Jadi Pembina Upacara Kapolsek Bogor Selatan Minta Siswa Tidak Terprovokasi Hoax

Kota Bogor – Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan siswa SMK beberapa hari kemarin, Kapolsek Bogor Selatan Kompol Indrat Riyani S, menegaskan agar siswa dan siswi disekolah tidak mudah terprovokasi terhadap berita hoax, hal ini dikatakan Indrat Riyani saat menjadi Pembina upacara didepan ratusan siswa SMA Negeri 4 Kota Bogor,  Senin (30/09).

“Siswa harus fokus belajar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax dari media sosial, ” ujar Kapolsek Bogor Selatan Indrat Riyani S, Senin (30/09).

Menurutnya kegiatan pembina upacara ini selain upaya preventif dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa susulan juga mengantisipasi tindakan tawuran antar sekolah.

Disampaikan Kapolsek, kegiatan menjadi pembina upacara di sekolah merupakan kegiatan rutin untuk mencegah kenakalan remaja dan dapat juga memberikan motivasi bagi para pelajar.

“Mendorong dan memotivasi para pelajar agar menjadi pelajar yang unggul dan berkualitas, serta membanggakan orang tua juga berguna bagi masyarakat dan negara,” katanya.

Menurutnya para generasi penerus bangsa ini harus dididik dan dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang positif. “Yaitu belajar dan belajar atau tiada hari tanpa belajar,” tambahnya.

Sementara Kepala SMA Negeri 4 Bogor Hj. Enung Nuripah, S.Pd.,M.Pd.,  mengucapkan terima kasih atas kesediaan pihak Polsek Bogor Selatan menjadi pembina upacara bendera dan telah memberikan semangat dan motivasi belajar serta imbauan terhadap pelajar di sekolahnya.

“Kami berkeyakinan dengan kehadiran polisi di sekolah kami akan membawa dampak yang positif terhadap pergaulan dan semangat belajar para pelajar,” katanya.

Ditambahkan, bahwa pihak sekolah terus memantau kegiatan siswa-siswinya dalam menyikapi perkembangan saat ini, agar tetap fokus belajar dan tidak melakukan aksi unjuk rasa. (boy)

Siapkan Advokasi Anggota, DPN PERADI Layangkan Surat Ke Polda Metro Jaya

Jakarta – Menindaklanjuti Laporan Polisi No.TBL/6145/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrium tanggal 25 September 2019) terkait penganiayan terhadap Sunggul H Sirait, SH, MH., yang menjadi korban. Ketua bidang Pembelaan Profesi Advokat PERADI RBA Pilipus Tarigan, SH, MH., melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya terkait tindak lanjut perkara terhadap korban, Senin (30/09).

Menurut Pilipus, bahwa tindakan Agung Cs tersebut sangat merendahkan martabat Profesi Advokat, dan telah menyerang kehormatan profesi Advokat khususnya seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

“Hari ini kami DPN PERADI melalui Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat melayangkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti perkara, karena perbuatan pelaku selain menjadi tindak pidana juga melecehkan provesi advokat, ” ujar Philipus Tarigan, Senin (30/09).

Advokat yang akrab disapa PTG ini menegaskan, korban adalah sebagai anggota PERADI dan mengadukan untuk meminta perlindungan Hukum kepada organisasi dimana korban berada.

“Sampai hari ini korban masih tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, dan sudah seyognya kami sebagai wadah organisasi membantu dalam proses perlindungan hukum,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada tanggl 25 Septeber 2019 telah terjadi pemukulan terhadap Advokat SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT,S.H.,M.H.,  yang diduga dilakukan oleh Sdr. Agung Cs  yang terjadi di kantor  PT. Northcliff Indonesia yang beralamat di Equity Tower 45th Floor Suite D & H Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District Jakarta, 12190. (boy)

Pro Kontra Wacana Propinisi Bogor Raya, Syahwat Elit atau Kepentingan Masyarakat..?

