Mengapa Harus KAMPANYE IMUNISASI MEASLES RUBELLA (MR)/CAMPAK ?

Guna melengkapi imunisasi dasar lengkap dan menekan angka kesakitan dan kematian anak, maka mulai tahun 2017 Pemerintah akan menambahkan 3 vaksin baru yaitu Measles dan Rubela (MR), Japanese Encephalitis (JE) dan Pnemokukus. Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K) pada Rapat Kerja Menteri Kesehatan  dengan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI.

Menurut Menkes, Imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan. Imunisasi JE diberikan untuk melindungi dari radang otak karena infeksi virus Japanese Ensefalitis. Sementara imunisasi Pneumokokus diberikan untuk melindungi anak-anak dari radang paru karena infeksi bakteri pneumokokus.

Adapun rencana aksi pelaksanaan vaksin baru tersebut adalah pelaksanaan kampanye vaksin MR akan menyasar anak usia 9 bulan <15 tahun dan kemudian diikuti dengan pengenalan (introduksi) imunisasi Rubella kedalam program imunisasi nasional memakai vaksin MR menggantikan vaksin campak yang selama ini dipakai. Introduksi vaksin MR ini diberikan pada anak umur 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD/sederajat. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam 2 fase yaitu fase 1 dilaksanakan tahun 2017 di semua Provinsi di Pulau Jawa. Fase 2 dilaksanakan di seluruh provinsi di luar pulau Jawa. Untuk vaksin JE, kampanye dan introduksi akan di awali di Provinsi Bali (tahun 2017,2018) dan Kota Manado (tahun 2019). Imunisasi JE akan menyasar bayi usia 9 bulan. Pemberian vaksin Pnemokukus diberikan untuk bayi usia 2,3 dan 12 bulan.

Pada tahun 2017 Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur terpilih sebagai lokasi percontohan;  pada tahun 2018 akan diperluas ke Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Pangkal Pinang, Bangka dan Bangka Tengah; sementara tahun 2019 akan diperluas lagi ke seluruh kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Surabaya, Gresik dan Sidoardjo. Sementara untuk vaksin HPV bagi anak usia 9-13 tahun, DKI Jakarta telah terpilih sebagai lokasi percontohan pada tahun 2016 dan akan diperluas di Kab. Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Surabaya pada tahun 2017, Kota Manado dan Kota Makassar pada tahun 2018 dan seluruh Kabupaten / Kota DI Yogyakarta pada tahun 2019 terang Menkes.

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling cost-effevtive serta berdampak ositif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.  Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan herd immunity.

Campak merupakan penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh virus dengan masa inkubasi 8 – 13 hari.  Gejala penyakit campak adalah demam, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau kontungtivitis.  Akan tetapi bias berakibat fatal apabila terjadi komplikasi, misalnya diare berat, radang paru (pneumonia), radang otak (encephalitis), kebutaan bahkan kematian.  Campak meupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.  Saat ini target dunia bahkan Indonesia dalam pengendalian campak adalah tercapainya eliminasi campak.

Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan.  Akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila Rubella ini menyerang pada wanita hamil pada trismester pertama.  Infeksi Rubella yang terjadi sebelum konsepsi dan awal kehamilan dapat menyebabkan abortus, kematian janin atau sindrom rubella kongenital (Congenital Rubella Syndrom/CRS) pada bayi yang dilahirkan.

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian Rubella (Congenital Rubella Syndrom) pada tahu 2020.  Kasus campak dan rubella masih banyak ditemukan di Indonesia.  Untuk itu diperlukan upaya percepatan untuk dapat mencapai target eliminasi penyakit campak dan rubella/CRS.  Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

  1. Penguatan imunisasi rutin untuk mencapai cakupan imunisasi campak 95% di semua tingkatan
  2. Pelaksanaan crash program campak di 183 Kabupaten/Kota pada bulan Agustus-September 2016 (untuk provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung Barat)
  3. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR yaitu pemberian imunisasi MR kepada sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun secara bertahap dalam 2 fase, sebagai berikut:
  • Fase 1: bulan Agustus – September 2017 di seluruh Pulau Jawa
  • Fase 2: bulan Agustus – September 2018 di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan,

Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

  1. Introduksi vaksin MR ke dalam imunisasi rutin

Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 21 April dan 8 Mei 2017 Kota Bogor telah melaksanakan pertemuan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dengan sasaran Kepala Puskesmas dan Petugas Imunisasi dari 25 Puskesmas di Kota Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan, mendapatkan dukungan dan mengkoordinasikan kegiatan kampanye MR kepada semua Kepala Puskesmas di Kota Bogor.

