Ada Perbaikan Pipa, Pelanggan Zona I PDAM Diminta Tampung Air

*PEMBERITAHUAN*

Pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang kami hormati.

Sehubungan adanya perbaikan pipa PVC12″ di Perumahan Rancamaya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 12.00 s.d 18.00 WIB (6 Jam) bersama ini kami sampaikan wilayah di Zona I mengalami gangguan pengaliran sebagai berikut:

– Jl Ciawi-Sukabumi dsk,
– Jl Rulita dst,
– Jl Wangun dsk,
– Sindang Sari dsk,
– Muara Sari,
– Jl Raya Tajur dsk,
– Babadak dsk,
– Sindang Rasa dsk,
– Jl Sukajaya dsk,
– Perum Unitek dsk,
– Perum Royal Tajur dsk,
– Kp Gandok Biotrop dsk,
– Jl Aster,
– Jl Dahlia,
– Griya Katulampa,
– Perum MBR,
– Parung Banteng,
– Perum Graha Pajajaran,
– Gg Balai Desa,
– Gg Gudang Garam,
– Perum Teras Hijau,
– Villa Tajur,
– River Side,
– Katulampa DAM,
– Perum Tancamaya,
– Kp Kertamaya,
– Rivella Park,
– Kp. Girang Sari.

Kami mengimbau pelanggan dapat menampung dan menghemat air pada saat sedang mengalir untuk mengantisipasi gangguan tersebut.

Apabila para pelanggan membutuhkan pasokan air melalui mobil tangki dapat menghubungi Call Center 24 Jam PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR di nomor (0251) 8324111 dan Whastapp 08111182123.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatian serta pengertian Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.(humas pdam)

Daar En Nisa Sekolah Khusus Wanita Mewujudkan Generasi Sholihah Di Kota Bogor

Kota Bogor – Sekolah Daar En Nisa Islamic  School (JHS) yang berada dikawasan Jalan Perdana Raya No. 30 Budi Agung Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor merupakan sekolah pertama khusus wanita di Kota Bogor.

Hadir dalam rangka mewujudkan Generasi Sholihah yang unggul dalam Iman Ilmu dan Amal, sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan An Nahl 128 ini terus melakukan inovasi, baik dalam kegiatan pendidikan siswa maupun dalam membenahi fasilitas gedung sekolah.

Menurut Kepala Sekolah DR. Apriana Dian MPd, sekolah Daar En Nisa dibangun untuk mendidik terbentuknya generasi muslimah yang bertaqwa,  cerdas dan mandiri.

“Dengan memadukan aspek iman, ilmu dan amal daar en nisa hadir untuk mewujudkan generasi muslimah yang unggul dalam Iman Ilmu dan Amal,” ujar kepala sekolah yang akrab disapa Ummi Dian ini,  Selasa (19/09).

Menurut Ummi Dian, Daar En Nisa hadir 5 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 5 April 2014, melalui proses panjang akhirnya SMP dan SMA yang muridnya khusus wanita dan satu-satunya dikota bogor ini telah 2 kali meluluskan siswi SMA dan berhasil diterima dibeberapa universitas negeri.

“Alhamdulillah, beberapa lulusan SMA daar an nisa ada yang diterima di UI,  Unpad, dan juga IPB, ‘ tandasnya.

Para siswi Daar En Nisa selain belajar dengan kurikulum 2013, juga diberikan pendidikan ekstrakulikuler tata busana, tata boga, media kreatif,  rambut dan kecantikan dan juga pembelajaran dengan menggunakan perangkat IT.

“Mereka yang sekolah baik SMP maupun SMA semua punya hak yang sama untuk belajar ekstrakulikuler yang disediakan disekolah, ” pungkas Ummi Dian. (gus)

Ukuran Pipa Dijalur Mulyaharja Akan Ditambah

Kota Bogor – Asisten Manajer Humas PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR R. Poppi Rustanti beserta staf dan Asisten Manajer Pengaliran dan Jaringan Purwadi mengunjungi kediaman pengurus RT 02 RW 08 Kel Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Senin sore (17/9/2018).

