DPRD KOTA BOGOR AKAN TERBITKAN PERDA PPKK

Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Keluarga

Kota Bogor – Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, meski demikian, perannya sangat besar. Menurut para ahli, keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.

Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial,  maraknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran pelajar, kejahatan, pergaulan bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk penyebaran faham radikalisme dan terorisme, persoalan semua ini andil keluarga sebagai sumber masalah.

Menurut data, tingkat perceraian di Kota Bogor kian mengkhawatirkan, bahkan bisa dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.632 kasus perceraian. Sementara di tahun 2015, kasus gugatan cerai di Kota Bogor mencapai 1.528 kasus. Parahnya lagi yang mengajukan atau menggugat cerai itu 70 – 80 persennya adalah perempuan.  Sedangkan tahun 2017 tercatat sebanyak 1.072 kasus perceraian di Kota Bogor.

Sementara itu,  kasus kekerasan terhadap anak-anak dan kaum perempuan terus bertambah. Pada tahun 2010  lalu jumlahnya hanya  8 kasus. Kemudian naik di tahun 2011 menjadi 18 kasus dan terus bertambah sehingga pada tahun 2015 lalu tercatat ada 42 kasus.

Sementara itu, menurut data di KPAI Kota Bogor, sejak lembaga ini berdiri bulan Juli 2017  sampai dengan Desember 2017 kasus kekerasan terhadap anak tercatat  sebanyak 20 kasus. Sedangkan tahun 2018 (sampai dengan Agustus 2018) tercatat sebanyak 26 kasus kekerasan terhadap anak. Bisa jadi jumlah sesungguhnya lebih besar, karena diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Fenomena ini memang ibarat gunung es, tampak kecil di permukaan, padahal besar di bawahnya. Namun, berapapun jumlahnya, kasus-kasus itu tentu patut menjadi keprihatinan semua pihak.

Sedangkan kasus tawuran pelajar di Kota Bogor menurut data  yang dirilis Polres Bogor Kota pada akhir 2017, jumlah kasus tawuran di Kota Bogor sejatinya menurun, pada 2016 tercatat 64 kasus tawuran. Di 2017 turun menjadi 48 kasus. Korban meninggal dunia nihil, luka berat 1 orang dan luka ringan 3 orang. Sementara itu, kasus kejahatan Narkoba di Kota Bogor  pada tahun 2017 tercatat ada 172 kasus Narkoba dengan total tersangka 205 orang.  Jumlah ini naik  dari tahun 2016  yang hanya tercatat sebanyak  141 kasus dengan 183 tersangka. Menurut data secara nasional, terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Dari 3,3 juta jiwa pada 2008, meningkat menjadi 4,2 juta jiwa pada 2014, dan 5,1 juta jiwa pada 2016.

Dari jumlah itu, paling banyak dari kaum terdidik seperti mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Memang dalam kasus kenakalan remaja, misalnya, peran keluarga selalu disebut sebagai faktor utama. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, komunikasi, dan pola asuh yang tidak baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, serbuan budaya, gaya hidup, dan teknologi dari luar tidak disikapi bijak oleh masyarakat, terutama generasi mudanya.

Kasus-kasus inilah antara lain yang melatarbelakangi DPRD Kota Bogor menginisiasi pembuatan Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK) dalam rangka penguatan peran dan fungsi keluarga dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter. Hal ini selaras dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mencanangkan pada tahun 2045 sebagai generasi emas. Selain itu, yang melatarbelakangi munculnya Inisiasi ini, terkait  peningkatan eskalasi kenakalan remaja di Kota Bogor. Dalam beberapa kasus, pelaku sebagian besar berasal dari keluarga yang broken home.

Seperti diutarakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda tengtang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK), Abuzar, SE. pada penjelasannya di Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor Senin, 16 Juli 2018 menyebutkan bahwa, Raperda PPKK ini merupakan Raperda Inisiatif DPRD yang sudah disetujui menjadi Raperda dan selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Tujuan disusunnya Raperda ini, sambung Abuzar, adalah merumuskan regulasi yang terpadu dan memberi arahan serta strategi membangun ketahanan keluarga yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor, ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Abuzar, Raperda ini antara lain mengatur tentang pelaksanaan PPKK (Pasal 6). Pemerintah Daerah  menetapkan rencana pembangunan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen Raperda PPKK ini terdiri dari 12 Bab dengan 29 Pasal.  Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuan, terdiri dari 2 Pasal yakni bagian kesatu Asas dan yang kedua Tujuan. Bab III tentang Ruang Lingkup terdiri dari 1 Pasal yakni ruang lingkup PPKK meliputi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan peran serta organisasi kemasyrakatan. Bab IV tentang Pelaksanaan, terdiri dari 15 Pasal, mulai pasal 5 sampai dengan pasal 19. Bab V tentang Tim Pembina Ketahanan Keluarga terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Kerja Sama, hanya 1 pasal, Bab VII tentang Sistem Informasi hanya 1 pasal, Bab VIII tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (1 pasal), Bab IX tentang Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan ( 1 pasal), Bab X Penghargaan (1 pasal), Bab XI tentang Pembiayaan ( 1 pasal) dan bab XII tentang Ketentuan Penutup (2 pasal).

