Antisipasi Gangguan Pengaliran, Dirut PDAM Kota Bogor Himbau Pelanggan Gunakan Toren

Bogor – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memenuhi undangan dalam pertemuan rutin dengan Tim Penggerak PKK Kota Bogor di Aula Gedung TP.PKK Jalan Perintis Kemerdekaan Bogor , Senin (14/10/2019).

Hadir sebagai narasumber Direktur Utama, Deni Surya Senjaya, memaparkan mengenai berbagai permasalahan yang sering dialami pelanggan.

Salah satu permasalahan yang banyak muncul adalah mengenai gangguan pengaliran, seperti kendala tekanan air yang kecil di sebagian wilayah Bogor Barat.

“Saat ini memang kami banyak menerima keluhan dari pelanggan wilayah Bogor Barat yang sering mengalami gangguan pengaliran, dan dalam waktu dekat kami sudah merencanakan menggunakan pompa dorong untuk mengatasi permasalahan tersebut serta pembangunan reservoar di lokasi Jabaru Pasir Kuda.” Ujar Deni.

Dalam kesempatan ini pun Deni memberi himbauan penggunaan toren untuk menampung air sebagai tindakan preventif.

“Untuk semua pelanggan saya himbau menggunakan toren untuk menampung air selagi mengalir, ini sebagai tindakan pencegahan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pengaliran.” himbau Deni.

Acara ini pun ditutup dengan satu pertanyaan dari Direktur Utama serta memberikan hadiah yang cukup menarik. (Humas PDAM Tirta Pakuan)

Dosen Hukum Trisakti Duga Perda KTR Kota Bogor Cacat Hukum

Bogor – Beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor terus menyempurnakan Perda Kawasan tanpa rokok (KTR) dengan sejumlah revisi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor.

Bahkan pada 25 dan 26 September 2019 lalu, Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan AP-CAT Summit. (Asia Pacific CitiesAliance for Tobaco Control and Prevention on Noncommunicable Diseases Summit) yang digelar di Hotel Savero, Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara pemerintah kota-kota dan lembaga pemerintah di wilayah Asia Pasifik yang mendukung gerakan kontrol dan pembatasan terhadap konsumsi rokok.

Namun hal itu menjadi polemik dari sejumlah lembaga hingga komunitas tembakau. Pasalnya pasca ditetapkan perda tersebut hingga kini tidak disediakannya ruang khusus bagi perokok. Para pelanggar Perda KTR pun dihadapkan dengan sanksi berupa hukuman kurungan selama dua hari atau denda yang besarannya diputuskan hakim.

Terkait itu Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) menggelar Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor dengan tema ‘Ada Apa Dibalik AP-CAT, Perda Bukan Alat Menggalang Donasi Asing’ dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri dan Dosen IPB, Prima Gandhi, SP, MSi, Kamis (10/10/19).

Dalam pemaparannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H menegaskan bahwa secara teoritis sebuah konvensi internasional dapat kemudian diberlakukan ataupun diadopsi ke dalam regulasi di dalam peraturan perundang-undangan, itu setelah negara melakukan ratifikasi.

“Yang saya tahu Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) itu baru ada usulan naskah akademik untuk dilakukan ratifikasi oleh indonesia, pengusulnya Komnas HAM tapi sampai sekarang tidak ada follow up nya seperti apa belum meratifikasi. Maka kalau kemudian ada dropping langsung konvensi internasional ke dalam jenis peraturan pemerintah dan peraturan daerah itu sudah jelas menyalahi. Sudah bukan sesat lagi, entah apa namanya,” jelas Ali.

Ia pun mengakui sebagai orang hukum sendiri telah kehabisan teori untuk menyelesaikan problem yang demikian, karena teorinya harus diratifikasi dulu, kemudian lahir sebuah undang – undang yang menegaskan ratifikasi.

