Innalillahi Wa inna ilahi Roji’un..

Keluarga besar PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya KH. Arifin Ilham, Pengasuh Ponpes Adz-Zikra Bogor.

Semoga segala amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, aamiin. Semoga jejak langkah dan amal shalihnya menjadi uswah hasanah serta inspirasi bagi umat dan bangsa.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma uktubhu ‘indaka fil muhsinin waj’al kitabahu fi ‘illiyyin. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba’dahu”

Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu. Allahumma laa tahrimna ajrohu wala taftinna ba’dahu.

#ustadzarifinilham #arifinilham #dukacita #pdamkotabogor #pdamtirtapakuan

Polres Bogor Kota Periksa Massa Menuju Jakarta

Kota Bogor – Untuk mengantisipasi warga yang membawa senjata tajam Kepolisian Bogor Kota sejak beberapa hari lalu terus melakukan pemantauan, dan tetap melaksanakan pengamanan dengan melakukan penyekatan di tiga titik jalur yang di lintasi massa untuk berangkat menuju Jakarta.

Titik penyekatan diantaranya Stasiun Kereta Api Bogor, Terminal Baranang Siang dan wilayah yang dilintasi masa tepatnya daerah Yasmin.

Sejauh ini massa yang akan berangkat ke Jakarta tetap dilakukan pemeriksaan dan pengecekan barang-barang bawaan mereka.

“Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak ada yang membawa senjata tajam dan barang berbahaya lainnya. Apabila ada tentunya tidak akan di ijinkan berangkat dan di amankan,” Kasat Sabhara Polresta Bogor Kota AKP Nur Arifin, Jumat (24/05).

Terpantau sampai Jumat hari ini situasi Kota Bogor masih kondusif dan aman. Jika ditemukan orang yang mau berangkat ke Jakarta kita himbau secara humanis dan persuasif.

Personil yang terlibat dalam 1 lokasi penyekatan sekitar 80 orang terdiri dari 25 org anggota polsek, 8 org anggota intel, 25 org BKO anggota Brimob dan 22 Sabhara Polda Jabar.

Kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai situasi di Jakarta aman terkendali. (boy)

Pertengahan Ramadhan Pasien Darah Tinggi Meningkat

Kota Bogor – Jelang pertengan lebaran pasien yang berkunjung dipuskesmas Pulo Armyn berkurang drastis, namun dari sepertiga pasien yang datang mengidap darah tinggi selebihnya batuk pilek, magh dan gangguang pencernaan,  hal ini dikatakan Kepala Puskesmas dr. Djohan Musali, M.Kes.

“hari pertama puasa pasien yang datang masih tinggi, namun dihari kedua hingga hari ini menurun drastis,”  kata Djohan, Rabu (23/05).

Menurut Djohan meskipun jumlah pasien menurun namun pelayanan dibulan suci ramadhan puskesmas tetap melayani full dengan dokter umum yang tetap siaga dan dokter gigi, bahkan khusus untuk persalinan puskesmas standbye 24 jam untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“6 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 6 orang bidan dan semua petugas tetap melayani seperti biasa meskipun dibulan ramadhan, ‘ tuturnya.

Salah seorang pasien bernama Eko (52thn) warga Tajur mengatakan bahwa dirinya memilih datang kepuskesmas untuk berobat, selain gratis menggunakan bpjs juga tidak terlalu ngantri dan khusus untuk pelayanan dipuskesmas pulo armyn cukup baik.

“pelayanan bagus ramah, dokternya juga baik dan tidak ngantri sperti dirumah sakit, ” ungkap Eko, Rabu (23/05).

Sementara Mulyati (32thn) mengatakan sejak awal kehamilan dirinya berkonsultasi dipuskesmas pulo armyn, pasalnya selain mudah dijangkau juga sudah cocok dengan bidan yang bertugas.

“konsultasi disini alhamdulillah tidak ribet dan ngantri, dan murah,” ujar Mulyati.

Puskesmas Pulo Armyn yang terletak dikawasan tajur memiliki fasilitas ruang pemeriksaan dewasa dan anak, ruang persalinan, ruang nifas, ruang gigi, ruang obat, ruang lab,  ruang tindakan dan juga ruang bermain anak. (boy)

Bima Arya Serukan Tindak Tegas Aktor Intelektual Kerusuhan 22 Mei

Kota Bogor – Wali Kota Bogor  sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya menegaskan aktor intelektual kerusuhan aksi demo 22 Mei di Jakarta yang menyebabkan jatuhnya korban nyawa merupakan penghianat negara.

“semua yang terlibat aksi kerusuhan harus ditindak tegas,” ujar Bima, (22/05).

Menurut Bima jika memang dinyatakan oleh polisi ada kelompok yang tidak spontan, ya harus dicari, aktor intektualnya siapa, dibongkar tuntas. Mereka inilah penghianat negara menurut saya, mereka ini orang-orang kejam yang menari diatas penderitaan, pemilu ini sudah baik, sudah bagus, tiba-tiba dikotori, ungkap Bima.

