3 Point Permintaan Warga Teplan Sebagai Penggugat Kepada Petinggi TNI

Kota Bogor – Pengadilan Negeri Kota Bogor mulai menggelar mediasi dalam perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Mediasi pertama ini digelar Rabu (21/8/2019).

Dalam sidang mediasi tersebut, Ramli yang di dampingi kuasa hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan sejumlah permintaannya, Pertama meminta agar tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat dikembalikan, Kedua Penggugat juga meminta biaya angkut barang dan yang Ketiga tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga pemilik bangunan dan tanah lainnya.

“Kami harap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyetujui semua usulan penawaran perdamaian yang Penggugat ajukan” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Penggugat berharap agar Para Tergugat dapat memenuhi hak Penggugat, khususnya yang menjadi keberatan dari Penggugat. Poin-poin permintaan Penggugat tersebut telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

Selain itu Penggugat berharap kasus ini dapat segera selesai. Bahkan jika memungkinkan, perkara ini selesai ditahap mediasi tanpa harus masuk ke dalam persidangan. Proses mediasi selanjutnya, akan digelar kembali dalam pekan depan.

“Jika permintaan Penggugat dikabulkan atau disepakati sehingga ada titik temu maka selesai di mediasi” tutup Sugeng yang akrab disebut STS.

Sebab, Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018. (boy)

Dinilai Cacat Hukum, Warga Tegallega Desak Izin Apartemen Alhambra Dicabut

Kota Bogor – Puluhan warga yang tinggal di sekitar area lokasi pembangunan Apartemen Alhambra atau GPPC dikawasan Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor melakukan aksi demo, Kamis (15/08).

Aksi warga ini dengan membawa sejumlah spanduk dan karton bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”, didepan pintu masuk lokasi proyek.

Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah 5 tahun berjuang untuk menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Menurutnya sejak awal Walikota Bogor Bima Arya menegaskan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga menyetujui dan memberikan persetujuan perizinan.

“Tetapi kenyataannya, masih ada warga yang belum diakomodir, dan pada Mei 2019, Pemkot Bogor akhirnya mengeluarkan IMB,” ungkapnya.

Warga mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini.

“IMB itu cacat hukum karena ijin yang didapatkan dimanipulasi. Ada warga yang terdampak ternyata hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegas Imam, Kamis (15/08).

IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Imam menjelaskan, dalam Simtaru (Sistem Tata Ruang) yang merupakan aplikasi menyangkut Tata Ruang milik Pemkot Bogor bahwa kawasan lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya seharusnya tidak boleh ada pembangunan apartemen karena tentunya apartemen itu komersial.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota, bahkan sudah 3 kali mengajukan pertemuan audiensi bersama Bima Arya, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu. Akhirnya warga bertemu dengan presiden Jokowi dan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden semalam,” tegasnya.

Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini harus segera ditangani oleh KPK karena banyak kejanggalan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor dalam mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, pihak perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, aksi demo warga dan sebenarnya persoalan ini sudah berproses sudah cukup lama dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga disini dan juga kebanyakan dari pihak pemilik kios. Sebenarnya pihak pihak ini pada proses perizinan sudah diundang namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan, karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan, semua sudah sesuai aturan,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi.

“Dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga. Sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” tandasnya. (boy)

Sidang Gugatan Warga Teplan, Kuasa Hukum Minta Presiden Jokowi Dihadirkan

Kota Bogor – Sidang lanjutan kasus warga Teplan di Pengadilan Negeri Kota Bogor yang menggugat Panglima Tertinggi TNI Ir.H. Joko Widodo, Panglima TNI, Korem 061 Suryakancana Bogor dan Pangdam III/Siliwangi berlanjut ke proses Mediasi, Selasa (12/08).

Perkara gugatan Ramli (60 Tahun) warga Kedung Badak terhadap Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat, berlanjut ke sidang mediasi.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ridwan akhirnya menunjuk Siti Suryani Hasanah, sebagai hakim mediator.

Proses mediasi para pihak itu akan berlangsung selama 30 hari ke depan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa pukul 12.20 WIB itu, tergugat satu dan turut tergugat tidak hadir atau tidak mengirim perwakilannya.

Dalam sidang, penggugat sempat meminta agar para pihak yang tidak hadir dalam persidangan dapat dipanggil kembali.

“Kami ingin Presiden hadir untuk mengetahui gugatan yang diajukan warga,” ujar Gregorius Bruno Djako, Kuasa Hukum Penggugat dari LBH Keadilan Bogor Raya, Selasa (12/08).

Direncanakan, sidang mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang.

Penggugat berharap melalui proses mediasi tersebut, ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

“Kita berharap ada win win solution,” tambah Gregg.

Dalam gugatan warga teplan atas nama Ramli mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun, berawal dari pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Selain itu dalam provisi gugatannya Ramli juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (boy)

Tersenggol Mini Bus, Colt Mini Terguling 5 Orang Terluka

Sukabumi – Insiden mobil Colt mini dengan sebuah mobil minibus Nissan Serena bersenggolan di ruas jalan jalur lingkar selatan Sukabumi dekat pertigaan Mesjid Raudatul Irfan. Mengakibatkan mobil colt mini tersebut terguling dan minibus ringsek. Peristiwa tersebut terjadi hari Senin, (12/08/2019).