“Konteks Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) belum sampai pada ranah undang – undang tapi sudah di dropping ke dalamnya, bahkan sudah ada di peraturan daerah. Titik kesalahannya di situ. Nah kenapa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tidak begitu jelas mengatur persoalan kawasan KTR, tidak seperti peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan perda di daerah lainnya, karena negara sudah sadar posisi ini. Mereka belum meratifikasi,” bebernya seraya menyebut Perda KTR Kota Bogor itu cacat hukum karena bermasalah secara materil dan secara formil jika merunut payung hukum di atasnya.

Sehingga, sambung Ali Perda KTR di Kota Bogor berpotensi cacat hukum. Yang menjadi persoalan, dikatakannya, diranah eksekutif yang membentuk sebuah peraturan pemerintah itu, eksekutif tidak sadar tentang konteks ratifikasi itu harus dengan undang-undang dulu, tidak boleh langsung dropping kedalam PP.

“Perda pada prinsipnya itu kan harus mencirikan satu hal, yaitu aspek sosiologis yang itu erat kaitannya dengan kearifan lokal kalau kemudian isinya materi muatannya itu kok nafasnya adalah nafas internasional. Jadi sejatinya sebuah daerah yang hidup itu di ranah internasional atau dalam lokal, karenanya isi dari sebuah perda harus cerminan dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami menilai peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Kalau yang saya lihat dan saya dengar, Wali Kota Bogor Bima Arya ini kadang naif, selalu berbicara bahwa Kota Bogor bebas dari pendapatan yang sumbernya itu dari industri hasil tembakau padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di peraturan menteri keuangan dalam hal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) itu Kota Bogor mendapatkan dana sampai dengan empat miliar rupiah untuk 2019,” Ujar Azami.

Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar tiga miliar rupiah. Padahal sumber dari industri hasil tembakau lainnya sebenarnya didapat dari komponen sebatang rokok itu sendiri yang di dalamnya itu ada cukai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pajak pendapatan negara (PPN).

“Dari cukai dan PDRD ini di transfer dari pusat, nanti akan dialokasikan ke daerah termasuk juga Kota Bogor. Karena Kota Bogor kan masih boleh menjual rokok masih ada produk hasil tembakaunya.
Dilokasi yang sama, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri mengatakan bahwa sebagai masyarakat tradisi ketika mendengar bako (tembakau) dilarang meski dikemas dengan kawasan tanpa rokok pihaknya menolak keras perda tersebut. Menurut dia rokok itu barang legal bukan kriminal sehingga tidak perlu disudutkan.

“Soal penyakit dan mati itu urusan Yang Maha Kuasa. Sekarang dibanding dengan knalpot kendaraan, artinya asapnya itu lebih berbahaya kenapa harus disalahkan tembakau. Tembakau itu warisan budaya, dan nilainilai dari leluhur kami,” tukasnya. (boy)

Ini Susuan AKD DPRD Kota Bogor 2019 – 2024

Kota Bogor – Setelah merampungkan pelantikan untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, otak-atik komposisi Alat Ke­lengkapan Dewan (AKD) wakil rakyat pun telah ram­pung. Komposisi yang nanti­nya menentukan berbagai fungsi dewan dalam bebera­pa waktu ke depan.

Dari data Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Bogor, kom­posisi AKD mulai dari penen­tuan Komisi I hingga IV, Badan Pembentukan Peraturan Dae­rah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) hing­ga Badan Kehormatan (BK) sudah selesai.

Komisi I yang bertugas dalam bidang pemerintahan dan hukum akan diketuai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Safrudin Bima, di­dampingi Wakil Ketua Ade Askiah dari Fraksi Gerindra dengan Sekretaris Rusli Pri­hatevy dari Fraksi Partai Gol­kar.

Untuk Komisi II, pada bi­dang perekonomian dan keuangan, akan dipimpin M Restu Kusuma dari Fraksi Kebangkitan Bintang Resto­rasi, dengan Wakil Ketua dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Rizal Utami. Sedangkan posisi Sekretaris diemban M Zenal Abidin dari Fraksi Gerindra.

