Kota Bogor – Praktisi Hukum Dwi Arsywendo menegaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus melakukan lelang ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang proyek pembangunan RSUD kota Bogor yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Hal itu wajib dilakukan lantaran adanya sanggahan dari tiga perusahaan peserta lelang, yang menduga adanya ketidakberesan.

“Selain itu juga kan ada penurunan dari pagu Rp101 miliar menjadi Rp89 miliar lebih. Jadi harus dievaluasi jangan sampai terjadi pengakalan terhadap spesifikasi yang dapat berbuntut hukum,”  jelas Dwi kepada wartawan, Rabu (12/06).

Dwi menegaskan, bahwa pembangunan gedung baru RSUD adalah untuk hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas bangunan mesti dijaga.

“Jangan sampai kualitas bangunan tidak baik, karena rumah sakit itu objek vital,” tegasnya.

Dwi menambahkan, bahwa instansi terkait sebaiknya melakukan pengawasan penuh terhadap proses lelang yang terjadi ULP agar intervensi tak mudah dilakukan.

“Saran saya lebih baik ULP melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan lelang ulang. Jangan sampai terkesan bahwa lelang dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor Heni Nurliani menuturkan, sanggahan yang dilakukan pihak PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical, terhadap proyek berkode tender 3142163, secara umum sudah ditanggapi sesuai mekanisme. “Sanggahan sudah dijawab sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Masih kata Henny, kini proses proyek tersebut sedang ditindaklanjuti pihak RSUD dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) “Pihak RSUD juga bakal memproses ini semua dengan SPPBJ,” tuturnya.

Sperti diketahui lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3, pada RSUD Kota Bogor senilai Rp101 miliar, dimana pada proses lelangnya sudah dimenangkan oleh PT Trikencana Sakti Utama, yang menawar paket tersebut dengan harga penawaran Rp89.706.107.164,14. (admin)

Kota Bogor – Rendahnya nilai proyek pembangunan gedung perawatan baru RSUD Kota Bogor yang dimenangkan PT Trikencana Sakti Utama sebesar Rp 89.706.107.164,14, lebih rendah dari pagu anggaran Rp101 Miliar, terus menjadi sorotan.

Kali ini datang dari Jamal Nasir Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu, menurutnya rekam jejak PT. Trikencana Sakti Utama yang sudah melaksanakan pembangunan di beberapa rumah sakit, seperti RSUD Bekasi pada 2018 lalu, harus menjadi perhatian utama.

“Rekam jejak perusahaan pemenang tender proyek pembangunan RSUD harus diperiksa secara menyeluruh, apakah betul betul perusahaan itu sebagai pelaksana pembangunannya atau hanya sekedar nama saja” Ujar Jamal Nasir kepada engingengnews.com, Minggu (09/06).

Menurut Jamal, soal nilai proyek yang sangat rendah dari pagu anggaran, harus juga menjadi perhatian semua pihak, karena akan berpengaruh kepada kualitas dan waktu pekerjaan. Bahkan LSM yang konsen terhadap dunia pendidikan dan kesehatan ini mendesak agar diperiksa secara menyeluruh perusahaan tersebut.

“Jangan sampai lelang yang sudah dilakukan ada unsur persekongkolan oknum sehingga nantinya berpengaruh kepada kualitas hasil pekerjaan dan lainnya,” kata Jamal.

Bukan hanya soal proses lelang, Jamal juga masih mempertanyakan pihak Pemkot Bogor yang tidak melihat pengalaman yang sudah berlalu saat gagal lelang untuk pembangunan RSUD. Rekam jejak perusahaan itu sangat penting, jangan sampai pembangunan mangkrak ditengah jalan ataupun tidak berkualitas. Semua pihak harus mengawasi ketat pekerjaan itu.

Menurut Jamal, perusahaan pemenang tender RSUD Kota Bogor diduga tidak bekerja profesional saat mengerjakan RSUD Bekasi tahun 2018 lalu, seharusnya Pemkot Bogor memiliki rekomendasi atau kajian terhadap kredibilitasi dan profesionnya kinerja perusahaan tersebut.

“Banyak berita berita di media bahwa PT Trikencana Sakti Utama itu tidak profesional, seharusnya Pemkot Bogor jeli terhadap itu, jangan sampai imbasnya kepada pembangunan RSUD nanti. Kami minta diawasi ketat dari mulai saat ini soal pembangunannya,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, bahwa dirinya kurang menerima dengan hasil keputusan lelang pembangunan RSUD yang dimenangkan PT Trikencana Sakti Utama yang memiliki nilai sangat rendah dari pagu anggaran.

“Sebenarnya saya agak kurang sreg dengan penurunan pemenang tender dengan angka dibawah 90 Miliar, karena angggaran yang dialokasikan adalah 103 Miliar. Kenapa kurang sreg, saya khawatir nanti kualitas bangunannya berkurang atau tidak memenuhi syarat, dengan anggaran yang cukup kita bisa membangun rumah sakit yang bagus buat rakyat,” tegas Heri Cahyono

Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar yang juga kembali terpilih pada Pileg 2019 ini juga meminta agar dilakukan pengawasan ketat karena perusahaan itu sudah memenangkan tender dan akan segera melaksanakan pembangunan.

“Harus diawasi ketat dan semua pekerjaannya terus di evaluasi. Waktu pekerjaannya sangat mepet dengan nilai juga sangat rendah,” pungkasnya. (admin)

Kota Bogor  – Meski telah diumumkan siapa pemenang tender proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, yakni PT Trikencana Sakti Utama,  namun beberapa waktu lalu beredar petikan sanggahan dari salah satu peserta lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3 Rumah Sakit plat merah milik pemerintah Kota Bogor senilai Rp101 miliar tersebut.

Seperti diketahui PT Trikencana Sakti Utama merupakan pemenangnya dengan menawar paket proyek tersebut dengan harga penawaran Rp 89.706.107.164,14.

Sementara perusahaan yang melakukan sanggahan tersebut adalah PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical.

Dalam sanggahan yang dilakukan PT.MAM ENERGINDO dasarnya adalah hasil evaluasi lelang di LPSE Kota Bogor dengan dokumen berita acara hasil pemilihan no.602.1/08/blok 3/rsud/v/2019 tgl 16 mei 2019.

Namun setelah dipelajari dengan seksama, diduga seluruh dokumen terkait lelang tersebut berdasarkan perpres no 4 tahun 2015, tentang perubahan ke-4 atas perubahan perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut catatan PT.MAM ENERGINDO, diduga telah terjadi kesalahan evaluasi dan kecurangan serta adanya indikasi persekongkolan atau pengaturan proyek.

Adapun harapan dari sanggahan yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO adalah, apabila kecurangan ini terbukti maka tender harus dibatalkan atau tender ulang.

PT.MAM ENERGINDO juga secara tegas menyatakan jika secara teknis serta keuangan Perusahaannya siap dalam mengikuti proyek tersebut. (admin)