Polisi Menangguhkan Penahanan Untuk Ketua GNPF ulama Bogor Raya

Kota Bogor – Setelah diperiksa Satreskrim Polres Bogor Kota, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor Raya, Iyus Khaerunnas akhirnya dibebaskan, Sabtu (18/05).

Namun meskipun dibebaskan status Iyus masih tersangka dan wajib lapor selama seminggu dua kali ungkap Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser

“Atas permohonan dari pihak keluarga dan kuasa hukumnya tersangka untuk tidak dilakukan penahanan,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombez Pol Hendri Fiuser, Sabtu (18/05).

Menurut Hendri dengan alasan kemanusiaan dan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti maka pihak Kepolisian memberikam penangguhan penahanan kepada Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor Raya Iyus Khaerunnas.

“Tak hanya itu, Iyus juga sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor Raya Iyus Khaerunnas ditangkap atas seruan jihad dan berbicara soal komunisme yang viral di media sosial.

Iyus disangkakan melanggar Pasal 45 A ayat 2 junto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 atau Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong dan atau pasal 160 KUHPidana. (boy)

Ketua GNPF-U Ditangkap Satreskrim Polres Kota Bogor

Kota Bogor – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Bogor Iyus Khaerunnas ditangkap Satreskrim Polresta Bogor, Jumat (17/5).

Penangkapan ini diduga karena Iyus berbicara mengenai komunis dan ajakan perlawanan dalam video yang sudah viral dimedia sosial.

“Ya, hari ini sedang dilakukan pemeriksaan,” ujar Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser, Sabtu (18/5).

Menurut Hendri, Iyus ditangkap hari Jumat (17/5) kemarin sekitar pukul 14.00 WIB. Penangkapan ini menurut Hendri  karena video yang beredar, di mana Iyus berbicara mengenai adanya kecurangan Pemilu, masifnya komunisme, hingga ajakan untuk melawan itu semua.

“Kasus dugaan terkait video yang beredar,” kata Hendri.

Sampai saat ini Pihak Kepolisian belum menetapkan status hukum terhadap Iyus.

“Masih diperiksa. Saya belum dapat laporan detailnya dari Satreskrim apa hasilnya,” kata Hendri.(boy)

Tim Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan ISIS Di Bogor

Bogor – Tim Densus 88 Antiteror yang diback up Polres Bogor menangkap terduga teroris jaringan ISIS, E alias AR (51) di kediamannya, Jalan Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (17/5).

Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky menegaskan, saat dilakukan penggeledahan sekitar pukul 15.30 WIB, ditemukan beberapa bahan baku bom.

Selain itu, bahan peledak seperti triaseton triperoksida (TATP) dan nitrogliserin serta bahan-bahan kimia untuk merakit bom.

“Ditemukan juga rangkaian detonator dan senjata tajam, beberapa panci, paku-paku termasuk buku pembuatan bom dan buku doktrin jihadi di lokasi,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky.

Penangkapan dan penggeledahan hingga olah TKP, kata Dicky, dilakukan langsung Tim Densus 88 Mabes Polri dan olah TKP dilakukan Jibon dari Gegana Korps Brimob.

“Selesai olah TKP Magrib tadi, langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara diduga dia itu jaringan ISIS Indonesia,” kata Dicky. (boy)

Dedie A Rachim, SPAM Katulampa Berfungsi Pasokan Air Bersih Kepelanggan Lancar..

BOGOR – Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim meninjau langsung rumah-rumah pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor di Kecamatan Bogor Timur yang pasokan air bersihnya disuplai dari SPAM Katulampa, Jumat (17/5).

Dedie mengunjungi pelanggan di perumahan Mutiara Bogor Raya (MBR) dan Taman Pajajaran.

Dedie dalam kunjungan tersebut didamping sejumlah pejabat struktural PDAM. Di antaranya Direktur Utama Deni Surya Senjaya, Direktur Umum Rino Indira Gusniawan, Direktur Teknik Syaban Maulana, Manager NRW & Trandis Dani Rakhmawan, Asisten Manager Pengaliran dan Jaringan Purwadi dan Asisten Manager Humas R. Poppi Rustanti.