Sementara Komisi III, pada bidang pembangunan dan lingkungan, akan diketuai Politisi PKS Adityawarman Adil bersama Wakil Ketua Dodi Setiawan dari Fraksi Partai Demokrat dan sekre­taris Iwan Siswanto dari Fraksi PDI Perjuangan. Ter­akhir pada Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, ada nama Ence Se­tiawan dari Fraksi PDI Perju­angan sebagai ketua bersama Murtadlo dari Fraksi Partai Golkar menjadi wakil ketua. Nama Eny Indari dari Fraksi Partai Demokrat duduk se­bagai sekretaris.

Tak cuma merampungkan komisi-komisi, komposisi AKD juga mengesahkan berbagai nama di Bapemperda, Bang­gar, Banmus dan BK. Politisi PPP incumbent, Ahmad As­wandi, akan dibebankan tugas sebagai ketua Bapemperda didampingi Wakil Ketua Said Muhammad Mohan dari Fraksi Gerindra. Untuk kursi Badan Kehormatan, ada nama M Dody Hikmawan dari Fraksi PKS sebagai ketua bersama H Murtadlo sebagai wakil ketua. Sedangkan untuk banggar dan banmus dike­tuai Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama tiga wakil ketua dewan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, pengesahan AKD dan fraksi sudah dilakukan Kamis (26/9) sore setelah pelantikan pim­pinan. Setelah itu, kemarin pagi rapat Banmus dilakukan untuk jadwal satu bulan ke­depan. “Nah, Insya Allah Senin (30/9) kita paripurna pembentukan panitia khu­sus (pansus) dan tata tertib (tatib). Pansus untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pansus pembahasan APBD 2020,” tuntasnya.

Korem 061 Suryakencana Gandeng PWI Kota Bogor Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Bogor – Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bersama Korem 061/Suryakencana (SK) siap bekerjasama mensosialisasi wawasan kebangsaan serta bela negara kepada generasi muda dan masyarakat di wilayah Korem 061/SK. Hal itu digulirkan saat silaturahmi PWI Kota Bogor dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya di Makorem 061/Sk pada Selasa (8/10/2019) siang.

Dalam pertemuan pertama kabinet baru PWI Kota Bogor setelah rapat kerja (raker) dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya, ada penyerahan plakat dari PWI Kota Bogor kepada Danrem sebagai wujud sinergitas yang baik selama ini. Penyerahan penghargaan ini juga apresiasi PWI Kota Bogor HUT TNI ke-74.

Novi mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada PWI Kota Bogor sudah bersilaturahmi ke Makorem 061/Sk, dirinya berharap komunikasi dan sinergitas berlanjut.

“Kami kedepannya akan membuat program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan di wilayah Korem 061/Sk khusunya,” ungkap Novi.

Ia melanjutkan, hasil pertemuan selama beberapa jam pada hari ini menghasilkan ide beberapa program, tetapi yang paling diprioritaskan adalah wawasan kebangsaan dan bela negara untuk generasi muda khususnya serta masyarakat umumnya.

“Ini dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia maju. Sasarannya adalah generasi muda dan masyarakat diwilayah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti mengatakan, jajaran PWI Kota Bogor berterima kasih kepada Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya telah menerima jajaran PWI Kota Bogor dan merencanakan kolaborasi dalam beberapa program. Tetapi yang paling diutamakan adalah program sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.

“Program ini sangat cocok digulirkan kepada generasi muda yang saat ini kita mengetahui sudah sangat keranjingan gadget. Maka dinilai snagat perlu mereka mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara dari sumber yang tepat,” ungkap Ari.

Ari menegaskan, melihat pemaparan danrem dal menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara saat diskusi dengan jajaran pengurus PWI Kota Bogor, gaya dan caranya sangat tepat untuk kaum milenial. Materi yang disampaikan dimulai dari sejarah hingga inti dari wawasan kebangsaan dan bela negara gamblang tersampaikan.

