Dalam Satu Bulan, 13 Pelajar Pengedar Narkoba Di Ciduk Polisi

Kota Bogor – Jajaran Reskrim Polres Bogor Kota meringkus sedikitnya 13 pelaku pengedar Narkotika dan Obat-obatan, Jumat (06/12/19).

Dalam realessenya Kapolresta Bogor Kombes Pol Hendri Fiuser didampingi Kasat Narkoba Kompol Indra Sani mengatakan, Pihaknya mengamankan 13 pelaku pengedar Narkoba jenis shabu, tembakau sintesis, dan obat keras berbagai merk dan jenis, mereka adalah APA, RV, JI, DD,IJ, AS, EK, RI, MR, MF, FI, WA dan MI.

Penangungkapan kasus ini, menurut Kapolres terhitung selama bulan Nopember 2019. Dan dari tangan para pelaku, Polisi berhasil mengamankan barang bukti sebagai berikut, Narkotika jenis sabu 265,2 gram, Narkotika jenis tembakau Sintesis 150 gram dan Obat keras berbagai merk dan jenis 474 butir.

Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat (2) subsidier pasal 112 ayat (2) Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun pidana dan paling lama 20 tahun pidana atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar). (boy)

Merokok di Mall Siap-Siap Disidang..

Kota Bogor – Belasan orang terjaring razia tipiring karena kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok (KTR).

Para pelanggar KTR tersebut langsung menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan di halaman plaza Jambu Dua, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Razia KTR ini, melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Koramil Bogor Utara, dan Polsek Bogor Utara.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erni Yuniarti menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum perda KTR di Kota Bogor. Dalam razia ini, sebanyak 18 orang yang kedapatan merokok di dalam mal dan di dalam angkot langsung digiring untuk menjalani sidang tipiring.

“Jadi, sanksi bagi pelanggar KTR ini, denda maksimalnya sebesar Rp 100 ribu atau kurungan selama tiga hari. Tapi selama ini, hakim jaksa memutuskan rata rata Rp 50-60 ribu tergantung kesalahannya. Karena biasanya, sebelum dijatuhi sanksi hakim pasti menanyakan kenapa dia melanggar. Alasannya ada yang karena tidak tahu dan bukan warga Kota Bogor, atau tidak di infokan pemilik tenant. Jadi itu, menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis,” jelasnya, Rabu (30/10/19).

Erni mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh mal di Kota Bogor. Bahkan di perda lama diterangkan bahwa tempat umum dan tempat kerja untuk menyediakan tempat merokok.

“Jadi, tempat umum ini memungkinkan untuk memfasilitasi tempat merokok. Yang penting tidak boleh di tempat lalu lalang dan harus ada penanda tempat merokok,” jelasnya.

DPRD Kota Bogor Terbitkan Perda RTH

Kota Bogor – Progres pembangunan Gedung Perawatan Blok 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Semeru No. 120, kini sudah mencapai 47 persen.

Pembangunan yang menghabiskan dana sekitar Rp89 miliar ini dilaksanakan oleh kontraktor dari PT. Trikencana Sakti Utama dan memiliki tenggang waktu tinggal 67 hari kerja.

Namun, meski memiliki sisa waktu 67 hari kerja, Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama pimpinan DPRD, Atang Trisnanto dan Dadang I Danubrata mengaku optimis pembangunan tersebut akan selesai tepat waktu jika tidak ada hambatan.

“Waktu terus berjalan dan sebentar lagi akhir tahun, oleh karenanya kami ingin melihat perkembangan pembangunan ini sudah sampai mana karena tenggat waktu penyelesaian tanggal 27 Desember nanti,” ucap Bima Arya saat sidak di RSUD Kota Bogor, Selasa (22/10/19).

Bima menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima semua progres masih on shedule sesuai jadwal. Tetapi, Bima menegaskan, dirinya meminta harus ada antisipasi mengingat sudah memasuki musim hujan.

“Tadi juga dilaporkan ada tambahan pekerja dengan sistem shift dan terus berjalan. Nanti, saya juga akan memonitor setiap minggu. Jadi nanti pihak pelaksana dan Plt RSUD akan lapor ke kami setiap minggu dan akan dicek untuk progres dan proses pelaksaan disini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima pun memberikan catatan kepada pihak kontraktor yakni nanti yang memerlukan kerja keras adalah finishing, karena finishing ini lebih detail seperti penyelesaian dekorasi, instalasi dan lain sebagainya.

“Saya minta finishing itu tidak asal, harus detail karena ini rumah sakit sehingga pasien yang ada disini harus nyaman. Selain safety dan tepat waktu, progres finishing ini sangat penting,” tegasnya.