Wakil Walikota menyaksikan langsung air di rumah warga yang keluar kencang dari keran di rumah Rusli, warga blok E perumahan MBR. Padahal menurut si empunya rumah, air PDAM sering mengalir kecil bahkan mati pada jam-jam tertentu.

“Air di rumah Pak Rusli sering mati pada jam-jam tertantu. Itu karena rumah Bapak berada di dataran yang lebih tinggi di perumahan ini. Begitu penuturan Pak Dirut,” jelas Dedie kepada Rusli.

Rusli mengucapkan terima kasih kepada PDAM karena air di rumahnya sudah kencang. “Saya biasa pakai pompa, itu kan mahal listriknya. Sekarang air PDAM sudah bagus, saya bisa lebih hemat bayar listrik,” ujar pensiunan ASN di Jakarta itu.

Dilanjutkan Dedie meninjau rumah Ivone, di blok E Taman Pajajaran. Mantan pejabat KPK itu menyakskan langsung air di rumah tersebut sudah mengalir. “Saya sering lapor ke PDAM, katanya ibu sabar yah karena sedang dibangun instalasi baru. Mungkin ini maksudnya, karena sekarang airnya bagus,” kata Ivone.

Kepada media, Deni menjelaskan PDAM sedang melaksanakan ujicoba SPAM Katulampa yang memasok air bersih ke wilayah Bogor Timur dan Utara. Ujicoba ini untuk mengetahui tekanan air pada pipa-pipa distribusi.

“Teman-teman sedang mengatur pengaliran berapa tekanan air di wilayah ini, berapa di situ. Alhamdulilah sejauh ini sudah sesuai dengan standar tekanan air, di atas 0,5 bar,” kata Deni.(admin)

Tim Jaguar Polresta Depok, Ciduk Genk Motor Pembacok Tukang Soto

Depok – Anggota Jaguar Polresta Depok mengamankan tersangka geng motor yang membacok tangan korbannya di Jalan Margonda, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019) dini hari.

Kepala Tim Jaguar Polresta Depok Aiptu Tulus mengatakan korban yang bernama Agtomih, 25(thn) pedagang soto, terkena sabetan gergaji es di bagian pundak kiri oleh pelaku setelah diikuti dari arah Jalan Juanda ketika mau pulang selesai berdagang.

“Pelaku berboncengan tiga orang dua motor telah mengikuti korban dari Jalan Juanda,” ujar Aiptu Tulus,  Rabu (15/05).

Menurut Tulus setibanya di depan Perum Depok Indah Jalan Margonda pelaku teriak berhenti sambil mengancam akan dibacok setelah itu langsung menghentikan motor korban hingga terjatuh dan seorang pelaku turun membacok korban hingga mengenai pundak sebelah kiri dan temannya korban di kaki

Motor korban Honda Scoopy B 6826 ZAL yang jatuh nyaris dirampas pelaku namun gagal. Lantaran korban langsung berteriak minta tolong warga dan langsung menangkap pelaku.

“Modusnya pelaku berencana mau merampas motor milik korban tersebut.Lantaran ketika motor korban mau dibawa kabur warga melihat langsung menangkap pelaku,”tambah Aiptu Tulus.

Dari peristiwa tersebut, pelaku yang berhasil diamankan tiga orang yaitu, TT,22, RA,16, seorang wanita S,20, kini sama Jaguar telah dibawa ke Reskrim Polresta Depok.

“Anggota masih mencari tiga pelaku yang kabur dari kerumunan warga saat kejadian. Dalam peristiwa ini pelaku dikenakan ancaman tindak pidana 365 KUHP tentang pencurian kekerasan motor ancaman pidana diatas lima tahun.” (boy)

Ramadhan, Puskesmas Tetap Memberi Pelayanan Terbaik Buat Warga

Kota Bogor – Meskipun dibulan ramadhan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berkurang namun tidak berdampak pada pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kota Bogor.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, Puskesmas tetap beroperasi seperti hari-hari biasa meskipun di Ramadan ini jam operasional Puskesmas berkurang 30 menit. Yakni mulai Pukul 07.30 WIB dan selesai Pukul 13.30 WIB yang pada hari biasa Pukul 14.00 WIB.

