Diduga Ada Proses Yang Tidak Beres, Praktisi Hukum Bogor Desak Proyek RSUD di Lelang Ulang

Kota Bogor – Praktisi Hukum Dwi Arsywendo menegaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus melakukan lelang ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang proyek pembangunan RSUD kota Bogor yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Hal itu wajib dilakukan lantaran adanya sanggahan dari tiga perusahaan peserta lelang, yang menduga adanya ketidakberesan.

“Selain itu juga kan ada penurunan dari pagu Rp101 miliar menjadi Rp89 miliar lebih. Jadi harus dievaluasi jangan sampai terjadi pengakalan terhadap spesifikasi yang dapat berbuntut hukum,”  jelas Dwi kepada wartawan, Rabu (12/06).

Dwi menegaskan, bahwa pembangunan gedung baru RSUD adalah untuk hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas bangunan mesti dijaga.

“Jangan sampai kualitas bangunan tidak baik, karena rumah sakit itu objek vital,” tegasnya.

Dwi menambahkan, bahwa instansi terkait sebaiknya melakukan pengawasan penuh terhadap proses lelang yang terjadi ULP agar intervensi tak mudah dilakukan.

“Saran saya lebih baik ULP melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan lelang ulang. Jangan sampai terkesan bahwa lelang dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor Heni Nurliani menuturkan, sanggahan yang dilakukan pihak PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical, terhadap proyek berkode tender 3142163, secara umum sudah ditanggapi sesuai mekanisme. “Sanggahan sudah dijawab sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Masih kata Henny, kini proses proyek tersebut sedang ditindaklanjuti pihak RSUD dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) “Pihak RSUD juga bakal memproses ini semua dengan SPPBJ,” tuturnya.

Sperti diketahui lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3, pada RSUD Kota Bogor senilai Rp101 miliar, dimana pada proses lelangnya sudah dimenangkan oleh PT Trikencana Sakti Utama, yang menawar paket tersebut dengan harga penawaran Rp89.706.107.164,14. (admin)

Aktivis 98 Bogor Desak Aktor Utama Rusuh 22 Mei di Ungkap..

BOGOR – Publik Tanah Air dikagetkan 3 nama mantan petinggi TNI dan Polri disinyalir terlibat dugaan makar. Mereka yakni mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, eks Danjen Kopassus Mayjen Jenderal (Purn) Soenarko dan mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Mohammad Sofjan Jacoeb.

Terkini, terkuak nama Politisi PPP dan Eks Manajer PSSI Habil Marati sebagai donatur pembunuh bayaran.
Selain itu, Tim Mawar juga turut disebut-sebut, sejak Senin (10/6/2019), versi investigasi Tempo. Diduga ada keterlibatan eks anggotanya yang bernama Fauka Noor Farid ikut menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei lalu.

Dulu, tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD ditengarai sebagai pelaku operasi penculikan aktivis politik pendukung demokrasi pada 1998 silam.

Menanggapi hal itu, penggagas Forum Aktivis 98 Bogor, Teddy Risandi mengatakan masih ada aktor utama yang diduga belum tertangkap.

“Mereka yang sudah tertangkap dan diduga sebagai tersangka makar, saya kira adalah para aktor lapangan. Sementara, aktor utamanya belum terungkap,” tukas mantan aktivis mahasiswa Universitas Parahiyangan, Bandung, saat diwawancarai, Selasa (11/6/2019).

Analisa Teddy, sejumlah aktor lapangan dan operator pengerahan massa aksi 21-22 Mei didepan Gedung Bawaslu yang berbuntut rusuh, diyakini hanya menjalankan perintah.

“Nah, siapa aktor utama atau dalangnya? Itu yang harus diungkap. Saya menduga aktor utamanya adalah cendana. Dan, saya rasa siapa dalangnya, semua sudah tahu dan terang benderang. Tinggal polisi harus punya keberanian mengungkap,” ujarnya.

Dia melanjutkan, masyarakat perlu tahu siapa dan apa motif timbulnya kerusuhan yang berbuntut dugaan makar.

