BAPEMPERDA GALI INFORMASI TERKAIT KONSEP GREEN CITY

Bogor Menuju Kota Hijau

Kota Bogor merupakan sebuah kota yang mempunyai bentuk arsitektural yang unik dengan menyimpan sejuta misteri tentang konsep perencanaan kota pada masa Hindia Belanda. Salah satunya adalah perencanaan konsep “Kota Dalam Taman” yang bertujuan untuk menciptakan suasan kota yang hidup nyaman dan sejuk dengan dikelilingi oleh taman-taman dan Kebun Raya Bogor sebagai Induk taman. Namun sejalan dengan perkembangannya, Kota ini menjadi pusat berbagai kegiatan dan tempat peristirahatan, pertumbuhannya begitu pesat dan terkesan tidak terkendali. Padahal sejak puluhan tahun silam Pemkot Bogor beserta DPRD telah berkomitmen untuk menjadikannya Bogor sebagai Kota Hijau.

Salah satu Implementasi Komitmen tersebut, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor berupaya menggali informasi Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep Kota Hijau. Salah satu upaya itu adalah Bapemperda melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Depok, pada Senin 25 Februari 2019 lalu. Kunjungan ini dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Rusmiati Ningsih, SH.

Dipilihnya Kota Depok sebagai ajang gali informasi, karena Kota ini telah melaksanakan penyelenggaraan Kota Hijau dan telah memiliki landasan hukum yang pasti yakni dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau. Adapun tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan koordinasi/konsultasi sekaligus menggali informasi terkait landasan hukum bagi konsep kota hijau seperti Kota Depok.
Memang, pesatnya perkembangan dan pembangunan Kota Bogor, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Pertumbuhan kota yang demikian tentu mengakibatkan degradasi lingkungan. Persebaran lahan terbangun yang sangat luas mengakibatkan inefisiensi jaringan transportasi yang berdampak pada meningkatnya polusi udara perkotaan, selain itu juga menimbulkan costly dan pemborosan.

Menurut data di Dinas terkait, bahwa penyedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi Kota Bogor menuju Kota Hijau sejauh ini belum mencapai persentase yang disyaratkan Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang Undang tersebut menyebutkan setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas willayah. Sementara Kota Bogor yang diproyeksikan sebagai Kota Hijau dengan luas wilayah 11.850 hektar, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota ini hanya kisaran 14 persen saja.

Sementara konsep Kota Hijau atau Green City adalah suatu konsep dari upaya untuk meletarikan lingkungan dengan cara mengembangkan sebagian lingkungan dari suatu kota menjadi lahan-lahan hijau yang alami. Konsep Green City bertujuan agar terdapat keseimbangan dan kenyamanan dari manusia yang menghuni sebuah kota dan lingkungan itu sendiri.

Menurut para ahli konsep Kota Hijau atau Green city terdiri dari delapan elemen, antara lain Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau). Green open space (Ruang terbuka hijau). Green Waste (Pengelolaan sampah hijau) yakni pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Green transportation (Transportasi hijau) yakni transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green water (manajemen air yang hijau) bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Green energy (Energi hijau) yakni strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan. ***

DPRD KOTA BOGOR TETAPKAN RENCANA KERJA TAHUN SIDANG 2020

Kota Bogor – DPRD Kota Bogor telah menetapkan Keputusan DPRD Kota Bogor tentang Rencana Kerja Tahun Sidang 2020 pada Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono, S.Hut. MM., Jum’at 8 Maret 2019 lalu. Rapat Paripurna ini, selain menetapkan Rencana Kerja Tahun Sidang 2020, juga menetapkan Peraturan DPRD Kota Bogor tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor, dan mengagendakan Penjelasan Wali Kota Bogor terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 serta mengagendakan Penetapan Komposisi Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2018 dan Pansus Pembahas LKPJ AMJ Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.

Sebelum ditetapkan, Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2020 tersebut, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain ; Pembahasan Luar Gedung mulai hari Kamis 31 Januari sampai dengan Sabtu 2 Februari 2019.

Selain itu Banmus telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan Rencana Kerja Tahun Sidang 2020.

Seperti dilaporkan Banmus DPRD Kota Bogor yang disampaikan oleh .Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat, pada Rapat Paripuirna tersebut menyebutkan bahwa Rencana Kerja tersebut berpedonam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disingkronkan dengan kondsi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Banmus, sambung Jajat, didapat hasil pembahasan Rencana Kerja berdasarkan Fungsi DPRD antara lain ; A. Pembuat Peraturan Daerah dengan 14 Kegiatan, dianatarnya 1. Penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan naskah akademik Raperda Usul DPRD. 3. Penyiapan Raperda Usul DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Peraturan daerah (Perda). 5. Penyusunan Perubahan Program Pembuat Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021. 6. Pengawasan terhadap penyususnan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota. 8. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda yang telah disetujuai. 9. Sosialisasi Perda Kota Bogor.