Bima menambahkan kerusuhan tersebut harus didalami dan dilakukan investigasi. Siapapun dugaan pelaku mesti ditindak tegas termasuk jika hal itu dilakukan oleh aparat yang menyalahgunakan wewenangnya.

“ya kalau ada aparat yang menyalahgunakan kewenangannya sama saja di proses juga, lakukan investigasi saja, semuanya dibuka,” ujar Bima.

Lebih lanjut Bima mengatakan dirinya merasa prihatin melihat adanya sekelompok orang menggunakan cara kekerasan untuk menyampaikan aspirasi. Hal itu menurutnya tidak dibenarkan di negara ini.

Tapi disisi lain menurut Bima dirinya yakin dan optimis bahwa aparat dan pemerintah bisa mengendalikan situasi hari ini dan memberi rasa aman nyaman bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Sementara di Kota Bogor sendiri hingga saat ini Bima memastikan situasi kota hujan kondusif dan pihaknya akan terus mengawal hal tersebut.

“mari kita jadikan hukum sebagai panglima. Di Kota bogor sendiri saya komunikasi dengan Muspida untuk membangun suasana guyub dan saya optimis warga Bogor jernih tidak akan lakukan hal seperti itu, Gak ada mobilasi, saya akan pantau terus,” tukas Bima. (boy)

DPN Peradi RBA Himbau Untuk Gunakan Jalur Hukum Dalam Menyikapi Hasil Pemilu

Jakarta – Penetapan hasil penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019 telah diumumkan Selasa (21/5) dini hari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.

Pengumuman ini lebih awal dari rencana yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum yaitu Rabu, 22 Mei 2019.

Menyikapi berbagai dinamika politik yang terjadi seputar hasil pemilu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ‘Rumah Bersama Advokat’ membuat pernyataan sikap yang mengimbau kalangan advokat serta masyarakat untuk hanya menggunakan jalur hukum dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Pernyataan sikap ini diakui Ketua Umum Peradi, Luhut M.P. Pangaribuan sebagai bentuk tanggung jawab profesi yang menjunjung tegaknya negara hukum. Sesuai mandat konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, Luhut meyakini kalangan advokat sebagai bagian dari penegak hukum harus ikut menyatakan dukungan tegas.

“Negara hukum Republik Indonesia adalah komitmen dan bagian dari sumpah advokat sebelum menjalankan tugas, dalam rangka itu kami mengeluarkan pendapat,” tegas Ketua Umum DPN Peradi RBA

Pertama, Peradi meminta semua pihak menahan diri sampai Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan tugasnya sesuai mandat peraturan perundang-undangan.

Kedua, secara khusus Peradi meminta tim sukses tiap pasangan calon Presiden agar tidak menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi massa. Peradi menganggap bahwa aksi semacam itu mengarah pada delegitimasi proses hukum dan berpotensi mengganggu kepentingan publik.

Ketiga, Peradi meminta semua pihak tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengganggu penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya seperti hasutan untuk tidak mempercayai penyelenggara pemilu. Keempat, Peradi mengimbau secara khusus kalangan advokat dalam tim hukum masing-masing peserta pemilu untuk memberikan nasehat hukum yang mengajak untuk menempuh proses hukum yang berlaku.

“Tempuhlah mekanisme hukum, kalau mengatakan semua tidak bisa dipercaya, MK, Polisi, Bawaslu, KPU, lalu siapa yang bisa dipercaya?” ujar Luhut. (admin)

Bima Arya, Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok..

Bogor – Dampak tembakau yang mematikan bagi Indonesia, menurut The Tobacco Atlas, lebih dari 53 juta orang dewasa di Indonesia merokok setiap hari. Proporsi lelaki dewasa, anak lelaki dan anak perempuan yang merokok di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata di negara lain yang setara. Rokok membunuh lebih dari 225.000 jiwa di Indonesia setiap hari di tahun 2016, dan merupakan 21 persen penyebab kematian pria dewasa. Angka yang lebih tinggi dibandingkan negara lain yang setara.

Penelitian memperlihatkan bahwa pria Indonesia mulai merokok di usia yang sangat muda. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan tahun 2018 memperlihatkan kenaikan prevalensi perokok remaja di Indonesia, berusia antara 10 dan 18 tahun, dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018. Merokok merupakan faktor risiko penyakit tidak menular yang menimbulkan biaya ekonomi bagi negara Indonesia sebesar US$4,5 triliun dari tahun 2012 hingga 2030, menurut The World Economic Forum.

Bersumber pada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, disebutkan terdapat lebih dari 446,000 jiwa menjadi perokok aktif. Hal ini, cukup menjadi dorongan Pemerintah Kota Bogor bersama dengan No Tobacco Community (NoTC) serta komunitas lari Bogor Runners untuk bersama-sama terlibat aktif dalam Lungs on The Run demi melindungi masyarakat Kota Bogor dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya yang gencar dipromosikan oleh industri. Sejak tahun 2017, Pemerintah Bogor terus bersinergi dengan masyarakat Kota Bogor dan organisasi kemasyarakatan seperti NoTC, untuk berkomitmen melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya.