“Masyarakat wajib tahu siapa aktor utamanya yang berniat mengacaukan. Saya menduga, yang terjadi ini tak bedanya seperti ‘kisah lama yang bersemi kembali’. Sebab, pola yang dilakukan juga pola lama seperti 1998 dulu. Kami, tidak mau jika Cendana kembali lagi. Dan, ini diduga ada campur tangan mereka. Jika dulu kami berhadapan dengan Cendana. Kini, kembali Cendana ingin muncul dan kami siap hadapi. Jadi, aparat keamanan harus segera membuka siapa dalagnya. Kalau bias sebelum putusan MK, agar masyarakat juga bisa tahu,” tuntas pria yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

Sebagai informasi, kini, Tim Mawar kembali jadi sorotan usai Tempo mengupas dugaan keterlibatan eks anggotanya yang bernama Fauka Noor Farid untuk menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei.
Berdasarkan dakwaan dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta yang dikutip sejumlah media, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997 dengan target menangkap aktivis.
Pada April 1999 silam, 11 anggota Tim Mawar sudah diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi II. Kolonel CHK Susanti yang mengetuai Mahkamah Militer Tinggi II saat itu, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.
Sebanyak 22 aktivis dikabarkan pernah diculik. Mereka yang masih dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sementara, lainnya tidak diketahui keberadannya hingga saat ini. Tiga belas aktivis tersebut adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser. (admin)

Punya Rekam Jejak Buruk, LSM Mitra Rakyat Bersatu Desak Pemenang Proyek RSUD Kota Bogor Dikaji Ulang

Kota Bogor – Rendahnya nilai proyek pembangunan gedung perawatan baru RSUD Kota Bogor yang dimenangkan PT Trikencana Sakti Utama sebesar Rp 89.706.107.164,14, lebih rendah dari pagu anggaran Rp101 Miliar, terus menjadi sorotan.

Kali ini datang dari Jamal Nasir Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu, menurutnya rekam jejak PT. Trikencana Sakti Utama yang sudah melaksanakan pembangunan di beberapa rumah sakit, seperti RSUD Bekasi pada 2018 lalu, harus menjadi perhatian utama.

“Rekam jejak perusahaan pemenang tender proyek pembangunan RSUD harus diperiksa secara menyeluruh, apakah betul betul perusahaan itu sebagai pelaksana pembangunannya atau hanya sekedar nama saja” Ujar Jamal Nasir kepada engingengnews.com, Minggu (09/06).

Menurut Jamal, soal nilai proyek yang sangat rendah dari pagu anggaran, harus juga menjadi perhatian semua pihak, karena akan berpengaruh kepada kualitas dan waktu pekerjaan. Bahkan LSM yang konsen terhadap dunia pendidikan dan kesehatan ini mendesak agar diperiksa secara menyeluruh perusahaan tersebut.

“Jangan sampai lelang yang sudah dilakukan ada unsur persekongkolan oknum sehingga nantinya berpengaruh kepada kualitas hasil pekerjaan dan lainnya,” kata Jamal.

Bukan hanya soal proses lelang, Jamal juga masih mempertanyakan pihak Pemkot Bogor yang tidak melihat pengalaman yang sudah berlalu saat gagal lelang untuk pembangunan RSUD. Rekam jejak perusahaan itu sangat penting, jangan sampai pembangunan mangkrak ditengah jalan ataupun tidak berkualitas. Semua pihak harus mengawasi ketat pekerjaan itu.

Menurut Jamal, perusahaan pemenang tender RSUD Kota Bogor diduga tidak bekerja profesional saat mengerjakan RSUD Bekasi tahun 2018 lalu, seharusnya Pemkot Bogor memiliki rekomendasi atau kajian terhadap kredibilitasi dan profesionnya kinerja perusahaan tersebut.

“Banyak berita berita di media bahwa PT Trikencana Sakti Utama itu tidak profesional, seharusnya Pemkot Bogor jeli terhadap itu, jangan sampai imbasnya kepada pembangunan RSUD nanti. Kami minta diawasi ketat dari mulai saat ini soal pembangunannya,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, bahwa dirinya kurang menerima dengan hasil keputusan lelang pembangunan RSUD yang dimenangkan PT Trikencana Sakti Utama yang memiliki nilai sangat rendah dari pagu anggaran.