Menurut Poppi Kunjungan ini merupakan respons atas informasi gangguan pengaliran di wilayah tersebut.

“Rencananya Selasa pagi tim Pengaliran dan Jaringan menginventarisir jalur pipa dinas yang masuk di wilayah warga yang mengalami gangguan,” ujar Poppy,  Senin,  (17/09).

Ditambahkannya, dugaan sementara, ukuran diameter pipa dinas tidak sesuai dengan jumlah pelanggan di wilayah tersebut sehingga harus dilaksanakan interkoneksi atau penambahan ukuran pipa.

“PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR berkomitmen menjaga kualitas, kuantitas dan kontinyuitas pelayanan untuk melayani kebuthan air bersih masyarakat Kota Bogor,” tandasnya. (boy)

Soal Sprindik Angkahong,  Kejati Jawa Barat Harus Jujur

Kota Bogor – Putusan PN Tipikor Bandung pada bulan September 2016, telah meninggalkan jejak keterlibatan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Ade syarif Hidayat, dalam putusan  tersebut  dinyatakan bahwa Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat terbukti bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terpidana lain yakni HYP, IG dan RNA (sudah dihukum).

Lama tak tak ada kabar berita muncul konfirmasi dan pernyataan Humas Kajati Jabar Raymond Ali, SH, MH,. melalui beberapa media pada minggu pertama September 2018, bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengeluarkan (surat perintah penyidikan baru ) No.Print -59 / 0.2/ FD.1/ 01/2017 tertanggal 31 Januari 2017, pasca putusan PN Tipikor Bandung September 2016 yg telah menghukum 3 terpidana HYP, IG dan RNA.

Menyikap konfirmasi munculnya sprindik terkait kasus angkahong dan sudah ramai disejumlah media, aktivis muda yang tengah menyelesaikan S2 Hukum Achmad Hidayat mengatakan, keluarnya Sprindik Kejati tersebut mengisyaratkan kasus angkahong belum selesai dan harus diumumkan kepublik oleh Kejaksaan. Kondisi ini juga akan berimbas terhadap kinerja anak buahnya Walikota dilapangan (eksekutif).

“Agar tak ada fitnah, Kejati Jawa Barat harus jujur dan segera mengumumkan kepublik soal sprindik kasus angkahong, ” ujar Achmad Hidayat  Senin (17/09).

Pria yang akrab disapa Daday ini menegaskan, persoalan hukum jangan dianggap remeh,  terlebih kasus angkahong sudah memakan korban HYP sebagai Kepala Dinas UMKM dan IG sebagai Camat yang notabene adalah pejabat Pemkot Bogor.

“Kasus angkahong sudah memakan korban, dan jika terbukti akan ada tersangka baru, hal ini akan jadi tsunami politik dikota bogor, ” tandasnya. (boy)

Ssstt… 50 Jabatan Kepala Sekolah Dasar Mau Pensiun

Kota Bogor – Kurang lebih 50 jabatan Kepala Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor diakhir tahun 2018 hingga 2019 akan memasuki masa purna bakti, hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor H. Jana Sugiana diruang kerjanya saat menerima rombongan kerja anggota DPRD Kabupaten Badung – Bali

Menurutnya, untuk mengantisipasi kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut Dinas Pendidikan Kota Bogor saat ini sudah menyiapkan para calon pengganti dengan mengikutsertakan para calon kepala sekolah yang sudah lulus verifikasi untuk mengikuti pelatihan LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah)  di Solo.

“Untuk menjadi Kepala Sekolah syaratnya harus lulus verifikasi dan lulus LP2KS, dan minggu lalu Dinas Pendidikan Kota Bogor telah mengirimkan calon kepala sekolah tersebut ikut LP2KS di Solo, ” kata H. Sujana, Senin (17/09).