“Untuk kalangan mahasiswa dan generasi muda Danrem sebagai pembicara utama dalam wawasan kebangsaan sangat tepat, apalagi dilakukan saat memperingati hari pahlawan 10 November. Saya rasa mahasiswa dan masyarakat perlu dikuatkan kembali wawasan kebangsaan ini. Kami siap berkolaborasi dengan korem untuk hal ini,” pungkasnya. (boy)

Siapkan Advokasi Anggota, DPN PERADI Layangkan Surat Ke Polda Metro Jaya

Jakarta – Menindaklanjuti Laporan Polisi No.TBL/6145/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrium tanggal 25 September 2019) terkait penganiayan terhadap Sunggul H Sirait, SH, MH., yang menjadi korban. Ketua bidang Pembelaan Profesi Advokat PERADI RBA Pilipus Tarigan, SH, MH., melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya terkait tindak lanjut perkara terhadap korban, Senin (30/09).

Menurut Pilipus, bahwa tindakan Agung Cs tersebut sangat merendahkan martabat Profesi Advokat, dan telah menyerang kehormatan profesi Advokat khususnya seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

“Hari ini kami DPN PERADI melalui Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat melayangkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti perkara, karena perbuatan pelaku selain menjadi tindak pidana juga melecehkan provesi advokat, ” ujar Philipus Tarigan, Senin (30/09).

Advokat yang akrab disapa PTG ini menegaskan, korban adalah sebagai anggota PERADI dan mengadukan untuk meminta perlindungan Hukum kepada organisasi dimana korban berada.

“Sampai hari ini korban masih tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, dan sudah seyognya kami sebagai wadah organisasi membantu dalam proses perlindungan hukum,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada tanggl 25 Septeber 2019 telah terjadi pemukulan terhadap Advokat SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT,S.H.,M.H.,  yang diduga dilakukan oleh Sdr. Agung Cs  yang terjadi di kantor  PT. Northcliff Indonesia yang beralamat di Equity Tower 45th Floor Suite D & H Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District Jakarta, 12190. (boy)

Anggotanya Dianiaya Debt Collector, Ketua Bidang Advokasi DPN PERADI Desak Polisi Segera Proses Pelaku

Jakarta – Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat DPN PERADI RBA,  Philipus Tarigan, S.H, M.H., mendesak pihak Kepolisian segera menangkap pelaku penganiayaan terhadap Sunggul Hamongan Sirait, SH, MH., yang menjadi korban kekerasan oleh sejumlah oknum Debt Collector pada hari Rabu lalu.

“Perbuatan penganiayaan ini melecehkan profesi advokat, dan kami dari DPN PERADI RBA akan membantu dalam mengambil langkah hukum,”  tegas Philipus Tarigan, Sabtu (28/09).

Kepada engingengnews.com pria yang akrab disapa PTG ini menegaskan bahwa perbuatan semena-semena yang dilakulan oleh para oknum debt collector ini jelas melanggar hukum dan tidak boleh terjadi pada siapapun termasuk kepada Advokat.

“Hari Senin kami DPN PERADI akan langsung ke Polda Metro Jaya untuk meminta agar pelaku segera diproses sesuai hukum, ” tegasnya.

Sementara dari keterangan korban Sunggul Hamongan Sirait, S.H., M.H., mengakui bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak baik dari rombongan Debt Colector di gedung Equality lantai 45 kawasan SCBD.

menurutnya pada hari Rabu sekitar pukul 12:30 WIB datang rombongan pimpinan Jamal Sangaji, Ali Sangaji dan I.G. Agung NP dkk berjumlah 12 orang di lantai 45 gedung Equality ingin bertemu pimpinan perusahaan.