Sementara itu, rencana kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020 berdasarkan Fungsi Anggaran, setidaknya ada 19 kegiatan, antara lain ; 1. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. 2. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. 3. Pembahasan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sekaligus pemantauan/Monitoring tindak lanjut terhadap Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor. 4. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2020 dan Prognosia 6 (Enam) Bulan berikutnya. 5. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernura Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 6. Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran ( POKIR ) DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. 7. Pembahasan Rancangan Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021. 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2021. 9. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. 10. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun Anggaran 2020. 11. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan ( PPASP) Tahun Anggaran 2020. 12. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 13. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernura Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 14. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 15. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perwali tentang Penjabaran APBD Kota Bogr Tahun Anggaran 2021. 16. Pembahasan masalah khusus terkait dengan kebijakan anggaran daerah.

Sedangkan berdasarkan fungsi Pengawasan, Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2020 mengagendakan sebanyak 11 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain ; 1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. 3.Pengawasan terhadap Pembahasan LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2019. 4. Pengawasan terhadap LKPJ Masa Akhir Jabatan (AMJ) Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018. 5. Pengawasan terhadap Pembahasan masalah Khusus oleh Alat Kelengkapan DPRD. 6. Hearing/Dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintahan lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. 7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta masalah aktual dan umum lainya. 9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah, dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta peningkatan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 11. Pelaksanaan kegiatan reses. Sementara itu, rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2020 berdasarkan fungsi Kelembagaan tercatat sebanyak 21 kegiatan, antara lain 1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2019. 2. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Alat kelengkapan Dewan (AKD) Tahun Sidang 2019. 3. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2021. 4 Pembukaan Masa Sidang dan Laporan Hasil Kegiatan Reses. 5. Rapat- Rapat Paripurna. 6. Kegiatan Rapat Konsultasi antrara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor. ***

CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPR-RI dan DPRD

Jakarta – Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 akan digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden* *(Pilpres) pada 17 April 2019. Pemilihan legislatif ini akan diikuti oleh 16 partai politik.*
*Pelaksanaan Pemilu 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi.* *Pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk menghitung suara.

Ini Cara Perhitungan Raihan Kuota Kursi Pileg 2019

Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di* *Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu. Yakni :
1. UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif,
2. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan*
3. UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
Lantas, bagaimana cara menghitung suara dengan teknik ini?
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.

Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya.*

Berikut cara menghitung apabila dalam satu daerah pemilihan (dapil) tersedia 6 kursi.*
1. Partai A mendapat total 30.000 suara*
2. Partai B mendapat 15.600 suara*
3. Partai C mendapat 9.000 suara*
4. Partai D mendapat 5.000 suara*

A. Cara Menentukan Kursi Pertama
Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1.*
1. Partai A 30.000/1 = 30.000
2. Partai B 15.600/1 = 15.600
3. Partai C 9.000/1 = 9.000
4. Partai D 5.000//1 = 5.000
Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 30.000 suara.

B. Cara Menentukan Kursi Kedua
Berhubung Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara Partai B, C dan D tetap dibagi angka 1.*
1. Partai A 30.000/3 = 10.000
2. Partai B 15.600/1 = 15.600
3. Partai C 9.000/1 = 9.000
4. Partai D 5.000//1 = 5.000
Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 15.600 suara.

C. Cara Menentukan Kursi Ketiga
Untuk menentukan kursi ketiga, maka Partai A dan Partai B akan dibagi dengan angka 3. Sementara Partai C dan D akan dibagi dengan angka 1.*
1. Partai A 30.000/3 = 10.000
2. Partai B 15.600/3 = 5.200
3. Partai C 9.000/1 = 9.000
4. Partai D 5.000//1 = 5.000
Maka yang mendapatkan kursi ketiga adalah partai A dengan perolehan 10.000 suara.

D. Cara Menentukan Kursi Keempat
Berhubung Partai A sudah mendapatkan 2 kursi, yakni kursi pertama dan kursi ke tiga, maka selanjutnya Partai A akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B tetap dibagi angka 3, Partai C dan Partai D masih tetap dibagi angka 1.
1. Partai A 30.000/5 = 6.000
2. Partai B 15.600/3 = 5.200
3. Partai C 9.000/1 = 9.000
4. Partai D 5.000//1 = 5.000
Maka yang mendapatkan kursi keempat adalah Partai C dengan perolehan 9.000 suara.

