145 Layanan Perizinan Kebutuhan Masyarakat Dapat di Akses Melalui MPP

BOGOR – Masyarakat Kota Bogor tidak lama lagi akan dapat menikmati fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP).

Menempati area seluas 740 meter persegi, MPP yang melaksanakan persiapan launching pada hari Jum’at (23/8/2019) bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses 145 jenis layanan dan perizinan dari 14 instansi pemerintah.

Terdapat beberapa instansi pemerintah yang tergabung dalam MPP yang diberi nama Grha Tiyasa ini, PDAM Tirta Pakuan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi Kelas 1, Samsat, Bank BJB dan lain sebagainya.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor pun menyediakan berbagai jenis layanan kepada masyarakat di MPP, seperti keluhan pelanggan, pemasangan baru, pembayaran tagihan air, balik nama pelanggan, pindah letak meter, dan lainnya

Direktur Utama , Deni Surya Senjaya berharap dengan adanya gerai PDAM di MPP bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Bogor.

“Di gerai ini, pelanggan khususnya dan masyarakat yang ingin menjadi pelanggan PDAM akan mendapat berbagai informasi pelayanan yang mereka butuhkan.” Kata Deni. (HUMAS PDAM TIRTA PAKUAN)

3 Point Permintaan Warga Teplan Sebagai Penggugat Kepada Petinggi TNI

Kota Bogor – Pengadilan Negeri Kota Bogor mulai menggelar mediasi dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Mediasi pertama ini digelar Rabu (21/8/2019).

Dalam sidang mediasi tersebut, Ramli yang di dampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan sejumlah permintaannya, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami harap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyetujui semua usulan penawaran perdamaian yang Penggugat ajukan” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Penggugat berharap agar Para Tergugat dapat memenuhi hak Penggugat, khususnya yang menjadi keberatan dari Penggugat. Poin-poin permintaan Penggugat tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

Selain itu Penggugat berharap kasus ini dapat segera selesai. Bahkan jika memungkinkan, perkara ini selesai ditahap mediasi tanpa harus masuk ke dalam persidangan. Proses mediasi selanjutnya, akan digelar kembali dalam pekan depan.

“Jika permintaan Penggugat dikabulkan atau disepakati sehingga ada titik temu maka selesai di mediasi” tutup Sugeng yang akrab disebut STS.

Sebab, Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (boy)

Hanya Tunggu SK, Ida Purnama Sari Sah Jadi Ketua DPD APKLI Kota Sukabumi

Sukabumi – Secara de facto saat ini sdri Ida Purnama Sari sah memimpin DPD APKLI Kota Sukabumi. Tinggal secara de jure saja beliau seratus persen menjadi ketuanya kata Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Prov. Jabar, Drs. H. Ridwan Sudirmansyah, M. Si. kepada reporter engingengnews.com di sekretariat DPD APKLI Kota Sukabumi, perihal kepengurusan baru DPD APKLI Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Jum’at, (16/08/2019).

“Semuanya sudah di tempuh, baik secara administrasi dan pengajuan susunan kepengurusan baru yang sudah di terima oleh DPP APKLI di Jakarta. Jadi tinggal menunggu SK nya saja yang sedang diproses.” Lanjutnya.

Sementara itu menanggapi dirinya akan di tetapkan memegang tampuk pimpinan DPD APKLI Kota Sukabumi, Ida Purnama Sari mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tugas tanggung jawab yang besar untuk memajukan APKLI di Kota Sukabumi.

“Insya Alloh dengan kepercayaan yang sudah di berikan kepada saya, tentunya akan membuat saya bekerja lebih keras lagi. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat untuk memajukan APKLI di Kota Sukabumi.” Ucap Ida yang sekarang ini masih menjabat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan APKLI DPW Prov. Jabar.

“Saya akan segera menjalan program – program yang sudah di siapkan, terutama bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Dan tentu saja sesegera mungkin mewujudkan percepatan 5 pilar revolusi kaki lima,sesuai apa yang selalu di dengungkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr Ali Mahsun, M. Biomed.” Lanjut Ibu dari dua orang anak ini yang di kenal sebagai penggiat social dan aktivis kemasyarakatan

“Lima pilar kaki lima itu meliputi, revolusi lahan usaha dan perumahan, revolusi keuangan, revolusi distribusi dan pergudangan, revolusi teknologi informasi dan pendampingan percepatan kaki lima. Lebih jelasnya nanti setelah SK keluarlah, jadi mohon di sabar ya.” Tuturnya ( JJ )

Dinilai Cacat Hukum, Warga Tegallega Desak Izin Apartemen Alhambra Dicabut

Kota Bogor – Puluhan warga yang tinggal di sekitar area lokasi pembangunan Apartemen Alhambra atau GPPC dikawasan Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor melakukan aksi demo, Kamis (15/08).

Aksi warga ini dengan membawa sejumlah spanduk dan karton bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”, didepan pintu masuk lokasi proyek.

Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah 5 tahun berjuang untuk menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Menurutnya sejak awal Walikota Bogor Bima Arya menegaskan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga menyetujui dan memberikan persetujuan perizinan.

“Tetapi kenyataannya, masih ada warga yang belum diakomodir, dan pada Mei 2019, Pemkot Bogor akhirnya mengeluarkan IMB,” ungkapnya.

Warga mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini.

“IMB itu cacat hukum karena ijin yang didapatkan dimanipulasi. Ada warga yang terdampak ternyata hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegas Imam, Kamis (15/08).

IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Imam menjelaskan, dalam Simtaru (Sistem Tata Ruang) yang merupakan aplikasi menyangkut Tata Ruang milik Pemkot Bogor bahwa kawasan lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya seharusnya tidak boleh ada pembangunan apartemen karena tentunya apartemen itu komersial.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota, bahkan sudah 3 kali mengajukan pertemuan audiensi bersama Bima Arya, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu. Akhirnya warga bertemu dengan presiden Jokowi dan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden semalam,” tegasnya.

Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini harus segera ditangani oleh KPK karena banyak kejanggalan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor dalam mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, pihak perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, aksi demo warga dan sebenarnya persoalan ini sudah berproses sudah cukup lama dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga disini dan juga kebanyakan dari pihak pemilik kios. Sebenarnya pihak pihak ini pada proses perizinan sudah diundang namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan, karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan, semua sudah sesuai aturan,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi.

“Dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga. Sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” tandasnya. (boy)

Sidang Gugatan Warga Teplan, Kuasa Hukum Minta Presiden Jokowi Dihadirkan

Kota Bogor – Sidang lanjutan kasus warga Teplan di Pengadilan Negeri Kota Bogor yang menggugat Panglima Tertinggi TNI Ir.H. Joko Widodo, Panglima TNI, Korem 061 Suryakancana Bogor dan Pangdam III/Siliwangi berlanjut ke proses Mediasi, Selasa (12/08).

Perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, berlanjut ke sidang mediasi.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ridwan akhirnya menunjuk Siti Suryani Hasanah, sebagai hakim mediator.

Proses mediasi para pihak itu akan berlangsung selama 30 hari ke depan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa pukul 12.20 WIB itu, tergugat satu dan turut tergugat tidak hadir atau tidak mengirim perwakilannya.

Dalam sidang, penggugat sempat meminta agar para pihak yang tidak hadir dalam persidangan dapat dipanggil kembali.

“Kami ingin Presiden hadir untuk mengetahui gugatan yang diajukan warga,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya, Selasa (12/08).

Direncanakan, sidang mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang.

Penggugat berharap melalui proses mediasi tersebut, ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

“Kita berharap ada win win solution,” tambah Gregg.

Dalam gugatan warga teplan atas nama Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Selain itu dalam provisi gugatannya Ramli juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (boy)

Tolak Pembongkaran Kios, LBH Bogor Buka Posko Pengaduan

SIARAN PERS
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
NOMOR: 27/ZN/LBHB/VIII/2019

Terhitung mulai hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 23.00 WIB, LBH Bogor telah resmi membuka Posko Penolakan Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPP Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor, hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi pemilik kios yang akan dilakukan pembongkaran oleh Pihak Apartemen GPPC;

LBH Bogor menduga rencana Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPPC Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Untuk itu LBH Bogor menghimbau kepada Pemilik Apartemen GPPC untuk menghentikan segala tindakan/rencana terkait Pembongkaran/Pengosongan Kios ini untuk menghindari tuntutan Perdata dari Pemilik Kios;

Alamat
POSKO
LBH BOGOR
Jl. Ciheuleut Pakuan Rt. 01 Rw. 06, Kelurahan Tegalega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
HP/WA. 081317422079,

Demikian Siaran Pers ini.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
Advokat dan Pembela Umum

ZENTONI, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
(HP/WA: 081317422079)

Persoalan Mental Menjadi Penyebab Oknum Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso sebut banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa akibat tidak pahamnya aturan aplikasi penganggaran dalam Anggaran Belanja Desa (ABD).

Selain tidak pahamnya memaknai Anggaran Belanja Desa (ABD) dengan baik, Sugeng Teguh Santoso menilai beberapa Kepala Desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan mental.

Padahal, apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan desa yang lebih baik merupakan satu hal yang sangat baik.

“Sekitar 700 Kepala Desa yang terkena kasus pidana korupsi Ini sudah saya prediksi ketika dana anggaran desa ini satu tahun lalu ingin digelontorkan. Niatan Pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan perkembangan desa itu baik ya. Kemudian ada anggaran sekitar Rp 70 triliun, tapi ternyata perangkat desa tidak siap terkait pemahaman aturan aplikasi penganggaran di dalam program kerja Anggaran Belanja Desa (ABD) tidak mampu, kemudian mentalitas korup. Ini tiga faktor,” ujar bapak yang akrab disapa STS ini,  Rabu (31/7/2019).

