PERTEMUAN AP-CAT (ASIA PACIFIK CITIES ALLIANCE FOR TOBACCO CONTROL) “DEMI INDONESIA DAN KOTA BOGOR YANG LEBIH SEHAT

Dr. Erna Nuraena
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor

Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control (AP-CAT) adalah jejaring/perkumpulan dari Walikota dan Bupati se Asia Pasifik yang memiliki komitmen dalam pengendalian tembakau. AP-CAT dibentuk pada bulan November 2016, dengan Ketua Bima Arya (Walikota Bogor-Indonesia) dan Wakil Ketua adalah Francis Anthoni S. Garcia (Walikota Balngga-Filipina). Pada saat didirikan AP-CAT diikuti oleh 12 kota dari 8 negara . Pada tahun ke-2 diikuti oleh 21 kota/ kabupaten  dari  8 negara dan sampai saat ini diikuti oleh  40 kota/kabupaten dari 12 negara yang tergabung dalam AP-CAT.

Tujuan dibentuknya AP-CAT memiliki agenda utama yaitu membangun komitmen politik bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan kesehatan baik ditingkat nasional dan daerah dengan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Membuat dan mengimplementasikan kebijakan dalam pengendalian tembakau;

Membuat kebijakan lokal di masing-masing kota/kabupaten dalam mencegah penyakit tidak menular;
Mencegah intervensi industri rokok dalam mempengaruhi kebijakan politik dengan penguatan regulasi, melibatkan masyarakat, stake holder terkait dan media.

Pertemuan AP-CAT ke-3 tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2018 di Singapura didapatkan kesepakatan dari pemimpin kota/kabupaten, organisasi professional/NGO serta media untuk memperkuat komitmen dalam memerangi tembakau dan penyakit tidak menular, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
Menerapkan dan mengendalikan angka kejadian penyakit tidak menular sesuai dengan rekomendasi WHO dengan cara mengurangi konsumsi alkohol; mengurangi diet tidak sehat; meningkatkan aktifitas fisik; pengelolalan dalam penyakit jantung,kanker, diabetes serta penyakit tidak menular lainnya
Melaksanakan pengendalian tembakau dengan cara terbaik, antara lain : mewujudkan 100% KTR; pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok; mendorong pemerintah dalam memperbesar PHW (picture health warning) dalam bungkus rokok, mendorong pemerintah menaikkan harga cukai rokok, mencegah masalah kesehatan masyarakat, menciptakan generasi muda tanpa rokok serta meningkatkan dan memperkuat aliansi pimpinan di tingkat daerah dan nasional.

Pada pertemuan ke-3 AP-CAT tahun 2018 tersebut, pemerintah kota Bogor menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama 1 tahun (2018) dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular dan pengendalian tembakau di Kota Bogor. Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam pencegahan penyakit tidak menular adalah adanya kebijakan pemerintah melalui Perwali No.48 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan fokus pada implementasi makan sayur dan buah, cek rutin kesehatan, aktifitas fisik dan tidak merokok. Upaya pengendalian tembakau dilakukan dengan adanya pelarangan display rokok di seluruh retail modern di Kota Bogor, upaya perbaikan kebijakan melalui revisi Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR serta kampanye kreatif No Tobacco Generation yang telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 yang baru lalu dan selanjutnya akan diagendakan secara berkala.

Pemerintah Kota Bogor dalam 1 tahun yang akan datang akan lebih fokus dalam Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan melaksanakan deteksi dini PTM pada PNS di masing-masing OPD, dimana mereka sebagai pelayan masyarakat harus memiliki kebugaran yang prima dan masyarakat serta monitoring hasil kesehatan secara sistematis. Selain itu meningkatkan upaya pengendalian tembakau dengan semakin memperkuat implementasi KTR dan pelarangan display rokok, membentuk generasi muda Kota Bogor sehat tanpa rokok di semua usia, monitoring dan evaluasi terpadu terhadap program KTR dan PTM serta meningkatan kepatuhan di kawasan pasar tradisional dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola, tenant, pedagang dan pengunjung.

Selanjutnya, sesuai kesepakatan bersama pelaksanaan AP-CAT ke-4 pada tahun 2019 akan dilaksanakan pada bulan September 2019 di Kota Bogor. Semoga Kota Bogor bisa menjadi tuan rumah yang baik dan memperlihatkan keberhasilan dalam upaya-upaya pengendalian tembakau melalui implementasi Kawasan Tanda Rokok (KTR) dan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Kota Bogor pasti bisa.