“Jam kerja Puskesmas sesuai SK Wali Kota tapi ada puskesmas 24 jam bekerja seperti biasa tidak dibatasi waktu,” kata Rubaeah, Rabu (15/05).

Menurutnya, momentum bulan puasa ini harus dijadikan semangat untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berobat ke puskesmas. Hingga turut melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat tetap memperhatikan gizi selama puasa.

“H-2 setelah lebaran puskesmas tetap buka karena ada yang piket,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Puskesmas Tanah Sareal, Maria Yuliana mengatakan selama Ramadan pihaknya tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Bogor. Sekalipun jam kerja berkurang, Puskesmas Tanda selalu memberikan layanan sepenuh hati. Ia pun menghimbau agar masyarakat yang menjalankan puasa tetap menjaga kesehatannya.

“sepuluh hari puasa ini jumlah pasien ada penurunan. Namun, lonjakan pasien bisa naik di Minggu ke-2 Ramadan. Biasanya pasien mengeluhkan sakit ISPA, Hipertensi dan Febris,” tuturnya. (boy)

Buntut Pengosongan Paksa, Anak Purnawirawan Gugat Presiden Dan Panglima TNI 1 Triliyun

Bogor – Didampingi Tim Pembela dari LBH Keadilan Bogor Raya, Ramli (60 Tahun), warga Kedung Badak, mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kota Bogor, Rabu (15/05).

Menurut Ketua Tim Pembelanya,  Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa laporan gugatan ini terkait pengosongan rumah Romli yang ditempati selama 50 tahun lebih dikomplek perumahan TNI dikawasan Teplan Tanah Sareal Kota Bogor.

“Kami menggugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi, Danrem Suryakencana dan BPN Kota Bogor. Hal ini Buntut persoalan karena terjadinya pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018,” ungkap Sugeng, Rabu (15/05).

Melalui kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Ramli mengatakan gugatan perdata yang mereka ajukan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun.

“Kami mengajukan gugatan materiil dan immateriil. Di mana gugatan materiilnya sebesar Rp 9 juta dan immateriilnya Rp 1 triliun,” kata Sugeng Teguh Santoso, Pembela Umum LBH-KBR di PN Kota Bogor, Rabu (15/05).

Nilai gugatan sebesar 1 Triliun tersebut diajukan sebagai simbolis rasa kekecewaan yang berat dan dalam perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan Pemerintah yang alih-alih menghormati jasa-jasa orang tuanya, malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan dan arogan aparat Korem Suryakencana saat pengosongan atas tempat tinggalnya, yang sudah ditempati lebih dari 51 tahun.

Selain itu status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 76, yang berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga yang kemudian berasaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah. Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Sugeng mengatakan ada lima pihak yang mereka gugat, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat.

“Para Tergugat selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga, yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan juga Korem Suryakencana tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah” urai STS.

Dalam provisi gugatannya LBH KBR juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (boy)

Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Dimulai..

Dari Padang ke Pekanbaru saat ini ditempuh dalam sembilan jam perjalanan. Jalan tol akan memangkas waktu tempuh itu hingga tinggal sekitar tiga jam saja.

Hari Jum’at (10/05/2019) kemarin, saya meresmikan dimulainya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru itu. Panjangnya 244 kilometer dengan biaya pembangunan Rp78 triliun.

Di ruas jalan tol Padang – Pekanbaru ini juga akan dibangun beberapa terowongan yang panjang totalnya hampir sembilan kilometer, menembus perut pegunungan Bukit Barisan. Ini akan jadi terowongan terpanjang di Indonesia, biayanya saja sembilan triliun rupiah!

Jalan tol Padang-Pekanbaru akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing. Bila rampung di tahun 2023, jalan tol ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap perekonomian Sumatera Barat dan sekitarnya. Bukan hanya soal pengangkutan produk-produk, tapi juga memudahkan akses wisatawan ke keindahan Sumatera Barat yang begitu lengkap: religi, budaya dan alamnya. (admin)

Penahanan Eggi Sudjana Adalah Kewenangan Penyidik ..