Namun kebetulan pimpinan perusahaan tidak berada di tempat. Dan segala usaha yang menyangkut hukum pada perusahaan tersebut telah dikuasakan penuh pada kantor Pengacara SHS LAW OFFICE.

Sebelumnya telah terjadi dialog sejuk secara intens antara pengacara SHS dengan Ali dkk secara langsung dan sebelumnya lewat telepon Jamal.

“Sejak awal saya sangat akomodatif dan membuka dialog dalam menyelesaikan permintaan rombongan Jamal dan Ali cs. Dan telah disetujui kesepakatan menyelesaikannya,” kata Sunggul.

Namun pada sekitar pukul 15.00 WIB, tiba- tiba salah satu rombongan yaitu Ali Sangaji setelah keluar dari salah satu ruangan pertemuan membentak bentak Sunggul dan mengeluarkan kata kata kasar dan kencang yang seharusnya tidak perlu diucapkan karena kesepakatan sudah tercapai.

“Kemudian seketika itu salah satu rombongan Jamal cs melakukan pemukulan tinju bebas yang sangat kuat mengenai kepala belakang pengacara Sunggul,’ ujarnya.

Korban yang juga berprofesi sebagai Pengacara ini seketika terjatuh dan tidak konsenterasi terhadap apa yang terjadi karena menahan kesakitan. Akhirnya Sunggul Hamonangan Sirait melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polda Metro Jaya dan telah dilakukan visum di salah satu rumah sakit Jakarta. Kasusnya sedang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. (boy)

Pro Kontra Wacana Propinisi Bogor Raya, Syahwat Elit atau Kepentingan Masyarakat..?

BOGOR – Wacana pembentukan daerah otonomi baru Propinsi Bogor Raya yang digulirkan Walikota Bogor Bima Arya terkesan kuat masih merupakan suara elit politik. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang menyatakan sikap atau aspirasi pentingnya daerah memisahkan diri dari Jawa Barat. Demikian disampaikan DR Amsori saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?” yang digelar Lembaga Pelita Pasundan di sekretariatnya , Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (9/9/2019).

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyatakan pendapatnya. Tapi, kalau menurut saya, pembentukan Propinsi Bogor Raya, perlu. Pembentukan propinsi baru, perlu ada persetujuan dari dewan daerah, kepala daerah dan gubernur serta, Mendagri,” tukas pria yang eks wakil ketua kordinator 212 yang juga Dosen PTS di Jakarta.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh aktivis 98, Eko Octa, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, pembentukan propinsi baru harus dicermati secara dalam.

“Undang-undang secara normatif memungkinkan dibentukanya propinsi baru. Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan propinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” tandas advokat yang akrab disapa STS.

Dia melanjutkan, publik juga harus mendalami apa yang menjadi motif digulirkannya wacana propinsi baru.
“Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji, apakah selama ini peran Jabar tidak optimal untuk masyarakat. Hal lain, Bogor salam ini dikenali sebagai daerah “merah” dalam intoleransi. Berkaitan dengan nama Propinisi Bogor Raya, juga harus didalami, apakah ada motif ideologi politik atau tidak,” tutur Sugeng.

Salah seorang anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi yang saat itu hadir juga ikut berbicara. Dia menyampaikan, sepakat jika harus digagas propinsi baru.
“Tapi, gagasan itu harus dari keinginan masyarakat. Bukan dari keinginan elit. Hal lain, sebutan kedaerahan Bogor Raya untuk pembentukan propinsi baru, dinilai kurang mengikat daerah lain. Seperti Depok, Bekasi dan Kerawang. Sebab, saat ini Bekasi sendiri melalui kepela daerahnya menyatakan lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta, dibanding Bogor. Artinya, jika gagasan membentuk propinsi baru perlu dimulai dari masyarakat dan tidak menggunakan nama kedaerahan. Tapi gunakan nama yang memiliki nilai sejarah yang bisa mengikat beberapa daerah yang akan diajak bergabung, seperti Depok, Kerawang, Bekasi, selain dari kota dan Kabupaten Bogor. Tapi, yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan pribadi ya, bukan atasnama dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana menyampaikan komentar senada.
“Jika usulan pembentukan wacana Propinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mari kita suarakan secara masif. Kalau perlu dengan alat peraga dan kita gerakan secara bersama-sama. Tapi, jika keinginan propinsi baru, merupakan syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap wakil rakyat yang juga mantan aktivis ini.