BOGOR – Wacana pembentukan daerah otonomi baru Propinsi Bogor Raya yang digulirkan Walikota Bogor Bima Arya terkesan kuat masih merupakan suara elit politik. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang menyatakan sikap atau aspirasi pentingnya daerah memisahkan diri dari Jawa Barat. Demikian disampaikan DR Amsori saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?” yang digelar Lembaga Pelita Pasundan di sekretariatnya , Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (9/9/2019).

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyatakan pendapatnya. Tapi, kalau menurut saya, pembentukan Propinsi Bogor Raya, perlu. Pembentukan propinsi baru, perlu ada persetujuan dari dewan daerah, kepala daerah dan gubernur serta, Mendagri,” tukas pria yang eks wakil ketua kordinator 212 yang juga Dosen PTS di Jakarta.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh aktivis 98, Eko Octa, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, pembentukan propinsi baru harus dicermati secara dalam.

“Undang-undang secara normatif memungkinkan dibentukanya propinsi baru. Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan propinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” tandas advokat yang akrab disapa STS.

Dia melanjutkan, publik juga harus mendalami apa yang menjadi motif digulirkannya wacana propinsi baru.
“Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji, apakah selama ini peran Jabar tidak optimal untuk masyarakat. Hal lain, Bogor salam ini dikenali sebagai daerah “merah” dalam intoleransi. Berkaitan dengan nama Propinisi Bogor Raya, juga harus didalami, apakah ada motif ideologi politik atau tidak,” tutur Sugeng.

Salah seorang anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi yang saat itu hadir juga ikut berbicara. Dia menyampaikan, sepakat jika harus digagas propinsi baru.
“Tapi, gagasan itu harus dari keinginan masyarakat. Bukan dari keinginan elit. Hal lain, sebutan kedaerahan Bogor Raya untuk pembentukan propinsi baru, dinilai kurang mengikat daerah lain. Seperti Depok, Bekasi dan Kerawang. Sebab, saat ini Bekasi sendiri melalui kepela daerahnya menyatakan lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta, dibanding Bogor. Artinya, jika gagasan membentuk propinsi baru perlu dimulai dari masyarakat dan tidak menggunakan nama kedaerahan. Tapi gunakan nama yang memiliki nilai sejarah yang bisa mengikat beberapa daerah yang akan diajak bergabung, seperti Depok, Kerawang, Bekasi, selain dari kota dan Kabupaten Bogor. Tapi, yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan pribadi ya, bukan atasnama dewan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana menyampaikan komentar senada.
“Jika usulan pembentukan wacana Propinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mari kita suarakan secara masif. Kalau perlu dengan alat peraga dan kita gerakan secara bersama-sama. Tapi, jika keinginan propinsi baru, merupakan syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap wakil rakyat yang juga mantan aktivis ini.

Mengakhiri diskusi publik, Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menyampaikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru.
“Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung propinisi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan public dan mensejahterakan masyarakat,” tuntasnya. (admin)

Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Mobil Esemka

Boyolali – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya meresmikan pabrik mobil Esemka milik PT Solo Manufaktur Kreasi, di Sambi-Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019) siang.

Dalam persemiannya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya, menjelaskan kepada Jokowi bila pabrik beserta fasilitas Esemka semuanya dikerjakan oleh anak bangsa.

“Esemka atau PT Solo Manufaktur Kreasi adalah perusahaan nasional yang semua jajaran anak direksinya adalah anak bangsa. Kami juga tegaskan bila mobil yang kami produski bukan lah mobil nasional, tapi mobil yang dibuat anak bangsa,” ujar Eddy dalan seremoni peresmian pabrik di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

Sementara itu, sebelum meresmikan pabrik Esemka, Jokowi mengatakan bila kehadiran pabrik Esemka di Jawa Tengah, khsusnya di Boyolali, akan memberikan efek penting bagi pergerakan ekonomi.