Pertemuan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Bogor Jl. Kesehatan No. 3 Kecamatan Tanah Sareal dan dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor (dr. Rubaeah,MKM) dengan agenda utama paparan Kebijakan Program Imunisasi & Kebijakan Pelaksanaan Kampanye MR dan Introduksi Vaksin MR serta penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye MR & Introduksi Vaksin MR dengan Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selain itu disampaikan juga materi Tentang Keamanan Vaksin MR oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans (P3MS) Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pertemuan ditutup dengan kesepatakan dan rencana tindak lanjut, diantaranya Puskesmas se Kota Bogor mendapat tugas untuk mensosialisasikan kembali tentang kampanye imunisasi MR kepada jajaran di bawahnya, lintas sektor terkait dan stake holder yang selama ini bermitra dalam penggerakan peran serta masyarakat. Selain itu Puskesmas juga harus mempersiapkan logistik imunisasi MR, pengaturan petugas, serta sasaran. Sedangkan jajaran Dinas Kesehatan bertugas untuk memfasilitasi Puskesmas dalam penyediaan logistik imunisasi MR dan melakukan monitoring pada saat kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus-September 2017.

“Jangan lupa anak kita harus mendapat imunisasi….karena imunisasi adalah Hak Anak yang tidak bisa ditunda”

DPRD BAHAS RAPERDA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

Alih Fungsi Lahan Di Kota Bogor Gerogoti Lahan Pertanian

Kota Bogor – Fenomena alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian di Kota Bogor, sudah pada fase menghawatirkan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, pusat-pusat bisnis dan keperluan lainnya terus menerus terjadi, kondisi objektif ini logis terjadi di Kota Bogor yang sedang giat membangun sarana dan prasarana infra struktur seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Pembangunan infrastruktur tesebut memerlukan areal yang luas dan selalu menggerogoti lahan pertanian pangan produktif (sawah). Menurut data di Dinas Pertanian Kota Bogor, lahan pertanian pangan di wilayah Kota Bogor tercatat  seluas 900 hektar (tahun 2009), kini tersisa hanya sekitar 200 hektar saja.

Sementara 700 hektar lahan pertanian lainnya telah berubah fungsi menjadi perumahan dan pusat-pusat bisnis.
Data tersebut menunjukkan betapa fantastis dan menakutkan penyusutan lahan pertanian, sedangkan perluasan lahan pertanian di Kota ini tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh kongkrit penyusutan lahan pertanian produktif secara besar-besaran terjadi di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Timur sebagai akibat pembangunan kawasan pemukiman dan pusat-pusat bisnis. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman dan kawasan bisnis di lokasi tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap para petani, kini mereka kehilangan mata pencaharian dan menjadi pekerja serabutan.

Tak heran memang apabila Kota Bogor tidak lepas dari kesan metropolitan. Gedung–gedung tinggi menjulang bermunculan serta infrastruktur terus berkembang. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD bersama Pemkot Bogor akan memproteksi lahan pertanian pangan di Kota ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

Bagi kota Bogor, lahan pertanian pangan yang hanya sekitar 200 ha tidak terlalu bermakna bagi ketahanan dan ketersediaan pangan sehingga pengaturan ini lebih bermakna untuk mempertahankan ruang terbuka hijau dan memelihara iklim mikro kota.
“Sulit memang mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kota Bogor menjadi sektor lain misalnya properti dan industri,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Jenal Mutaqin.
Ia mengakui, Kota Bogor termasuk salah satu daerah yang terlambat memproteksi lahan pertanian pangan dengan Peraturan Daerah. “Kami sudah relatif lama menunggu rancangan perda tersebut, sekitar dua tahun lalu telah kami minta, bahkan sudah berulang kali kami ingatkan kalau memang tak sanggup Pemkot Bogor membuat Raperdanya, biarkan menjadi Perda inisiatif DPRD saja. Syukur Alhamdulillah Raperda ini telah diajukan oleh Walikota beberapa waktu lalu,” ujar Ketua Pansus Jenal Mutaqin, pada pelaksanaan Ekspose kondisi lahan pertanian pangan di Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Menurut Jenal Mutaqin, bagi Kota Bogor yang berpenduduk diatas satu juta jiwa, lahan pertanian pangan seluas 200 hektar tidak terlalu berarti bagi ketahanan dan ketersediaan pangan. Mempertahankan lahan pertanian ini lebih bermakna untuk mempertahankan ruang terbuka hijau dan memelihara iklim kota. Jadi nantinya Raperda ini tidak hanya menyangkut lahan pangan, tetapi juga ditambah penetapan lahan terbuka hijau untuk menjamin Kota Bogor tidak menjadi kota yang gersang, panas dan tidak menarik.