DOKUMENTASI KEGIATAN PERTEMUAN AP-CAT KE-3 TAHUN 2018

Naik Status, Tersangka Dugaan Kasus Korupsi KPU Kota Bogor Segera Diumumkan

Kota Bogor – Setelah melakukan penyidikan selama dua pekan, Kejaksaan Negeri Kota Bogor akhirnya menetapkan status Penyidikan atas kasus dugaan korupsi di KPU Kota Bogor. Dalam waktu dekat ini, Kejari pun akan segera mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Mungkin dalam waktu dekat akan segera diumumkan tersangka dari kasus itu,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Yudi Indra Gunawan, kepada Wartawan, Senin (10/12).

Pihaknya mengungkapkan, dalam penanganan kasus dugaan korupsi di KPU tersebut, Kejari akan fokus menjaga dan mengamankan serta menyelamatkan KPU dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kasus yang ada di KPU merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum oknum, sehingga merugikan keuangan negara,”kata Kajari.

Kasi Intelijen Kejari, Widiyanto Nugroho menambahkan, selama penyelidikan, tim penyidik sudah mengundang berbagai pihak, mulai dari pihak KPU hingga pihak ketiga yang berhubungan dengan berbagai kegiatan di KPU.

“Sekarang status sudah penyidikan dan kasus itu masih dalam penanganan,”ujar Widi.

Dalam penyidikan, lanjut Widi, belum ada pihak pihak yang di undang dan masih menunggu informasi dari tim penyidik. “Kita tunggu informasi lanjutan dari tim penyidik,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kejari telah memeriksa sejumlah pegawai dan seorang komisioner KPU Kota Bogor, terkait dugaan korupsi kegiatan fiktif dan doble anggaran saat pelaksanaan Pilkada Kota Bogor 2018. (boy)

Ketua KNPI Desak Kejari Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi KPU Kota Bogor

Kota Bogor – Menyikapi dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, sejumlah aktivis mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus proyek fiktif yang diduga telah merugikan negara sampai miliaran rupiah tersebut.

Ketua LBH GP Ansor Kota Bogor Mochammad Moggie Teggar SH menilai, pernyataan Kejari Bogor yang menyatakan ada dugaan kegiatan yang merugikan negara di KPU, bukanlah pernyataan main-main. “Orang nomor satu di kejaksaan sudah angkat bicara. Saya melihat ini benar adanya dan pasti ada tersangkanya. Jika demikian, jangan buang-buang waktu lagi untuk segera menetapkan tersangka. Terutama jika semua tahapan untuk penetapan itu sudah dilalui,” kata M Moggie, Minggu (08/12).

Menurutnya selama ini tak terendus apa yang sudah terjadi di KPU terutama untuk proses proyek dan pengadaan lainnya. Dan jika ini benar-benar terjadi, maka jangan pandang bulu serta harus diusut sampai aktor utamanya. “Nilai kerugian miliaran tampaknya sangat sulit jika dilakukan seorang diri. Pasti ada sejumlah pihak atau orang yang ikut bermain baik itu dari dalam atau luar,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad mengatakan, memang benar jika Kejari Bogor belum buka-bukaan secara gamblang terkait kasus ini, karena bisa jadi mereka tengah bekerja dengan hati-hati serta seksama.

“Ini tentu akan menjadi kasus yang heboh jika benar terjadi. Dan kini publik menantikan, siapa saja yang terlibat atau bermain dalam proses merugikan keuangan negara dengan nilai fantastis tersebut,” kata Bagus Maulanan saat dihubung via telepon selularnya.

Bagus berharap, apapun yang terjadi di KPU, jangan sampai merusak rencana serta program kerja terutama dalam menghadapi proses Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Proses hukum memang harus jalan terus, namun jangan sampai mengganggu kinerja. Karena itu, saya berharap juga kepada aparat penegak hukum agar bekerja maksimal sehingga kasus ini tidak berlarut-larut. Jangan lupa juga, ungkap mulai dari otak sampai ke penerima aliran uang korupsi ini. Jika nilainya miliaran, tentu prediksi saya, pelakunya tidak sendirian,” tegas Bagus. (boy)

Putusan Pengadilan, Pendopo 45 Harus Bayar Upah Karyawan

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Hukum Pendopo 45

Bandung – Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan Soebarjo selaku pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Pendopo 45 Hotel dan Resto. Putusan majelis hakim itu disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu (5/12/2018).