Raperda ini dibuat, bertujuan membangun ketahanan keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan fisik, sosial, mental dan spiritual setiap keluarga serta memadukan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, inisiatif DPRD Kota Bogor menerbitkan Perda PPKK perlu mendapat dukungan semua pihak. *** (humas dprd)

POTENSI ZAKAT KOTA BOGOR RP 462 MILIAR REALISASI HANYA RP 5,6 MILIAR

DPRD Akan Terbitkan Perda

Kota Bogor – Berdasarkan hasil penelitian Yusrini salah seorang Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2016 silam, dia mencatat bahwa potensi zakat di wilayah Kota Bogor dapat mencapai Rp 462 miliar setiap tahun. Sedangkan menurut catatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor potensi penerimaan zakat di wilayah Kota Bogor hanya Rp 135 miliar. Sementara realisasi penerimaan zakat tahun 2017 yang tercatat di Baznas Kota Bogor hanya Rp 5,6 miliar, ini menunjukan kesadaran masyarakat  membayar zakat di wilayah Kota Bogor terbilang  sangat rendah. Padahal zakat merupakan sumber dana yang dapat berperan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta ekonomi masyarakat.

Kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukum Islam yang merupakan syarat wajib yang ditunaikan oleh setiap orang dan Badan Hukum yang dimiliki oleh orang Islam dan telah memenuhi syarat. Selain itu, pengelolaan zakat membutuhkan konsep manajemen agar pengelolaan itu berjalan efektif dan tepat sasaran. Agar pengelolaan zakat di Kota Bogor sesui dengan ketentuan hukum Islam dan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka DPRD Kota Bogor berinisiatif akan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Demikian antara lain keterangan Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Pengelolaan Zakat, Ahmad Aswandi, SH, ketika memberikan penjelasan dihadapan Pimpinan dan para Anggota DPRD  serta Walikota Bogor dan Para Pejabat dilingkungan Pemkot Bogor serta undangan pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE. AK. Senin 16 Juli 2018.
Raperda ini, sambung Ahmad Aswandi, mengatur mekanisme penerimaan dan penyaluran zakat yang efektif dan efisien. 

“Dengan demikian ada payung hukum yang jelas dalam mengelola, menyalurkan dan memberdayakan zakat yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim,” katanya.

Menurut Ahmad Aswandi, isi Raperda tentang Pengelolaan Zakat ini antara lain, biaya operasional Baznas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. Selain itu, Raperda ini mengatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Baznas Kota Bogor membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas membantu pengumpulan zakat dan dapat berpartisipasi dalam program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Bogor, disamping Raperda ini juga mengatur yang berhak menerima zakat, ungkap Kiwong, demikain sapaan akrab Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Lebih jauh, Ahmad Aswandi menyebutkan bahwa, khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyelenggaran Pemerintahan lainnya dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat yang ditunjuk Baznas Kota Bogor atau dipotong langsung oleh Pemerintah Kota Bogor dan selanjutnya disetorkan ke rekening Baznas Kota Bogor pada Bank yang ditunjuk. Khusus zakat Perusahaan rekanan Pemerintah Kota Bogordan BUMD Kota Bogor wajib menyetorkan zakat perusahaannya ke Baznas Kota Bogor. Raperda ini juga mengatur terkait Zakat yang telah dikeluarkan muzaki (Wajib Zakat) dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan, apabila Muzaki telah memiliki Nomor Wajib Zakat, ungkap Ahmad Aswandi.

Selain itu, tambah Ahmad Aswandi, Raperda ini juga mengatur terkait masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan Perundang-undangan. LAZ kemudian menyampaikan laporan pengelolaan zakat yang dilakukan secara berkala kepada Baznas Kota Bogor.

Dokumen Raperda tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 20 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat, Bab III tentang Subyek dan Obyek Zakat, Bab IV tentang Organisasi Baznas Kota Bogor, Bab V tentang Tugas Baznas Kota Bogor, Bab VI tentang Lembaga Amil Zakat, Bab VII tentang Biaya Operasional Baznas Kota Bogor dan Hak Amil, Bab IX tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Bab X tentang Snksi Administrasi dan Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

DPRD Kota Bogor berinisiatif menerbitkan Perda tentang Pengelolaan Zakat untuk sebuah tujuan memaksimalkan sumberdaya zakat dan mendorong efektifitas dan efesiensi pengelolaan zakat di Kota Bogor. Perda ini juga mendorong wajib zakat untukmelaksanakan kewajibannya secara konsisten dengan demikian potensi zakat yang ada pada umat, dapat ditagih lebih dalam dan terkumpul lebih banyak serta termanfaatkan secara lebih efektif. ** (humas dprd)

STS Surati Kejati Jabar, Ini Isinya..