E. Cara Menentukan Kursi Kelima
Untuk menentukan kursi ke lima, Partai A tetap dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B dan Partai C dibagi dengan masing-masing angka 3, Partai D akan tetap dibagi 1.
1. Partai A 30.000/5 = 6.000
2. Partai B 15.600/3 = 5.200
3. Partai C 9.000/3 = 3.000
4. Partai D 5.000//1= 5.000
Dengan demikian maka yang mendapatkan kursi kelima adalah Partai A dengan perolehan 6.000 suara.

F. Cara Menentukan Kursi Keenam
Berhubung Partai A sudah mendapatkan 3 kursi (kursi pertama, ke tiga dan ke lima), maka selanjutnya Partai A akan dibagi dgn angka 7, dan Partai B dan Partai C masih dibagi angka 3 dan Partai D masih tetap dibagi 1.
1. Partai A 30.000/7 = 4.285
2. Partai B 15.600/3 = 5.200
3. Partai C 9.000/3 = 3.000
4. Partai D 5.000/1 = 5.000
Dengan demikian, maka yang mendapatkan kursi ke enam adalah Partai B dengan perolehan 5.200 suara.
Demikian seterusnya…..

Dengan demikian, maka Perolehan Kursi :
Partai A mendapat 3 Kursi
Partai B mendapat 2 Kursi
Partai C mendapat 1 Kursi
Partai D tidak mendapat kursi

Dengan Metode Baru ini (Metode Sainte Lague), Penghitungan Perolehan Kursi yg diterapkan pada Pemilu 17 April 2019, maka Partai Baru dan Partai menengah ke bawah sangat sulit memperoleh Kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. (adm)

Sinergisitas Antara Kota Dan Kabupaten Bogor

Kota Bogor – Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Bogor telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kerjasama diantara kedua pemerintah daerah itu tertuang di dalam Nota Kesepakatan Bersama 100/2/NK/HUK/2010 dan Nomor 019/KK 5 – Tapem/2010 tertanggal 20 Mei 2010. Nota Kesepalatan Bersama itu terakhir diperbaharui dengan 119/25/XII/KB/KS/2014 dan Nomor 060/KK.24-Pem/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik.

Ruang lingkup kerjasama meliputi 19 bidang. Diantaranya bidang penataaan ruang, lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Kerjasama tersebut dijalin untuk menyusun strategi dan langkah bersama diantara kedua pemerintah daerah, yang mengarah pada upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul di kedua wilayah, akibat interaksi dan mobilisasi masyarakat yang bermukim di kedua wilayah administratif ini.

Misalnya masalah yang timbul dalam urusan transportasi. Kedua pihak perlu bekerjasama, karena gerak aktivitas masyarakat di kedua wilayah tidak dapat dibatasi hanya sebatas wilayah masing-masing. Mereka diantaranya memerlukan pelayanan transportasi yang menghubungkan antara pemukiman, yang rata-rata berada di wilayah kabupaten, dengan pusat berbagai jenis aktivitas yang berada di tengah kota.

Akibatnya tentu banyak permasalahan yang muncul di bidang transportasi. Antara lain masalah kepadatan angkutan umum yang beroperasi di wilayah kota. Sebagian diantara angkutan kota yang beroperasi di wilayah kota adalah angkutan kota dari wilayah kabupaten. Pengurangan angkutan umum dari kabupaten, dinilai bukan solusi utama karena kenyataannya masih masyarakat di kedua wilayah yang memerlukan jasa angkutan tersebut.

Di bidang pendidikan dan pelayanan publik lain seperti kesehatan juga demikian. Tidak mungkin sekolah-sekolah di wilayah kota misalnya menolak siswa dari kabupaten dan sebaliknya. Begitu juga tidak mungkin rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah kota menolak masyarakat kabupaten yang memerlukan pelayanan kesehatan dan sebaliknya.

Belum lagi dalam soal penanganan sampah. Kota Bogor sangat memerlukan bantuan Kabupaten Bogor, terutama dalam penyedian Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Hal itu karena di wilayah kota sudah sulit ditemukan lahan luas yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Kerjasama diantara kedua pemerintah daerah, tidak semata-mata ditujukan untuk menangani masalah. Melainkan juga dimaksudkan untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam memajukan perekonomian kedua wilayah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di kedua wilayah. Diperlukan langkah yang seiring dan sejalan untuk mendorong pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya yang tersedia di kedua wilayah ini.

