Hasil Survei IPB Memuaskan, PDAM Akan Tingkatkan Kualitas Layanan

BOGOR – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB) melaporkan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk pelayanan produk sebesar 76 atau masuk kategori pelanggan puas. Demikian juga dengan IKP kinerja pelayanan jasa pada tahun 2018 masuk katgori puas atau verry good dengan nilai 70.

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) ini dirilis pada jumpa pers di ruang sidang PSP3 IPB, Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang Jalan Pajajaran Kota Bogor, Senin (18/2/2019).

PDAM Kota Bogor berkomitmen setiap tahun menyelenggarakn SKP dengan menggandeng perguruan tinggi di Kota Bogor. Pada 2018, PSP3-LPPM IPB dipercaya kembali oleh PDAM melaksanakan survey tersebut.

“SKP PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tahun 2018 seacra umum dimaksudkan untuk mendapatkan dasar pertimbangan dan acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Evaluasi dan masukan dari pelanggan diharapkan dapat memberikan gambaran akan kebutuhan masyarakat Kota Bogor terhdap pelayanan PDAM Tirta Pakuan,”ujar Kepala PSP3-LPPM IPB, Dr. Sofyan Sjaf kepada wartawan.

IPB mensurvey 2.250 sample dari total 157.270 pelanggan PDAM Kota Bogor dengan teknik Cluster Stratified and Sytemetical Unproporsional Sampling dan Rumus Slovin. Jumlah sampel tersebar di enam zona pelayanan dan golongan tarif.

Anggota Tim Peneliti PSP3-LPPM IPB Dyah Ita Mardiyaningsih menambahkan, SKP PDAM Kota Bogor 2018 melingkupi tujuh unsur penilaian kinerja pelayanan produk, dan sebelas unsur penilaian kinerja pelayanan jasa.

“Metode Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengukur IKP dan hubungan antara persepsi pelanggan dan prioritas peningkatan kualitas produk dan jasa yang dikenal sebagai quadrant analysis,” ujar Dyah.

Meski pelanggan menilai puas dengan pelayanan produk dan jasa PDAM, tim peneliti mendorong PDAM untuk terus meningkatkan kinerja. Unsur pelayanan produk yang perlu mendapatkan prioritas utama adalah kualitas pengaliran air pada musim penghujan dan kemarau, kualitas kejernihan air, dan kontinuitas aliran air. Sementara untuk pelayanan jasa yang harus menjadi prioritas peningkatan kinerja adalah memberikan informasi lebih awal ketika terjadi gangguan pengaliran, meningkatkan sosialisasi program ke pelanggan dan meningkatan pemberian kompensasi.

“Peningkatan kinerja pelayanan menjadi penting bagi PDAM Kota Bogor untuk meningkatan kepuasan pelanggan, sehingga menjadi semakin loyal terhadap perusahaan,” tutup Dyah.

Sementara itu Asisten Manajer Humas PDAM Kota Bogor R. Poppi Rustanti mengucapkan terima kasih kepada PSP3-LPPM IPB yang telah melaksanakan SKP 2018. PDAM pun akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil survei tersebut untuk untuk perbaikan pelayanan air bersih kepada para pelanggan.

“PDAM Kota Bogor sudah memiliki program-program penambahan kapasitas produksi dan perbaikan sistem pengaliran. SPAM Katulampa untuk pelayanan wilayah Bogor Utara tidak lama lagi segera beroperasi, pompa inline booster untuk zona III sedang dipasang. Reservoir Jabaru dan mata air di Kabandungan juga sedang dalam proses,” ujar Poppi.

PDAM pun sudah memasang local reservoir di beberapa perumahan untuk mengatasi gangguan pengaliran pada pagi hari. Tangki air dan Terminal Air Hydran Umum (TAHU) pun sudah disiapkan saat terjadi gangguan. (*)

Manajemen PDAM Kota Bogor Tanda Tangani Program Geografic Information System

Kota Bogor – Jajaran direksi, manajer hingga asisten manajer PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menandatangani komitmen bersama dalam mendukung dan melaksanakan program Geografic Information System (GIS), Key Performance Indicator (KPI), serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), Kamis (06/2).

Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada pelanggan dan masyarakat Kota Bogor.

PDAM sendiri dalam waktu dekat akan mengoperasikan teknologi GIS untuk penggambaran, editing, monitoring dan evaluasi jaringan perpipaan dan data pelanggan dengan menggunakan peta digital yang bergeoreferensi dengan sistim komputerisasi.

GIS dilakukan mengingat data-data jaringan perpipaan dan data pelanggan merupakan salah satu “Aset” terbesar PDAM yang berpengaruh besar dalam menunjang kegiatan operasional PDAM serta berkaitan juga dengan kinerja perusahaan.

Penerapan KPI juga sudah mulai diterapkan dalam program pengembangan karir seluruh pegawai. Dengan penerapan pendekatan ini, manajemen dapat memantau dan menilai kinerja pegawai secara objektif dan terukur.

Penetapan KPI yang obyektif dan terukur, dapat membuat proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis.

Sebagai perusahaan air bersih yang banyak bersentuhan dengan kontruksi dan zat kimia, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas PDAM Kota Bogor.

Sebagian besar pekerjaan secara khusus dirancang dan dilengkapi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dioperasikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. SMK3 dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
.
#pdamkotabogor #kpi #gis #smk3 #komitmen #pejabatstruktural #kerjanyata

Dibawah Guyuran Hujan, Bima Lantik Direksi Pasar

Kota Bogor – Ditengah guyuran hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Walikota Bogor Bima Arya melantik Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) periode 2019-2024.

Bertempat dipelataran Plaza Kota Bogor, tiga orang Direksi yakni Direktur Utama (Dirut) Muzakkir, Direktur Operasional (Dirops) Deni Ari Wibowo dan Direktur Umum (Dirum) Jenal Abidin, dengan khidmat dilantik meski dengan pakaian yang kuyup, Senin (4/2).

Dalam amanatnya Walikota Bogor Bima Arya meminta direksi terpilih untuk berani mementingkan kepentingan masyarakat serta membentengi pasar-pasar di Kota Bogor dari hal-hal yang tidak sesuai.

“Jangan sampai Direksi menjadi pintu masuk kelompok-kelompok yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau golongan,” tegasnya saat memberikan arahan di hadapan tiga direksi PDPPJ terpilih.

Selain itu, Bima juga meminta direksi untuk solid dan loyal kepada Dirut. Kemudian direksi juga harus berpatokan pada walikota serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait. “Solid, solid dan solid untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, Muspida dan juga warga untuk memudahkan pedagang dan memberikan fasilitas yang nyaman kepada konsumen,” terangnya.

Sementara itu, Dirut PDPPJ Muzakkir mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal. Sehingga tim terbangun untuk memetakan masalah yang ada. Sehingga bisa diketahui solusi untuk penyelesaian dari 12 pasar yang ada di bawah naungan PDPPJ.

“Intinya kita akan data ulang semuanya, pasar mana yang perlu diremajakan, revitalisasi dan mungkin tahap awal kita lebih dengan dana minim kita akan coba bagaimana masyarakat mau berkunjung dulu ke pasar,” pungkasnya. (boy)

Atas Izin Dokter Disabilitas Mental Bisa Ikut Mencoblos

Kota Bogor – Maraknya informasi orang gila jadi pemilih saat Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang, disikapi senyum oleh Samsudin Ketua Komisioner KPU Kota Bogor.

Ketua Komisioner Kota Bogor Samsudin mengatakan disabilitas mental atau orang gila dikatagorikan ada 2, pertama adalah orang gila yang menggelandang dijalan dan kedua adalah orang gila yang memiliki keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang jelas dikota bogor.

“Mereka yang kita data adalah disabilitas mental yang jelas NIK dan memiliki keluarga, sementara yang menggelandang dijalan tidak kami data,” ujarnya,  Selasa (29/01).

Menurutnya pendataan ini penting bagi mereka penderita disabilitas mental selain untuk kebutuhan BPJS merekapun punya hak politik dan hak mereka dijamin oleh konstitusi tapi khusus penderita disabilitas mental harus ada izin Dokter.