Jakarta, 13 Agustus 2018
No​: 72/YSK/VIII/2018

Lampiran ​: Akta Yayasan Satu Keadilan dan Pengesahan Badan Hukum

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. R.E. Martadinata No.54

Citarum – Bandung Wetan

Kota Bandung, Jawa Barat

 
Perihal ​: Permohonan Tindak Lanjut perkara Lahan Jambu Dua Bogor sehubungan dengan Putusan nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg Yang telah In cracht dengan telah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017.

 Dengan hormat,

Yayasan Satu Keadilan Berkedudukan Pada Ruko Cibinong City Centre Blok D 10 Jl. Tegar Beriman Cibinong diwakili oleh Sugeng Teguh Santoso, S.H., dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Satu Keadilan Berdasarkan akta Pendirian Nomor 18 Tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris James Sinaga, S.H., M.Kn. sebagaimana telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementrian Hukum dan Ham Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0008666.AH.01.04. Tahun 2015.

Dengan ini mengajukan permohonan Tindak Lanjut Penanganan Perkara Korupsi Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Bima Arya Sugiarto yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bogor dan Ade Syarif Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor, terkait dengan Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor, yang saat ini telah memiliki Putusan yang Incracht, Adapun permohonan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2016 telah dibacakan putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 Yang amarnya menyatakan Bahwa Ronny Nasrun Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1;
 
2. Bahwa, dalam pertimbangannya majelis hakim dalam putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor NOMOR 1012 K/PID.SUS/2017 dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa “Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair”;
 
3. Bahwa, di dalam dakwaan primair Penuntut umum Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor menyebutkan bahwa “Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.  bersama-sama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. , R. IRWAN GUMELAR, S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) , KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat Kematian Nomor 474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum , S. Ip.) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 Nomor 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di Jalan Artzimar II Nomor 7, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;
 
4. Bahwa, yang menentukan dibeli atau tidak tanah tersebut adalah berdasarkan keputusan musyawarah ketiga yang dilaksanakan di kantor walikota pada tanggal 27 Desember 2014, yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh walikota dan jajarannya selaku pembeli dan Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong beserta stafnya selaku penjual dengan harga disepakati harga tanah lahan jambu dua sebesar Rp. 43.100.000.000,-, sedangkan sebagian lahan yang dibeli tersebut adalah merupakan tanah garapan yang merupakan Tanah Milik Negara, fakta tersebut adalah berdasarkan kesaksian dari saksi Ir. Irwan Gumelar, saksi Dandi Mulyana Bin R. Sunarya, saksi Cynthia Mulyani Suparto, saksi Ana Anida, dan Keterangan Ahli Syarwan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta Laporan Audit BPKP Perwakilan Jawa Barat tertanggal 18 April 2016;
 
5. Bahwa, dalam persidangan sehubungan dengan perkara tersebut, berdasarkan kesaksian dari saksi Iceu Pujiati, SH., MH, saksi Elfina, SH., Binti Chaidir, saksi Hendrian Sukmaputra, SE, M.Si Bin H. Jaja Sukmasaputra, saksi Retno Sulistiangningsih Binti Marjono didapat fakta bahwa Pengadaan Lahan Jambu Dua Tahun Anggaran 2014 tidak pernah diusulkan didalan RKPD, tetapi Pengadaan Lahan Jambu Dua masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014;
 
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hidyat Yudha, Retno Sulistyiningsih, Hendrian, Iceu Maryani dalam persidangan didapat fakta bahwa anggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL tidak pernah diusulkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, hal mana selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Usmar Hariman, Ade Syarif, saksi Bima Arya, Yus Yuswandi saksi Teguh dan Untung Maryono diketahui bahwa usulan pengadaan lahan untuk relokasi PKL pada perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 adalah permintaan dari Walikota yang disampaikan oleh Wakil Walikota;
 
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Bima Arya, Toto Ulum, Usmar Hariman, Chintya Mulyani, Ade Syarif dalam persidangan menerangkan bahwa terjadinya kesepakatan harga jual beli lahan dan bangunan Blok B pasar Jambu Dua sebesar Rp.43.100.000.000,- (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) adalah pada saat pertemuan antara pemerintah Kota Bogor dengan Angkahong pada tanggal 27 Desember 2014 di Balai Kota, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hidayat Yudha Priatna selaku Penggunga Anggaran bahwa dasar terlaksananya dan pembayaran jual beli lahan dan bangunan Blok B Pasar Jambu Dua dalam rangka pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jl. MA Salmun adalah berdasarkan kesepakatan tanggal 27 Desember 2014 tersebut;
 