Senada, Pimpinan DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menambahkan, dengan progres 47 persen dengan sisa waktu pekerjaan tinggal 67 hari, menurut Atang harus ada kerja ekstra keras dari pihak kontraktor maupun pembangunan dengan tenggat waktu yang tersisa.

“Kita minta adalah bagaimana proyek ini bisa selesai sesuai dengan shedule seperti yang sudah direncanakan oleh pihak penyelenggara. Tetapi meskipun sudah on shedule, kita tetap harus memiliki antisipasi mengingat sisa waktu 68 hari,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Atang, perlu ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pekerja untuk bisa mengejar berbagai kekurangan yang ada. Namun, meskipun ada penambahan SDM tetapi tetap sistem pengawasan harus diperkuat jangan sampai nanti ada kekurangan bahkan insiden dalam hal pekerjaan.

“Kami dari DPRD dan Pemkot Bogor akan langsung mengawal. Mudah mudahan kita kawal bersama dan secara reguler akan dimintai laporan juga dari Plt Dirut RSUD sehingga di akhir tahun ini bisa selesai dan menjawab kebutuhan warga yang memerlukan tambahan pelayanan kamar di RSUD,” imbuhnya.

Sementara, Plt Dirut RSUD, Rubaeah mengatakan, setelah rampung gedung baru ini akan menyediakan 264 tempat tidur.

“Adapun kelebihan maupun fasilitas yang ada di RSUD yakni adanya penanganan penyakit jantung, penanganan kanker dan penanganan ortopedi termasuk alat alat penunjangnya,” singkatnya. (boy)

Antisipasi Gangguan Pengaliran, Dirut PDAM Kota Bogor Himbau Pelanggan Gunakan Toren

Bogor – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memenuhi undangan dalam pertemuan rutin dengan Tim Penggerak PKK Kota Bogor di Aula Gedung TP.PKK Jalan Perintis Kemerdekaan Bogor , Senin (14/10/2019).

Hadir sebagai narasumber Direktur Utama, Deni Surya Senjaya, memaparkan mengenai berbagai permasalahan yang sering dialami pelanggan.

Salah satu permasalahan yang banyak muncul adalah mengenai gangguan pengaliran, seperti kendala tekanan air yang kecil di sebagian wilayah Bogor Barat.

“Saat ini memang kami banyak menerima keluhan dari pelanggan wilayah Bogor Barat yang sering mengalami gangguan pengaliran, dan dalam waktu dekat kami sudah merencanakan menggunakan pompa dorong untuk mengatasi permasalahan tersebut serta pembangunan reservoar di lokasi Jabaru Pasir Kuda.” Ujar Deni.

Dalam kesempatan ini pun Deni memberi himbauan penggunaan toren untuk menampung air sebagai tindakan preventif.

“Untuk semua pelanggan saya himbau menggunakan toren untuk menampung air selagi mengalir, ini sebagai tindakan pencegahan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pengaliran.” himbau Deni.

Acara ini pun ditutup dengan satu pertanyaan dari Direktur Utama serta memberikan hadiah yang cukup menarik. (Humas PDAM Tirta Pakuan)

Dosen Hukum Trisakti Duga Perda KTR Kota Bogor Cacat Hukum

Bogor – Beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor terus menyempurnakan Perda Kawasan tanpa rokok (KTR) dengan sejumlah revisi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor.

Bahkan pada 25 dan 26 September 2019 lalu, Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan AP-CAT Summit. (Asia Pacific CitiesAliance for Tobaco Control and Prevention on Noncommunicable Diseases Summit) yang digelar di Hotel Savero, Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara pemerintah kota-kota dan lembaga pemerintah di wilayah Asia Pasifik yang mendukung gerakan kontrol dan pembatasan terhadap konsumsi rokok.

Namun hal itu menjadi polemik dari sejumlah lembaga hingga komunitas tembakau. Pasalnya pasca ditetapkan perda tersebut hingga kini tidak disediakannya ruang khusus bagi perokok. Para pelanggar Perda KTR pun dihadapkan dengan sanksi berupa hukuman kurungan selama dua hari atau denda yang besarannya diputuskan hakim.

Terkait itu Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) menggelar Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor dengan tema ‘Ada Apa Dibalik AP-CAT, Perda Bukan Alat Menggalang Donasi Asing’ dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri dan Dosen IPB, Prima Gandhi, SP, MSi, Kamis (10/10/19).

Dalam pemaparannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H menegaskan bahwa secara teoritis sebuah konvensi internasional dapat kemudian diberlakukan ataupun diadopsi ke dalam regulasi di dalam peraturan perundang-undangan, itu setelah negara melakukan ratifikasi.