Menurut warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut, di duga Colt mini yang bernopol F 7954 SB dari arah Bogor dan akan masuk ke terminal. Sedangkan minibus Nissan Serena warna hitam dengan nomor polisi B 1705 BOD akan putar balik, dan kemudian terjadi senggolan yang mengakibatkan colt mini tersebut terguling.

Menurut informasi penumpang colt mini yang di perkirakan berjumlah lima orang langsung di larikan ke rumah sakit terdekat, dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. (JJ)

Tolak Pembongkaran Kios, LBH Bogor Buka Posko Pengaduan

SIARAN PERS
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
NOMOR: 27/ZN/LBHB/VIII/2019

Terhitung mulai hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 23.00 WIB, LBH Bogor telah resmi membuka Posko Penolakan Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPP Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor, hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi pemilik kios yang akan dilakukan pembongkaran oleh Pihak Apartemen GPPC;

LBH Bogor menduga rencana Pembongkaran/Pengosongan Kios Untuk Pembangunan Apartemen GPPC Depan Kampus Universitas Pakuan Bogor ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Untuk itu LBH Bogor menghimbau kepada Pemilik Apartemen GPPC untuk menghentikan segala tindakan/rencana terkait Pembongkaran/Pengosongan Kios ini untuk menghindari tuntutan Perdata dari Pemilik Kios;

Alamat
POSKO
LBH BOGOR
Jl. Ciheuleut Pakuan Rt. 01 Rw. 06, Kelurahan Tegalega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
HP/WA. 081317422079,

Demikian Siaran Pers ini.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR
Advokat dan Pembela Umum

ZENTONI, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
(HP/WA: 081317422079)

Persoalan Mental Menjadi Penyebab Oknum Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso sebut banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa akibat tidak pahamnya aturan aplikasi penganggaran dalam Anggaran Belanja Desa (ABD).

Selain tidak pahamnya memaknai Anggaran Belanja Desa (ABD) dengan baik, Sugeng Teguh Santoso menilai beberapa Kepala Desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan mental.

Padahal, apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan desa yang lebih baik merupakan satu hal yang sangat baik.

“Sekitar 700 Kepala Desa yang terkena kasus pidana korupsi Ini sudah saya prediksi ketika dana anggaran desa ini satu tahun lalu ingin digelontorkan. Niatan Pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan perkembangan desa itu baik ya. Kemudian ada anggaran sekitar Rp 70 triliun, tapi ternyata perangkat desa tidak siap terkait pemahaman aturan aplikasi penganggaran di dalam program kerja Anggaran Belanja Desa (ABD) tidak mampu, kemudian mentalitas korup. Ini tiga faktor,” ujar bapak yang akrab disapa STS ini,  Rabu (31/7/2019).

Sugeng Teguh Santoso memang menyoroti permasalahan mental yang dilakukan para koruptor.

Untuk itu, Sugeng Teguh Santoso menyarankan bahwa harus ada fungsi pengawas yang dilakukan oleh LSM, Kepolisian dan Kejaksaan agar tindak korupsi di desa dapat diminimalisir.

“Saat ini yang terjadi dan menjadi faktor terbesar korupsi adalah masalah mental. Karena ternyata dalam pemilihan kepala desa ada money politik itu kuat sekali dan calon kepala desa itu lebih sederhana syaratnya jika dibandingkan dengan DPRD, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Jadi kombinasi. Sekarang sudah dalam tahap penegakan hukum. Ini harus keras memang, penegakan hukum supaya menjadi efek jera kepada kepala desa lain. Yang kedua, fungsi pengawasan oleh lembaga pengawas, apakah itu LSM kemudian Kepolisian atau Kejaksaan,” jelasnya.

Namun ia juga mengungkapkan bahwa peran pengawas harus mampu memahami tentang anggaran desa.

“Fungsi pengawasan itu harus baik. LSM itu harus paham tentang anggaran dana desa. Anggaran apa yang paling penting. Misalnya infrastruktur. Kemudian perkembangan kesejahteraan rakyat, SDM itu yang penting. Pengawas harus paham tentang alokasi anggaran yang akan dikeluarkan,” ucapnya. (boy)

Siapakah ‘PANGLIMA’ Yang Dimaksud MH Dalam Kasus Korupsi KPU Kota Bogor ..?

Kota Bogor – Tersangka MH yang ditangkap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dikediamannya di Jalan Cidokom, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis siang (25/07) sepertinya akan memakan korban pelaku lainnya.

Pasalnya MH yang sempat buron beberapa minggu, dalam pemeriksaan lanjutan menyebut nama lain dengan sebutan ‘Panglima’ dalam kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif ditubuh KPU saat Pilkada dikota bogor.

menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Bogor Rade Satia Nainggolan mengatakan, tersangka MH dalam keterangannya menyebut ada Panglima PPK dan PPA.