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ade Syarif, Hanafi, Untung Maryono, Atti Komardiah dalam persidangan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Finalisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kota Bogor yang melaksanakan pengesahan RAPBD Perubahan Kota Bogor dan menganggarkan pengadaan lahan untuk relokasi PKL M.A Salmun sebesar Rp. Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta) hal mana telah dibuatkan surat persetujuan terhadap Raperda melalui surat keputusan Nomor : 188.324-31 Tahun 2014. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014 hasil persetujaun DPRD terhadap Raperda tersebut diusulkan kepada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi Gubernur. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 terhadap dilakukan pembahasan terhadap evaluasi gubernur Jawa Barat tentang evaluasi Raperda perubahan APBD yang disampaikan melalui SK Gubernur Jawa Barat bo.903/KEP.1520-KEU/2014 tertanggal 3 Nopember 2014;
 
Bahwa, sehubungan dengan hal a quo, melalui surat ini kami mengajukan permohonan agar Kejaksan Tinggi Jawa Barat menindaklanjuti perkara a quo, dengan dasar sebagai berikut:

 1. Bahwa, berdasarkan kewajiban hukum dari Kejaksaan Tinggi sebagimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 41 Ayat 2 Point B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1, maka adalah kewajiban hukum dari Kejaksaan Tinggi Bandung untuk menindaklanjuti Putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Yang diperkuat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 yang telah incracht dengan menindaklanjuti perkara Mark Up Pembelian Lahan di Warung Jambu Dua Kota Bogor, dengan menetapkan pleger yang telah terungkap di dalam fakta persidangan di Judex Factie sebagai tersangka;
 
2. Bahwa, sampai saat ini proses penanganan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pengadaan lahan di lahan blok B Pasal Jambu 2 kota Bogor yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Bogor dilaksanakan secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan telah terdapat fakta persidangan dimana sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung NOMOR 1012 K/PID.SUS/2017, telah terungkap Bahwa Dr. Bima Arya Sugiarto telah turut bersama-sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 hal mana ini juga tertuang di dalam Putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg;
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Saudara Bima Arya Sugiarto yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bogor terkait dengan pengadaan lahan di lahan blok B Pasal Jambu 2 kota Bogor tahun 2014, dan kami juga sampaikan agar laporan kami ini dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan pada penyidikan atas laporan ini. Beberapa pihak yang dapat diminta keterangannya yaitu Iceu Pujiati, SH., MH, saksi Elfina, SH., Binti Chaidir, saksi Hendrian Sukmaputra, SE, M.Si Bin H. Jaja Sukmasaputra, saksi Retno Sulistiangningsih Binti Marjono, Toto Ulum, Usmar Hariman, Hidyat Yudha Priyatna.

Demikian surat ini kami sampaikan dan mohon untuk dilakukan tindak lanjut. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 
Hormat kami,
Yayasan Satu Keadilan
 
 
 
Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua
 
Tembusan Yth.:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Muda Pengawasan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Negeri bogor;
6. Masyarakat Kota Bogor;
7. Pertinggal;

YSK Desak Kajati Jabar Menetapkan Walikota Dan Sekda Kota Bogor Sebagai Tersangka Kasus Angkahong

Kota Bogor – Momentum Hari Kemerdekaan RI 17  Agustus 2018, Yayasan Satu Keadilan mengajukan permintaan tindak lanjut penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Lahan Jambu Dua kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dalam putusannya menyebut dan melibatkan Walikota Bogor Bima Arya dan Sekretaris Daerah Ade Sarip.

Permohonan ini menindaklanjuti Putusan 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. yang diperkuat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017, yang menyebutkan Ronny Nasrun Adnan  Bersama-sama dengan beberapa pihak termasuk Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarip Hidayat secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Yayasan Satu Keadilan telah melayangkan surat no. No​: 72/YSK/VIII/2018 , tertanggal 13 Agustus 2018Jakarta, Perihal ​: Permohonan Tindak Lanjut perkara Lahan Jambu Dua Bogor sehubungan dengan Putusan nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg Yang telah In cracht dengan telah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017. Kepada Kejati Jabar di Bandung .

Dalam putusan tingkat pertama RNA, HYP, dan IG, dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tipikor terkait Mark Up pengadaan Lahan Jambu Dua, dan ketiganya dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, lalu dalam tingkat kasasi hukuman untuk RNA diperberat menjadi 5 Tahun 6 bulan subsidair 6 bulan sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017, sedangkan HYP berdasarkan Putusan Kasasi 994 K/Pid.Sus/2017, hukumannya diperberat menjadi 6 Tahun subsidair 6 bulan.