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Suwanto dalam sidang perkara nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.

Selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim menyampaikan, menghukum Pendopo 45 untuk membayar kompensasi terhadap Soebarjo secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak dengan jumlah Rp. 45.160.330 serta menghukum Pendopo 45 membayar upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Soebarjo dengan jumlah Rp. 18.136.590. Majelis Hakim juga menilai apa yang dilakukan Pendopo 45 terhadap Soebarjo merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Usai sidang kuasa hukum pekerja dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) Guntur Siliwangi, S.H., dan Devyani Petricia, S.H., meminta para pihak menghormati putusan tersebut.

“Tentunya kami LBH KBR menerima putusan ini dan meminta semua pihak agar dapat menaati putusan Majelis Hakim,” kata Guntur.

“Kami LBH KBR juga mendesak agar Pendopo 45 segera mengeksekusi putusan tersebut,” desak Devy.

Menanggapi putusan majelis hakim pun, Soebarjo mengaku senang. Ia mengajak kepada siapa saja yang diperlakukan tidak adil untuk memperjuangkan haknya.

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Soebarjo selaku Pekerja menggugat Pendopo 45 Hotel dan Resto terkait gugatan perkara Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Itu merupakan kali pertama karyawan Pendopo 45 menempuh jalur hukum, setelah sebelumnya melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor. (boy)

Dinilai Tak Mampu Bekerja, Rakhmawati Diminta Mundur Dari Kadishub

Kota Bogor – Desakan mundur terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor karena dinilai tak mampu bekerja semakin meluas,  setelah dari elemen mahasiswa kini giliran Ketua GP anshor Kota Bogor angkat bicara meminta agar Walikota Bogor mengganti Rakhmawati untuk tidak berada di Dinas Perhubungan.

Menurut Rahmat Imron Hidayat atau biasa disapa Rommy menganggap wajar, desakan mundur Rakhmawati seperti yang telah diutarakan sejumlah pihak.

“Saya juga menilai seperti itu. Dan kepada Walikota Bogor Bima Arya agar segera mencari sosok yang pas untuk menjadi Kadishub mengganti Rakhmawati. Banyak sejumlah program terkait transportasi dimana tentunya jadi program prioritas, harus diselesaikan oleh orang yang tepat,” ungkap Rommy kepada engingengnews.com, Kamis (15/11).

Rommy menilai selama dipimpin Rakhmawati dirasa tidak ada hal yang signifikan dari Dishub. Bahkan, sejumlah program yang telah dilaunching atau direncanakan tidak berjalan dengan baik.

“Mungkin tempat ibu Rakhmawati bukan di Dishub. Dan kalau gak salah, sebentar lagi ada proses mutasi pejabat di Pemkot Bogor. Jadi, momennya pas untuk walikota agar memikirkan hal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, aksi demo para supir angkot yang berkaitan dengan program konversi angkot yang dijalankan Dishub Kota Bogor, dinilai oleh berbagai kalangan bahwa Dishub telah gagal melakukan penataan dan pembenahan angkutan di Kota Bogor.

Sorotan tajam dan desakan agar Kepala Dishub Rakhmawati turun dari jabatannya bergulir, karena telah gagal menjalankan tugasnya melakukan penataan angkutan dan lainnya.

Keprihatinan juga ditunjukan oleh sejumlah pihak terkait gagalnya program konversi angkot yang berujung terjadinya konflik horizontal hingga terjadi beberapa kali aksi demo dari para supir angkot.

Ketua HMI Cabang Kota Bogor, Saepul Wahyudin Putra menyoroti gagalnya kinerja Kadishub dalam melaksanakan program rerouting dan konversi angkot, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat serta merugikan semua pihak. “Karena telah gagal menjalankan program rerouting dam konversi angkot, Kadishub harus turun dari jabatannya,” tegas Saepul, kemarin.