Sudah dilakukannya beberapa kampanye berbasis seni yang melibatkan angkutan umum, komunitas sepeda dan papan reklame untuk meningkatkan kesadaran dan merubah perilaku masyarakat. Kampanye-kampanye tersebut terus dilakukan dengan gencar dan dilakukan dengan slogan ‘Teu Hayang Rokok’ (tidak mau rokok) baik di dunia nyata maupun di media sosial yang terus dipromosikan dengan tagar #TeuHayangRokok.

Pada akhir 2017 NoTC merilis hasil monitoring terhadap 269 retailer modern di Kota Bogor yang hasilnya menyebutkan tingkat kepatuhan retailer dalam mematuhi larangan display produk rokok sebesar 82,9 persen. Selain itu, sebanyak 97,8 persen para pengelola retail modern juga setuju jika anak-anak sudah seharusnya tidak terpapar produk rokok sehingga dapat membentuk Kota Bogor sebagai kota ramah anak dengan persentase sebesar 95,2%.

Hasil monitoring ini, kemudian menjadi salah satu dasar untuk memperkuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang pada akhir 2018 akhirnya Kota Bogor memiliki Peraturan KTR yang lebih kuat dan komprehensif di mana tidak hanya rokok yang dilarang melainkan produk turunan tembakau lainnya seperti shisha dan rokok elektronik serta seluruh kegiatan promosi termasuk memajang produk di gerai ritel (display ban).

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang turut bergabung dalam Lari Bareng Lungs on The Run, mengatakan Regulasi mengenai pengendalian tembakau telah diperkuat dengan menambahkan peraturan mengenai larangan iklan rokok, promosi serta sponsor oleh perusahaan rokok. Tingginya konsumsi rokok terutama pada usia pelajar yang mencapai 15% dari total 11 ribu pelajar adalah jumlah yang memprihatinkan.

“Karenanya kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui kampanye Lungs on The Run demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Khususnya warga Bogor untuk membiasakan lari untuk tubuh yang lebih sehat. Ayo gerak, ayo terus maju supaya sehat. Kita kampayekan terus hidup bersih tanpa asap rokok,” ajak Bima.

Tuduhan Kecurangan Wajib Dibuktikan Secara Hukum

Tuduhan kecurangan itu wajib dibuktikan secara fair, jujur dan adil melalui sebuah proses hukum

Oleh : Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Tata Negara

Akhir-akhir ini kosa kata “people power” banyak terdengar dalam dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Secara sederhananya, istilah “people power” itu dimaksudkan sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesakkan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. Pada umumnya, people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dianggap diktator, sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat.

Sementara, upaya-upaya normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim, baik menggunakan kekuatan militer maupun kekuatan lembaga- lembaga konstitusional dan administratif yang direkayasa begitu rupa untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam sejarah, terdapat beberapa kasus people power seperti terjadi di Philipina dalam meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos, dan people power dalam mendesakkan mundurnya Presiden Soekarno (1966/1967), serta people power dalam mendesak untuk “melengserkan” Presiden Soeharto (1998).

Akibat people power yang terjadi berminggu-minggu lamanya di Metro Manila, Marcos pada akhirnya meninggalkan Philipina menuju Guam, sebuah pulau kecil yang terletak tidak jauh dari Philipina tetapi menjadi wilayah Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga secara bertahap dimundurkan dari kekuasaannya pasca G-30 S, setelah lebih 20 tahun menjabat sebagai Presiden, walaupun baru efektif sebagai kepala pemerintahan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soeharto pun akhirnya juga “menyatakan berhenti” dari jabatannya setelah berkuasa lebih dari 30 tahun akibat krisis moneter dan segala implikasinya yang mulai terjadi pada akhir 1997. Baik Soekarno maupun Soeharto didesak untuk turun dari jabatannya melalui gerakan massa yang disebut sebagai people power itu.

Dari tiga kasus sejarah di atas, kita dapat menyaksikan keberhasilan people power dalam menurunkan rezim. Siapa yang menjadi pemimpin people power tidak terlalu jelas. Memang akan selalu ada tokoh yang mengipas-ngipasi people power, namun gerakan itu umumnya terjadi secara spontan dan massif. Berbeda dengan revolusi atau kudeta yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh sentral tanpa melibatkan massa yang besar. Setelah rezim jatuh, maka pemimpin revolusi otomatis mengambil alih kekuasaan. Jenderal Ayyub Khan di Pakistan (1958) atau Kolonel Muammar Ghaddafi di Libya (1969) misalnya, otomatis mengambil alih kekuasaan di negaranya dan membentuk kekuasaan baru dengan cara-cara revolusioner. Baru kemudian mereka mengumumkan konstitusi untuk memberi legitimasi pada kekuasaan mereka.

Dalam satu kasus di Philipina, dan dua kasus di negara kita, gerakan people power umumnya tidak mempunyai tokoh sentral. Setelah didesak dengan kekuatan massa di jalan-jalan utama Manila, Marcos pergi meninggalkan negaranya. Dalam situasi seperti itu rakyat mendesak Congress of the Philippines untuk bersidang. Congress pada akhirnya memberhentikan Marcos dan menunjuk Ny. Corazon Aquino, seorang ibu rumah tangga, istri dari tokoh oposisi Philipina Ninoy Aquino, yang mati ditembak rezim Marcos di Bandara Manila beberapa tahun sebelumnya, sebagai pemimpin Philipina.