“Mereka nyoblos harus ada rekomendasi dokter dan diantar oleh keluarga, jika hasil pemeriksaan sehat, ya diperbolehkan, jadi gak sembarangan ikut mencoblos, !” ungkapnya sambil tersenyum.

Ditegaskannya pada Pemilu 2014 ada 232 penderita disabilitas mental dirumah sakit marzuki mahdi yang terdaftar menjadi pemilih, namun saat hari pencoblosan hanya ada 33 orang direkomendasikan oleh dokter untuk ikut mencoblos.  (boy)

DPRD TETAPKAN RAPERDA PERUBAHAN RTRW

Payung Hukum Penyususnan Peraturan Zonasi Sebagai Alat Pengendali Ruang

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripuran DPRD Kota Bogor dipimpina Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut. MM, Jum’at 28 Desember 2018.

Memang Kota Bogor telah mengalami banyak perkembangan. Seiring dengan perkembangan Kota ini, ada berbagai persoalan serius yang juga muncul. Persoalan-persoalan tersebut membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang ada sudah tidak relevan lagi. DPRD Kota Bogor menetapkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 20111 tentang RTRW menjadi Peraturan Daerah adalah langkah cerdas, mengingat perkembangan pembangunan di Kota ini cukup signifikan.

Seperti diutarakan Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Perubahan RTRW , HR. Oyok Sukardi, SE. MM. bahwa Pembahasan Raperda tersebut dilakukan secara hati-hati, karena menyangkut wujud Kota Bogor kedepan. Pembahasan Raperda tersebut, sambung Oyok Sukardi, sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun. Pembahasan Raperda ini sangat istimewa. Dikatakan demikian, karena disamping membahas secara aspek hukum, juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat. Pembahasan Raperda tersebut juga disesuaikan dengan pihak Propinsi Jawa Barat, tuturnya.

Namun yang terpenting, kata Oyok Sukardi, Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tersebut, tidak berbenturan dengan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, selain itu, Perda RTRW Kota Bogor ini, juga tidak berbenturan dengan Tata Ruang Nasional, ungkap Politisi Partai Golkar ini.

“Semua terintegrasi dengan baik, artinya jangan sampai RTRW Kota Bogor berbenturan dengan RTRW Provinsi dan juga Nasional. Makanya harus hati-hati dalam pembahasannya,” ujar Oyok Sukardi.

Lebih jauh Oyok menjelaskan, bahwa tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan Raperda tersebut sejak Raperda ini disampaikan ke DPRD pada awal Mei 2018 lalu, antara lain eksepose pihak pemerintah Kota Bogor di hadapan Anggota DPRD, pertemuan dengan stakeholder dari berbagai lapisan yang berkepentingan antara lain Tokoh masyarakat, Para pelaku usaha, utusan dari sejumlah perguruan tinggi, para ahli, para ketua RT serta RW dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat. Raperda RTRW ini hanyalah rencana makro dan sebagai payung hukum untuk penyusunan peraturan zonasi sebagai alat pengendali ruang. Sedangkan untuk kawasan atau zonasi nanti akan dituangkan pada Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor, ungkap Oyok Sukardi.

Menurut Oyok Sukardi, dalam rangka menata transportasi, dalam Raperda ini telah dipertegas dengan struktur jaringan jalan baru. Raperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 juga menetapkan sistem jaringan prasarana kota. Jaringan prasarana kota tersebut, meliputi rencana pengembangan sistem jaringan listrik, rencana pengembangan jaringan gas, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah, rencana sistem pengembangan jaringan persampahan, rencana pengembangan sistem drainase dan rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur, ungkapnya.

Ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diusulkannya Raperda Perubahan ini, antara lain akibat tingginya mutasi terhadap penggunaan ruang (lahan) di wilayah Kota Bogor yang sangat berdampak serius pada perubahan kondisi, menyusul rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat-pusat wilayah pelayanan. Adanya kebijakan dan program Pemerintah Pusat yang berlangsung di Kota Bogor yang perlu diakomodir. Kebijakan dan program tersebut antara lain pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan masuk ke wilayah Kota Bogor, pengembangan wilayah Transit Orientid Development (TOD) serta kelanjutan tahapan pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Selain itu, adanya perbaikan terhadap peta batas wilayah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor yang lebih akurat antara batas-batas yang tercantum di dalam peta dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan tersebut dengan tetap mempertahankan luas wilayah Kota Bogor 11.850 hektar.

Selain faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi perubahan Perda RTRW tersebut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebuah daerah dapat ditinjau ulang dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ketentuan itulah yang menjadi dasar hukum perlunya disusun dan diusulkannya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.

Adapun tujuan dari Raperda Perubahan RTRW Kota Bogor ini, yakni agar tersusunnya rencana penataan ruang dan wilayah Kota Bogor yang lebih spesifik sebagai Kota Jasa dan Pemukiman. Kendati begitu tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka Berwawasan Lingkungan. Selain itu, perubahan RTRW mengarah juga pada upaya memperkuat Pusat Kota sebagai wilayah pusaka sehingga perlu adanya aksi untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut dan pendayagunaannya sebagai potensi ekonomi daerah. (adv***)

DPRD KOTA BOGOR TETAPKAN RENCANA KERJA TAHUN SIDANG 2019

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor pada Jum’at 28 Desember 2018 telah menggelar Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Heri Cahyono, S.Hut. MM dengan mengagendakan antara lain menetapkan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019. Rencana Kerja tersebut berisi program kegiatan DPRD selama kurun waktu tahun 2019. Program dan kegiatan Tahun Sidang 2019 tersebut terbagi dalam 4 Bidang . 1. Bidang Legislasi, 2. Bidang Penganggaran, 3. Bidang Pengawasan, dan 4. Bidang Kelembagaan.
Program dan Kegiatan Bidang Legislasi terdiri dari 14 kegiatan, yakni 1. Kegiatan penysusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan naskah akedemik rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 3. Penyiapan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda. 5. Penyusunan perubahan program Pembentukan Perda Tahun 2019. 6. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020. 7. Pengawasan terhadap penyususnan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota dan Keputrusan Wali Kota. 8. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancanagan Perda Kota Bogor yang telah disetujui. 9. Sosialisasi Peraturan Daerah. 10. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bogor. 11. Pembahasan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan. 12. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. 13. Kunjungan Kerja dalam rangka meningkatkan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. 14. Kegiatan Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat dibidang legislasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sementara itu, Program dan kegiatan Bidang Penganggaran meliputi 17 kegiatan, terdiri dari 1. Pembahasan Rancangan Perda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 2. Pembahasan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sekaligus Pemantauan/Monitoring tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor. 3. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2019 dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya. 4. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 5. Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 6. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 7. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019. 10. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 11. Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. 12. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 13. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwali tentang penjabaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020. 14. Pembahasan Masalah khusus terkait dengan kebijakan program daerah. 15. Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang anggaran. 16. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan wawasan terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran. 17. Seminar, Lokakarya, Workshop dan Diklat di bidang anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sedangkan program kegiatan Bidang Pengawasan meliputi 10 kegiatan, terdiri dari 1. Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan, 2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi, 3. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Periode Tahun 2014 – 2019. 4. Kegiatan Pembahasan masalah khusus oleh Alat Kelengkapan DPRD, 5 Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya serta organisasi kemasyarakatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, 6. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pengawasan, 7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peninjauan masalah aktual dan masalah umum lainnya, 8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta peningkatan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 9. Menerima, menampung serta membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, 10. Pelaksanaan kegiatan Reses.