Kemudian, Ketua Organda Kota Bogor M. Ishack A R merasa prihatin dengan adanya aksi demo para supir angkot. Karena menurutnya badan hukum yang sudah berinvestasi akan merugi jika angkot modern berhenti mengaspal.

Dengan adanya penolakan yang menjadi penghambat program pemerintah ini, Ishack menginginkan adanya ketegasan dari Pemkot (Dishub) dalam menjalankan tugas yang sudah dituangkan didalam SK Walikota tahun 2018. “Saya prihatin dengan keadaan ini karena badan hukum yang sudah berinvestasi, sekarang tinggal ketegasan pemerintah daerah untuk menindaknya,” tegasnya.

Ishack juga menilai, bahwa program rerouting yang dicanangkan oleh Walikota Bima Arya yang tertuang dalam SK Walikota sudah gagal dijalankan oleh Dishub, karena dengan jangka waktu sembilan bulan sejak ditandatanginya SK seharusnya program rerouting sudah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Namun yang terjadi, malah ambrudarul dan terjadi konflik hingga beberapa ada aksi demo para supir angkot. Program ini gagal dijalankan dan Kepala Dishub harus bertanggung jawab.

“Kita malu sebagai organisasi yang ada di lingkungan perhubungan.  Malu karena baru kali ini ada Kadishub yang gagal menjalankan program pemerintah dan tidak tegas,” katanya.

Ishack juga menambahkan bahwa seharusnya Kadishub itu harus tegas dan mau turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Ketika gagal melaksanakan program yang sudah dijalankan bertahun tahun, lebih baik Kadishub lengser dari jabatannya. (boy)

DPRD KOTA BOGOR GIATKAN SOSIALISASI PERDA KAITAN CSR

Kesadaran Pengusaha Dalam Penyaluran Dana CSR Dinilai Minim

Kota Bogor – Kesadaran pengusaha di Kota Bogor untuk menyalurkan dana dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan  (TJSlP) atau  dikenal dengan subutan Corporate Social Responsbility (CSR),  dinilai masih minim.

Menurut data, dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kota Bogor,  baru sekitar 14 perusahaan saja yang peduli dan memberikan kontribusi melalui CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota ini.

Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menyalurkan dana CSR perusahaan  merupakan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan semua perusahaan wajib menyisihkan labanya, sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya.

DPRD Kota Bogor  resmi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2016 lalu. Melalui Perda ini,  seluruh perusahaan yang ada di Kota Bogor, baik BUMN, BUMD maupun swasta harus memberikan program bantuan kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perda ini  diterbitkan merupakan inisiatif DPRD Kota Bogor untuk mengatur mekanisme TJSLP atau CSR dari perusahaan  di Kota Bogor. Program TJSLP yang ada harus sinergis dengan perencaaan dan pembangunan yang sudah berjalan di Kota Bogor. Setiap perusahaan yang berada di wilayah Kota Bogor harus menyerahkan perencanaan pengadaan dan pemanfaatan TJSLP kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor .

Demikian antara lain diutarakan Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor,  Rusmiati Ningsih, SH. ketika memberikan paparan pada acara Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dihadapan 200 orang peserta utusan dari Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu 31 Oktober 2018.

Maksud Perda ini dibentuk, sambung Rusmiati Ningsih, SH. untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSLP di daerah. Selain itu, untuk memberikan arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional. Adapun tujuan dibentuknya Perda ini, untuk memberikan batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaan.
“Juga yang terpenting tujuan dibentunya Perda ini, adalah untuk melindungi perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang,” tandas Ketua Bapemperda Rusmiati Ningsih, SH.

Selain itu, sambungnya, untuk mewujudkan rencana Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberikan penghargaan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Diterbitkannya Perda ini juga bertujuan untuk menciptakan  hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, untuk mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di daerah, ungkap Rusmiati Ningsih, SH.

Ketua Bapemperda, Rusmiati Ningsih, SH, juga menyebutkan bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat Kota Bogor pada umumnya. Sebab, pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah daerah sepenuhnya, untuk itu diperlukan partisipasi pihak-pihak lain diluar pemerintah Kota Bogor untuk juga berperan dalam pembangunan tersebut, paparnya.

Adapun ruang lingkup TJSLP tersebut, kata Ketua Bapemperda Rusmiati Ningsih, SH. meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
Menurut Rusmiati Ningsih, SH.