Selanjutnya, sambung Jenal Mutaqin, harus ada Peraturan Daerah sebagai instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian pangan agar kekuatannya lebih mengikat. Lalu sosialisasi pada masyarakat menjadi agenda penting dan hukumnya wajib, agar masyarakat tidak mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan terbangun dan masyarakat tidak merasa tercurangi karena tidak tahu peraturan tersebut. Untuk kasus ini mustahil masyarakat dengan mudah menaatinya, maka perlu penerapan mekanisme disinsentif dan sanksi administratif sebagai bentuk instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian, ungkapnya.

Menurut rencana, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perijinan, proteksi dan penyuluhan. Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga akan memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada para petani berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, kemudahan mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah, sebagai mana tertuang dalam Raperda ini.

Atas dasar itulah, kata Jenal Mutaqin,  Pansus secepatnya merampungkan raperda ini  dan kemudian ditetapkan menjadi Perda, dengan catatan akan memuat sejumlah klausul yang memberi keuntungan lebih bagi para pemilik lahan pertanian di Kota Bogor agar lahan tersebut tidak beralih fungsi, termasuk klausul penyelamatan lahan pertanian pangan dengan cara membeli lahan pertanian dengan biaya bersumber dari APBD. “Kalau tidak dilakukan langkah seperti ini, kami kira cepat atau lambat Kota bogor akan kehilangan lahan pertanian,” ujar Jenal Mutaqin. (adv dprd)

KGP, “Arwah Angkahong” Akan Menyeret Petinggi Kota Bogor Masuk Jeruji

Kota Bogor – Kasus korupsi jambu 2 yang sudah memasuki proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dipastikan akan menyeret tersangka baru, hal ini dikatakan paranormal Ki Gendeng Pamungkas, Selasa (18/4). “Arwah angkahong akan menyeret pejabat tinggi Kota Bogor untuk jadi tersangka,” ujar KGP.

Paranormal yang punya kedekatan dengan para pejabat tinggi negara ini kembali menegaskan, Kasasi pihak Kejaksaan dan Terdakwa dalam kasus Angkahong yang digulirkan ke Mahkamah Agung akan menemukan jalan buntu, sebaliknya kasasi ini akan merugikan para terdakwa, mereka yang turut serta “pleger” bahkan DPRD. “Penerawangan saya, tak hanya “pleger”, petinggi DPRD pun akan ditarik arwah angkahong masuk jeruji,” tandas KGP, selasa (18/4).

Sementara Walikota Bogor Bima Arya mengakui bahwa dirinya telah diundang Kejati di Bandung untuk diminta keterangan. Bima mengatakan bahwa semua yang ditanyakan oleh penyidik adalah kewenangan penyidik untuk menyampaikan dan semua yang di undang, tentunya harus menjaga (informasi) dan menghormati proses penyidikan. “Semua kita serahkan kepada Kejaksaan,” kata Bima, Selasa (18/4).

Bima menambahkan, jika terdapat proses hukum lanjutan di Kejati Jawa Barat, maka semuanya harus siap untuk memenuhi panggilan dari Kejati dan menjelaskan. “Kita terus bekerjasama dengan pihak Kejati, baik ada pemanggilan untuk saya, untuk Wakil Walikota, Ketua DPRD ataupun Sekda, maka kita harus koperatif dan menyerahkan data-data yang diminta,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan berapa pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada dirinya, Bima mengatakan, pada prinsipnya semua diserahkan kepada tim penyidik serta proses hukum yang berjalan. “Kita berharap ada kepastian hukum dari kasus ini, kita juga meminta agar Kejati segera memberikan kepastian hukum, lebih cepat berarti lebih baik,” tandasnya.