Dalam putusan putusan tersebut, disebut beberapa pihak lainnya diantaranya Bima Arya dan Ade Sarip sebagai pihak yang Bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Merujuk hak itu demi keadilan bagi Ronny Nasrun Adnan, HYP, dan IG, dan juga demi kepastian hukum, Putusan tersebut harus ditindaklanjuti dengan memproses pihak pihak yang disebut Bersama sama melakukan tindak pidana secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 41 Ayat 2 Point B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1 KUHAP, maka Penyidik dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus menindaklanjuti putusan itu dengan memproses Bima Arya dan Ade syarif dengan mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

Atas dasar hal tersebut, maka Yayasan Satu Keadilan yang konsern terhadap penegakan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum menyatakan sikap :

1. Yayasan satu keadilan  menilai bahwa perlakuan Kejati Jabar yang tidak melakukan penetapan tersangka pada Pleger Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hukum  dan mengesankan melakuman praktek impunity.

Perlu diingat terpidana  Tonny Nasrun Adnan, Hidayat Yudha Priyatna dan Irwan Gumelar  telah dipidana bahkan hukumannya dinaikkan oleh Mahkamah agung .  Sementara Bima Arya Sugiarto  dan Ade Syarif Hidayat tidak tersentuh hukum  walau dinyatakan bersama sama melakukan ( pleger ), dengan berlarut larutnya  kasus ini Kejati Jabar dinilai melakukan praktek memberikan  kekebalan hukum pada Bima Arya Sugiarto  dan Ade Syarif Hidayat padahal statusnya dinyatakan oleh putusan PN Tipikor Bandung  sebagai pihak yang bersama sama melakukan delik korupsi dengan  terpidana Ronny Nasrun Adnan tersebut diatas.

2. Tindakan Kejati Jabar yang tidak menetapkan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat sebagai Tersangka padahal pertimbangan Hakim PN Tipikor Bandung yang mengabulkan dakwaan Kejati Jabar yang dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa perbuatan korupsi dilakulan bersama sama oleh Bima Arya Sugiarto, Ade Syarif Hidayat dan para Terpidana  adalah bertentangan dengan dakwaan yang dibuat oleh Kejati Jabar sendiri .

3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan 42/P. (boy)

Soal Duit Deposito Refitalisasi Pasar 15M Dalam Bidikan Kejari Bogor

Kota Bogor – Dugaan penyelewengan dana anggaran Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor kini sudah dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Pemeriksaan tersebut terkait soal duit Rp15 miliar yang diendapkan di bank Muamalat Bogor

Beberapa pejabat teras BUMD Kota Bogor, sejak Senin hingga Selasa kemarin sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Widiyanto Nugroho, membenarkan adanya penyelidikan kasus di PD Pasar Pakuan Jaya. “Memang benar kami telah melakukan penyelidikam di PD PPJ Kota Bogor,” ungkap Widiyanto, Kamis (16/08).

Namun demikian, Widi belum bisa memberikan keterangan maupun penjelasan lebih lanjut soal kasus yang terjadi di salah satu BUMD di Kota Bogor tersebut.

“Kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus permasalahan itu dan orang orang yang dipanggil,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, beberapa jajaran Direksi PDPPJ sudah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, di Jalan Juanda no 6, sejak Senin (13/8) kemarin. Pada Selasa (14/8), terlihat Dirum PDPPJ dan 3 orang mantan Badan Pengawas (BP) PDPPJ mendatangi kantor Kejari, untuk memenuhi panggilan.

Penyelidikan Kejari terkait dugaan penggunaan dana anggaran PD. Pasar Jaya untuk Deposito di Bank Asuransi Dana Pensiun Direksi PD Pasar Pakuan Jaya di Bringin Life Bogor Tahun 2015. 

Terpisah, Dirut PDPPJ Andri Latif didampingi Dirops Syuhaeri Nasution membeberkan soal adanya pemanggilan dari Kejari terhadap Dirum PDPPJ. Ada 6 orang yang dipanggil oleh Kejari. “Kejari ke PD Pasar datang memberikan surat pemberitahuan untuk Dirum. Soal apa kasusnya dan menyangkut apa saja, kami belum tahu. Apalagi sekarang Dirum masih diperiksa di Kejari,” kata Andri.

Menurut Andri, mengenai dua kegiatan diantaranya penggunaan dana anggaran PD. Pasar Jaya untuk Deposito di Bank Muamalat dan Asuransi Dana Pensiun Direksi PD Pasar Pakuan Jaya di Bringin Life Bogor Tahun 2015. 