“Sebenarnya saya agak kurang sreg dengan penurunan pemenang tender dengan angka dibawah 90 Miliar, karena angggaran yang dialokasikan adalah 103 Miliar. Kenapa kurang sreg, saya khawatir nanti kualitas bangunannya berkurang atau tidak memenuhi syarat, dengan anggaran yang cukup kita bisa membangun rumah sakit yang bagus buat rakyat,” tegas Heri Cahyono

Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar yang juga kembali terpilih pada Pileg 2019 ini juga meminta agar dilakukan pengawasan ketat karena perusahaan itu sudah memenangkan tender dan akan segera melaksanakan pembangunan.

“Harus diawasi ketat dan semua pekerjaannya terus di evaluasi. Waktu pekerjaannya sangat mepet dengan nilai juga sangat rendah,” pungkasnya. (admin)

Diduga Ada Persekongkolan, PT. MAM ENERGINDO Desak Tender Ulang Proyek RSUD Kota Bogor

Kota Bogor  – Meski telah diumumkan siapa pemenang tender proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, yakni PT Trikencana Sakti Utama,  namun beberapa waktu lalu beredar petikan sanggahan dari salah satu peserta lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3 Rumah Sakit plat merah milik pemerintah Kota Bogor senilai Rp101 miliar tersebut.

Seperti diketahui PT Trikencana Sakti Utama merupakan pemenangnya dengan menawar paket proyek tersebut dengan harga penawaran Rp 89.706.107.164,14.

Sementara perusahaan yang melakukan sanggahan tersebut adalah PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical.

Dalam sanggahan yang dilakukan PT.MAM ENERGINDO dasarnya adalah hasil evaluasi lelang di LPSE Kota Bogor dengan dokumen berita acara hasil pemilihan no.602.1/08/blok 3/rsud/v/2019 tgl 16 mei 2019.

Namun setelah dipelajari dengan seksama, diduga seluruh dokumen terkait lelang tersebut berdasarkan perpres no 4 tahun 2015, tentang perubahan ke-4 atas perubahan perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut catatan PT.MAM ENERGINDO, diduga telah terjadi kesalahan evaluasi dan kecurangan serta adanya indikasi persekongkolan atau pengaturan proyek.

Adapun harapan dari sanggahan yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO adalah, apabila kecurangan ini terbukti maka tender harus dibatalkan atau tender ulang.

PT.MAM ENERGINDO juga secara tegas menyatakan jika secara teknis serta keuangan Perusahaannya siap dalam mengikuti proyek tersebut. (admin)

Forkominda Babakan Madang Gelar Penguatan Wawasan Kebangsaan 

Bogor – Bersama PT Sentul City Tbk, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA) Kecamatan Babakan Madang menggelar buka bersama dengan sedikitnya 18 perwakilan Oraganisasi Kemasyarakat dan Pemuda (OKP) se Kecamatan Babakan Madang di food court Belanova Sentul City, Jumát (31/9). Sebelum buka bersama, Camat Babakan Madang Yudi Santosa, Kapolsek Babakan Madang Kompol Wawan Wahyudin, Danramil Citeureup yang membawahi Kecamatan Babakan Madang Mayor (Inf) Fisca Bagus dan Head Of Corporate Communication PT Sentul City Tbk Alfian Mujani tampil di depan forum memberikan penguatan wawasan kebangsaan kepada peserta buka bersama. Camat Babakan Madang Yudi Santosa mengapresiasi kehadiran OKP se Kecematan Madang.

“Ini baru pertama kali kita laksanakan acara ini, terima kasih kepada Sentul City yang telah memberikan dukungan. Saya berharap ini bisa menjadi agenda rutin tahunan,”paparnya.

Yudi mengatakan, dinamika yang terjadi di tingkat nasional tidak berpengaruh terhadap kerukunan sosial yang terjadi di bawah. Buktinya, semua lapisan masyarakat di Kecamatan Babakan Madang hidup rukun dan damai.