Menurut Bima, siapapun yang diperiksa tidak serta merta menyampaikan substansi perkara karena itu adalah kewenangan penyidik.  “Semua yang ditanyakan oleh penyidik dalam proses merupakan kewenangan penyidik, semua pihak yang diundang ke Kejati dalam proses penyidikan ini harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua kita serahkan kepada pihak Kejati Jawa Barat, semoga segera tuntas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengumpulkan alat bukti yang berasal dari keterangan para saksi dalam kasus korupsi pembelian lahan jambu 2 ini sudah menyeret dua anak buah Bima Arya menjadi terdakwa dan satu orang Appraisal. (boy/01)

Nyabu Ditempat Kos, Dipenjara 2 Tahun Dechh..

DEPOK – Setelah beberapa kali mengalami penundaan terdakwa atas nama Yusup Randi akhirnya divonis selama dua tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Selasa (18/4). Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Wakil Ketua PN Budi Prasetyo dengan anggota Okky Basuki Rachmat dan I Putu Adi Antara.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Yanthi Pongka’pe menuntut terdakwa selama tiga tahun penjara.

Dalam amar putusan maupun tuntutan JPU, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peristiwa itu berawal pada 16 September 2016 sekira pukul 21:00 wib terdakwa menemui Ocit (DPO) di Gg. Kober, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk memesan shabu satu plastik klip seharga Rp 200.000. Seusai memperoleh shabu dari DPO lalu terdakwa membawa barang haram tersebut ke kosannya yang terletak di belakang Toko Penahit Rahmat Jeans, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Sesampainya di kosan terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawanya dengan cara menggunakan bong terbuat dari botol bekas aqua, sedotan, aluminium foil dan korek api dengan cara botol bekas aqua dilubangi sebanyak dua lubang lalu diisi dengan air putih dan dilubang tersebur dipasang dua buah sedotan. Setelah itu shabu diletakkan di aluminium foil dan dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap melalui sedotan.

Sehabis mengkonsumsi barang haram tersebut, terdakwa membakar alat penghisap shabu/bong di belakang kosan dan sisa shabu di dalam plastik bening disimpan di kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 22:00 wib saat terdakwa sedang nongkrong di depan Toko Penjahit Rahmat Jeans tiba-tiba didatangi saksi Yusuf Wisnu dan saksi Arif Abriyanto (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Depok). Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisi shabu di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa.

Seusai amar putusan dibacakan, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa maupun JPU apakah menerima putusan tersebut atau pikir-pikir selama tujuh hari atau melakukan upaya banding? Lalu, keduanya menjawab menerima putusan tersebut. (015/js)

Jual Narkoba Jenis Minion, Dipenjara 9 Tahun Dehh

DEPOK – Terdakwa atas nama Iswanto alias Iis dituntut selama sembilan tahun penjara dengan denda sebesar Rp 1 miliar atau tiga bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Jehan Darwin di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, minggu kemarin. Karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika baru jenis minion yang dimana mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejadian itu bermula pada Selasa (22/11) sekitar pukul 19:00 wib terdakwa membeli extacy jenis minion kepada Itong (belum tertangkap) sebanyak 30 tablet dengan harga Rp 180.000 per tabletnya. Dan di saat itu pula terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp 2.500.000 dan kekurangan akan di beri setelah tablet biru kuning tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa menyuruh Dani (belum tertangkap) lantaran sudah mengenal dan telah terbiasa menyuruhnya untuk mengambil tablet warna biru kuning lalu langsung disetujui Dani.

Setelah itu Dani menemui Itong di Jalan Raya Pasar Pucung Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Seusai Dani memperoleh 30 tablet warna biru kuning dari Itong kemudian 24 tablet tersebut diserahkan kepada Bule (belum tertangkap) karena enam tablet biru kuning sudah dijual Dani sebesar Rp 200.000. Dari enam tablet yang terjual Dani memberikan uang sebesar Rp 900.000. Lalu 24 tablet warna biru kuning di bawa Bule pulang ke kontrakannya dan selanjutnya disimpan ke dalam jas hujan yang berada di lemari dapur.

Kemudian sekitar pukul 21:00 wib sewaktu terdakwa pulang dari membeli makan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku bernama Agus Sutopo dan Arif Abriyanto dari Sat Narkoba Polres Depok. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun kontrakan terdakwa ditemukan satu plastik klip bening berisi 15 tablet warna biru kuning berbentuk minion dengan berat netto 6,5762 gram dan delapan pecahan tablet warna biru kuning yang dibungkus dengan kertas tissu berlakban krem seberat 1,3096 gram serta satu unit handphone merek Samsung warna putih.