Hal ini lantaran Esemka akan mampu memberikan efek berantai bagi industri pemasok otomotif lokal lainnya. Mulai dari tingkat menengah, sekala kecil, sampai tingkat rumahan sekaligus.

“Bukan hanya pekerja di pabrik ini saja, tapi effeknya juga akan sampai ke pemasok lokal lainnya, sebab itu kita semua harus dukung,” ucap Jokowi.

“Saya tidak akan maksa kita semua untuk beli, tapi setelah saya lihat dan coba tadi memang bagus, jadi memang wajib kita beli, kalau belinya produk impor keterlaluan. Dengan mengucap bismillah saya reamikan pabrik ini beserta fasilitasnya,” kata Jokowi.(admin)

34 Komponen Masyarakat Papua IKut Deklarasi Damai Bersama Panglima TNI dan Kapolri

Jayapura – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengikuti deklarasi penandatanganan Papua damai di Kota Jayapura, Kamis (6/9/2019). Acara penandatanganan tersebut didampingi Kapolri Jenderal Polisi H.M. Tito Karnavian, P.hD., Gubernur Papua Lukas Enembe dan 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Ketua DPR Papua.

Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa deklarasi atau kesepakatan bersama sebagai anak bangsa dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Indonesia adalah satu keluarga, sebangsa dan setanah air. “Sebuah negara besar yang di dalamnya berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa serta diikat menjadi satu kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan, Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan perbedaan satu sama lain untuk saling melengkapi menjadi satu kekuatan sehingga negeri yang tercinta Indonesia adalah sebuah karunia yang harus dijaga.

“Mari perkuat semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dalam merajut Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu kekuatan dan tidak hanya sebagai semboyan tetapi harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Adapun isi dari Deklarasi Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai yaitu, Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan 1 (satu) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, 2 (dua) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, 3 (tiga) sepakat dengan tidak terpengaruh isue-isue yang tidak benar dan 4 (empat) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua. (admin)

Diduga Depresi, Angelina Lompat Kesungai Cipakancilan

Diduga mengalami depresi seorang siswi SMA di Kota Bogor mencoba melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan merah wilayah Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (03/06) pagi.

Korban yang merupakan warga Kampung Kreteg Kaler RT 01, RW 02, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor terjatuh kedalam Sungai Cipakancilan.

“Korban sempat tersangkut lalu berhasil diselamatkan warga dibantu pihak kepolisian Polsek Bogor Tengah,”kata salah seorang saksi yang juga warga sekitar.

Atas kejadian tersebut, korban bernama Lasmian Agelina dibawa ke RSUD Kota Bogor karena mengalami syok dan trauma.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau pun pihak sekolah terkait peristiwa itu. (boy)

Mediasi Gagal, Sidang Gugatan Warga Teplan Akan Dilanjut Ke Pokok Perkara

Bogor – Pengadilan Negeri Bogor kembali menggelar sidang mediasi kedua dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat.

Dalam sidang Mediasi kedua yang digelar Rabu, (28/8/2019) kemarin dengan agenda para tergugat dan turut tergugat menyampaikan jawaban atas resume penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat pada Rabu lalu, (21/8/2019) lalu.

Dalam sidang mediasi kedua yang berlangsung Rabu pukul 11.30 WIB, dihadiri para tergugat dan turut tergugat, kecuali tergugat satu yakni, Presiden Joko Widodo.

Sesuai dengan agenda sidang mediasi kali ini yaitu jawaban atas resume penawaran perdamaian dari para tergugat. Dalam jawabannya para tergugat tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang diajukan Penggugat.

Mayor Agus Susanto, sebagai kuasa Pangdam Siliwangi menyampaikan resume penawaran perdamaian yang diajukan penggugat sudah disampaikan secara hierarki ke kesatuannya dan lokasi tersebut telah bersertifikat milik Menteri Keuangan dan sebagai aset negara. Selain itu juga ada anggota TNI yang menempati jadi tidak mungkin diberikan kepada penggugat sebagaimana tertulis dalam resume penawaran perdamaiannya.