Diharapkan mereka yang sudah lulus dalam mengikuti LP2KS ini mampu dan siap saat diberikan kepercayaan untuk direkomendasikan menggantikan Kepala Sekolah yang sudah memasuki masa pensiun. (boy)

DPRD Kota Bogor Tetapkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kota Bogor – Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya DPRD Kota Bogor menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, H.Untung W Maryono, SE.,AK, Kamis 16 Agustus 2018.

Keberadaan Perda ini akan menjadi payung hukum untuk memperkuat operasional pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor yang saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAl). Perda ini juga memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi operator pengelolaan air limbah domestik.

Selain itu, keberadaan Perda ini diharapkan mampu mengendalikan pembuangan air limbah domestic di Kota ini. Selain itu, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Keberadaan Perda ini juga dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Seperti dilaporkan Panitia khusus (Pansus) Pembahas Raperda Pengeloaan Air Limbah Domestik yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Ade Askiah, SH. menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terhadap pembangunan perumahan baru sebagai screening dalam pengendalian pencemaran air, maka dalam dokumen ijin lingkungan harus dipersyaratkan rencana pengelolaan air limbah domestiknya. Terhadap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya, wajib mendapatkan ijin dari Wail Kota. Sedangkan mekanisme perijinannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota.

Dalam Perda ini dituangkan pula aturan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Sementara bagi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah. Dalam Perda ini juga diatur mengenai insentif dan disinsentif kepada lembaga serta badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik.

Kriteria dan tata cara dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).
Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terdiri dari 17 Bab (42 Pasal). Bab I tentang Ketentuan Umum (2 Pasal). Bab II tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (17 Pasal), Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (2 Pasal), Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (4 Pasal), Bab V tentang Perijinan (1 Pasal), Bab VI tentang Larangan (1 Pasal), Bab VII tentang Pengawasan dan Pembinaan (2 Pasal), Bab VIII tentang Insentaif dan Disinsentif (2 Pasal), Bab IX tentang Retribusi dan Tarif (1 Pasal), Bab X tentang Peran serta Masyarakat (1 Pasal), Bab XI tentang Kerjasama (2 Pasal), Bab XII tentang Pembiayaan (1 Pasal), Bab XIII tentang Sanksi Administrasi (2 Pasal), Bab XIV tentang Penyidikan (1 Pasal), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (1 Pasal), Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan (1 Pasal) dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya ketika menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Rapat Paripurna DPRD Kamis 16 Agustus 2018 mengatakan Raperda tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menurut Bima Arya, pentingnya Perda tetang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik, sambung Bima, Pemkot Bogor telah menerima bantuan dari beberapa lembaga internasional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi terkait pengelolaan air limbah domestic di Kota Bogor.

Bantuan tersebut, jelas Bima Arya, diantranya ada dari Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 IDB akan tetap menjadi mitra Pemkot Bogor. Selain itu juga ada dari Badan Perancis untuk pembangunan atau Agence Francaise de Developement (AFD) yang membantu penyelesaian kajian finansial perencanaan pembangunan di Kota Bogor. Tahun ini Pemkot Bogor sedang mengikuti proses seleksi agar bisa menerima bantuan dari program Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap kedua untuk penambahan sambungan rumah sejumlah 178 unit, ungkap Bima Arya. (adv humas dprd)

DPRD KOTA BOGOR TERBITKAN 11 KEPUTUSAN & MENETAPKAN 2 RAPERDA

Selama Masa Sidang Kedua Tahun 2018

Kota Bogor – Selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 (Mei – Agustus 2018), DPRD Kota Bogor telah menerbitkan sebanyak 11 Keputusan DPRD dan 7 Keputusan Pimpinan DPRD serta telah menetapkan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perturan Daerah (Perda). Selain itu, telah melaksanakan 10 kali Rapat Paripurna, 4 kali Rapat Pembentukan Panitia Khusus dan 32 kali kegiatan Badan Anggaran. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) sebagai Alat Kelengkapan DPRD telah melaksanakan kegiatan sebanyak 16 kali kegiatan.

Sementara itu, Badan Legislasi DPRD sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Sidang 2018 akan membahas sebanyak 26 Raperda dan selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 terdapat 10 Raperda yang sedang dibahas oleh Panita Khusus (Pansus), antara lain Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Perindustrian dan Perdagangan, serta Raperda tentang Kepemudaan.