Pasca G-30 S akhir 1965, demo besar-besaran juga terjadi hampir merata di kota-kota besar negara kita. Tuntutan pembubaran PKI menggema dimana-mana. Juga tuntutan perbaikan ekonomi dan stabilitas politik yang cukup parah di masa itu. Keadaan politik yang tidak stabil dan kemunduran ekonomi serta kesengsaraan yang luar biasa, akhirnya mendesak Presiden Soekarno untuk mundur. Sementara Jenderal Soeharto yang pada waktu itu telah menjadi “pengemban Supersemar” dan secara praktis mengendalikan keadaan dengan Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan, oleh Sidang Istimewa MPRS akhirnya ditetapkan sebagai Pejabat Presiden, setelah sebelumnya memberhentikan Presiden Soekarno dengan menempuh jalan konstitusional. Presiden Soekarno diberi kesempatan dua kali untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban atas tuduhan pelanggaran GBHN yang berjudul “Nawaksara” dan ditolak MPRS. Sebagai catatan bahwa Presiden Soekarno ketika itu sesungguhnya menjalankan kekuasaan kepresidenan tanpa wakil, setelah sebelumnya Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengundurkan diri pada tahun 1956.

Dalam kasus people power tahun 1998, Presiden Suharto juga didesak mundur karena dianggap terlalu lama berkuasa dan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Demo besar-besaran di Jakarta dan juga kerusuhan Mei 1998, pada akhirnya memaksa Presiden Soeharto “menyatakan berhenti” dari jabatannya dalam sebuah pidato di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 1998. Seketika setelah menyampaikan pidato itu, Wakil Presiden BJ Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden RI di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung yang hadir lengkap pada waktu itu.

Dari uraian sejarah di atas, dilihat dari sudut hukum tata negara, apa yang dilakukan Jenderal Ayyub Khan di Pakistan dan Kolonel Moammar Ghaddafi di Libya dapat dikategorikan sebagai suatu kudeta, yakni pengambil-alihan kekuasaan secara revolusioner dengan menggunakan cara-cara di luar konstitusi yang berlaku. Revolusi yang berhasil, dengan sendirinya menciptakan kekuasaan yang sah. Jika pemimpin revolusi berhasil mempertahankan kekuasaannya yang baru, maka kekuasaan baru itu menjadi sah secara konstitusional, meskipun awalnya mereka mengambil alih kekuasaan melalui cara-cara inkostitusional. Namun kasus runtuhnya kekuasaan Marcos, Soekarno dan Soeharto yang terjadi bukan karena revolusi, tetapi terjadi melalui people power, maka penguasa baru sesungguhnya memerlukan legitimasi konstitusional untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan norma-norma konstitusi yang berlaku di sebuah negara ketika itu. Pergantian Soekarno ke Soeharto dan pergantian Soeharto ke BJ Habibie berjalan secara konstitusional.

Sangat sulit untuk membayangkan pada sebuah negara demokrasi, ada penguasa yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan, sementara konstitusionalitas pemerintahannya terus-menerus dipertanyakan. Pemerintahan yang tidak didukung oleh basis konstitusional yang sah, tidak akan pernah mampu menciptakan pemerintahan yang normal. Kalau itu terjadi, maka lama kelamaan penguasa baru ini akan menjadi diktator baru yang berpotensi mendorong terjadinya kudeta atau people power sekali lagi untuk memaksa mereka turun dari tampuk kekuasaan.

Dalam kasus Marcos, walaupun awalnya didesak dengan people power, namun pada akhirnya Marcos diberhentikan secara konstitusional dari jabatannya berdasarkan Konstitusi Philipina yang berlaku ketika itu. Ny Corazon Aquino yang ditetapkan sebagai Presiden menggantikan Marcos, juga dilakukan secara konstitusional, sehingga tidak ada pihak yang mempertanyakan keabsahan pemerintahannya. Sejak itu keadaan di Philipina berangsur-angsur normal kembali.

Pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno yang sebelumnya telah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup, pada akhirnya juga sulit untuk bertahan akibat desakan mundur pasca peristiwa G-3O S. Proses pemberhentian Presiden Soekarno memerlukan waktu sedikitnya hampir dua tahun, hingga akhirnya pada tahun 1967, MPRS mencabut TAP tentang pengangkatan beliau sebagai “Presiden Seumur Hidup” yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Seperti telah saya katakan di atas, Presiden Sukarno juga dimintai pertanggungjawaban oleh MPRS dan ditolak, dan atas dasar penolakan itu beliau diberhentikan sebagai Presiden RI. MPRS akhirnya menetapkan “pengemban” Supersemar Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Terlepas dari persoalan rekayasa politik dari kalangan militer atas proses pemberhentikan Presiden Soekarno dan pengangkatan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, namun semua proses itu berjalan secara konstitusional.