Menanggapi hal tersebut Ramli diwakili kuasanya dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan ini sudah jawaban murni dari TNI di mana dihadiri oleh kuasa Panglima TNI, Pangdam Siliwangi dan Danrem Suryakencana. Dengan kata lain mediasi tidak mungkin lagi dilanjutkan dan oleh sebab itu sidang dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

“Bisa dikatakan mediasi tadi gagal. Pada prinsipnya kami menyerahkan kepada hakim mediator untuk sidang dilanjutkan ke pokok perkara,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Kepada engingengnews.com, kuasa hukum penggugat Greggorius mengatakan dalam mediasi penggugat mengajukan resume penawaran perdamaian dengan poin-poin permintaan yakni, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami sangat menyangkan jawaban dari para tergugat dengan tidak bersedia memenuhi penawaran perdamaian yang kami ajukan,” ungkapnya.

Kami juga meyakini penggugat memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya lebih dari 51 Tahun,” tambah Evan Sukrianto, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Direncanakan, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 mendatang. (boy)

Eng ing eng,, Warga Kota Bogor Kembali Terganggu Soal Proyek Apartemen …

Kota Bogor – Izin proyek pembangunan apartemen milik PT Lorena Latersia Properti di Jalan Pajajaran V, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dipertanyakan warga.

Selain mempertanyakan soal izin, NS salah seorang warga yang tak jauh dari lokasi proyek merasa terganggu dengan pekerjaan proyek tersebut.

“Saya tidak pernah memberikan izin apapun, tapi proyek tetap berjalan. Kami sebagai warga tidak menyetujui adanya pembangunan apartemen tersebut, ” ujar NS.

NS mengungkapkan, sebelum pembangunan, ada yang datang ke rumahnya silih berganti beberapa orang meminta izin untuk pembangunan kondotel atau apartemen. Kemudian, NS mendatangi Bappeda Kota Bogor dan mempertanyakan soal tata ruang di lingkungannya.

Berdasarkan keterangan pihak Bappeda, bahwa di wilayahnya itu masih merupakan zona pemukiman dan belum ada perubahan zonasi. “Saya menunda tidak memberikan perizinan saat itu dengan alasan saya sudah bertanya kepada Bappeda dan ternyata kawasan ini merupakan zona pemukiman. Tapi kenapa akhirnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk apartemen ini keluar, padahal saya sebagai warga terdampak belum memberikan perizinan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kepada Pemkot Bogor khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah mengeluarkan IMB untuk apartemen milik Lorena tersebut. “Kenapa Pemkot Bogor mengeluarkan IMB, apakah zona ini sudah berubah. Kalaupun IMB berubah karena zona sudah berubah, kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya sebagai warga sangat terdekat dari lokasi proyek apartemen itu,” tegasnya.

Bukan itu saja, NS juga mengaku rumahnya mengalami kerusakan dari mulai keretakan dinding bangunan rumahnya hingga lantai keramik yang terangkat di beberapa bagian disebabkan oleh getaran ketika pemasangan pondasi sejak awal pembangunan.

“Ketika mulai memasang pondasi, getarannya sangat mengganggu dan merusak bangunan rumah saya. Ada tembok tembok yang retak bahkan ada keramik yang hancur. Tapi sejak kejadian kerusakan itu, tidak ada satupun pihak pelaksana kontraktor ataupun pemiliknya datang untuk memperbaiki. Kami sebagai warga paling dekat hanya menerima dampak dampaknya saja,” ucapnya.

Belum lagi, kata dia, selama proses pembangunan kurang lebih tujuh bulan ini menerima berbagai dampak lain dari proyek itu, seperti polusi udara, suara bising, bahkan para pekerja melakukan kegiatan selama 24 jam penuh yang menggangu kenyamanan saat beristirahat.