Mengakhiri diskusi publik, Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menyampaikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru.
“Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung propinisi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan public dan mensejahterakan masyarakat,” tuntasnya. (admin)

Mediasi Gagal, Sidang Gugatan Warga Teplan Akan Dilanjut Ke Pokok Perkara

Bogor – Pengadilan Negeri Bogor kembali menggelar sidang mediasi kedua dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat.

Dalam sidang Mediasi kedua yang digelar Rabu, (28/8/2019) kemarin dengan agenda para tergugat dan turut tergugat menyampaikan jawaban atas resume penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat pada Rabu lalu, (21/8/2019) lalu.

Dalam sidang mediasi kedua yang berlangsung Rabu pukul 11.30 WIB, dihadiri para tergugat dan turut tergugat, kecuali tergugat satu yakni, Presiden Joko Widodo.

Sesuai dengan agenda sidang mediasi kali ini yaitu jawaban atas resume penawaran perdamaian dari para tergugat. Dalam jawabannya para tergugat tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat.

Mayor Agus Susanto, sebagai kuasa Pangdam Siliwangi menyampaikan resume penawaran perdamaian yang diajukan penggugat sudah disampaikan secara hierarki ke kesatuannya dan lokasi tersebut telah bersertifikat milik Menteri Keuangan dan sebagai aset negara. Selain itu juga ada anggota TNI yang menempati jadi tidak mungkin diberikan kepada penggugat sebagaimana tertulis dalam resume penawaran perdamaiannya.

Menanggapi hal tersebut Ramli diwakili kuasanya dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan ini sudah jawaban murni dari TNI di mana dihadiri oleh kuasa Panglima TNI, Pangdam Siliwangi dan Danrem Suryakencana. Dengan kata lain mediasi tidak mungkin lagi dilanjutkan dan oleh sebab itu sidang dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

“Bisa dikatakan mediasi tadi gagal. Pada prinsipnya kami menyerahkan kepada hakim mediator untuk sidang dilanjutkan ke pokok perkara,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Kepada engingengnews.com, kuasa hukum penggugat Greggorius mengatakan dalam mediasi penggugat mengajukan resume penawaran perdamaian dengan poin-poin permintaan yakni, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami sangat menyangkan jawaban dari para tergugat dengan tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang kami ajukan,” ungkapnya.

Kami juga meyakini penggugat memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya lebih dari 51 Tahun,” tambah Evan Sukrianto, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Direncanakan, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 mendatang. (boy)

Eng ing eng,, Warga Kota Bogor Kembali Terganggu Soal Proyek Apartemen …

Kota Bogor – Izin proyek pembangunan apartemen milik PT Lorena Latersia Properti di Jalan Pajajaran V, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dipertanyakan warga.

Selain mempertanyakan soal izin, NS salah seorang warga yang tak jauh dari lokasi proyek merasa terganggu dengan pekerjaan proyek tersebut.

“Saya tidak pernah memberikan izin apapun, tapi proyek tetap berjalan. Kami sebagai warga tidak menyetujui adanya pembangunan apartemen tersebut, ” ujar NS.

NS mengungkapkan, sebelum pembangunan, ada yang datang ke rumahnya silih berganti beberapa orang meminta izin untuk pembangunan kondotel atau apartemen. Kemudian, NS mendatangi Bappeda Kota Bogor dan mempertanyakan soal tata ruang di lingkungannya.