“Di OKP juga sama, kita tidak pernah ada konflik. Kenapa? Karen kita selalu berkomunikasi dan memperpanjang silaturahmi,” ujarnya.

Danramil Citeureup yang membawahi Kecamatan Babakan Madang Mayor (Inf) Fisca Bagus sangat mengapresiasi kegiatan ini yang di gagas oleh Camat Babakan Madang. Fisca menggambarkan kondisi di DKI Jakarta pasca Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif di mana suhu politiknya belum juga mereda.

“Kalau kita tidak waspada dan tidak terus mempertebal wawasan kebangsaan kita perpecahan di ambang mata. Dengan adanya bebagai macam suku dan golongan di masyarakat ini sangat rentan untuk di pecah belah, sebagai contoh negara-negara besar tidak hancur dari luar tetapi hancur dari dalam, untuk itu kami dari TNI dan POLRI menghimbau untuk bersatu meskipun di dada terdapat lambang ormas masing-masing kita masih punya bendera merah putih yang bisa untuk mempersatukan kita semua,” paparnya.

Hal senadang diungkapkan Kapolsek Babakan Madang Kompol Wawan Wahyudin. Kata Wawan, potensi perpecahan itu berawal dari beredarnya Hoaks. Untuk itu, dia meminta agar perwakilan OKP yang hadir membantu pemerintah mengedukasi masyarakat bagaimana memfilter informasi.

“Jangan selalu percaya dengan berita-berita yang ada di media sosial karena banyak terindikasi kontennya tidak benar dan akan menghancurkan kehidupan bernegera. Saring dulu baru sebarkan,”ujarnya.

Sementara itu Head Of Corporate Communication PT Sentul City Tbk Alfian Mujani mengatakan silaturahmi adalah modal dari persatuan. Kata Alfian, dengan silaturahmi kita bisa saling mengenal dan berkomunikasi dengan baik, apalagi dalam ajaran islam silaturahmi sangat di anjurkan.

“Sentul City mengucapkan terimakasih kepada camat babakan madang yag telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggalang bersilaturahmi dalam bulan yang suci ini, mudah-mudahan dengas silaturahmi ini menjadi awal yang baik dalam hal pengembangan kecamatan Babakan Madang ke depan bersatu bersaudara bersahabat,” ujarnya (admin)

Tak Dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, Sidang Perdana Gugatan Pengosongan Rumah Warga Teplan Ditunda

Bogor – Majelis Hakim, memutuskan untuk menunda persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Ramli (60 Tahun), warga Kedung Badak, dengan nomor register perkara 77/Pdt.G/2019/PN.Bgr. Penundaan tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, tidak menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bogor pada Selasa (28/5/2019).

Sidang dipadati warga Kedung Badak yang hadir untuk mendukung Ramli sebagai sesama warga pemilik tanah di Kedung Badak. Kurang lebih 40 orang warga yang hadir ikut membentangkan spanduk yang diantaranya bertuliskan “Pak Jokowi Tolong Benahi TNI Karena Tidak Menjunjung Kerukunan, Persatuan dan Persaudaraan”, “Presiden Wajib Memberikan Perlindungan Kepada Kami Sebagai Warga Negara”, dan “Warga RW 05 Kedung Badak Bukan Rumah Dinas, Negara Harus Melindungi Pembayar Pajak”.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Majelis Hakim mengatakan sidang diundur selama 4 minggu dihitung setelah libur lebaran. Sempat terjadi tawar menawar waktu penundaan sidang antara kuasa hukum Ramli selaku penggugat.

Ramli melalui kuasa hukumnya LBH Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR) mengungkapkan keberatannya di muka persidangan karena penundaan tersebut dinilai terlalu lama.

“Majelis Hakim kami mengusulkan sidang digelar kembali pada tanggal 18 Juni 2019,” kata Gregorius Bruno Djako, Pembela Umum LBH-KBR.