Soal Penahanan Eggi Sudjana oleh Penyidik, berikut Penuturan Sugeng Teguh Santoso Ketua Yayasan Satu Keadilan sekaligus Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia :

Tersangka Eggi Sudjana yang menyatakan penahanan atas dirinya tidak dapat dilakukan oleh penyidik dengan alasan ;

1. Eggi menyatakan sebagai Advokat ia memiliki imunitas profesi
2. Ia adalah Ketua Dewan Kehormatan Profesi Kongres Advokat Indonesia
3. Harus diperiksa dulu melalui Dewan Kehormatan Kode Etik.

Saya tegaskan alasan Eggi adalah keliru, sbb :

1. Advokat memiliki imunitas profesi, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana selama didalam dan diluar persidangan harus memenuhi syarat sedang menjalankan profesi dengan itikad baik.

Sejauh saya tahu pernyataan Eggi Sudjana di jalan kertanegara isinya menolak hasil pilpres yang akan ditetapkan KPU dengan alasan KPU curang memenangkan pasangan 01 dan menghasut massa untuk melakukan perlawanan inkonstitusional dengan melalukan aksi massa people power. Alasan Eggi karena pasangan 02 memenangkan Pilpres 62 persen.

Pernyataan Eggi pada waktu dan ditempat jl. Kertanegara yang merespon tahapan proses Pilpres dilakukan dalam posisi tidak sebagai Advokat, akan tetapi sebagai bagian dari tim BPN 02.

Membatasi pendapat ini pada pernyataan Eggi atas tahapan Pilpres, saat itu secara hukum belum ada sengketa penetapan hasil Pemilu karena penetapan hasil Pemilu baru akan ditetapkan  tanggal 22 mei 2019.

Jadi posisi Eggi membuat pernyataan bukanlah dalam status sebagai Advokat akan tetapi sebagai subyek hukum perseorangan yang adalah tim BPN 02 yang bisa diminta pertanggung jawaban hukum atas sikap tindak dan perbuatannya yg berpotensi melanggar hukum.

Imunitas juga mensyaratkan dalam menjalankan profesi harus menerapkan itikad baik.

Itikad baik ukurannya adalah : mentaati hukum dan proses hukum, kepatutan, nilai-nilai kemasyarakat dalam menjalankan profesinya.

Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan kepribadian advokat yang intinya advokat dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dan dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum dan Undang-Undang Dasar Rrpublik Indonesia, Kode Etik Advokat serta Sumpah Jabatan.

Pilpres 2019 dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu, bila mana ada keberatan, kecurangan, ketidak setujuan atas proses dan hasil tahapan Pilpres harus menempuh tatacara keberatan, pengaduan yang diatur dalam UU Pemilu, mengadukan ke BAWASLU bila ada kecurangan yang bersifat Pidana maupun administratip dan juga ke KPU bila ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran administratif dan syarat-syarat calon, mengadukan ke DKPP bila dinilai KPU melanggar kode etik, dan akhirnya mengajukan permohoanan keberatan atas hasil penetapan pilpres oleh KPU pada Mahkamah Konstitusi.

Seorang Advokat harus  memahami SOP ini, dan untuk menjaga status Nobile Officiumnya, advokat harus memberikan pendidikan hukum dan politik dengan mentaati UU PEMILU sesuai pasal 2 KEAI dan juga pasal 14, 15 dan 16 UU Advokat.

Eggi Sudjana selain tidak dalam posisi sebagai Advokat yang sedang menjalankan Profesi juga  melanggar semua ketentuan KEAI dan UU Advokat.

2. Status Eggi sebagai Ketua Dewan Kehormatan justru meletakkan pada dirinya tanggung jawab etis, moral dan hukum untuk menjaga nilai-nilai Nobile Officium, tidak boleh bertindak serampangan, semaunya sendiri apalagi melanggar hukum.