Berdasarkan keterangan pihak Bappeda, bahwa di wilayahnya itu masih merupakan zona pemukiman dan belum ada perubahan zonasi. “Saya menunda tidak memberikan perizinan saat itu dengan alasan saya sudah bertanya kepada Bappeda dan ternyata kawasan ini merupakan zona pemukiman. Tapi kenapa akhirnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk apartemen ini keluar, padahal saya sebagai warga terdampak belum memberikan perizinan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kepada Pemkot Bogor khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah mengeluarkan IMB untuk apartemen milik Lorena tersebut. “Kenapa Pemkot Bogor mengeluarkan IMB, apakah zona ini sudah berubah. Kalaupun IMB berubah karena zona sudah berubah, kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya sebagai warga sangat terdekat dari lokasi proyek apartemen itu,” tegasnya.

Bukan itu saja, NS juga mengaku rumahnya mengalami kerusakan dari mulai keretakan dinding bangunan rumahnya hingga lantai keramik yang terangkat di beberapa bagian disebabkan oleh getaran ketika pemasangan pondasi sejak awal pembangunan.

“Ketika mulai memasang pondasi, getarannya sangat mengganggu dan merusak bangunan rumah saya. Ada tembok tembok yang retak bahkan ada keramik yang hancur. Tapi sejak kejadian kerusakan itu, tidak ada satupun pihak pelaksana kontraktor ataupun pemiliknya datang untuk memperbaiki. Kami sebagai warga paling dekat hanya menerima dampak dampaknya saja,” ucapnya.

Belum lagi, kata dia, selama proses pembangunan kurang lebih tujuh bulan ini menerima berbagai dampak lain dari proyek itu, seperti polusi udara, suara bising, bahkan para pekerja melakukan kegiatan selama 24 jam penuh yang menggangu kenyamanan saat beristirahat.

Karena itu, ia juga mengatakan, sejak pembangunan berjalan, kenyamanan keluarganya sangat terganggu sehingga sering tidak berada di rumah karena menghindari polusi udara.

“Sudah tidak nyaman lagi, suara bisingnya sangat menggangu, bahkan tiap malam mereka bekerja sehingga menggangu ketika kami sedang tidur. Belum adanya polusi udara yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan di sana yang berimbas langsung ke rumah saya,” tandasnya.

Dirinya meminta kepada Pemkot Bogor untuk segera turun tangan dan menghentikan seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di lokasi proyek. “Kami menuntut agar pembangunan apartemen setinggi 10 lantai dan 1 basement ini dihentikan total. Pemkot Bogor harus segera turun tangan untuk meninjau ulang perizinan dan Amdal-nya,” pungkasnya. (boy)

145 Layanan Perizinan Kebutuhan Masyarakat Dapat di Akses Melalui MPP

BOGOR – Masyarakat Kota Bogor tidak lama lagi akan dapat menikmati fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP).

Menempati area seluas 740 meter persegi, MPP yang melaksanakan persiapan launching pada hari Jum’at (23/8/2019) bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses 145 jenis layanan dan perizinan dari 14 instansi pemerintah.

Terdapat beberapa instansi pemerintah yang tergabung dalam MPP yang diberi nama Grha Tiyasa ini, PDAM Tirta Pakuan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi Kelas 1, Samsat, Bank BJB dan lain sebagainya.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor pun menyediakan berbagai jenis layanan kepada masyarakat di MPP, seperti keluhan pelanggan, pemasangan baru, pembayaran tagihan air, balik nama pelanggan, pindah letak meter, dan lainnya

Direktur Utama , Deni Surya Senjaya berharap dengan adanya gerai PDAM di MPP bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Bogor.

“Di gerai ini, pelanggan khususnya dan masyarakat yang ingin menjadi pelanggan PDAM akan mendapat berbagai informasi pelayanan yang mereka butuhkan.” Kata Deni. (HUMAS PDAM TIRTA PAKUAN)