Demikian pula pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, walaupun awalnya didesak melalui people power, namun akhirnya proses pergantian itu mencari bentuk konstitusionalnya. Awalnya, Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR untuk kesekian kalinya dalam Sidang Umum MPR tahun 1997. Jika keadaan berlangsung normal, apabila Presiden Soeharto ingin berhenti dari jabatannya, maka proses itu harus melalui MPR. Namun karena desakan people power, Gedung MPR/DPR di Senayan kala itu dikuasai oleh para demonstran, MPR hampir mustahil untuk dapat bersidang, maka sesuai dengan TAP MPR No. VII/1973 Presiden Suharto menyampaikan Pidato Pernyataan Berhenti di Istana Negara tanggal 22 Mei 1998. Seketika itu juga Wakil Presiden BJ Habibie mengucapkan sumpah di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung menjadi Presiden RI.

Beberapa waktu setelahnya, memang terdapat polemik akademik terkait masalah konstitusionalitas, yang ketika itu saya hadapi berdua dengan guru saya almarhum Prof. Dr. Ismail Suny. Hingga pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada tahun 1998 menyatakan bahwa proses berhentinya Presiden Soeharto dan pergantiannya dengan BJ Habibie adalah sah dan konstitusional. Putusan itu berkekuatan hukum tetap atau “inkracht van gewijsde”, karena gugatan para penggugat yang menamakan dirinya “100 Pengacara Reformasi” ditolak oleh PN Jakarta Pusat dan mereka tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dari kasus people power terhadap Marcos, Soekarno dan Soeharto yang saya uraikan di atas, nyatalah bahwa apa yang dinamakan people power itu berbeda dengan revolusi. People power pada akhirnya selalu mencari legitimasi konstitusional pergantian rezim berdasarkan aturan-aturan konstitusi yang ketika itu berlaku di suatu negara. People power selalu mencari pembenaran atau legitimasi konstitusi.

Sedangkan revolusi sesungguhnya tidak mencari legitimasi konstitusional berdasarkan norma-norma konstitusi yang ketika itu berlaku. Revolusi justru mengambil alih kekuasaan dengan cara di luar konstitusi. Revolusi yang berhasil menciptakan hukum yang sah dan penguasa baru yang legitimate. Tapi jika gagal, pemimpin revolusi akan didakwa bahkan bisa dihukum mati karena dianggap sebagai pengkhianat. Itu risiko bagi pemimpin revolusioner.

Persoalan Kita Sekarang

Keinginan melakukan people power yang terdengar lantang pasca Pemilu Serentak, khususnya pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) disuarakan oleh beberapa aktivis yang ada, diantaranya sudah diproses pidana oleh polisi sebagai tersangka rencana perbuatan makar berdasarkan KUHP dan/atau melakukan ucapan-ucapan yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Faktor-faktor yang melatar-belakangi people power seperti terjadi dalam kasus Marcos, Soekarno dan Soeharto, pada hemat saya nampaknya tidak ada. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru memerintah kurang dari lima tahun dalam periode pertama jabatannya. Ia secara sah dan konstitusional berhak untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) periode kedua. Walaupun tentu terdapat kekurangan dan kesalahan selama menjalankan pemerintahannya pada periode pertama, namun belum nampak Presiden Jokowi menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenang sebagaimana yang dianggap dilakukan oleh Marcos, Soekarno dan Soeharto. Jokowi juga belum nampak melakukan KKN sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Soeharto serta keluarga dan kroninya. Lantas kalau demikian, apa urgensinya melakukan people power?

Ungkapan keinginan untuk melakukan people power sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh anggapan bahwa Pemilu, khususnya Pilpres, berjalan secara curang. Kecurangan itu dianggap telah dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang melibatkan aparat negara dan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon Presiden Incumbent dan mengalahkan pasangan capres-cawapres yang lain. Dalam kenyataannya, baik perhitungan cepat (Quick Count) maupun perhitungan nyata (Real Count) Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk sementara ini Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang unggul sekitar 10-11 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil final penghitungan suara yang akan menentukan pasangan mana yang menang, kewenangan itu secara konstitusional ada pada KPU. Tidak ada lembaga apapun dan pihak manapun juga, termasuk pasangan calon, yang berwenang menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres ini. Kewenangan itu sepenuhnya ada pada KPU. Mahkamah Konstitusi pun hanya berwenang untuk memutuskan sengketa perhitungan suara dalam Pilpres. Setelah MK memutuskan masing-masing pasangan dapat suara berapa, maka tindak-lanjut atas Putusan MK itu harus dituangkan dalam Keputusan KPU. Keputusan KPU itulah yang nantinya dijadikan dasar oleh MPR untuk menyelenggarakan Sidang untuk melantik dan mendengarkan pengucapan sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945. Tanpa Keputusan KPU tentang siapa yang memenangkan Pilpres, MPR tidak dapat mengadakan sidang untuk melantik dan mendengar pengucapan sumpah Presiden. Tanpa melalui semua proses ini, siapapun yang mengaku dirinya atau didaulat oleh sejumlah orang menjadi Presiden RI, maka tindakan yang dilakukan itu dalam perspektif hukum tata negara adalah inkonstitusional, dan secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara.