Tindakannya seperti  disebutkan diatas telah melanggar KEAI dan UU Advokat juga diduga melanggar Delik Makar maka justru sebaliknya Kongres Advokat Indonesia saya sarankan memberi sanksi pada Eggi dengan sebelumnya diberi kesempatan membela diri.

3. Pernyataan Eggi yang meminta ia diperiksa lebih dulu oleh Dewan Kehormatan Profesi sebelum diproses pidana adalah tidak tepat dengan alasan selain tersebut pada angka 1 juga merujuk pasal 26 ayat ( 6 ) UU Advokat menyatakan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode eEik Advokat mengandung unsur pidana.

Demikian catatan hukum saya .

Salam
Sugeng teguh santoso, S.H.,
Tim Penyusun Kode Etik Advokat Indonesia 23 Mei 2002.
Sekretaris Dewan Kehormatan Advokat Peradi 2005 s/d 2015.

46 Tahun Mandek, Gubernur VBL Tuntaskan Tapal Batas Dalam Satu Jam

Kupang – Setelah terkatung-katung selama 46 tahun terhitung sejak tahun 1973, akhirnya masalah tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur dapat dituntaskan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat hanya dalam waktu kurang lebih satu jam.

“Hari ini harus kita putuskan masalah batas antara Ngada dan Manggarai Timur,” ucap Gub VBL saat memimpin rapat penyelesaian tapal batas di ruang rapat Kantor Gubernur di Jalan Raya El Tari nomor 52 Kupang, Selasa (14/5/2019).

Ikut hadir dalam acara tersebut Bupati Ngada, Paulus Soliwoa, Bupati Matim Agas Andreas, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat baik dari Kabupaten Ngada maupun Manggarai Timur serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Menurut Gubernur, bicara tentang masalah batas di dunia ini tidak akan pernah pas atau beres. “Seperti kita di Timor Leste. Dapur ada di Timor Leste dan ruang tamu ada di Indonesia. Sama seperti di Kalimantan Utara; dapur di Malaysia dan ruang tamu ada di Indonesia,” tandas Gubernur dan menambahkan, “Saya tidak mau rapat lama-lama. Karena sekarang ini saatnya kita kerja. Kalau rapatnya lama maka kita semua ini orang bodoh. Saya tidak ingin masuk dalam ketegori orang bodoh.”

Dijelaskan, kalau mengurus batas negara itu terkait dengan kedaulatan negara tetapi mengurus batas provinsi dan batas kabupaten yang masih di dalam wilayah NKRI tidak boleh lama-lama.

“Hari ini harus tuntas dan saya tidak tertarik dengan konflik. Kita dorong pertumbuhan ekonomi yang hebat di kedua kabupaten ini. Kalau pemahaman seperti ini maka tidak ada masalah,” katanya.

Gubernur berharap agar ada model penyelesaian batas daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kalau batas administrasi jelas, sebut mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, maka akan ada pelayanan pemerintahan yang terjamin dan program-program pro rakyat akan didorong untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. “Ngapain kita ribut? Saya tidak tertarik untuk ribut dan rapat yang lama-lama. Saya mau kerja. Saya tidak mau dituduh sebagai orang bodoh. Saya mau hari ini selesai. Kita mau urus manusia. Karena itu, yang duduk rapat di sini kepalanya harus lurus dan utuh untuk urus manusia,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, ciri khas daerah maju adalah adanya keragaman di daerah tersebut.

Usai mendengar penjelasan tim Kemendagri RI, respons Bupati Matim dan Bupati Ngada serta para tokoh adat dan masyarakat dari kedua kabupaten akhirnya dapat disepakati tiga hal. Pertama, sepakat dengan penarikan garis batas pada bagian utara (wilayah Buntal) sampai dengan bagian selatan dengan titik koordinat sebagaimana gambar terlampir.

Kedua, sepakat bahwa garis batas kedua kabupaten sebagaimana gambar terlampir. Dan ketiga, sepakat bahwa batas Kabupaten Matim dengan Ngada diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan Mendagri.

Setelah dibacakan nota kesepakatan masing-masing pihak menandatanganinya bersama Bupati Matim, Bupati Ngada, dan Gubernur VBL juga pihak Kemendagri RI. (admin)