Sedangkan dua Raperda yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Hal itu terungkap dalam Resume Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Bogor Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, pada Rapat Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, S.Hut., MM. Jum’at, 31 Agustus 2017.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat itu, juga menyebutkan bahwa, ada dua Raperda Inisiatif yang masih dibahas oleh Badan Pembentukan Perda, yakni Raperda tentang Bogor Kota Halal dan Raperda tentang Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Disebutkan bahwa Program Legislasi Daerah pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 secara kuantitatif Bapemperda DPRD Kota Bogor telah melaksanakan sebanyak 31 kegiatan. Adapun hal-hal yang menjadi fokus bahasan antara lain Pembahasan evaluasi dan efektifitas Perda, Pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Kota Halal dan Pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Pokok-Pokok Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Bogor setebal 18 halaman itu, juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, Badan Anggaran DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebanyak 32 kali. Adapun yang menjadi fokus bahasan antara lain Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018.

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaporkan bahwa secara intensif dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Komisi I secara kuantitatif dilaporkan bahwa pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 telah melaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus bahasan antara lain bidang aset, perijinan, kearsipan, kerjasama, kepegawaian, kependudukan dan bidang hukum. Sedangkan Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan sebanyak 21 kegiatan. Hal yang menjadi fokus bahasan Komisi II adalah pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan UKM, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

Komisi III secara kuantitatif dilaporkan bahwa pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 telah melaksanakan sebanyak 50 kegiatan dengan fokus bahasan antara lain Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi beban sampah yang akan dibuang ke TPA. Selain itu Komisi III juga mendorong Dinas Perhubungan untuk melaksanakan persiapan Bus Sekolah dan Bus Wisata. Sedangkan Komisi IV secara kuantitatif dilaporkan telah melaksanakan sebanyak 57 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain pengawasan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pengawasan penyelenggaraan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018 dan Komisi IV telah mengajukan aspirasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait pelaksanaan rujukan berjenjang khususnya bagi warga kurang mampu.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan berfungsi antara lain melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang bersifat khusus dan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018 DPRD Kota Bogor telah membentuk sebanyak 4 Pansus pembahas Raperda. Selama Masa Sidang Kedua Tahun 2018 Pansus telah melaksanakan Koordinasi serta Konsultasi sebanyak 8 Kali, Kunjungan Kerja (Kunker) sebanyak 4 kali dan Rapat Kerja (Raker) sebanyak 8 kali.
Pada Kesempatan itu pula dilaporkan bahwa selama Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2018, DPRD Kota Bogor telah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota/Kabupaten lain dari seluruh Indonesia sebanyak 204 kunjungan. Selain itu DPRD Kota Bogor juga telah menerima kunjungan audensi dan aspirasi yakni dari Forum Pedagang Pasar Kota Bogor, KADIN Kota Bogor dan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Bogor. (adv humas dprd)

Curhat Dengan STS, Warga Teplan Minta Keadilan

Kota Bogor – Ratusan warga Asrama Teplan di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Minggu sore berkumpul untuk curhat sekaligus mendapat penyuluhan hukum dari Ketua LBH Keadilan Bogor Raya Sugeng Teguh Santoso.

Dalam pertemuan tersebut Sugeng Teguh Santoso yang juga dipercaya oleh warga untuk menjadi Tim Pembela Hukum meminta agar warga tetap bersabar dan menyerahkan kaitan persoalan tempat tinggal mereka terhadap proses hukum.

“Negara ini negara hukum, persoalan terkait tempat tinggal warga asrama teplan dengan korem harus diselesaikan melalui proses hukum, yaitu proses pengadilan agar semua jelas dan terang benderang,” ujar pria yang akrab disapa STS,  Minggu (16/09).

Sementara salah seorang warga bernama Tati (63thn) mengatakan bahwa sudah menempati rumah diteplan sejak tahun 1970 hingga saat ini,  dan kehadiran STS ditengah warga Teplan ini membawa pencerahan tentang hukum terkait kepemilikan lahan yang selama ini ditempati warga.