Terhadap penyelenggaraan Pilpres 2019 ini, jika salah satu pasangan calon Presiden dan para pendukungnya berpendapat telah terjadi kecurangan, maka kecurangan itu tidak dapat dinyatakan secara a priori sebagai sebuah kebenaran. Tuduhan kecurangan itu wajib dibuktikan secara fair, jujur dan adil melalui sebuah proses hukum. Pihak yang dibebani untuk membuktikan kecurangan adalah pihak yang menanggap dan/atau menuduh adanya kecurangan itu. Siapa yang menuduh wajib membuktikan. Itu dalil umum dalam hukum acara. Pada akhirnya nanti, majelis hakimlah yang berwenang memutuskan apakah kecurangan yang didalilkan dan dibuktikan itu terbukti “secara sah dan meyakinkan” atau “tidak” berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku. Pengadilan dimaksud, dalam sistem ketatanegaraan kita adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya dalam sengketa Pilpres adalah bersifat final dan mengikat (final and binding).

Jadi, tidak bisa seseorang menyatakan ada kecurangan secara sepihak dengan menunjukkan alat-alat bukti dan saksi-saksi serta ahli secara sepihak dan menyimpulkan bahwa kecurangan memang ada dan “terbukti”. Lantas dengan anggapan itu, seorang ahli agama diminta untuk mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai dasar dalam mengajak sebagian umat Islam untuk melakukan people power. Sementara, kecurangan yang disebutkan baru merupakan sebuah praduga atau anggapan yang wajib dibuktikan di pengadilan. Selanjutnya, apabila ada anggapan bahwa tidak ada gunanya membawa dugaan kecurangan itu ke MK karena pengadilan tidak fair dan memihak kepada Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, maka kewajiban semua pihak di negara ini, bahkan dunia internasional, untuk sama-sama mengawasi MK agar tetap obyektif, adil dan tidak memihak dalam mengadili sengketa Pilpres nanti.

Selama ini terlepas dari kekurangan yang ada, MK masih tetap dipercaya sebagai pengadilan yang obyektif dalam mengadili perkara-perkara yang sarat dengan muatan politik. Pihak yang menganggap curang, tentu dapat menghadirkan para advokat handal untuk menghadirkan alat-alat bukti dan argumen yang kokoh dalam persidangan. Sekiranya pihak yang menganggap ada kecurangan tidak mau membawa permasalahannya ke MK, maka Keputusan KPU tentang hasil pemungutan suara menjadi final. Namun jika tetap dibawa ke MK, maka semua pihak harus menunggu putusan MK. MK sendiri sudah menjadwalkan pendaftaran sengketa Pilpres pada tanggal 23-26 Mei 2019 dan Putusan akan dibacakan pada tanggal 24 Juni 2019. Setelah dibacakan putusan tanggal 24 Juni itu, maka proses persidangan selesai dan tidak ada upaya hukum apapun lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara.

Bagaimana dengan pihak yang apabila nantinya kalah dalam sidang MK, namun ternyata tetap tidak dapat menerima kekalahan dan tetap mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden? ini kemudian disusul dengan tindakan people power untuk memaksa mundur Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional terpilih dan telah ditetapkan oleh KPU?

Kalau ada pemimpin yang menggerakkan people power untuk memaksa Presiden yang sah turun dari kekuasaannya, maka berdasarkan apa yang saya kemukakan di awal tulisan ini, tindakan itu bukanlah people power melainkan tindakan kudeta yang menggunakan cara-cara revolusioner di luar konstitusi. Kalau ini yang terjadi, maka hanya akan ada dua kemungkinan: kudeta revolusioner berhasil atau gagal. Jika berhasil, dalam arti mampu mempertahankan kekuasaannya karena didukung rakyat, maka kekuasaan yang baru akan sah. Kalau gagal, maka pemimpin kudeta revolusioner dan tokoh-tokohnya akan ditangkap dan diadili sebagai pelaku pengkhianatan terhadap negara. Jadi mereka menghadapi pilihan ini.

Sebagai orang yang cukup lama mendalami ilmu politik dan hukum tata negara, serta sedikit-banyaknya terlibat dalam menangani proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie, saya mengajak semua pihak agar tetap menghormati proses konstitusional dalam menyikapi keputusan akhir KPU tentang pemenang Pilpres nanti. People power tidak mungkin bisa digunakan karena landasan sosiologisnya tidak cukup kuat. Lagi pula, jangan dilupakan bahwa people power pada akhirnya akan mencari legitimasi konstitusional seperti dalam kasus Marcos, Soekarno dan Soeharto.