Setelah 8 tahun kerjasama tersebut dijalin, telah tercapai beberapa hasil. Sedikitnya ada empat hal yang berhasil dicapai. Masing-masing sebagai berikut :

  1. Penyerahan hibah tanah seluas kurang lebih 363 meter pesrsegi beserta bangunan di atasnya seluas 243 meter persegi. Lahan dimaksud berada di Jalan Gedong sawah IV dan diserahkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk perluasan lahan SMP Negeri 2 Bogor.
  2. Pemerintah Kabupaten Bogor menuaikan kewajiban yang sama dengan Pemerintah Kota Bogor dalam hal pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Galuga. Kewajiban dimaksud adalah memberikan kompensasi dampak lingkungan dan ganti untung lahan di wilayah TPAS Galuga.
  3. Promosi bersama penanaman modal di kedua wilayah dalam bentuk pameran dan media promosi bersama tentang penanaman modal.
  4. Promosi bersama dalam bidang pariwisata.

Tentu masih banyak hal lain yang pelu dicapai, untuk meraih tujuan yang dimaksud dari kerjasama ini. Oleh karena itu, baru baru ini, Walikota Bogor dan Bupati Bogor melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan kerjasama diantara kedua belah pihak. Secara administratif kesepakatan kerjasama yang berlaku selama ini akan segera berakhir pada tanggal 6 Juli 2019 mendatang.

Di dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Bogor, antara lain telah disepakati bidang yang dikerjasamakan. Diantaranya bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang transportasi diantaranya akan diupayakan peleburan Terminal Laladon dan Terminal Bubulak sebagai terminal batas kota

Dalam hal pendidikan, diantaranya melakukan singkronisasi terkait berlakunya sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru. Sedangkan di bidang kesehatan, akan diupayakan penyelesaian permasalahan pelayanan pengobatan masyarakat lintas wilayah.

Diharapkan kerjasama yang telah disepakati tidak hanya sekadar sampai di atas nota kesepakatan. Untuk itu perlu konsistensi sikap kedua belah pihak agar dapat menindaklanjuti sampai pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Itulah sinergi yang diperlukan untuk mendorong pengelolaan kedua wilayah ini berjalan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta mendorong terwujudnya pembangunan wilayah yang sukses. Itulah yang ditunggu oleh masyarakat Bogor yang bermukim di kota maupun kabupaten. (adv)

ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR KEBANJIRAN ASPIRASI

Kota Bogor – Kegiatan reses anggota DPRD merupakan bentuk tanggung jawab kepada konstituen dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika masa reses ini diteruskan untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya menjadi sebuah kebijakan publik yang tercantum dalam APBD.
Kemampuan keuangan pemerintah Kota Bogor  yang terbatas dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, mengharuskan pemerintah Kota Bogor mengambil langkah skala prioritas dalam merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan kearifan  semua fihak agar pembangunan dapat berjalan untuk kesejahteraan warga di wilayah Kota Bogor.

Kegiatan reses ini dilakukan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang. Anggota DPRD Kota Bogor telah seselasi meleksanakan reses Ketiga Tahun Sidang 2018 sesuai Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun 2018. Reses Ketiga Tahun Sidang 2018 telah dilaksanakan pada tangga 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2018 lalu.

Seperti dilaporkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2019, Rabu,  2 Januari 2019. Menyebutkan bahwa, masa reses anggota DPRD Kota Bogor dipergunakan secara perorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya, sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Pada kesempatan reses tersebut, dipergunakan juga oleh anggota DPRD untuk mensosialisasikan kinerja DPRD Kota Bogor selama satu masa sidang, baik kinerja dalam Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, Pengawasan maupun Bidang kelembagaan, ungkap Jajat Sudrajat.

Laporan Hasil Kegiatan Reses anggota DPRD Kota Bogor setebal 16 halaman tersebut, bersisi uraian aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Bogor.  Uraian aspirasi terbut adalah untuk Daerah Pemilihan I Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, antra lain usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 37 unit tersebar disejumlah wilayah Kelurahan. Usulan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebanyak 13 lokasi, Penerangan jalan Umum (PJU) di 22 lokasi, Pembangunan Jalan wilayah Kelurahan tersebar di 30 lokasi, usulan pembangunan saluran air (Drainase) sebanyak 19 unit tersebr di sejumlah wilayah kelurahan.

Sementara itu, Daerah Pemilihan II Kecamatan Bogor Selatan, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Bogor antara lain usulan  pembangunan/perbaikan jalan di 16 titik lokasi tersebar di beberapa wilayah Kelurahan di Bogor Selatan, usulan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di 16 lokasi rawan longsor, Pembangunan Drainasi di 5 titik lokasi, dan pembangunan jembatan di 3 titik lokasi. Sedangkan uraian aspirasi Daerah Pemilihan III Kecamatan Bogor Barat, antara lain ; usulan pembangunan jalan wilayah di 7 titik lokasi, Penerangan jalan Umum di 12  titik lokasi, pembangunan TPT di 4 titik lokasi rawan longsor dan pembangunan Drainase sebanyak 2 unit di 2 titik lokasi.