“Tadi ketika ditangkap kita periksa sebentar karena dia belum di dampingi oleh pengacara juga kami belum tau apa, siapa yang dikatakan Hendro tersebut, dan pasti kita akan periksa kembali untuk memperdalam apa yang dimaksud oleh Mar Hendro tersebut”, ucap Rade, Kamis (25/07).

Menurut tersangka dalam keterangannya, atas perintah Panglima yang ia sebutnya untuk melakukan penggunaan dana tersebut.

“Jadi seperti yang saya bilang kalau memang dia menyebutkan nama nama tersangka tersebut kita akan periksa lagi. Tetapi saya sudah sampaikan, apakah keterangan dia itu ada saksi lain yang menguatkan, jangan hanya pengakuan dia saja, kalo hanya pengakuan dia saja ya nihil, selanjutnya kita hanya melakukan pendalaman”, ungkapnya.

Dalam kasus tersebut MH akan dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 tentang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (boy)

Sempat Buron, Akhirnya MH Tersangka Kasus Korupsi KPU di Tangkap Kejaksaan

Kota Bogor – MH tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KPU yang sempat buron akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

ASN aktif yang bertugas di Satpol PP Kota Bogor ini ditangkap dirumahnya di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Kamis 25 Juli 2019.

“Ya, itu MH. Dia ditangkap sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satya Parsaoran kepada awak media, Kamis (25/07).

MH tiba di kantor Kejari Kota Bogor dengan menumpangi mobil dinas Avanza hitam bernopol F 1831 A. Selepas turun, MH dengan tangan diborgol dan dihimpit petugas kemudian berjalan menuju lantai dua ruangan penyidik Tindak Pidana Khusus.

“Ya, (MH) sedang proses pemeriksaan,” tutur Rade.

Data yang berhasil dihimpun, MH ditetapkan DPO pada 7 Juli 2019 setelah mangkir tiga kali dari panggilan penyidik. Dalam kasus ini, MH selaku ketua kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekretariat KPU diduga terlibat dalam pencairan dua kegiatan fiktif pada Pilkada Kota Bogor 2018.

Selain MH, dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 470 juta, Kejari Kota Bogor lebih dulu menetapkan mantan bendahara KPU, HA sebagai tersangka. Saat ini HA ditahan sebagai tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. (boy)

Mayat Wanita Tanpa Identitas Dipinggir Sawah Ternyata Amelia Lulusan D III IPB

“Keponakan saya ini informasinya hendak pulang dari Bogor ke rumahnya di Cianjur, Jabar setelah mendaftar untuk melanjutkan kuliah S1 di IPB. Namun, pada Minggu (21/7) malam kami kehilangan kontak tahu-tahu dapat kabar bahwa Amelia dalam kondisi mengenaskan,” kata paman korban Gunalan, saat di RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Selasa (23/7/2019).

Gunalan menuturkan, sebelum hilang kontak keluarga dan rekan korban sempat berkomunikasi. Saat itu Amelia merasa ketakutan karena kendaraan umum yang dinaikinya dalam kondisi kosong dari arah Bogor menuju Cianjur.

Namun, setelah pukul 22.00 WIB pada Minggu (21/7) nomor handphone korban tidak bisa dihubungi lagi dan langsung hilang kontak, sebab tidak ada kabar, pihak keluarga langsung mencoba melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Tapi, pada Senin, (22/7) pagi sekitar pukul 06.30 WIB warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum digegerkan dengan penemuan mayat yang nyaris tanpa pakaian di pinggir sawah di Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum.

Temuan jenazah wanita ini juga sampai ke telinga keluarga korban, bahkan hasil penelusuran posisi terakhir signal handphone milik alumni IPB ini berada di Sukabumi.

Tentu semakin menguatkan kecurigaan keluarga korban untuk datang ke Sukabumi, dan benar saja saat jasad wanita itu adalah Amelia Ulfa (22).

“Kami curiga Amel diculik dan dirampok, kemudian jasadnya dibuang di Sukabumi dan mudah-mudahan Amel bukan korban perkosaan. Karena saat ditemukan barang miliknya hilang seperti handphone, laptop dan lainnya hanya tersisa uang Rp1.000,” katanya pula.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan memang dari hasil autopsi dan visum et repertum oleh dokter forensik RSUD R Syamsudin SH, sebelum meninggal korban mengalami kekerasan fisik terlebih dahulu. (jj)

Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan Warga di Pinggir Sawah

Sukabumi – Warga Kampung Bungbulang Selaeurih Rt 03 RW 05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Pagi tadi Senin (22/07/2019) sekitar Pukul 06.30 Wib, dihebohkan dengan penemuan mayat wanita muda usia sekitar 18 Tahun.

Mayat perempuan tanpa identitas tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak berbusana.

Menurut salah satu orang warga, Cecep (40thn) menjelaskan bahwa mayat tersebut di temukan oleh warga yang akan pergi ke sawah.

“Tadi pagi seorang warga yang akan ke sawah yang menemukan mayat tersebut ” ujar Cecep, Senin (22/07).

Menindaklanjuti laporan warga pihak Kepolisian langsung memberikan garis polisi di tempat kejadian. Dan saat ini mayat tersebut sudah di bawa ke Rs. Syamsudin, SH. ( JJ )