Program TJSLP dalam Perda ini meliputi Bina lingkungan dan sosial, Kemitraan UMK, Program langsung kepada masyarakat dan program pembangunan lainnya dan disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Program TJSLP ini direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha bagi para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Kota ini banyak perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD yang telah banyak mendapat manfaat ekonomi dan pada saat yang bersamaan telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat  dan membutuhkan bantuan.  Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan, ada beberapa  perusahaan di Kota Bogor yang telah mengimplementasikan TJSLP di beberapa lokasi di Kota Bogor. (adv dprd)

DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PELAYANAN KESEHATAN

Banyaknya Peraturan Baru Bidang Kesehatan Perlu Diakomodi

Kota Bogor – Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian  dan status gizi masyarakat.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga hal yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki kehidupan yang layak. Umur panjang dan sehat  direpresentasikan dengan indikator angka harapan hidup ; pendidikan direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf; serta kehidupan yang layak direpresentasikan dengan indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga indikator pembangunan manusia  terangkum dalam suatu nilai  tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

Memang, melaksanakan penanganan bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat menjadi tantangan serius, sekaligus memberikan konsekuensi besarnya kebutuhan kesehatan, dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas layanan, baik dari aspek layanan administrasi, layanan medis, kelengkapan sarana prasarana, maupun tuntutan kemudahan memperoleh layanan rujukan yang lebih dekat. Begitu juga adanya kecenderungan tersentralisasinya rujukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memberikan dampak pada ketidaknyamanan pasien dalam memperoleh layanan kesehatan karena overload.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu disusun ulang. Oleh karenanya, DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat akan menerbitkan Perda dimaksud, menusul rampungnya Rancangan Perda tersebut. Sebab, Perda tentang penyelenggaraan kesehatan ini dipandang perlu, karena banyaknya peraturan baru bidang kesehatan yang perlu diakomodir dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Memang, ada banyak ketentuan yang tercantum di dalam Perda sebelumnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang berlangsung di tengah masyarakat, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan baru yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Memang, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, maka akan terakomodir ketentuan-ketentuan untuk mendorong penguatan peran dan fungsi Puskesmas dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut yang kini masih digodog di DPRD Kota Bogor  terdiri dari  15 Bab dan 136 Pasal.  Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari 1 Pasal, Bab III tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran terdiri dari 3 Pasal. Bab IV  tentang Hak dan Kewajiban terdiri dari 2 Pasal.  Bab V tentang Tanggung Jawab terdiri dari 1 Pasal. Bab VI tentang Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari 97 Pasal, Bab VII tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari 16 Pasal. Bab  VIII tentang Pelaporan terdiri dari 1 Pasal. Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 4 Pasal. Bab X tentang Peran  Serta Masyarakat terdiri dari 1 Pasal, Bab XI tentang Sanksi Administrasi terdiri dari 4 Pasal.

Sedangkan Bab XII tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 1 Pasal, Bab XIII tentang Ketentuan Penyidikan terdiri dari 1 Pasal, Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 Pasal dan Bab XV tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal.

Sementara itu, susunan Panitia Khusus (pansus) Pembahas Raperda tentang Pelayanan Kesehatan tersebut terdiri dari H. Najamudin, M.PdI. ( Ketua), Jatirin (Wakil Ketua) dan 13 orang anggota yaitu, R. Laniasari, H.Murtadlo, S.Pdi, S.Sos, MSi., Eka Wardana, SE., Jenal Mutaqin, Drs. Mahpudi Ismail, Teguh Rihananto, S. Ap., Riana Puspitasari, Ardiansyah, H.Mulyadi, SH. Anita Primasari Mongan, SE. MSi, Faisal Alatas, S.Si., Apt, Didin Muchidin, Bc.Hk. (adv dprd)

AHLI WARIS HALIMAH RAIS TIDAK INGIN MEREBUT TANAH SARONGGE DARI PETANI

Cianjur – Keluarga Halimah Rais, sebagai pemegang surat tanah zaman Belanda untuk kawasan Sarongge – Cianjur Jawa Barat, meminta agar warga dan petani Sarongge tidak perlu khawatir harus meninggalkan tanah pertanian yang sudah berpuluh tahun didiami dan digarap.