Namun Majelis Hakim menyampaikan sidang ditunda sampai tanggal 9 Juli 2019, atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan sibuknya pengadilan di Jakarta dan di Bandung sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk memanggil para pihak.

“Kami menentukan penundaan sidang 4 minggu setelah libur lebaran, yakni 9 Juli 2019,” jelas Ridwan, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Ramli warga Kedung Badak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun. Gugatan tersebut diajukan karena pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (Boy)

Pengurus Koperasi Mandiri PWI Kota Bogor Resmi Dilantik

Kota Bogor – Bertempat digedung sekretariat PWI, Pengurus Koperasi Wartawan Mandiri Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor resmi dilantik, Senin (27/05).

Pendirian Koperasi Wartawan Mandiri dibentuk berdasarkan akta pendirian nomor 02 tanggal 23 Mei 2019 dengan notaris Chairani,SH, M.Kn.

Pengukuhan beserta penyerahan akta notari pengurus koperasi yang sekaligus kegiatan santunan anak yatim ini dilantik oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat  yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor.

Dalam sambutan, Dody mengucapkan selamat kepada para pengurus atas pengukuhan Koperasi Wartawan Mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus yang baru dilantik dan tetap jaga profesionallitas jadi misalnya kita bermitra tapi tetap profesional, mudah-mudah koperiasi ini bisa menjadi salah satu upaya untuk PWI untuk mensejahterakan umatnya dan bisa tambah maju amin,”ucap Dody.

Sementara, Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Subakti mengatakan bahwa koperasi dibentuk atas dasar keinginan bersama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para wartawan.

“Motivasinya ekonomi jelas, karena koperasi ini dibentuk atas keinginan bersama bagaimana kami wartawan yang coba ingin menaikan taraf kehidupan yang memang tidak bisa lepas dari kondisi kantor medianya masing masing sehingga salah satu cara menaikan taraf hidup adalah dengan menggunakan dan melalui koperasi,”jelas Arihta.

Aritha juga menyadari bahwa sebagai organisasi profesi PWI tidak diperbolehkan untuk mencari uang.
Untuk itulah dibentuk adanya koperasi untuk meningkatkan tarag hidup wartawan di Kota Bogor.

“Kalau PWInya tidak mungkin menjadi mesin uang karena organisasi profesi adapun koperasi tugasnya untuk mebcari uang, mudah-mudahan koperasi saat ini yang dibentuk ini saya yakin bisa langgeng dan memang manfaaat untuk seluruh anggota, tidak hanya yang ada disini, tapi untuk adik-adik kita nanti selanjutnya,” ujarnya.

Ketua Koperasi Wartawan Mandiri Sejahtera, Irwan Natsir menambahkan, dengan dibentuknya koperasi merupakan langkah maju bagi PWI Kota Bogor dalam memberikan perhatian terhadap masalah kesejahteraan para anggota.

Sesuai dengan prinsip koperasi, lebih mengedepankan untuk kepentingan dan keperluan anggota terutama dari aspek kesejahteraan,” Kata Irwan Natsir yang juga wartawan Harian Pikiran Rakyat.

Koperasi PWI nantinya, lanjut Irwan, akan menjalankan aspek bisnis secara baik dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

“Insya Allah ke depan sesuai dengan bidang jasa akan melakukan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi anggota koperasi,” tambahnya.

Hadir dalam acara pengukuhan mantan Walikota Bogor dua periode Diani Budiarto, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Syahlan Rasyidi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Anas Rasmana, Kepala Bagian Humas Pemkot Bogor, Manan Tambubolan, Camat Bogor Tengah Agustyansah.

Tak hanya itu perwakilan Polresta Bogor Kota yang diwakili oleh AKP Silfia bagian Humas dan dari Polres Bogor yang diwakili oleh Kepala Satuan Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam. (boy)

Sembilan Parpol Lolos Kesenayan

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilu 2019 pada Selasa 21 Mei 2019.