“Kalau soal dua itu, sama sekali tidak ada masalah apapun karena sebagai perusahaan swasta harus memberdayakan kekayaan yang ada, bahkan sebaiknya uang di bank itu ada nilai tambahnya. Adapun kegiatan di 2015 tentang revitalisasi pasar di Jambu 2, memang belum dilaksanakan dan perusahaan memutuskan untuk memberdayakan uang tersebut dengan memasukan di deposito. Memang soal itu sangat lazim dan hal itu sah sah saja selama hasil pemberdayaan itu masuk ke perusahaan uangnya. Soal itupun pasti ada prosesnya dan soal pensiun itu juga mengacu kepada aturan yang ada soal asuransi dan lainnya, jadi tidak ada masalah atau pelanggaram hukum,” jelasnya. (boy)

Warga Teplan Korban Pengosongan Paksa Adukan Nasibnya Ke Komnas HAM

Jakarta – Puluhan warga Teplan Bogor mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan nasibnya pasca rumah mereka dikosong paksa oleh Korem 061 Suryakencana, akhir Juli lalu. Kedatangan mereka langsung diterima oleh Komisioner bidang Mediasi Munafrizal Manan, Sabtu (11/08).

Dalam kesempatan tersebut, warga didampingi oleh kuasa hukum mereka, LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menjelaskan kronologis peristiwa pengosongan paksa atas rumah mereka. Warga tidak mengerti mengapa mereka sampai terusir dari rumahnya sendiri.

“Kami tidak mengerti mengapa kami harus terusir dari rumah kami sendiri yang telah kami diami sejak 1970-an. Orang tua kami mewarisinya ke kami, bahkan secara rutin kami membayar PBB. Kami tidak mengerti alasan TNI AD,” ungkap Goris Sembiring, perwakilan warga.

Memang, fakta dokumen memperlihatkan bahwa warga telah membayar PBB secara rutin. Sehingga setidaknya warga adalah pemilik berdasarkan prinsip beziter rechti dan hak keutamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Thaun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan mengapa LBH KBR mau memberikan bantuan hukum kepada warga. Ada alasan yang cukup kuat untuk mencari keadilan bagi warga Teplan Bogor.

“Korban selayaknya mendapatkan perlindungan hukum atas hak pemukiman warga. Warga memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini. Dengan fakta tsb , menurut hukum apabila warga memiliki dan membayar PBB atas nama warga maka jelas status tanah tersebut adalah tanah negara, yg berhak ditempati dan digarap dan penggarap berhak mengajukan hak atas tanah. klo itu tanah negara maka secara hukum atas tanah tsb belum dibebani hak atas tanah oleh pihak manapun termasuk tanah oleh TNI / KOREM . Mudah-mudahan Komnas HAM memberi perhatian serius terhadap korban yg memiliki PBB ini” ujarnya.

Kami juga mohon komnas ham segera menindak lanjuti laporan dan memediasi segera dgn pihak korem / dandim bogor agar tdk ada lagi keresahan warga karena ada ancaman dilakukan tindakan sepihak pengosongan kembali atas rumah warga lainnya .

Komisioner Munafrizal Manan menyatakan menerima laporan warga dan akan membawa dalam rapat pleno. Komnas HAM menegaskan akan memeriksa kasus ini secara objektif bersama-sama pihak yang berkompeten.” Kami akan mengecek status tanah tersebut ,”

Konflik warga Teplan Bogor dengan pihak TNI AD dikarenakan adanya klaim atas sejumlah lahan yang dikatakan sebagai rumah dinas TNI. Kebutuhan TNI dalam menyediakan rumah dinas bagi prajuritnya menjadi alasan kuat mengapa warga harus terusir. Di sisi lain, kejelasan status tanah Teplan Bogor masih menjadi perdebatan, apakah milik TNI AD ataukah tanah negara.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Sugeng Teguh Santoso, S.H – Koordinator Tim Pembela LBH KBR untuk Warga Teplan
HP: 0822-2134-4458

Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Jadi Cawapres Di Pilpres 2019

Jakarta – Teka teki siapa pria inisial ‘M’ yang akan mendampingi Joko Widodo untuk menjadi cawapres terjawab sudah, Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin jadi cawapres di Pilpres 2019, Kamis malam (09/08).

Disaksikan oleh seluruh Ketua Umum Partai Pengusung, di Restoran Plataran Menteng, Jl HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi mengumumkan cawapresnya pada Pilpres 2019, yakni KH Ma’ruf Amin resmi yang juga Ketua MUI.

“Saya memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI periode 2019-2024. Keputusan ini adalah tanggung jawab besar, erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan dan berkeadilan di seluruh pelosok,” ujar Jokowi saat pengumuman di Restoran Plataran Menteng, Jl HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (09/08/2018).

“Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka saya putuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari parpol Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai cawapres 2019-2024 Profesor Ma’ruf Amin,” tandasnya. (boy)

Rumahnya Dikosongkan Paksa,  Warga Teplan Mengadukan Nasibnya Ke LBH KBR

Kota Bogor – Puluhan warga dari 28 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra Kelurahan Kedung Badak yang terkenal dengan Asrama Teplan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,  mengadukan persoalan penggusuran rumahnya ke Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, Rabu (08/08/2018).

