Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan

Kota Bogor – Hari Minggu, 3 Juni 2018,  Bogor tepat berusia 536 tahun, terhitung sejak penobatan Sri Baduga Maha Raja Pajajaran atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi sang penguasa Kerajaan Pajajaran. Pasang surut perkembangan kota telah dialami Bogor sepanjang perjalanan sejarahnya hingga berwujud seperti sekarang. Dijaman Kolonial dikenal sebagai Buitenzorg  (Kota Peristirahatan).

Selain itu, pemerintah Belanda menjadikan Bogor sebagai tempat riset pertanian tropis,  karena Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang penting untuk ekonomi Belanda serta Eropa, keberadaan Kebun Raya Bogor menjadi tempat koleksi tanaman bernilai ekonomi itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, hal yang tak terelakkan, Kota Bogor  di masa depan akan tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan. Kendati begitu, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Daerah  akan berupaya keras agar kota ini tetap menjadi sebuah kota yang berkepribadian, berkarakter, beridentitas, berjati diri sebagai Kota yang Bersih, Indah dan Nyaman (Beriman).

Seperti di utarakan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor H.Atmadja, SE. bahwa, apa yang telah terjadi di masa lalu sudah semestinya memberi spirit untuk membuat Kota Bogor  agar menjadi sebuah kota yang aman dan nyaman ditempati, serta mampu menyejahterakan warganya. Kota Bogor harus dijadikan sebagai kota berwawsan lingkungna dengan sistem pembangunan kota yang berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat pada saat ini dengan menciptakan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi, namun tidak mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Bogor Menuju Kota Berwawasan Lingkungan, sambungnya,  dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota sesuai dengan tekad bersama untuk membangun kota ini sesuai fungsinya, termasuk sosial dan budaya.

Beberapa program yang dirancang untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah pengembangan ruang publik untuk memberikan kesempatan masyarakat kota berinteraksi dan mengekspresikan karyanya baik seni maupun budaya, melestarikan lingkungan hidup, memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh kembang melalui program Kota Layak Anak (KLA), memberikan kebutuhan dasar masyarakat seperti lingkungan sehat, perumahan ( pemugaran rumah tak layak huni) dan air bersih serta memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, ungkap  Atmadja.

Sebagai landasan utama mencapai kota yang berwawasan lingkungan, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor dari waktu ke waktu terus membangun dan memperkuat kebersamaan antar elemen masyarakat, menjalin toleransi antar umat beragama, kerukunan antar etnis, berdialog intensif dengan kelompok-kelompok dari berbagai paham maupun ideologi politik. Semua dirangkul, diberi akses, diberi kesempatan dan ruang yang sama untuk berkontribusi memajukan Kota Bogor.

Dengan demikian tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap kota ini, sehingga tercapai harmoni kehidupan sosial yang menyejukkan. Situasi yang demikian merupakan syarat utama untuk membangun kota dan menggerakkan roda perekonomian kota. Sebab, bergeraknya ekonomi kota akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pencapaian kondisi keamanan yang kondusif, Kota Bogor  kini telah dikenal sebagai kota ramah investasi. Sektor bisnis yang diperkirakan akan menyumbang nilai investasi cukup besar di antaranya sektor jasa perhotelan dan perdagangan.

Untuk mewujudkan diri Bogor sebagai kota berwawasan lingkungan, menurut politisi Partai Golkar ini,  penyediaan transportasi yang baik kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Ketiadaan sistem transportasi publik yang layak akan membuat jalan-jalan di Kota Bogor penuh sesak dengan kendaraan  yang berujung pada kemacetan dan kesemerawutan, seperti kondisi saat ini, ungkapnya.

“Namun, mengapa penataan kota masih semrawut? “Untuk mewujudkan prioritas utama,  memang penataan transportasi menjadi sangat penting, Ini sulit karena pembenahan infrastruktur Kota Bogor selama lebih dari 20 tahun kebelakang  tersendat-sendat, “ katanya.

Memang harus diakui, setiap pengunjung Kota Bogor, selalu mengeluhkan kesemerawutan, terutama dengan banyaknya angkutan kota yang ngetem disembarang tempat. Oleh sebab itu, penataan transportasi dan infrastruktur di Bogor  saat ini sudah sangat mendesak, paparnya.

Mengurai masalah transportasi di Kota Bogor merupakan pekerjaan pelik. Terjadinya kemacetan lalu lintas ditengarai disebabkan oleh tingginya jumlah angkutan umum dan terkonsentrasinya kegiatan di pusat kota. Di samping itu banyaknya PKL yang memakan badan jalan, kurang disiplinnya pengguna jalan, terbatasnya sarana prasarana transportasi dan belum terpadu sistem managemen transportasi regional.

Berdasarkan kenyataan itu, seharusnya penanganan masalah transportasi dilakukan dengan menata angkutan umum dan pembangunan jalan. Memang langkah yang telah diakukan untuk menata angkutan umum antara lain, pengorasian Bus Trans Pakuan sebagai rintisan konversi dari jenis angkutan umum terbatas menjadi angkutan umum masal, namun belakangan pengoperasian Bus ini menghadapi tantang yang sangat serius.