KPU menuangkan hasil rekapitulasi penghitungan ke dalam Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh, Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, PDI Perjuangan menjadi jawara. Ada sembilan partai politik dipastikan lolos ke Senayan dengan memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selengkapnya parpol yang lolos ke Senayan:

1. PDIP 27.053.961 (19,33 persen)

2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen)

3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen)

4. PKB 13.570.097 (9,69 persen)

5. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen)

6. PKS 11.493.663 (8,21 persen)

7. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen)

8. PAN 9.572.623 (6,84 persen)

9. PPP 6.323.147 (4,52 persen)

Sementara hasil rekapitulasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.

Sementara jumlah suara sah pasangan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional. (admin)

Polres Bogor Kota Periksa Massa Menuju Jakarta

Kota Bogor – Untuk mengantisipasi warga yang membawa senjata tajam Kepolisian Bogor Kota sejak beberapa hari lalu terus melakukan pemantauan, dan tetap melaksanakan pengamanan dengan melakukan penyekatan di tiga titik jalur yang di lintasi massa untuk berangkat menuju Jakarta.

Titik penyekatan diantaranya Stasiun Kereta Api Bogor, Terminal Baranang Siang dan wilayah yang dilintasi masa tepatnya daerah Yasmin.

Sejauh ini massa yang akan berangkat ke Jakarta tetap dilakukan pemeriksaan dan pengecekan barang-barang bawaan mereka.

“Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak ada yang membawa senjata tajam dan barang berbahaya lainnya. Apabila ada tentunya tidak akan di ijinkan berangkat dan di amankan,” Kasat Sabhara Polresta Bogor Kota AKP Nur Arifin, Jumat (24/05).

Terpantau sampai Jumat hari ini situasi Kota Bogor masih kondusif dan aman. Jika ditemukan orang yang mau berangkat ke Jakarta kita himbau secara humanis dan persuasif.

Personil yang terlibat dalam 1 lokasi penyekatan sekitar 80 orang terdiri dari 25 org anggota polsek, 8 org anggota intel, 25 org BKO anggota Brimob dan 22 Sabhara Polda Jabar.

Kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai situasi di Jakarta aman terkendali. (boy)

Bima Arya Serukan Tindak Tegas Aktor Intelektual Kerusuhan 22 Mei

Kota Bogor – Wali Kota Bogor  sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya menegaskan aktor intelektual kerusuhan aksi demo 22 Mei di Jakarta yang menyebabkan jatuhnya korban nyawa merupakan penghianat negara.

“semua yang terlibat aksi kerusuhan harus ditindak tegas,” ujar Bima, (22/05).

Menurut Bima jika memang dinyatakan oleh polisi ada kelompok yang tidak spontan, ya harus dicari, aktor intektualnya siapa, dibongkar tuntas. Mereka inilah penghianat negara menurut saya, mereka ini orang-orang kejam yang menari diatas penderitaan, pemilu ini sudah baik, sudah bagus, tiba-tiba dikotori, ungkap Bima.

Bima menambahkan kerusuhan tersebut harus didalami dan dilakukan investigasi. Siapapun dugaan pelaku mesti ditindak tegas termasuk jika hal itu dilakukan oleh aparat yang menyalahgunakan wewenangnya.

“ya kalau ada aparat yang menyalahgunakan kewenangannya sama saja di proses juga, lakukan investigasi saja, semuanya dibuka,” ujar Bima.

Lebih lanjut Bima mengatakan dirinya merasa prihatin melihat adanya sekelompok orang menggunakan cara kekerasan untuk menyampaikan aspirasi. Hal itu menurutnya tidak dibenarkan di negara ini.

Tapi disisi lain menurut Bima dirinya yakin dan optimis bahwa aparat dan pemerintah bisa mengendalikan situasi hari ini dan memberi rasa aman nyaman bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Sementara di Kota Bogor sendiri hingga saat ini Bima memastikan situasi kota hujan kondusif dan pihaknya akan terus mengawal hal tersebut.

“mari kita jadikan hukum sebagai panglima. Di Kota bogor sendiri saya komunikasi dengan Muspida untuk membangun suasana guyub dan saya optimis warga Bogor jernih tidak akan lakukan hal seperti itu, Gak ada mobilasi, saya akan pantau terus,” tukas Bima. (boy)