Karena itu, ia juga mengatakan, sejak pembangunan berjalan, kenyamanan keluarganya sangat terganggu sehingga sering tidak berada di rumah karena menghindari polusi udara.

“Sudah tidak nyaman lagi, suara bisingnya sangat menggangu, bahkan tiap malam mereka bekerja sehingga menggangu ketika kami sedang tidur. Belum adanya polusi udara yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan di sana yang berimbas langsung ke rumah saya,” tandasnya.

Dirinya meminta kepada Pemkot Bogor untuk segera turun tangan dan menghentikan seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di lokasi proyek. “Kami menuntut agar pembangunan apartemen setinggi 10 lantai dan 1 basement ini dihentikan total. Pemkot Bogor harus segera turun tangan untuk meninjau ulang perizinan dan Amdal-nya,” pungkasnya. (boy)

3 Point Permintaan Warga Teplan Sebagai Penggugat Kepada Petinggi TNI

Kota Bogor – Pengadilan Negeri Kota Bogor mulai menggelar mediasi dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Mediasi pertama ini digelar Rabu (21/8/2019).

Dalam sidang mediasi tersebut, Ramli yang di dampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan sejumlah permintaannya, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami harap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyetujui semua usulan penawaran perdamaian yang Penggugat ajukan” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Penggugat berharap agar Para Tergugat dapat memenuhi hak Penggugat, khususnya yang menjadi keberatan dari Penggugat. Poin-poin permintaan Penggugat tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

Selain itu Penggugat berharap kasus ini dapat segera selesai. Bahkan jika memungkinkan, perkara ini selesai ditahap mediasi tanpa harus masuk ke dalam persidangan. Proses mediasi selanjutnya, akan digelar kembali dalam pekan depan.

“Jika permintaan Penggugat dikabulkan atau disepakati sehingga ada titik temu maka selesai di mediasi” tutup Sugeng yang akrab disebut STS.

Sebab, Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (boy)

Dinilai Cacat Hukum, Warga Tegallega Desak Izin Apartemen Alhambra Dicabut

Kota Bogor – Puluhan warga yang tinggal di sekitar area lokasi pembangunan Apartemen Alhambra atau GPPC dikawasan Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor melakukan aksi demo, Kamis (15/08).

Aksi warga ini dengan membawa sejumlah spanduk dan karton bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”, didepan pintu masuk lokasi proyek.

Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah 5 tahun berjuang untuk menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Menurutnya sejak awal Walikota Bogor Bima Arya menegaskan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga menyetujui dan memberikan persetujuan perizinan.

“Tetapi kenyataannya, masih ada warga yang belum diakomodir, dan pada Mei 2019, Pemkot Bogor akhirnya mengeluarkan IMB,” ungkapnya.

Warga mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini.

“IMB itu cacat hukum karena ijin yang didapatkan dimanipulasi. Ada warga yang terdampak ternyata hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegas Imam, Kamis (15/08).

IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Imam menjelaskan, dalam Simtaru (Sistem Tata Ruang) yang merupakan aplikasi menyangkut Tata Ruang milik Pemkot Bogor bahwa kawasan lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya seharusnya tidak boleh ada pembangunan apartemen karena tentunya apartemen itu komersial.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota, bahkan sudah 3 kali mengajukan pertemuan audiensi bersama Bima Arya, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu. Akhirnya warga bertemu dengan presiden Jokowi dan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden semalam,” tegasnya.

Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini harus segera ditangani oleh KPK karena banyak kejanggalan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor dalam mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, pihak perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, aksi demo warga dan sebenarnya persoalan ini sudah berproses sudah cukup lama dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga disini dan juga kebanyakan dari pihak pemilik kios. Sebenarnya pihak pihak ini pada proses perizinan sudah diundang namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan, karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan, semua sudah sesuai aturan,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi.

“Dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga. Sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” tandasnya. (boy)