“Yang saya tahu Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) itu baru ada usulan naskah akademik untuk dilakukan ratifikasi oleh indonesia, pengusulnya Komnas HAM tapi sampai sekarang tidak ada follow up nya seperti apa belum meratifikasi. Maka kalau kemudian ada dropping langsung konvensi internasional ke dalam jenis peraturan pemerintah dan peraturan daerah itu sudah jelas menyalahi. Sudah bukan sesat lagi, entah apa namanya,” jelas Ali.

Ia pun mengakui sebagai orang hukum sendiri telah kehabisan teori untuk menyelesaikan problem yang demikian, karena teorinya harus diratifikasi dulu, kemudian lahir sebuah undang – undang yang menegaskan ratifikasi.

“Konteks Framework Convention on Tobacco Control (FCTP) belum sampai pada ranah undang – undang tapi sudah di dropping ke dalamnya, bahkan sudah ada di peraturan daerah. Titik kesalahannya di situ. Nah kenapa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tidak begitu jelas mengatur persoalan kawasan KTR, tidak seperti peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan perda di daerah lainnya, karena negara sudah sadar posisi ini. Mereka belum meratifikasi,” bebernya seraya menyebut Perda KTR Kota Bogor itu cacat hukum karena bermasalah secara materil dan secara formil jika merunut payung hukum di atasnya.

Sehingga, sambung Ali Perda KTR di Kota Bogor berpotensi cacat hukum. Yang menjadi persoalan, dikatakannya, diranah eksekutif yang membentuk sebuah peraturan pemerintah itu, eksekutif tidak sadar tentang konteks ratifikasi itu harus dengan undang-undang dulu, tidak boleh langsung dropping kedalam PP.

“Perda pada prinsipnya itu kan harus mencirikan satu hal, yaitu aspek sosiologis yang itu erat kaitannya dengan kearifan lokal kalau kemudian isinya materi muatannya itu kok nafasnya adalah nafas internasional. Jadi sejatinya sebuah daerah yang hidup itu di ranah internasional atau dalam lokal, karenanya isi dari sebuah perda harus cerminan dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami menilai peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Kalau yang saya lihat dan saya dengar, Wali Kota Bogor Bima Arya ini kadang naif, selalu berbicara bahwa Kota Bogor bebas dari pendapatan yang sumbernya itu dari industri hasil tembakau padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di peraturan menteri keuangan dalam hal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) itu Kota Bogor mendapatkan dana sampai dengan empat miliar rupiah untuk 2019,” Ujar Azami.

Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar tiga miliar rupiah. Padahal sumber dari industri hasil tembakau lainnya sebenarnya didapat dari komponen sebatang rokok itu sendiri yang di dalamnya itu ada cukai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pajak pendapatan negara (PPN).

“Dari cukai dan PDRD ini di transfer dari pusat, nanti akan dialokasikan ke daerah termasuk juga Kota Bogor. Karena Kota Bogor kan masih boleh menjual rokok masih ada produk hasil tembakaunya.
Dilokasi yang sama, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri mengatakan bahwa sebagai masyarakat tradisi ketika mendengar bako (tembakau) dilarang meski dikemas dengan kawasan tanpa rokok pihaknya menolak keras perda tersebut. Menurut dia rokok itu barang legal bukan kriminal sehingga tidak perlu disudutkan.

“Soal penyakit dan mati itu urusan Yang Maha Kuasa. Sekarang dibanding dengan knalpot kendaraan, artinya asapnya itu lebih berbahaya kenapa harus disalahkan tembakau. Tembakau itu warisan budaya, dan nilainilai dari leluhur kami,” tukasnya. (boy)

Ini Susuan AKD DPRD Kota Bogor 2019 – 2024

Kota Bogor – Setelah merampungkan pelantikan untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, otak-atik komposisi Alat Ke­lengkapan Dewan (AKD) wakil rakyat pun telah ram­pung. Komposisi yang nanti­nya menentukan berbagai fungsi dewan dalam bebera­pa waktu ke depan.

Dari data Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Bogor, kom­posisi AKD mulai dari penen­tuan Komisi I hingga IV, Badan Pembentukan Peraturan Dae­rah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) hing­ga Badan Kehormatan (BK) sudah selesai.

Komisi I yang bertugas dalam bidang pemerintahan dan hukum akan diketuai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Safrudin Bima, di­dampingi Wakil Ketua Ade Askiah dari Fraksi Gerindra dengan Sekretaris Rusli Pri­hatevy dari Fraksi Partai Gol­kar.