Kordinator FORJAGA  Andreas Gorisa Sembiring mengatakan bahwa warga yang datang adalah warga yang sudah dikosongkan  dari rumahnya dan belum mendapatkan penggantian yang layak.

“Kedatangan kami ke LBH KBR tak lain karena mohon bantuan agar persoalan ini ditempuh melalui jalur hukum,’ ujar Andreas, Rabu (08/08).

Menurut Andreas warga yang merupakan keluarga besar Angkatan Darat ini menempati rumah dikomplek teplam tersebut sejak tahun1967 dan 1984.

“Kami menempati rumah diteplan tidak gratis,  kami bayar PBB dan bangunanpun atas nama warga,” kata Andreas.

Ditambahkannya, rumah warga telah dikosongkan dengan tidak mendapatkan penggantian yang layak bahkan beberapa barang yang dikosongkan ditaruh begitu saja didepan rumah yang dikosongkan.

“Kami berharap LBH KBR dapat memperjuangkan hak hak warga atas pemukiman yg layak,” tandasnya.

Sementara Koordinator Tim Pembela LBH KBR Sugeng Teguh Santoso menegaskan, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh warga tersebut maka LBH KBR menyampaikan beberapa point :

1. Warga yg memiliki dan membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah yg ditempatinya adalah warga yang berhak atas tanah dan bangunan yg mereka tempati berdasarkan prinsip UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta berdasarkan pasal 1977 KUH Perdata menurut prinsil Beziter recht

2. Pengosongan paksa dengan kekerasan tanpa memberikan penggantian yang layak kepada warga pemilik  yang dilakukan oleh Korem dan Kodim adalah perbuatan melawan hukum

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum tersebut diatas maka LBH Keadilan Bogor Raya memandang bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum atas hak-hak mereka. Karenanya LBH Keadilan Bogor Raya meminta Danrem/Dandim ;

1. Memulihkan hak-hak warga yang rumahnya dikosongkan dengan mengembalikan warga kerumahnya kembali.

2. Menghentikan rencana pengosongan rumah-rumah warga lainnya sampai dengan adanya pembicaraan dan penyelesaian yang adil antara warga dengan pihak Korem dan Kodim.

3. Meminta perhatian Presiden Joko Widodo sebagai warga Kota Bogor untuk turun tangan membantu hak-hak para pensiunan TNI, janda TNI dan keluarga TNI agar mendapatkan hak-hak yang layak atas pemukiman.

Selain itu Tim Pembela LBH KBR yang akrab disapa STS juga meminta agar walikota dan juga DPRD Kota Bogor memperhatikan nasib warganya untuk memperjuangkan aspirasi warga atas hak pemukiman.(boy)

Rekomendasi DPP Ke DPR RI, Usmar Hariman ‘Gagal’ Nyaleg Di Provinsi

Kota Bogor – Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman yang akan maju di Pemilihan Legislatif DPR D Provinsi Jawa Barat menggunakan Partai Gerindra terancam gagal, pasalnya DPP Partai besutan Prabowo ini merekomendasikan agar Usmar maju ke DPR RI.

Gagalnya Usmar maju di DPR D Provinsi ini diungkapkan Ketua DPC Gerindra Sopian Ali Agam sesaat setelah DPC Partai Gerindra mendaftarkan Bacalegnya dikantor KPU kota Bogor,  Selasa (17/07).

Ketua DPC gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari DPP Gerindra, rekomendasi untuk Usmar Hariman maju di DPR RI sudah keluar Artinya peluang Usmar maju di Provinsi Jawa Barat sangat tipis.

“Partai Gerindra menilai Usmar sangat layak untuk maju di DPR RI, dibandingkan ke Provinsi Jawa Barat,” kata Sopian saat ditanya wartawan dikantor KPU, Selasa malam, (17/07).

Namun menurut Sopian, sampai saat ini belum ada jawaban dari Usmar soal maju di Pileg. “Rekomendasi untuk Usmar sudah keluar agar maju ke DPR RI, bukan ke Provinsi Jawa Barat, namun kami DPC belum ada jawaban dari usmar” ungkap Sopian.

Sopian juga menuturkan, Usmar merupakan sosok politikus senior dan tokoh Kota Bogor yang lebih pantas maju untuk ke DPR RI. Peluang Usmar di DPR RI juga sangat besar, karena menguasai wilayah Kota Bogor dan berpengalaman di legislatif. Dua periode menjadi anggota dewan dan menjadi Wakil Walikota Bogor hingga saat ini, menjadi tolak ukur bahwa Usmar memang pantas dan layak untuk maju di DPR RI.