Sugeng Teguh Santoso memang menyoroti permasalahan mental yang dilakukan para koruptor.

Untuk itu, Sugeng Teguh Santoso menyarankan bahwa harus ada fungsi pengawas yang dilakukan oleh LSM, Kepolisian dan Kejaksaan agar tindak korupsi di desa dapat diminimalisir.

“Saat ini yang terjadi dan menjadi faktor terbesar korupsi adalah masalah mental. Karena ternyata dalam pemilihan kepala desa ada money politik itu kuat sekali dan calon kepala desa itu lebih sederhana syaratnya jika dibandingkan dengan DPRD, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Jadi kombinasi. Sekarang sudah dalam tahap penegakan hukum. Ini harus keras memang, penegakan hukum supaya menjadi efek jera kepada kepala desa lain. Yang kedua, fungsi pengawasan oleh lembaga pengawas, apakah itu LSM kemudian Kepolisian atau Kejaksaan,” jelasnya.

Namun ia juga mengungkapkan bahwa peran pengawas harus mampu memahami tentang anggaran desa.

“Fungsi pengawasan itu harus baik. LSM itu harus paham tentang anggaran dana desa. Anggaran apa yang paling penting. Misalnya infrastruktur. Kemudian perkembangan kesejahteraan rakyat, SDM itu yang penting. Pengawas harus paham tentang alokasi anggaran yang akan dikeluarkan,” ucapnya. (boy)

LBH BOGOR Resmi Dampingi Warga Tolak Pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2019 LBH Bogor telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Warga Pemilik Kios Tolak Pembongkaran/Pengosongan untuk Pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan yang berlokasi di depan kampus Universitas Pakuan Bogor.

Penolakan ini bermula dari adanya rencana dari PT. Gapura Pakuan Properti yang akan membangun Apartemen Grand Park Pakuan setinggi kurang lebih 8 lantai yang berbatasan langsung dengan Kios Milik Warga.

Berdasarkan surat No: 002/GPP/VII/2019 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan tertanggal 23 Juli 2019 dari PT. Gapura Pakuan Properti kepada seluruh Warga Pemilik Kios Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor agar mengsongkan Kios Warga sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan jika tidak akan dibongkar paksa;

Bahwa apabila pihak PT. Gapura Pakuan Properti tetap memaksakan pembongkaran/pengosongan kios maka Warga Pemilik Kios akan menempuh upaya hukum Pidana dan Perdata;

Demikian Siaran Pers ini.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
Advokat & Pembela Umum

ZENTONI, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
(HP/WA: 081317422079)

Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Perda

DPRD KOTA BOGOR TELAH MENERBITKAN PERDA

Bogor – DPRD Kota Bogor, sejak Agustus tahun lalu telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna, Kamis 16 Agustus 2018.

Keberadaan Perda ini telah menjadi payung hukum untuk memperkuat operasional pengelolaan air limbah domestik di Kota ini. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAl). Perda ini sebenarnya memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi operator pengelolaan air limbah domestik.

Keberadaan Perda ini diharapkan mampu mengendalikan pembuangan air limbah domestik di Kota ini. Selain itu, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Keberadaan Perda ini juga dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terhadap pembangunan perumahan baru sebagai screening dalam pengendalian pencemaran air, maka dalam dokumen ijin lingkungan harus dipersyaratkan rencana pengelolaan air limbah domestiknya.

Terhadap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya, wajib mendapatkan ijin dari Wail Kota. Sedangkan mekanisme perijinannya diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Dalam Perda ini dituangkan pula aturan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Sementara bagi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah. Dalam Perda ini juga diatur mengenai insentif dan disinsentif kepada lembaga serta badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik. Kriteria dan tata cara dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terdiri dari 17 Bab (42 Pasal). Bab I tentang Ketentuan Umum (2 Pasal). Bab II tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (17 Pasal), Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (2 Pasal), Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (4 Pasal), Bab V tentang Perijinan (1 Pasal), Bab VI tentang Larangan (1 Pasal), Bab VII tentang Pengawasan dan Pembinaan (2 Pasal), Bab VIII tentang Insentaif dan Disinsentif (2 Pasal), Bab IX tentang Retribusi dan Tarif (1 Pasal), Bab X tentang Peran serta Masyarakat (1 Pasal), Bab XI tentang Kerjasama (2 Pasal), Bab XII tentang Pembiayaan (1 Pasal), Bab XIII tentang Sanksi Administrasi (2 Pasal), Bab XIV tentang Penyidikan (1 Pasal), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (1 Pasal), Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan (1 Pasal) dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pentingnya Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik,. Pemkot Bogor telah menerima bantuan dari beberapa lembaga internasional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Bantuan tersebut, antara lain dari Islamic Development Bank (IDB), dan lembaga ini menjadi mitra Pemkot Bogor. Selain itu juga bantuan dari Agence Francaise de Developement (AFD) yang membantu penyelesaian kajian finansial perencanaan pembangunan di Kota Bogor. (adv)