Program dan kegiatan Bidang Kelembagaan DPRD Kota Bogor menetapkan sebanyak 19 kegiatan, terdiri dari 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. 2. Penyususnan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020. 3. Pembukaan Masa Sidang dan Laporan Hasil Kegiatan Reses. 4. Rapat-Rapat Paripurna. 5. Kegiatan Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor. 6. Kegiatan koordinasi antara DPRD dengan Kota/Kabupaten, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor. 7. Kegiatan Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia. 8. Mengikutsertakan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya dalam Seminar, Lokakarya, wokshop dan Diklat lainnya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD. 9. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musayawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. 10. Kegiatan Pimpinan DPRD menjadi juru bicara DPRD. 11. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental. 12. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD. 13. Kegiatan menerima kunjungan kerja dari daerah lain. 14. Pengawasan Badan Kehormatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. 15. Kegiatan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD dan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji. 16. Pengawasan terhadap kehadiran Pimpinan SKPD dalam Rapat-Rapat DPRD yang dilaporkan setiap penutupan Masa Sidang. 17. Kegiatan Olah Raga Pimpinan dan Anggotra DPRD beserta Sekretariat. 18. Kegiatan Pembinaan Kerohanian Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD. 19. Penutupan Masa Sidang dan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE. AK. rencana kerja tersebut, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disingkronkan dengan kondisi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Bogor. “Dengan dukungan seluruh stakeholders Kota Bogor, kami optimis Rencana Kerja DPRD Kota Bogor ini akan dapat direalisasi dengan optimal sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bogor,” ujar Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. (adv***)

Persiapkan Generasi Muda Kreatif, PSI Gelar Kelas Solidaritas

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kelas Solidaritas di Bogor sebagai upaya nyata pemberdayaan anak muda meningkatkan kemampuannya di bidang keterampilan kreatif. Kelas Solidaritas PSI di Bogor ini adalah kelas penutup untuk Solidarity Tour Jawa Barat.

PSI memilih kelas solidaritas sebagai program kampanyenya, ditujukan agar bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi para anak muda. “PSI memilih kampanye yang berbeda, tidak seperti Parpol lain yang hanya mengadakan konser musik sesaat. Kami justru meggelar kelas kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mengasah kemampuan kreatifnya,” ucap Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Kamis 17 Januari 2019.

Kelas Solidaritas penutup tur Jawa Barat ini diselenggarakan di Hotel Salak Padjadjaran. “Lima kelas solidaritas di Solidarity Tour semuanya diisi oleh sejumlah pakar di bidang kreatif,” kata Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari di tempat yang sama.

Harapannya, anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas sehingga tak hanya menerima ilmu tapi nanti juga bisa diterapkan, terlebih lagi bisa membantu untuk membantu menggapai profesi kreatif yang sesuai passion. “Semoga anak muda Bogor bisa memanfaatkan kelas solidaritas ini, ilmunya bisa diterapkan, dan bisa menggunakannya untuk menghasilkan karya,” ucap Suci Mayang yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Ciaanjur).

Dalam Kelas Solidaritas di Bogor, PSI membuka lima Kelas Solidaritas yang bisa diikuti oleh umum yaitu kelas Digital Marketing, Startup, Make Up, Creative Writing, dan Handphone Photography.

Solidarity Tour PSI Jawa Barat diselenggarakan selama enam hari di Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor. (sci)

Ketua MUI Kota Bogor, PSI Harus Jadi Garda Terdepan dalam Perangi Korupsi

Kota Bogor – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diberi pesan oleh Ketua MUI Kota Bogor, KH. Mustofa Abdullah bin Nuh untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan KH Mustofa Abdullah dalam kunjungan PSI ke kediamannya, Kamis 17 Januari 2019.

“Saat ini Indonesia sedang terjangkit dua penyakit, korupsi dan campur tangan asing yang berusaha ingin memecah belah NKRI. Dengan mentalitas PSI yang masih fresh, saya harap PSI dapat menjadi garda terdepan memerangi korupsi,” ucap KH Mustofa Abdullah bin Nuh.

Hal ini sejalan dengan apa yang selalu diperjuangkan PSI, yaitu memerangi korupsi dan intoleransi. Caleg PSI DPR RI dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, Suci Mayang Sari, mengatakan, “PSI merupakan partai yang memiliki DNA kebajikan dan keberagaman, yang kemudian kami turunkan ke dalam dua perjuangan utama PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi.”

Sebagai bentuk komitmen PSI dalam memerangi korupsi khususnya dalam tubuh DPR, PSI berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan berfungsi untuk mengawasi kinerja caleg PSI.