Uraian aspirasi warga dari Daerah Pemilihan IV Kecamatan Tanah Sareal, antara lain pembangunan jalan umum di 8 titik lokasi, Penerangan jalan umum di 10 titik lokasi, pembangunan/renovasi Tempat Ibadah sebanyak  4 unit,  dan perbaikan drainase di beberapa lokasi diwilayah Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan uraian aspirasi warga dari Daerah Pemilihan V Kecamatan Bogor Utara, antara lain usulan pembangunan jalan wilayah di 30 titik lokasi tersebar di beberapa wilayah Kelurahan, Pembangunan Tembok Penahan Tanah di 10 lokasi rawan longsor, pembangunan Drainase di 10 titik lokasi dan Pembangunan Turap di 13 titik lokasi, Penerangan Jalan Umum di 17 lokasi, dan beberapa usulan pembangunan fasilitas umum lainnya.
Selain itu, uraian aspirasi warga kepada anggota DPRD Kota Bogor  berupa permohonan pembangunan fisik, juga berupa masukan umum, antara lain terkait penanganan tawuran pelajar di Kota Bogor, program penuntasan masalah tanah, program pemberian bantuan yang bermasalah di masyarakat seperti program KIP, KIS, PKH, dan RASTA yang sewaktu waktu akan menjadi boomerang bagi pemerintah, penanganan masalah limbah, masalah sampah dan kesemerawutan lalu lintas di Kota Bogor. Selain itu,  kecepatan Dinas terkait dalam menangani berjangkinya demam berdarah dan sejumlah masalah  lainnya terkait peningkatan kesejahteraan warga kota Bogor. ***

KOMPOSISI AKD DPRD KOTA BOGOR ‘DIROMBAK’

Menghadapi Program Prioritas &  Meningkatkan Fungsi

Kota Bogor – Mamasuki Tahun Sidang 2019 serta guna meningkatkan kinerja, DPRD Kota Bogor melakukan perombakan dan menetapkan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun Sidang  2019. Penetapan Komposisi AKD ini dibacakan pada Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor  Heri Cahyono, S.Hut. MM. Senin 14 Januari 2019.

Penetapan Komposisi AKD tersebut berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 200-1 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun Sidang 2019 dan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 200-2 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE.AK menyebutkan bahwa perubahan komposisi AKD ini merupakan rotasi biasa dan rutin setiap satu tahun sekali. “Kami memiliki kesepakatan setiap satu tahun sekali dilakukan rotasi, supaya masing-masing anggota DPRD merasakan  tugas  disetiap fungsinya,” ujar  H.Untung W Maryono, SE. AK.
Komposisi AKD ini, sambung Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. merupakan kesepakatan masing-masing Fraksi, artinya rotasi AKD dilakukan atas kesepakatan bersama, setiap Fraksi menyetujuai penempatan masing-masing anggotyanya. Memasuki Tahun Sidang 2019 ini sejumlah program prioritas menjadi target untuk diselesaikan, baik pada fungsi legiaslasi, pengawasan maupun budgeting, tutur H.Untung W Maryono, SE.AK.

Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor  200-1 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun Sidang 2019, masing-masing 1. Komisi-Komisi terdiri dari a. Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum).  b. Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan). c. Komisi III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan). d. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat). 2. Badan Pembentukan Perda, 3. Badan Anggaran dan 4. Badan Kehormatan
Komposisi AKD tersebut selengkapnya adalah ; KOMISI I  (Bidang Pemerintahan dan Hukum), Ketua  dijabat  Ahmad Aswandi, SH. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Wakil Ketua ; HR.Oyok Sukardi, SE. MM (Fraksi Partai Golkar) dan Sekretaris dijabat  Abuzar, SE. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) serta 8 orang anggota masing-masing Ujang Sugandi (Fraksi PDI Perjuangan), Christian (Fraksi PDI Perjuangan, Jenal Mutaqin, SH. ( Fraksi Gerakan Indonesia Raya), Riana Puspitasari (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), R.Dodi Setiawan, SH (Fraksi Partai Demokrat), Faisal Alatas, S.Si., Apt (Fraksi Partai Harti Nurani Rakyat), Didin Muchidin, Bc. Hk (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa) dan  Jatirin (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

KOMISI II  (Bidang Perekonomian dan Keuangan) Ketua dijabat Eddy Gunawan (Fraksi PDI Per-juangan), Wakil Ketua ; H.Mulyadi, SH (Fraksi Partai Demokrat),  Sekretaris dijabat Edy Darmwansyah, SH  (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa) dan 7 orang anggota masing-masing Hj. R. Laniasari (Fraksi PDI Perjuangan), H.Atmadja, SE(Fraksi Partai Golkar), HM. Idris (Fraksi Gerakan Indonesia Raya), H.Najamudin, M.PD.I (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), H.Andi Surya Wijaya, SH ( Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Eny Indari, SH  (Fraksi Partai Demokrat) dan Ir.Mardinus  Haji Tulis (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).