“Kita disini hanya minta keadilan karena tanah yang kita tempati adalah tanah negara, ” ujar Tati, Minggu (15/09).

Sementara beberapa warga lainnya mengatakan selain banyak warga baru yang mendapat sip (surat izin penempatan) saat ini banyak warga asrama teplan yang sudah mendapat surat peringatan kedua (SP2) terkait rumah mereka yang menjadi tempat tinggalnya. (boy)

Gelar Rakornas ForNas Bhineka Tunggal Ika Ajak Teguhkan Nilai Ke Indonesiaan

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat ForNas menggelar rapat kerja organisasi nasional (Rakornas) Pertamanya di Jakarta, selama 2 hari Jumat hingga Sabtu (13-18).

Dalam rakornas yang digelar dihotel Grand Tjokro ini selain Jajaran Pimpinan DPP, Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan hadir jajaran Pengurus DPD dan DPC dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum ForNas Syaiful Rohim mengatakan selain ajang konsolidasi dan silaturahmi, Rakornas pertama ini diisi dengan berbagai materi soal kebangsaan, kebhinekaan, hukum, politik dan ekonomi oleh beberapa narasumber AS Hikam, Sugeng Teguh Santoso, Ichsan Malik, Gildas Deograt, Yongky Sosilo, Ari Soemarno dan juga Syaiful Arif penulis buku Islam,  Pancasila dan Deradikalisasi.

“Kita berharap hasil diskusi dan pembekalan dari kegiatan rakornas ini, anggota fornas bhineka tunggal ika mampu menularkan nilai fositif soal nilai-nilai kebangsaan didaerahnya masing-masing, ” kata Syaiful, Sabtu (15/09).

Ditambahkannya anggota dan pengurus ForNas ada dari semua unsur pastinya mereka yang mencintai bangsa ini dengan pancasila dan bhineka tunggal ika.

“Mari bersama ForNas Bhineka Tunggal Ika kita teguhkan nilai-nilai ke Indonesiaan dengan Pancasila, ” tandas Syaiful. (boy)

Kejaksaan Tolak Penangguhan Penahanan tersangka DSH

Kota Bogor – Kejaksaan Negeri Kota Bogor menolak Pengajuan permohonan penangguhan penahanan untuk tersangka DSH dalam kasus korupsi dana Deposito di PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) Kota Bogor, Kamis (12/09).

Kasi intel Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho mengatakan, diterima atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan, semua kewenangan penyidik. Ditolaknya permohonan penangguhan penahanan itu memiliki sejumlah alasan, diantaranya, agar tersangka mudah berkomunikasi atau dipanggil untuk kepentingan penyidikan.

“Untuk penangguhan penahanan bagi tersangka DSH tidak diterima. Itu kewenangan penyidik,” ujar Widi kepada sejumlah wartawan, Kamis (12/09).

Ia menjelaskan, saat ini sedang proses pemberkasan karena dalam waktu dekat kasus tersebut disidangkan. Dalam waktu dekat akan memasuki tahap ke satu yaitu berkas kasus diserahkan dari penyidik ke penuntut umum. “Sedang pemberkasan dan akan masuk ke tahap pertama untuk penyerahan berkas,” jelasnya.

Setelah itu, berlanjut ke tahap ke 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atau P21. Untuk melengkapi berkas berkas agar proses bisa segera disidangkan, hari ini tersangka DSH juga dipanggil oleh penyidik.

“Tersangka DSH hari ini dipanggil dan diperiksa. Setelah pemeriksaan, tersangka akan kembali ke Lapas Paledang. Jadi penolakan penangguhan penahanan itu salah satunya untuk memudahkan proses, seperti yang hari ini berjalan, tersangkan diperiksa oleh penyidik,” tandasnya.

Ketika ditanyakan, apakah ada potensi keterlibatan pihak lain selain tersangka DSH, pria berkepala pelontos itu mengatakan belum mengarah kesana. (boy)