Legitimasi kontitusional apa yang mungkin akan didapatkan oleh mereka yang kalah dalam Pilpres tetapi tidak mau menerima kekalahan meskipun dengan alasan dicurangi? Saya belum menemukan jawabannya. Sebab, pemenang Pilpres hanya akan legitimate secara konstitusional jika ada Surat Keputusan KPU dan dia dilantik serta mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden wajib membentuk dan mengumumkan susunan anggota Kabinet. Dengan mekanisme yang dilalui itu, dia baru sah secara konstitusional untuk menjalankan kekuasaan sebagai seorang Presiden. Legitimasi konstitusional seperti itu takkan didapatkan oleh pihak yang kalah dalam Pilpres yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden secara sepihak.

Menolak Presiden yang terpilih dan dilantik secara konstitusional berpotensi membawa negara ini ke tepi jurang kekacauan tak berujung. Amandemen UUD 45 tidak memberikan kerangka atau membuka jalan keluar jika terjadi krisis konstitusional terkait dengan kedudukan Presiden. Dalam kasus Presiden Soekarno yang tidak punya Wakil, MPRS ketika itu dapat bersidang membuat ketetapan-ketetapan dalam rangka menutupi kelemahan UUD 1945. Presiden Soekarno diberhentikan melalui proses konstitusional. Jika keadaan normal maka Wakil Presiden akan menggantikannya menjadi Presiden. Dalam ketiadaan Wakil Presiden, maka MPRS mengangkat pengemban Supersemar Jenderal Suharto menjadi Pejabat Presiden. Namun saat ini, UUD 45 hasil amandemen tidak memungkinkan hal itu terjadi. Kedudukan Ketetapan MPR menjadi tidak jelas meski disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam UU No. 11 Tahun 2012. MPR juga tidak berwenang menunjuk Pejabat Presiden. MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti disebut dalam UUD 45 sebelum amandemen.

Jadi, jika sekiranya Presiden pemenang hasil Pilpres ditolak untuk dilantik menjadi Presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober nanti, atau gagal dilantik karena ada people power akibat MPR tidak dapat bersidang, maka siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai Presiden? Terhitung sejak tanggal 20 Oktober nanti, masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah habis. Tanpa dilantik sekali lagi dan mengucapkan sumpah sebagai Presiden pada periode kedua, tindakan Joko Widodo sebagai Presiden semuanya tidak sah. Persis seperti kasus Hendarman Supandji yang menjalankan jabatan sebagai Jaksa Agung periode kedua tanpa Keppres dan tanpa dilantik. Hendarman akhirnya dinyatakan tidak sah sebagai Jaksa Agung oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara Presiden yang kalah Pilpres tetapi mendeklarasikan sebagai Presiden, sebagaimana telah saya uraikan, tentu tidak mempunyai legitimasi konstitusional apapun untuk memerintah. Satu-satunya jalan adalah kalau dia memaksakan diri menjadi Presiden dengan cara kudeta merebut kekuasaan. Selanjutnya, dia memerintah sebagai diktator dengan dukungan militer yang tentunya akan menggunakan “emergency law”. Keadaan seperti ini, tentu tidak akan membawa kebaikan dan kemaslahatan apapun bagi bangsa dan negara ini.

Demikian tulisan saya. Kiranya dapat menjadi bahan renungan kita bersama.***

Jakarta, 16 Mei 2019/11 Ramadhan 1441

*) Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Tata Negara

DPRD Kota Bogor Segera Terbitkan Perda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bogor – Pemerintah Kelurahan sebagai pelaku utama pembangunan daerah dan garda terdepan dalam pelayanan publik, perlu didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada disekitarnya agar terjalin sinergitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok-kelompok masyarakat ini dihimpun antara lain dalam lembaga pemberdayaan masyarakat  yang teratur dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah kelurahan.
Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah  kelurahan yang transparan, partisipasif dan akuntabel, maka LPM perlu diberdayakan.

Inilah yang melatar belakangi inisiatif DPRD Kota Bogor membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  LPM.

Adapun dasar hukum pengaturan tentang LPM tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu Dasar Hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Demikian antara lain laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Raperda Prakarsa DPRD tentang LPM ini terdiri dari 9 Bab dan 23 Pasal. Adapun maksud dibentuknya LPM seperti tertuang dalam Bab II Pasal 2 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang.

Selain itu, maksud dari dibentuknya LPM sebagai upaya mendorong, memotivasi dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektivitas, efesiensi dan transparansi pembangunan di wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain itu, tentang Pemberdayaan tertuang dalam Bab III pasal 5 , Pemberdayaan terhadap LPM dilakukan melalui ; Penguatan kelembagaan, Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan, peningkatan kapasitan manajemen, Peningkatan sarana dan prasarana serta pendampingan.

Sementara itu, Organisasi LPM sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 11, 12 dan 13 terdiri dari Dewan Pengurus Daerah (DPRD) LPM yang berkedudukan di wilayah Kota Bogor, berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Provinsi. Dewan Pengurus Cabang LPM berkedudukan di wilayah Kecamatan Kota Bogor berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Kota. Dan LPM Kelurahan berkedudukan di wilayah kelurahan Kota Bogor berkewajiban memberikan laporan kegiatan secara periodik kepada DPC LPM dan kepada Musyawarah Kelurahan (Muslur). Selain itu, Organisasi LPM, Raperda ini juga memuat Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar LPM.

Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar ( Bab VI Pasal 17), Dewan Fasilitator merupakan badan  yang memberikan fasilitas kepada LPM diminta atau tidak diminta. Sedangkan Dewan Pakar merupakan badan yang memberikan pertimbangan dan/atau saran kepada LPM diminta atau tidak diminta. Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar dipilih pada tingkat DPD LPM Kota.

Sedangkan persyaratan menjadi pengurus LPM  tertuang dalam Bab VII Pasal 9 , antara lain ; Warga negara Indonesia, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Mempunyai integritas, Berkepribadian yang kuat, jujur mampu bekerja secara tim, memiliki pengetahuan dan kompetensi keahlian yang memadai. Syarat lainnya adalah berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, Berdomisili di Wilayah Kota yang bersangkutan bagi pengurus DPD LPM Kota, Berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan bagi pengurus DPC LPM Kecamatan atau wilayah kelurahan yang bersangkutan bagi pengurus LPM Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Masa bhakti pengurus  ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pada kesempatan Rapat Paripurna itu pula, Bapemperda DPRD Kota Bogor selain menyampaikan Raperda tentang LPM, juga Raperda tentang Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk selanjutnya dibahas oleh Panitia khusus pembahas  kedua Raperda tersebut. (humas dprd)

PENATAAN TRANSPORTASI & PEMBERDAYAAN PKL BELUM MENCAPAI SASARAN

Evaluasi dan Penilaian DPRD Terhadap LKPJ AMJ Wali Kota Bogor

Kota Bogor – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota BogorTahun 2014 – 2018 adalah LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD berupa informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang isinya merupakan rangkuman dari LKPJ Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang telah mendapat rekomendasi dari DPRD Kota Bogor.

Evaluasi dan Penilaian DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Masa Akhir Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Bogor Bima Arya tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 130.04-7 tahun 2019 tentang Evaluasi dan Penilaian DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ AMJ Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.

Evaluasi dan Penilaian DPRD terhadap LKPJ AMJ Wali Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 antara lain Bahwa berdasarkan keunggulan komperatif (comperative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) arah pembangunan Kota Bogor ke depan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, pembangunan Kota Bogor difokuskan pada penuntasan 6 permasalahan yang dihadapi, yakni Penataan Transportasi dan Angkutan Umum, Penataan pelayanan Persampahan, Penataan dan Pemberdayaan PKL, Penataan Ruang Publik, Taman dan Ruang Terbuka Hijau, Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi dan keenam Penanggulangan Kemiskinan.

Memaknai kinerja Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014 – 2018, tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Inti dari semua dokumen perencanaan tersebut terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yang mencantumkan 5 tahapan proses perencanaan pembangunan lima tahun dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu : Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.

Berdasarkan hasil evaluasi DPRD terkait program prioritas Bidang Transportasi dan mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, DPRD menyampaiakan beberapa tanggapan dan catatan, antara lain ; Dari 28 angkutan Bus dengan dua trayek yang tersedia dan telah ada, pemkot Bogor belum dapat melaksanakan pengelolaan yang optimal, sehingga rencana pengembangan 7 trayek dengan 210 armada bus sangat tidak realistis dalam mewujudkan Sistem Angkutan Umum Masal yang nyaman.

Pemerintah Kota Bogor belum melaksanakan konversi moda angkutan umum masal yang sudah diamanatkan RPJMD. Belum adanya kebijakan tentang konversi bahan bakar minyak ke BBG yang ramah lingkungan untuk kendaraan angkutan umum. Belum terlaksana secara tuntas sarana dan prasarana transportasi kota yang utama, antara lain belum tuntasnya pembangunan jalan R3, tidak jelas kelanjutan pembangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR), Mangkraknya pembangunan sarana prasarana stasiun Sukaresmi dan tidak tersedianya terminal yang memadai baik tipe A atau Tipe B.

Kebijakan Rerouting tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Berdasarkan poin tersebut, DPRD Kota Bogor berkesimpulan bahwa program tersebut belum mencapai sasaran sesuai dengan Perda RPJMD.

Selain Bidang Penataan Transportasi dan Angkutan Umum yang dinilain DPRD Kota Bogor belum mencapai sasaran, juga bidang penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Kota Bogor, penataan dan pemberdayaan PKL sebagai penjabaran misi ke tiga RPJMD Tahun 2015 – 2019. Pemaparan penataan PKL yang disampaikan dalam LKPJ AMJ tidak menggambarkan sasaran penataan PKL sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, sehingga program Prioritas Penataan PKL dinilai belum mencapai sasaran yang diharapkan.
Sementara itu, Bidang Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau, DPRD Kota Bogor mengapresiasi keberhasilan program itu. DPRD menilai program ini telah mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Perda RPJMD Tahun 2015 – 2019. Selain itu, Penanganan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, juga mendapat penilaian yang sama. DPRD Kota Bogor mengapresiasi keberhasilan program bidang ini telah mencapai sasaran bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Sedangkan program lainnya yang mendapat penilaian mencapai sasaran adalah Penanggulangan Kemiskinan serta Program Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi. (humas dprd)