“Jika kami diberi kesempatan masuk parlemen, nantinya kami akan membuat aplikasi yanng berfungsi untuk mengontrol kinerja caleg PSI terpilih. Kami berharap ini akan menjaga kinerja mereka dan mencegah mereka dari praktik korupsi karena rakyat yang akan menjadi pengawas secara langsung,” tambah Suci Mayang Sari yang juga menjadi Bendahara Umum DPP PSI.

Melalui aplikasi ini, konstituen juga dapat memberikan penilaian terhadap caleg di daerah pemilihan mereka. Dengan ini PSI berharap aplikasi ini nantinya dapat menjadi penghubung caleg terpilih dengan konstituen mereka sekaligus memacu mereka untuk meningkatkan kinerja.

Kunjungan ke kediaman KH. Mustofa Abdullah bin Nuh adalah salah satu rangkaian dari Solidarity Tour Jawa Barat yang sudah digelar sejak 12 Januari. Solidarity Tour sudah mengunjungi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, dan mengakhiri perjalanan di Bogor pada tanggal 17 Januari 2019. Solidarity Tour bertujuan memperkenalkan PSI kepada masyarakat luas sekaligus untuk menangkal hoax dan fitnah yang ditujukan kepada Joko Widodo. (sci)

Ciri-Ciri Pelaku Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang Sudah Ditangan Kepolisian

Kota Bogor – Kapolres Bogor Kota Kombes Polisi Hendri Fiuser akan bergerak cepat untuk menyelidiki dan meringkus pelaku kasus penusukan siswi SMK Baranangsiang di Jalan Riau, Kecamatan Bogor Timur yang terjadi Selasa kemarin (8/1).

“Kita targetkan pelaku penusukan dapat diringkus secepatnya, dengan menggunakan metode scientific identification,” ungkap Hendri, Rabu (9/1).

Menurutnya sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mengindentifikasi pelaku, namun kata Kapolres yang baru saja bertugas dikota bogor ini meyakinkan bahwa ciri-ciri pelaku sudah ada gambaran.

Hendri mengatakan motif belum bisa dipastikan, karena pelaku belum tertangkap. Tetapi pada umumnya kalau kasus pembunuhan seperti ini ada motif dendam dan lain-lain, itu korelasinya.

“Kami berharap biarkan tim bekerja ekstra keras dengan segala cara metode scientific identification. Barulah nanti diketahui secara pasti motif kasus ini. Tapi secara umum kalau pembunuhan biasanya ada dendam, dugaan awal seperti itu,” ujar Hendri.

“Saksi yang sudah dimintai keterangan sekitar tiga sampai empat orang. Barang bukti pisau, baju sekolah korban dan petunjuk dari rekaman CCTV yang kami ambil. Walaupun tidak terlalu jelas, namun ciri-ciri pelaku terlihat jelas dalam rekaman CCTV,” pungkasnya. (boy)

Siswi SMK Ditemukan Tewas Dibelakang Terminal Baranangsiang

Kota Bogor – Andriana Yubelia Noven Cahya Siswi SMK Baranangsiang Bogor Kls XII Busana ditemukan tewas dikawasan belakang terminal baranangsiang, Jalan Riau RT 4/3, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (8/1/2019).

Dari penuturan beberapa saksi, korban ditemukan tewas dengan luka bekas tusukan dibagian dada. “korban ditemukan di jalan tangga belakang terminal baranang siang menuju jalan Riau,” ujar saksi yang tak ingin disebut namanya.

Kepala SMK Baranangsiang Vallery mengatakan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban pulang sekolah menuju tempat kost nya di Jl. Riau. “Siswi tersebut berasal dari Kota Bandung dan kami pihak sekolah masih berkomunikasi dengan orang tua korban” ungkapnya.

Menurutnya keluarga besar SMK Baranangsiang Kota Bogor turut berbela sungkawa atas wafatnya Andriana Yubelia Noven Cahya.

Hingga berita ini diturunkan pihak Kepolisian masih menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. (boy)