KOMISI III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan ) Ketua dijabat oleh Drs.Mahfudi Ismail (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) , Wakil Ketua ;  Anita Primasari Mongan, SH. MSi   (Fraksi Partai Demokrat), Sekretaris ;  Eka Wardana, SIP  (Fraksi Partai Golkar) dan 7 orang anggota masing-masing Rusmiati Ningsih, SH  (Fraksi PDI Perjuangan), Ence Setiawan (Fraksi PDI Perjuangan), H.Murtadlo, S.Pdi,S.Sos, MSi (Fraksi Partai Golkar), Teguh Rihananto, S.AP (Fraksi Partai Keadilan Sehtera),  Ardiansyah (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan),  Sendy Pratama, SH (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) dan  Sofian, SE (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

KOMISI IV  (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Ketua dijabat oleh  Adityawarman Adil, S.Si (FraksiPartai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua ;  Ahmad Ramdhoni, S.Ag (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa), Sekretaris ; Atty Somadikarya (Fraksi PDI Perjuangan) dan 7 orang anggota masing-masing Yus Ruswandi, SE (Fraksi Partai Golkar), Hj.Ade Askiah, SH (Fraksi Gerakan Indonesia Raya),  HM. Zaenal Abidin (Fraksi Gerakan Indonesia Raya),  Achmad Ubaidillah, S.Hum (Fraksi Persatuan Pembangunan),  Bambang Dwi Wahyono, SH (Fraksi Partai Demokrat),  Sumiati Eneng (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) dan  H.TB.Alex Solihin, SH (Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa).

Sementara itu, Ketua BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Bapemperda) dipercayakan kepada  Rusmiati Ningsih, SH. sedangkan  Yus Ruswandi, SE dipercaya menjadi Wakil Ketua.  Sedangkan 9 orang lainnya sebagai anggota masing-masing  Eddy Gunawan, Jenal Mutaqin, SH,  Teguh Rihananto, S.Ap., Riana Puspitasari, H.Mulyadi,SH., Sendhy Pratama, SH., Didin Machfudin, Bc. Hk., Edy Darmawansyah, SH. dan Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Bukan Anggota.
BADAN ANGGARAN, Ketua dijabat oleh H.Untung W Maryono, SE.AK,  didamping oleh 3 orang Wakil Ketua masing-masing Heri Cahyono, S.Hut, MM., Sopian, SE. dan Jajat Sudrajat. Sedangkan anggota  Badan Anggaran masing-masing Ujang Sugandi, Hj.R Laniasari, Atty Somadikarya, H.M.Idris, H.M.Zaenal Abidin, H. Atmadja, SE., HR.Oyok Sukardi, SE. MM., Adityawarman Adil, S.Si., H. Najamudin, M.Pd.I., Ahmad Aswandi, SH., H. Andi Surya Wijaya, SH., R. Dodi Setiawan, SH., Bambang Dwi Wahyono, SH., Sumiati Eneng,  Ir. Mardinus Haji Tulis, Ahmad Ramdhoni, S.Ag., H.Tb.Alex Solihin, SH. dan Sekretaris DPRD sebagai Sekrtetaris Bukan Anggota.

BADAN KEHORMATAN Ketua dijabat oleh Faisal Alatas, S.Si, Apt. dan Wakil Ketua dipercayakan kepada Christian, sedangkan anggota Badan Kehormatan masing-masing H. Murtadlo, S.Pdi, S. Sos, MSI., Drs. Mahfudin Ismail, dan Abuzar, SE.