Seuasi amar tuntutan dibacakan, majelis hakim yang dipimpin YF Tri Joko GF mengatakan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda vonis terhadap terdakwa.(015/js)

Kejati Bidik Tersangka Baru Kasus Angkahong

Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terus memaksimalkan tugasnya dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi pembelian lahan jambu dua di Kota Bogor. Hal ini untuk membuktikan kepada publik bahwa kasus yang telah menjebloskan tiga terdakwa dibalik jeruji ini diduga juga akan menyeret sejumlah oknum eksekutif dan anggota legislatif di Kota Bogor untuk dijadikan tersangka baru.

“Saat ini tengah dilakukan secara marathon pemeriksaan terhadap para saksi yang akan mengungkap calon tersangka baru,” ungkap Kasie Penkum Kejati Jawa Barat Raymond Ali Kamis lalu (13/4).

Kasi Penkum Kejati Jawa Barat, Raymond Ali yang ditemui di ruang kerjanya Kamis lalu mengatakan, proses penanganan kasus Angkahong terus berjalan. Saat ini penyidik sedang berupaya mengumpulkan alat bukti baru guna memperkuat dugaan yang ada, serta siapa saja  yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang pernah dipanggil dan dimintai keterangan pada tahap penyelidikan terdahulu. Karena sekarang sudah dalam penyidikan, maka pemeriksaan akan semakin intensif,” ujar Raymond.

Tim penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti, yang berasal dari keterangan saksi saksi, surat surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan dari para calon tersangka. Jadwal terus berjalan dan semua proses dalam penyidikan ini berlanjut. “Kalau semuanya sudah terpenuhi, Kejati Jawa Barat akan segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus angkahong ini,” tandasnya.

Raymond menambahkan untuk proses penyidikan saat ini, masih dalam sprindik awal yang belum menyebutkan tersangka, jadi pemeriksaan juga masih umum. Sehingga tim penyidik mengintensifkan memanggil sejumlah pihak, terutama para calon tersangka.

“Jadwal yang sudah dibuat team penyidik sudah berjalan sejak naiknya status menjadi penyidikan. Kita akan terus menginformasikan tahapan dan perkembangan terbaru, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dengan adanya proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait kelanjutan penanganan kasus Angkahong jilid 1 oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Raymond Ali mengatakan bahwa proses yang dilaksanakan oleh Kejati Jawa Barat tidak mengacu kepada proses kasasi, walaupun kasusnya saling berhubungan erat. Penanganan yang dilakukan juga berbeda antara oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor dengan oleh Kejati Jawa Barat.

“Kita jalan terus dan tidak menunggu adanya kasasi di MA, karena kasusnya juga berbeda walaupun berhubungan terkait dugaan korupsi pembelian lahan di Kota Bogor itu. Artinya proses Kejati akan jalan terus dan secepatnya kita akan umumkan tersangka baru,” tegasnya.

Raymond juga menambahkan, dalam kasus Angkahong di Kejati ini, kecil kemungkinan bisa di SP3 kan, karena dalam keputusan majelis hakim PN Tipikor Bandung telah menyebutkan bahwa ada dua nama yang disebut sebagai “Pleger” dalam kasus tersebut. (boy/01)

Ketum Aswaja Jawa Barat, Apresiasi Pesantren Darul Adli

Bogor – Ketua Umum Aswaja Jawa Barat KH. Abdul Aziz memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap hadirnya lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Adli yang digagas oleh Yayasan Satu Keadilan yang dipimpin oleh Sugeng Teguh Santoso, SH., hal ini ditegaskanya saat menghadiri kegiatan soft Launching Pesantren Hak Azazi Manusia Darul Adli dijoglo Parakan Kemang Kabupaten Bogor, Sabtu (15/4).

“Ini sungguh luar biasa, pesantren darul adli akan mencetak generasi-generasi yang mencintai alquran, alhadist dan juga pancasila, saya pribadi salut dengan apa yang digagas oleh mas Sugeng ini,” ujar KH. Abdul Aziz, Sabtu (15/4).