Untuk Komisi II, pada bi­dang perekonomian dan keuangan, akan dipimpin M Restu Kusuma dari Fraksi Kebangkitan Bintang Resto­rasi, dengan Wakil Ketua dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Rizal Utami. Sedangkan posisi Sekretaris diemban M Zenal Abidin dari Fraksi Gerindra.

Sementara Komisi III, pada bidang pembangunan dan lingkungan, akan diketuai Politisi PKS Adityawarman Adil bersama Wakil Ketua Dodi Setiawan dari Fraksi Partai Demokrat dan sekre­taris Iwan Siswanto dari Fraksi PDI Perjuangan. Ter­akhir pada Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, ada nama Ence Se­tiawan dari Fraksi PDI Perju­angan sebagai ketua bersama Murtadlo dari Fraksi Partai Golkar menjadi wakil ketua. Nama Eny Indari dari Fraksi Partai Demokrat duduk se­bagai sekretaris.

Tak cuma merampungkan komisi-komisi, komposisi AKD juga mengesahkan berbagai nama di Bapemperda, Bang­gar, Banmus dan BK. Politisi PPP incumbent, Ahmad As­wandi, akan dibebankan tugas sebagai ketua Bapemperda didampingi Wakil Ketua Said Muhammad Mohan dari Fraksi Gerindra. Untuk kursi Badan Kehormatan, ada nama M Dody Hikmawan dari Fraksi PKS sebagai ketua bersama H Murtadlo sebagai wakil ketua. Sedangkan untuk banggar dan banmus dike­tuai Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama tiga wakil ketua dewan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, pengesahan AKD dan fraksi sudah dilakukan Kamis (26/9) sore setelah pelantikan pim­pinan. Setelah itu, kemarin pagi rapat Banmus dilakukan untuk jadwal satu bulan ke­depan. “Nah, Insya Allah Senin (30/9) kita paripurna pembentukan panitia khu­sus (pansus) dan tata tertib (tatib). Pansus untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pansus pembahasan APBD 2020,” tuntasnya.

Korem 061 Suryakencana Gandeng PWI Kota Bogor Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Bogor – Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bersama Korem 061/Suryakencana (SK) siap bekerjasama mensosialisasi wawasan kebangsaan serta bela negara kepada generasi muda dan masyarakat di wilayah Korem 061/SK. Hal itu digulirkan saat silaturahmi PWI Kota Bogor dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya di Makorem 061/Sk pada Selasa (8/10/2019) siang.

Dalam pertemuan pertama kabinet baru PWI Kota Bogor setelah rapat kerja (raker) dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya, ada penyerahan plakat dari PWI Kota Bogor kepada Danrem sebagai wujud sinergitas yang baik selama ini. Penyerahan penghargaan ini juga apresiasi PWI Kota Bogor HUT TNI ke-74.

Novi mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada PWI Kota Bogor sudah bersilaturahmi ke Makorem 061/Sk, dirinya berharap komunikasi dan sinergitas berlanjut.

“Kami kedepannya akan membuat program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan di wilayah Korem 061/Sk khusunya,” ungkap Novi.

Ia melanjutkan, hasil pertemuan selama beberapa jam pada hari ini menghasilkan ide beberapa program, tetapi yang paling diprioritaskan adalah wawasan kebangsaan dan bela negara untuk generasi muda khususnya serta masyarakat umumnya.

“Ini dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia maju. Sasarannya adalah generasi muda dan masyarakat diwilayah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti mengatakan, jajaran PWI Kota Bogor berterima kasih kepada Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya telah menerima jajaran PWI Kota Bogor dan merencanakan kolaborasi dalam beberapa program. Tetapi yang paling diutamakan adalah program sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.

“Program ini sangat cocok digulirkan kepada generasi muda yang saat ini kita mengetahui sudah sangat keranjingan gadget. Maka dinilai snagat perlu mereka mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara dari sumber yang tepat,” ungkap Ari.

Ari menegaskan, melihat pemaparan danrem dal menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara saat diskusi dengan jajaran pengurus PWI Kota Bogor, gaya dan caranya sangat tepat untuk kaum milenial. Materi yang disampaikan dimulai dari sejarah hingga inti dari wawasan kebangsaan dan bela negara gamblang tersampaikan.

“Untuk kalangan mahasiswa dan generasi muda Danrem sebagai pembicara utama dalam wawasan kebangsaan sangat tepat, apalagi dilakukan saat memperingati hari pahlawan 10 November. Saya rasa mahasiswa dan masyarakat perlu dikuatkan kembali wawasan kebangsaan ini. Kami siap berkolaborasi dengan korem untuk hal ini,” pungkasnya. (boy)