“Saya yakin Usmar memiliki peluang yang cukup besar untuk maju dan meraih kursi di DPR RI,” jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi redaksi engingengnews.com, Usmar belum bisa menjawab banyak. “No comment dululah , sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi tertulis dari partai untuk dapat jadi bahan pertimbangan,” kata Usmar (boy)

Walikota Sampaikan LPPAPBD Tahun Anggaran 2017

DPRD BERIKAN BEBERAPA CATATAN

Kota Bogor – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kinerja Pengelolaan Pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Demikian Pemandangan Umum Gabungan Fraksi DPRD Kota Bogor, menyusul Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2017 disampaiakn Walikota Bogor,  Bima Arya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua DPRD,  Heri Cahyono, S.Hut. MM.  pada Senin 2 Juli 2018.

Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun Angaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor Bima Arya tersebut dalam bentuk laporan lengkap meliputi 7 dokumen, yakni Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2017, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Tahun2017, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan  Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 tersebut, berisi laporan yenga merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ringkasan Laporan trersebut antara lain realisasi Pendapatan Daerah   sebesar Rp 2, 289 trilyun lebih  dari target sebesar Rp 2,311 trilyun lebih. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,245 trilyun lebih dari target sebesar Rp 2,597 trilyun lebih.
Pada Pembiayaan Daerah terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 305,753 juta lebih. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar  Rp 19,234 juta lebih. Pada pengelolaan APBD tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 330,288 milyar lebih.
Pemandangan Umum Gabungan Fraksi setebal sepuluh halaman itu, dibacakan oleh Teguh Rihananto, S.AP. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), selanjutnya menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan penggunaan anggaran,  prinsip dasar yang harus dipegang adalah Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam mengelola keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD), sambung Teguh Rihananto, selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Walikota dan pemerintah Kota Bogor atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sekaligus juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas public dalam semua tahapan baik pada saat perencanaan,pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas masyarakat.

“Kita semua memahami, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Walikota Bogor kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan Rancangan Perda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma yang ada,” kata Teguh Rihananto.

Ada beberapa catatan yang disampaikan pada pemandangan umum Gabungan Fraksi terkait Raperda PPAPBD Tahun 2017, antara lain masih adanya beberapa permasalahan Kota Bogor pada tahun 2017 yang harus dibenahi. Secara yuridis normative Raperda tentang PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini, sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Apabila melihat laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD tahun 2017, secara umum semua fraksi memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 99,02 persen.

Terkait besarnya SILPA dalam laporan realisasi anggaran dalam Raperda PPAPBD Tahun Anggaran 2017 ini seluruh Frakasi menganggap terserap dengan cukup baik. Namujn tingginya realisasai pendapatan belum diimbangi dengan realisdasi belanja yang optimal. Realisasi belanja Kota Bogor pada tahun 2017 baru mencapai angka 86,45 % yang berimplikasi pada munculnya SILPA yang sangat besar yaitu Rp 330,29 milyar. SILPA setinggi itu sudah terjadi berulang kali dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Dibandingkan dengan SILPA tahun sebelumnya, SILPA APBD Tahun 2017 meningkat sebesar 8,5 persen.
Pada kesempatan itu, pemandangan umum Gabungan Fraksi juga memberikan catatan penilaian antara lain ada tiga hal pokok yang paling mendesak untuk diselesaikan kedepan, yakni Penataan Ruang Kota, Pengembangan dan perbaikan jaringan infrastruktur dan transportasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kota belum sepenuhnya terealisasi. Belum optimalnya penataan transportasi di pusat kota, khususnya terkait penambahan trayek  perresmian program  baru pasca rerouting yang perlui untuk disikapi serius. Masih adanya aktifitas membangunan yang dilakukan di Kota Bogor dampak negative pada lingkungan. Maraknya tempat usaha baru seperti Mall, Apartemen dan hotel beresiko memperparah kerusakan lingkungan. Belum optimalnya kinerja Dinas PUPR Kota Bogor terkait dengan amndeknya pendistribusian ratusan proyek APBD yangb berkorelasi dengan masih minimnya serapan anggaran belanja langsung.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendorong Dinas PUPR untuk terus mengoptimalkan kinerja dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan PUPR.

Terkait SILPA yang dinilai masih cukup besar, Walikota Bima Arya menjelaskan bahwa, SILPA tahun ini terjadi karena beberapa hal antara lain adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang seperti revitalisasi SDN Cibeureum 2, pemasangan pagar seputar Kebun Raya dan kajian investasi daerah. Selain itu adanya efesiensi kegiatan seperti kegiatan alat peraga pendidikan SD/MI, pengadaan alat pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi penderita asap rokok serta pemasangan PJU di wilayah Kota Bogor. ***