Pernyataan itu disampaikan Ade Armando, cucu kandung Halimah Rais dalam konferensi pers di Saung Sarongge, Jumat (9/11).

Menurut Ade, dia sudah mendapat penjelasan dari Suci Mayang Sari (Caleg PSI), Tosca Santoso dan Hasoloan Sinaga mengenai keresahan petani di daerah tersebut. Segera setelah mendengar masukan tersebut, ahli waris Halimah Rais bersepakat untuk mengutus Ade menemui para petani.

Ade menegaskan, keluarga Halimah Rais tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut. ”BIla ada pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Halimah Rais atau pengembang yang menyatakan akan menjual tanah tersebut dan memanfaatkannya untuk keperluan bisnis, orang tersebut bukan wakil resmi dan tidak memperoleh izin dari keluarga Halimah Rais,”ujar Ade.

Menurut Ade, tanah Sarongge memang diketahui di masa lalu dimiliki Keluarga Halimah Rais. Namun statusnya sekarang masih harus dipelajari dan ditelusuri. “Namun kalaupun tanah ini masih dimiliki keluarga Halimah Rais, para ahli waris sudah bersepakat tidak akan mengambilalih apalagi mengusir para petani dari tanah ini,” ujar Ade menegaskan.

Tanah Sarongge menjadi pembicaraan publik karena dalam beberapa bulan terakhir, tersiar iklan melalui media sosial bahwa sebuah pengembang bernama Kota Langit sarongge menjual puluhan hektar tanah di wilayah tersebut dengan harga relative murah. Ini meresahkan warga-petani Sarongge, karena secara administratif, mereka telah secara resmi menggarap dan menempati tanah di sana. Sebagian sudah punya sertifikat dari program sertifikasi tanah 1982. Ada juga yang memegang sertifikat bola dunia bertajuk tahun 1973. Berpuluh tahun itu juga, petani membayar pajak.

Sejumlah pihak seperti LBH Cianjur, Green Initiative Foundation (GIF), dan Relawan Perjuangan Hukum dan Keadilan (REKLAIM) telah menyatakan diri akan membela hak warga-petani.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiana menyatakan, “Hingga saat ini keberadaan pengembang masih tidak begitu kuat secara perijinan. Bukti yang mereka berikan itu berupa kertas dari zaman Belanda. Seperti surat kuasa yang tidak begitu jelas. Maka LBH menilai masyarakat masih menjadi pemilik lahan yang sah”.

Suci Mayang Sari, sebagai pihak yang mempertemukan warga Sarongge dengan pihak keluarga Halimah Rais, menyatakan bersyukur bahwa nampaknya ada titik terang dalam persoalan ini. “Menjadi jelas bahwa keluarga Besar Halimah Rais menyayangkan hal ini terjadi. Warga petani memiliki surat sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Petani juga rutin membayar pajak atas tanah. Jadi selama puluhan tahun para petani inilah yang merawat lahan itu. Lalu tiba-tiba kini mau diambil alih dengan modal surat zaman Belanda. Ini tentu tidak etis dan tidak bijak. Akan pergi kemana para petani bila tanah itu direnggut dari mereka?” kata Suci Mayang Sari sambil mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan menawarkan kapling tanah Sarongge.

Dalam konferensi pers, Ade menegaskan bahwa pihak keluarga ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. “Nenek saya, Halimah Rais, adalah pengusaha yang berjiwa sosial. Saya yakin, dia akan jauh lebih senang kalau tanah ini bisa membawa berkah bagi banyak orang”.

Sebelumnya Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan pernyataan bahwa Developer Kota Langit tidak pernah mendapat izin dari instansi pemerintah setempat. Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan surat yang pada intinya menolak proyek Kota Langit yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dan merugikan masyarakat.

Ade Armando, Cucu Kandung dari Halimah Rais : 0818179479

Erwin Rustiana, Ketua LBH Cianjur : 081563219909

Suci Mayang Sari, Caleg PSI : 081299421848

Resmi Dilantik, PWI Kota Bogor Beri Penghargaan Kepada Sejumlah Tokoh

Kota Bogor – Ketua PWI Jawa Barat yang juga sekaligus Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi melantik Ketua dan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor periode 2018-2021, Senin ( 05/11).

