukan sehingga aplikasi e-SIR harus mudah diterima dan digunakan oleh Tim e-SIR Rumah Sakit. Selain itu, dalam sistem rujukan ini komitmen Rumah Sakit juga sangat diperlukan terutama berkaitan dengan ketersediaan tempat tidur perawatan umum dan perawatan intensif yang setiap saat ter update dan ter publish. Hal ini dimungkinkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan rujukan.

Sistem rujukan elektronik awalnya dibentuk karena kebutuhan prioritas dalam pengelolaan rujukan maternal-neonatal untuk mendukung program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) yang semakin meningkat jumlah kasus rujukannya sehingga keterlambatan penanganan seringkala terjadi karena selama ini rujukan dilakukan secara manual dan hanya melibatkan programmer di Dinas Kesehatan.

Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) yang dikembangkan oleh USAID (United States Aids for International Development) dan Kementrian Kesehatan adalah gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di Kota Bogor yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016, bertujuan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal di Kota Bogor melalui tahapan- tahapan yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas untuk mendukung kebijakan program
2. Penguatan Kualitas Pelayanan Klinis Gawat Darurat Kebidanan dan Bayi Baru Lahir
3. Penguatan Sistem Rujukan yang Efisien dan Efektif.

Aplikasi e-SIR Bogor Sehat merupakan aplikasi yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan rujukan maternal-neonatal dan umum yang dapat diakses tenaga kesehatan baik di Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Klinik dan Rumah Sakit di Kota Bogor melalui beberapa media komunikasi seperti Web e-SIR, SMS Gateway, WA, telephone yang dikendalikan oleh operator terlatih sebagai Call Center.  Ruangan Call Center sendiri  bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bogor dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti meja, kursi, komputer dan perangkat pendukung lainnya. Operator Call Center bekerja dalam 3 (tiga) shift. Shift pertama jam 07.00-14.00 WIB, shift kedua jam 14.00-21.00 WIB dan shift ketiga jam 21.00-07.00 WIB. Setiap shift terdiri dari 1 (satu) orang operator Call Center yang melayani rujukan maternal-neonatal dan 1 (satu) orang operator Call Center yang melayani rujukan umum dengan pendampingan tenaga programer e-SIR. Operator Call Center memiliki tugas :

a. Memantau isi informasi rujukan yang masuk
b. Mengelola administrasi sistem rujukan
c. Memfasilitasi komunikasi 2 arah antara RS dengan bidan/tenaga kesehatan lainnya/puskesmas/umumMemantau bidan/puskesmas/umum perujuk dan status pasien yang dirujuk
d. Mengelola pertanyaan, saran, aspirasi, pengaduan
e. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
f. Mendokumentasikan setiap rujukan yang masuk pada buku laporan harian
g. Mengelola laporan kematian pasien

Selanjutnya aplikasi e-SIR Bogor Sehat ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sakit dengan terlebih dahulu akses ke tenaga kesehatan di semua fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Aplikasi e-SIR Bogor Sehat diharapkan dapat mendukung Smart City dan lembaga pemerintahan menjadi Good Goverment dan Good Corporate Governance.

****

Sumber : Nia Nurkania,M.Kes-Ka. Seksi Informas Kesehatan dan Humas Dinas Kesehatan Kota Bogor