Sedangkan Komposisi BADAN MUSYAWARAH  (Banmus) DPRD Kota Bogor berdasarkan Keputusan  DPRD Kota Bogor Nomor : 200-2 Tahun 2019 tentang Penetapan Komposisi Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2019 adalah sebagai berikut : Ketua dijabat oleh H.Untung W Maryonol, SE. Ak. didampingi  oleh tiga orang Wakil Ketua masin g-masing   Heri Cahyono, S.Hut. MM., Sopian, SE. dan Jajat Sudrajat. Sementara anggota masing-masing Hj. R.Laniasari, Ence Setiawati, Atty  Somadikarya, Drs. Mahfudi Ismail,  Ade Askiah, SH., HR.Oyok Sukardi, SE. MM., Eka Wardana, SIP, Teguh Rihananto, S. AP., Abuzar , SE, Achmad Ubaidillah, S.Hum.,  Ardiansyah. Anita Primasari Mongan, SE, MSi. Eny Indari, SH, Sumiati Enang, Faisal Alatas, S.Si, Apt., Sofian, SE., Jatirinn dan Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris bukan anggota. ***

Hasil Survei IPB Memuaskan, PDAM Akan Tingkatkan Kualitas Layanan

BOGOR – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB) melaporkan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk pelayanan produk sebesar 76 atau masuk kategori pelanggan puas. Demikian juga dengan IKP kinerja pelayanan jasa pada tahun 2018 masuk katgori puas atau verry good dengan nilai 70.

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) ini dirilis pada jumpa pers di ruang sidang PSP3 IPB, Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang Jalan Pajajaran Kota Bogor, Senin (18/2/2019).

PDAM Kota Bogor berkomitmen setiap tahun menyelenggarakn SKP dengan menggandeng perguruan tinggi di Kota Bogor. Pada 2018, PSP3-LPPM IPB dipercaya kembali oleh PDAM melaksanakan survey tersebut.

“SKP PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tahun 2018 seacra umum dimaksudkan untuk mendapatkan dasar pertimbangan dan acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Evaluasi dan masukan dari pelanggan diharapkan dapat memberikan gambaran akan kebutuhan masyarakat Kota Bogor terhdap pelayanan PDAM Tirta Pakuan,”ujar Kepala PSP3-LPPM IPB, Dr. Sofyan Sjaf kepada wartawan.

IPB mensurvey 2.250 sample dari total 157.270 pelanggan PDAM Kota Bogor dengan teknik Cluster Stratified and Sytemetical Unproporsional Sampling dan Rumus Slovin. Jumlah sampel tersebar di enam zona pelayanan dan golongan tarif.

Anggota Tim Peneliti PSP3-LPPM IPB Dyah Ita Mardiyaningsih menambahkan, SKP PDAM Kota Bogor 2018 melingkupi tujuh unsur penilaian kinerja pelayanan produk, dan sebelas unsur penilaian kinerja pelayanan jasa.

“Metode Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengukur IKP dan hubungan antara persepsi pelanggan dan prioritas peningkatan kualitas produk dan jasa yang dikenal sebagai quadrant analysis,” ujar Dyah.

Meski pelanggan menilai puas dengan pelayanan produk dan jasa PDAM, tim peneliti mendorong PDAM untuk terus meningkatkan kinerja. Unsur pelayanan produk yang perlu mendapatkan prioritas utama adalah kualitas pengaliran air pada musim penghujan dan kemarau, kualitas kejernihan air, dan kontinuitas aliran air. Sementara untuk pelayanan jasa yang harus menjadi prioritas peningkatan kinerja adalah memberikan informasi lebih awal ketika terjadi gangguan pengaliran, meningkatkan sosialisasi program ke pelanggan dan meningkatan pemberian kompensasi.

“Peningkatan kinerja pelayanan menjadi penting bagi PDAM Kota Bogor untuk meningkatan kepuasan pelanggan, sehingga menjadi semakin loyal terhadap perusahaan,” tutup Dyah.

Sementara itu Asisten Manajer Humas PDAM Kota Bogor R. Poppi Rustanti mengucapkan terima kasih kepada PSP3-LPPM IPB yang telah melaksanakan SKP 2018. PDAM pun akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil survei tersebut untuk untuk perbaikan pelayanan air bersih kepada para pelanggan.

“PDAM Kota Bogor sudah memiliki program-program penambahan kapasitas produksi dan perbaikan sistem pengaliran. SPAM Katulampa untuk pelayanan wilayah Bogor Utara tidak lama lagi segera beroperasi, pompa inline booster untuk zona III sedang dipasang. Reservoir Jabaru dan mata air di Kabandungan juga sedang dalam proses,” ujar Poppi.

PDAM pun sudah memasang local reservoir di beberapa perumahan untuk mengatasi gangguan pengaliran pada pagi hari. Tangki air dan Terminal Air Hydran Umum (TAHU) pun sudah disiapkan saat terjadi gangguan. (*)

Manajemen PDAM Kota Bogor Tanda Tangani Program Geografic Information System

Kota Bogor – Jajaran direksi, manajer hingga asisten manajer PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menandatangani komitmen bersama dalam mendukung dan melaksanakan program Geografic Information System (GIS), Key Performance Indicator (KPI), serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), Kamis (06/2).

Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada pelanggan dan masyarakat Kota Bogor.

PDAM sendiri dalam waktu dekat akan mengoperasikan teknologi GIS untuk penggambaran, editing, monitoring dan evaluasi jaringan perpipaan dan data pelanggan dengan menggunakan peta digital yang bergeoreferensi dengan sistim komputerisasi.

GIS dilakukan mengingat data-data jaringan perpipaan dan data pelanggan merupakan salah satu “Aset” terbesar PDAM yang berpengaruh besar dalam menunjang kegiatan operasional PDAM serta berkaitan juga dengan kinerja perusahaan.

Penerapan KPI juga sudah mulai diterapkan dalam program pengembangan karir seluruh pegawai. Dengan penerapan pendekatan ini, manajemen dapat memantau dan menilai kinerja pegawai secara objektif dan terukur.

Penetapan KPI yang obyektif dan terukur, dapat membuat proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis.

Sebagai perusahaan air bersih yang banyak bersentuhan dengan kontruksi dan zat kimia, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas PDAM Kota Bogor.

Sebagian besar pekerjaan secara khusus dirancang dan dilengkapi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dioperasikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. SMK3 dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
.
#pdamkotabogor #kpi #gis #smk3 #komitmen #pejabatstruktural #kerjanyata

Dibawah Guyuran Hujan, Bima Lantik Direksi Pasar

Kota Bogor – Ditengah guyuran hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Walikota Bogor Bima Arya melantik Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) periode 2019-2024.

Bertempat dipelataran Plaza Kota Bogor, tiga orang Direksi yakni Direktur Utama (Dirut) Muzakkir, Direktur Operasional (Dirops) Deni Ari Wibowo dan Direktur Umum (Dirum) Jenal Abidin, dengan khidmat dilantik meski dengan pakaian yang kuyup, Senin (4/2).

Dalam amanatnya Walikota Bogor Bima Arya meminta direksi terpilih untuk berani mementingkan kepentingan masyarakat serta membentengi pasar-pasar di Kota Bogor dari hal-hal yang tidak sesuai.

“Jangan sampai Direksi menjadi pintu masuk kelompok-kelompok yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau golongan,” tegasnya saat memberikan arahan di hadapan tiga direksi PDPPJ terpilih.

Selain itu, Bima juga meminta direksi untuk solid dan loyal kepada Dirut. Kemudian direksi juga harus berpatokan pada walikota serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait. “Solid, solid dan solid untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, Muspida dan juga warga untuk memudahkan pedagang dan memberikan fasilitas yang nyaman kepada konsumen,” terangnya.

Sementara itu, Dirut PDPPJ Muzakkir mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal. Sehingga tim terbangun untuk memetakan masalah yang ada. Sehingga bisa diketahui solusi untuk penyelesaian dari 12 pasar yang ada di bawah naungan PDPPJ.

“Intinya kita akan data ulang semuanya, pasar mana yang perlu diremajakan, revitalisasi dan mungkin tahap awal kita lebih dengan dana minim kita akan coba bagaimana masyarakat mau berkunjung dulu ke pasar,” pungkasnya. (boy)

Atas Izin Dokter Disabilitas Mental Bisa Ikut Mencoblos

Kota Bogor – Maraknya informasi orang gila jadi pemilih saat Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang, disikapi senyum oleh Samsudin Ketua Komisioner KPU Kota Bogor.

Ketua Komisioner Kota Bogor Samsudin mengatakan disabilitas mental atau orang gila dikatagorikan ada 2, pertama adalah orang gila yang menggelandang dijalan dan kedua adalah orang gila yang memiliki keluarga dan Nomor Induk Kependudukan yang jelas dikota bogor.

“Mereka yang kita data adalah disabilitas mental yang jelas NIK dan memiliki keluarga, sementara yang menggelandang dijalan tidak kami data,” ujarnya,  Selasa (29/01).

Menurutnya pendataan ini penting bagi mereka penderita disabilitas mental selain untuk kebutuhan BPJS merekapun punya hak politik dan hak mereka dijamin oleh konstitusi tapi khusus penderita disabilitas mental harus ada izin Dokter.

“Mereka nyoblos harus ada rekomendasi dokter dan diantar oleh keluarga, jika hasil pemeriksaan sehat, ya diperbolehkan, jadi gak sembarangan ikut mencoblos, !” ungkapnya sambil tersenyum.

Ditegaskannya pada Pemilu 2014 ada 232 penderita disabilitas mental dirumah sakit marzuki mahdi yang terdaftar menjadi pemilih, namun saat hari pencoblosan hanya ada 33 orang direkomendasikan oleh dokter untuk ikut mencoblos.  (boy)