Selain itu, menurut Atmadja,  DPRD sangat mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan Pemkot Bogor seperti mengoptimalkan sarana serta prasarana yang sudah tersedia, antara lain dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas serta peningkatan layanan angkutan umum.

Memang kondisi lalu lintas yang aman dan lancar memerlukan dukungan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan taat aturan. Oleh karena itu, setiap program sudah seharusnya mengikut sertakan warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa sampai dengan tokoh masyarakat  dalam upaya penyadaran  tertib berlalu lintas di Kota Bogor, pintanya.

Sudah suatu keharusan masyarakat diajak berpikir bersama untuk menentukan sarana transportasi apa yang layak digunakan, kemudian dimana saja lokasi yang tepat dan strategis untuk dibangun Halte. Kemudian dalam evaluasi kebijakan, masyarakat juga dilibatkan aktif untuk mengontrol perilaku sopir transportasi umum di jalanan. Hal ini dilakukan dengan sms, juga via email. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya adalah penguatan supremasi hukum menjadi kunci sistem transportasi di Kota Bogor, papar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, H.Atmadja, SE.*** (adv)

Kota Bogor – Kota Bogor kini telah dihuni lebih dari 1 juta jiwa. Begitu banyaknya penduduk dengan berbagai kebutuhan dan mobilitasnya diseantero Kota yang hanya luasnya sekitar 11.850 hektar,  hal itu memicu munculnya berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan.

Setidaknya masalah sampah yang oleh Pemerintah Kota Bogor diprioritaskan penangananya sejak bebrapa tahun silam. Selain itu, masalah transportasi, pedagang kaki lima (PKL) dan kemiskinan. Hingga tahun ini, Pemkot Bogor terus menerus berusaha mengurai satu per satu permasalahan tersebut, agar seluruh warganya dapat lebih menikmati hidup nyaman di Kota Bogor.

Menghadapi setumpuk persoalan yang dihadapi sehari-hari, Kota Bogor memang membutuhkan antibodi yang didukung kreativitas dan inovasi warga dan pemerintah setempat dalam menata  kota, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga, mempresentasikan kreatifitas warga masyarakat.

Bogor adalah salah satu  daerah di Jawa Barat termasuk dalam katagori Kota Darurat Sampah. Jika saja  Kota Bogor tidak melakukan terobosan dalam menangani masalah sampah, khususnya masalah Tempat Pembuangan akhir  (TPA) yang hingga kini masih menjadi sebuah persoalan, dikhawatirkan lima tahun kedepan, masalah sampah akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi keberlangsungan kota ini, demikian diungkapkan Sekjen LSM Green Community, Cepy Al Hakim, SP. MSi.

Memang masalah sampah  telah menjadi suatu agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Bogor. Tingginya jumlah penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi telah meningkatkan jumlah sampah di wilayah kota ini. Keterbatasan kemampuan Dinas Kebersihan Kota Bogor (Kini Dinas Lingkungan Hidup) dalam menangani permasalahan tersebut menjadi tanda awal dari semakin menurunnya sistem penanganan permasalahan sampah. Hal itu,  semakin dipersulit dengan terbatasanya lahan TPA sampah, jumlah sarana pengangkutan, serta pengelolaan sampah di TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

Seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, bahwa fenomena masalah sampah dalam hal ini kebersihan kota,  tampaknya bukan hal yang sederhana, karena sepanjang ada kehidupan manusia permasalahan tersebut akan selalu timbul. Walaupun kebijakan persampahan telah tersedia, ditambah dengan bentuk kelembagaannya, serta indicator kinerja dan alokasi pendanannya baik yang bersumber dari APBD maupun sumberlainnya yang syah, tampaknya belum merupakan jaminan mantapnya pengelolaan sampah secara terpadu berkelanjutan, apabila kesadaran masyarakat tidak dibangun, ujar Jajat Sudrajat.

Menurut Jajat yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini,  bahwa keberhasilan penanganan sampah di sebuah Kota, sangat ditentukan oleh kebersamaan aparat dan masyarakat. “Oleh karena itu kami berharap partisipasi aktif dari semua lapisan warga untuk memelihara kebersihan Kota Bogor,” pinta Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat. 

Dalam kontek pentingnya penyadaran masyarakat terkait masalah kebersihan Kota, sambung Jajat,  bisa dilakukan melalui jalur formal, diberikan kepada generasi muda di sekolah mulai dari  tingakt Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP,  SLA hingga Perguruan tinggi.

Implementasi kegiatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung tingkat pendidikan itu sendiri.  Selain itu penyadaran informal, diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya penanganan sampah berbasis kesehatan lingkungan, untuk itu perlunya penyadaran masyarakat, untuk menghargai terhadap alam lingkungannya, agar tidak lagi membuang  sampah  sembarangan.  Masyarakat hendaknya mulai sadar dan berkiprah untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, guna menghindari sumber-sumber penyakit menular, sebagai akibat dari sampah yang cepat membusuk.
Menurut data, produk sampah di Kota Bogor  tercatat 2.900 meter kubik atau setara dengan 600 ton per hari.  Dari jumlah tersebut Dinas terkait baru mampu mengangkut dan membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 70 persen. Sedangkan sisanya sebagian dikelola oleh 26 Tempat Pengelolaan Sampah  3 R (reduce, reuse, recycle).  ***  (adv)