Kyai muda asal Garut yang hoby nonton sepak bola ini menambahkan, hadirnya Pesantren Darul Adli akan lebih memperkuat generasi muda untuk mencintai bangsanya dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. “Hari ini kita sangat khawatir dengan munculnya paham radikalisme yang dibungkus agama, oleh sebab itu munculnya Pesantren HAM Darul Adli selain mendidik ilmu agama akan kembali mengikat kecintaannya terhadap NKRI meskipun berbeda,” tandasnya.

_img_000000_000000

Sementara Ketua PCNU Serang Banten KH.Matin Sarkowi yang tak dapat hadir karena ada kegiatan di Pondok Pesantren Alfathoniyah mengatakan, Ponpers Alfathoniyah yang dipimpinnya siap bersinergi dengan Pesantren Darul Adli dibogor, menurutnya sesuai dengan komitmen NU bahwa warga nahdliyin wajib cinta nkri dan akan terus berjuang melalui pondok pesantren untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa.

“Sebagai sahabat mas Sugeng, kami dari Serang Banten siap bersinergi dengan Pesantren Darul Adli untuk mencetak generasi yang cinta alquran, alhadist dan mempertahankan Pancasila,’ ujar ulama yang ikut mengadvokasi warga dan santri Banten melawan Perusahaan Mayora ini. (boy/01)

Setelah Mendirikan LBH, Yayasan Satu Keadilan Launching Pesantren

Bogor – Setelah mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diwilayah Bogor, Sukabumi, Jakarta, Semarang dan Banten, Yayasan Satu Keadilan yang dipimpin Sugeng Teguh Santoso, SH., secara resmi membuka Lembaga Pendidikan Agama berupa Pesantren Hak Azasi Manusia (HAM), Sabtu (15/4).

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, SH., mengatakan, bahwa Pesantren yang terbuka untuk umum ini diberi nama Darul Adli dan merupakan cita-citanya setelah sekian lama menggeluti dunia advokat, menurutnya hal ini sebagai wujud kecintaannya terhadap Dunia Pendidikan dan juga Nahdatul Ulama (NU) yang senantiasa konsisten menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai Pancasila. “Pesantren ini akan dikelola oleh para ustadz yang ahli dalam bidangnya, semoga mampu mencetak generasi yang tangguh dan teguh dalam mencintai alquran dan alhadist dalam bingkai Pancasila,” ujar pria yang akrab disapa STS ini, Sabtu (15/4).

Sementara Pengurus Pesantren Darul Adli Ustadz Muhamad Ichsan mengatakan, Pesantren Darul Adli adalah Lembaga Pendidikan setingkat SMA dan Perguruan Tinggi yang nantinya diharapkan lulusan Pesantren Darul Adli mampu mahir bahasa asing (Inggris & Arab) dan menguasai ilmu agama (alquran, alhadist, fiqh, tauhid, tasauf dan ilmu sorof). “Visi dan misinya Pesantren Darul Adli adalah melahirkan pemimpin yang memiliki keluhuran intelektual yang naturalis, humanis dan multikultural yang mencintai alquran dan hadist,” ungkap ustadz muda yang telah melahirkan 4 buah buku tentang pendidikan agama islam ini.

Hadir dalam kegiatan soft launching pesantren darul adli dirumah joglo YSK ini beberapa tokoh ulama, senimana, budayawan, ormas, mahasiswa dan Ketua Umum Aswaja Jawa Barat KH. Abdul Aziz. (boy/01)

Inilah Wilayah Yang Terdampak Pengerjaan Tol Bocimi

PERMOHONAN MAAF

Pelanggan PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR yang kami hormati,
Sehubungan adanya koneksi pipa HDPE Ø 12” dan PVC Ø 8” di Rancamaya dampak pengerjaan jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pelayanan di daerah-daerah berikut:

Kp. Anyar
Teras Hijau
Katulampa
Jalan Raya Tajur
Perumahan Villa Tajur
Perumahan Royal Tajur
Perumahan Mutiara Bogor Raya
Kp. Anyar Tajur
Wangun
Kuntum
PD Hasan Tajur
Unitex
Perumahan Pakuan
Sukajaya
Harjasari Kertamaya
Riverpark

Kami atas nama manajemen PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR menyampaikan “Permohonan Maaf” atas gangguan tersebut.
Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum. Atas perhatian serta pengertian Bapak/Ibu/Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 13 April 2017
a.n DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Ttd.
H. RAFA ADI GALUH AGUNG