Pelantikan Pengurus PWI Kota Bogor yang digelar di Balaikota Bogor bertema “Profesionalisme, Jadikan Pers Pilar ke-4 Sebenarnya”. Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, jajaran Muspida Kota Bogor, jajaran pengurus PWI Jawa Barat, para mantan ketua dan pengurus PWI Kota Bogor, serta para undangan.

Dalam sambutannya Mirza Zulhadi selain mengapresiasi langkah dan kegiatan yang dilakukan PWI Kota Bogor, juga mengatakan bahwa momen pengukuhan dan pelantikan pengurus PWI Kota Bogor ini menjadi awal yang baik agar wartawan bisa meningkatkan profesionalisme dan kontribusi terbaik.

“PWI saat ini sedang menggalakkan Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Ke depan, Dewan Pers akan mengeluarkan himbauan agar narasumber mengutamakan wartawan yang telah lulus UKW dan perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers. Selain kode etik, akan diluncurkan pula code of conduct agar menjaga perilaku wartawan dalam bertugas,” ujar Mirza yang pernah bertugas menjadi wartawan di Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyinggung perkembangan dunia jurnalistik yang sedemikian pesatnya sehingga sudah saatnya membutuhkan revisi aturan tentang pers. “70 persen UU Pokok Pers Nomor 40/1999 lebih ke media cetak, padahal perkembangan zaman sekarang lebih kepada media online dan digital. Contohnya, saat ini aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beluk bisa mencakup semuanya, seperti TV streaming dan sejenisnya,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya berharap serupa agar wartawan di Kota Bogor bisa menjadi sosok-sosok inspirasi dan menjadi bagian dari solusi. “Wartawan yang sifatnya lentur bisa jadi second opinion dalam menata pemerintahan yang bersih tapi diharapkan terbebas dari intervensi dan kepentingan, tidak terjebak ke dalam hal-hal pragmatis. Saya berharap wartawan tetap on the track dan bisa memerangi hoax,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor yang baru, Arihta Utama Surbakti, mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah banyak membantu kegiatan PWI termasuk dalam merenovasi gedung PWI dan menyalurkan bantuan kepada korban di Sulteng. “Kami tetap meminta masukan dan saran agar lebih bermanfaat bagi Bogor,” ucapnya.

Usai pelantikan, PWI juga menebar penghargaan dan award PWI 2018 kepada para pihak. Di antaranya penyematan Anggota Kehormatan PWI Kota Bogor kepada Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor) dan Prof. Dr. Bibin Rubini (Rektor Universitas Pakuan).

PWI Award 2018 untuk kategori ketokohan diberikan kepada Zaenul Mutaqqin, Sugeng Teguh Santoso, Hery Cahyono, dan Rizayanti. Untuk kategori instansi pemerintahan kategori keterbukaan informasi publik
diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Sedangkan kategori mitra kerja diberikan kepada PDAM Tirta Pakuan dan Indocement, kategori kepedulian tokoh masyarakat diberikan kepada H. Adi (owner Ayam Bakar Stok), Dede (owner DD Print), dan Hj Lilis (pengusaha wanita). PWI Bogor juga memberikan apresiasi kepada tokoh media sekaligus tokoh jurnalistik yang menghabiskan hidupnya di dunia jurnalistik H. Herman Suriawijaya. (boy)

Diduga Regulator Gas Bocor, Rumah Warga Ludes Terbakar

Kota Bogor – Diduga akibat selang regulator tabung gas bocor, rumah milik salah seorang warga dikawasan Gang Rante Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat terbakar, Jumat (26/10/18) siang.

Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Bogor Marse Saputra, kebakaran terjadi pukul 13: 20 WIB dan berdasarkan informasi di tempat kejadian api berasal dari selang gas yang bocor.

Menurutnya, selain satu bangunan rumah warga yang ludes, ada empat rumah lainnya terkena dampak kebakaran tersebut.

“Ada lima kepala keluarga yang rumahnya terkena dampak kebakaran. Atas nama Safiah, Esih Sukaesih, Darwin Samir, Enjang Hafis dan Eman Sulaeman,” ujar Marse, Jumat (25/10).

Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun pemilik rumah yang terbakar mengalami kerugian ditaksir mencapai 50 jutaan.

Sementara, api dapat dipadamkan setelah 5 unit armada pemadam kebakaran dari Kota dan Kabupaten  diturunkan. (boy)